Program Kesehatan Gratis, Bogor Segera Kumpulkan Kepala Puskesmas dan Camat
Editor
KOMPAS.com
– Penjabat Bupati Bogor,
Bachril Bakri
, menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang merupakan salah satu prioritas
Presiden Prabowo Subianto
.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengikuti rapat koordinasi nasional mengenai sosialisasi program PKG dan pengendalian inflasi, yang dilaksanakan secara virtual di Sekretariat Daerah, Cibinong, pada hari Senin.
Dalam rapat tersebut, Bachril beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan program PKG.
“Segera kita tindaklanjuti program tersebut, dengan memberikan arahan dan membuat surat edaran kepada seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Bogor untuk pelaksanaannya,” ungkap Bachril.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Puskesmas dan Camat se-Kabupaten Bogor untuk membahas pelaksanaan program ini.
“Kami juga menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk mengendalikan inflasi di daerah, di antaranya melakukan inspeksi mendadak ke pasar guna mengawasi harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat,” tambahnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa PKG merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo, yang ditujukan untuk sekitar 280 juta rakyat Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia.
“Sebagian besar kasus kematian akibat penyakit di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah,” kata Budi Gunadi.
Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan pentingnya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit.
“Dengan adanya deteksi dini, skrining kesehatan, dan cek kesehatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan tidak hanya sebatas mengobati orang sakit, melainkan juga menekankan upaya promotif dan preventif yang jauh lebih penting dibandingkan tindakan kuratif,” paparnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Gunadi Sadikin
-
/data/photo/2017/05/10/1886540440.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Program Kesehatan Gratis, Bogor Segera Kumpulkan Kepala Puskesmas dan Camat
Bandung
20 Januari 2025")
Program Kesehatan Gratis, Bogor Segera Kumpulkan Kepala Puskesmas dan Camat Bandung 20 Januari 2025
-
Menkes Budi Sadikin Disebut Melawan Prabowo
GELORA.CO -Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin sama saja melawan Presiden Prabowo Subianto dengan meminta masyarakat menambah asuransi swasta di tengah gencarnya program peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dengan diadakan screening kesehatan secara gratis.
Demikian disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil merespons pernyataan Menkes Budi yang meminta masyarakat menambah asuransi kesehatan karena tidak semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan.
Menurut Kang Tamil, Menkes Budi tidak paham mengelaborasi Asta Cita Presiden Prabowo. Seharusnya, jika BPJS Kesehatan tidak mengcover penyakit tertentu, maka diubah aturannya agar bisa dicover.
“Di satu sisi Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya memikirkan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dengan diadakannya screening kesehatan secara gratis pada hari ulang tahun masyarakat, kok di sisi lain Menkes ini mencoba merusak citra pemerintah dengan mengimbau agar masyarakat ikut asuransi kesehatan swasta,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin 20 Januari 2025.
Karena, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, fungsi negara adalah melindungi rakyat, bukan hitung-hitungan untung rugi dengan rakyat.
“Harusnya Menkes ini melihat bahwa potensi pengobatan alternatif tradisional Indonesia itu luas sekali, ini yang harusnya dielaborasi lebih dalam, dibuat sistem yang integral secara pendidikannya dan profesional,” tutur Kang Tamil.
Apalagi, kata Kang Tamil, nenek moyang zaman dahulu telah mengenal jamu sebagai obat alternatif, bahkan pemerintah memberikan jamu sebagai simbol kesehatan.
“Ini yang harus dikembangkan seperti Malaysia, Thailand, bahkan Singapore. Jadi saya harap, Budi Sadikin jangan melawan Pak Prabowo, pernyataannya jelas mengkounter apa yang disampaikan Presiden kita tentang kesehatan, nggak benar ini orang,” pungkas Kang Tamil.
-
Menkes Cek Kesiapan Puskesmas untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Awal Februari – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengecek kesiapan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini.
Program ini, akan diluncurkan serentak di 10 ribu puskesmas dan 20 ribu klinik pada awal Februari 2025.
Ia mengatakan tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat.
Menjaga kesehatan lebih murah dan bermanfaat dibandingkan mengobati penyakit.
Sebagai bagian dari program ini, Kemenkes akan membagikan alat-alat kesehatan ke 10 ribu puskesmas mulai 2025.
Alat-alat yang akan didistribusikan meliputi hematology analyzer, blood chemical analyzer, elektrokardiogram (EKG), serta berbagai alat kesehatan ibu dan anak.
“Puskesmas yang belum dapat USG, semua akan dibagikan ke seluruh puskesmas mulai tahun ini. Harusnya dalam waktu 18 bulan, 10 ribu puskesmas akan dapat,” tambah Menkes Budi ditulis Minggu (19/1/2025).
Menkes Budi memberikan perhatian serius pada kesiapan puskesmas dalam melaksanakan program ini, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
“Kami datang langsung ke puskesmas agar kita bisa melihat kondisi sebenarnya kesiapan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga nanti pengaturannya bisa lebih baik lagi dan berjalan baik,” kata dia.
Pihaknya menyambut baik masukan dari puskesmas di 514 kabupaten/kota terhadap kekurangan yang dapat diperbaiki. Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program ini.
“Niatan bapak Presiden untuk membuat masyarakat lebih sehat harus kita dukung dan jalankan. Tapi, kalau pelaksanaannya tidak sempurna, kita perbaiki sambil jalan. Kita terbuka masukkan dan kritik dari masyarakat,” ucap Menkes.
Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto berharap, melalui program PKG ini, kesehatan masyarakat dapat lebih terjamin.
“Masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya, sehingga bisa menjalani hidup lebih sehat, makmur, dan sejahtera,” kata Putranto.
-
Kelas 1, 2, 3 Dihapus, Segini Iuran BPJS Kesehatan per 18 Januari 2025
Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 telah mengalami perubahan. Kebijakan itu masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
Selain itu, kebijakan ini juga merupakan amandemen dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan nasional.
Lantas berapa jumlah iuran BPJS Kesehatan per hari ini, Sabtu 18 Januari 2025?
Sebagai informasi, sistem kelas dalam BPJS Kesehatan diubah dengan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS.
Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun lalu. “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (4/1/2025).
Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.
“Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya ga ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.
Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.
Lantas bagaimana dengan iuran saat ini?
Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.
Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.
Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.
Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:
1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
(pgr/pgr)
-
Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Jadi Alasan Kurangi Layanan Publik
loading…
Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyarankan masyarakat beralih ke asuransi swasta karena BPJS Kesehatan tak bisa meng-cover semua penyakit. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyarankan masyarakat beralih ke asuransi swasta karena BPJS Kesehatan tak bisa meng-cover semua penyakit.
Menurut dia, kecilnya nilai iuran BPJS Kesehatan tak bisa jadi alasan pelayanan masyarakat dikurangi. Dia menerima banyak keluhan masyarakat terkait rumah sakit yang menolak pasien mendapatkan pelayanan rawat inap. Salah satu alasannya ada kebijakan baru dari BPJS Kesehatan.
“Hari ini banyak RS yang menolak pasien dilakukan tindakan termasuk rawat inap. Alasannya kenapa? Karena ada kebijakan baru dari BPJS di mana RS sekarang tak serta merta merawat inap atau melakukan tindakan terhadap pasien, karena cover BPJS tidak lagi full,” ujar Zainul, Jumat (17/1/2025).
Politikus PKB ini kecewa dengan kebijakan baru BPJS Kesehatan. Seharusnya BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
Dia menyoroti keluhan Menkes Budi terhadap kecilnya iuran BPJS Kesehatan. Alasan itu tak bisa jadi dalih pelayanan masyarakat dikurangi.
“Karena BPJS sejak awal kita desain sistem gotong royong, di mana pasien yang sehat itu membackup pasien yang sakit,” kata Zainul.
“Jadi nggak bisa dibuat patokan karena iurannya Rp40 ribu, kemudian tak cukup meng-cover biaya seluruh kesehatannya. Kan dari awal sudah seperti itu, kenapa baru dimunculkan sekarang?” tambahnya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui BPJS Kesehatan belum mampu menanggung semua jenis penyakit. BPJS Kesehatan tak mampu meng-cover semua jenis penyakit, karena iuran yang sangat murah.
“Iuran BPJS Kesehatan sekarang Rp48.000 per bulan dan dengan iuran tersebut belum bisa semua di-cover,” kata Budi di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Karena itu, Menkes secara tidak langsung meminta kepada masyarakat agar memiliki asuransi tambahan di luar BPJS Kesehatan. Dengan harapan, jika ada perawatan yang tidak di-cover BPJS Kesehatan dapat di-cover asuransi swasta.
Pemerintah saat ini sedang berupaya melobi pihak asuransi di luar BPJS Kesehatan agar memberikan biaya premi yang lebih terjangkau.
“Jadi, ada dong asuransi swasta (bikin premi) yang bayarnya Rp48.000, Rp100.000 atau Rp150.000 sebulan. Dengan begitu, kalau ada pasien yang penyakitnya tidak di-cover BPJS Kesehatan, sisanya bisa di-cover asuransi swasta,” ujar Budi.
(jon)
-
PHTC Kesehatan Presiden Prabowo Dimulai dari Daerah 3T, 32 Rumah Sakit Segera Naik Kelas
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win di bidang kesehatan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Program ini diawali dengan peletakan batu pertama untuk peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Reda Bolo di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (17/1/2025).
Seremoni peletakan batu pertama dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi Kepala Kantor Staf Presiden A.M. Putranto, dan pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Dalam sambutannya, Menkes mengatakan RSUD Reda Bolo akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C, sehingga RS ini akan memiliki fasilitas yang lebih baik. Pasien dengan kasus yang lebih serius bisa langsung ditangani, tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dan kabupaten provinsi.
“Pasien tidak perlu dikirim ke Kupang. RS ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan sembuh,” kata Menkes.
RS Tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Kehadiran tenaga spesialis ini memungkinkan penanganan kasus medis yang lebih kompleks langsung di lokasi, tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi.
Selain itu, RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih. Hal ini meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.
Pengembangan RSUD Reda Bolo mencakup pembangunan gedung tiga lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur, fasilitas ICVCU, Intermediate, KRIS, VIP, ICU, PICU, HCU, ruang operasi modern, cathlab, laboratorium lengkap, poliklinik, serta peralatan canggih lainnya.
Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan, A.M. Putranto mengatakan, peningkatan kapasitas RSUD seperti di Reda Bolo merupakan langkah nyata untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, terutama di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan berkualitas.
“Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan secara merata,” tegas Kepala Staf Kepresidenan.
Quick win peningkatan kualitas dan kapasitas RSUD ini mencakup RSUD di 66 kabupaten/kota wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sebanyak 32 RSUD akan ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026. Proses peningkatan kapasitas RSUD Reda Bolo ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Selain infrastruktur, Kemenkes juga fokus pada ketersediaan sumber daya manusia. Program beasiswa dan fellowship disiapkan untuk mencetak dokter spesialis lokal yang akan mengabdi di daerah asalnya.
Tenaga Ahli Utama PCO Chacha Annissa, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kemenkes dan jajaran tenaga kesehatan di Indonesia karena berhasil mewujudkan PHTC bidang kesehatan di awal 2025.
“Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat bahwa pemerintah serius meningkatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit di daerah terpencil punya fasilitas lebih lengkap, mulai dari ruang operasi, ICU, dan laboratorium untuk mengobati penyakit seperti kanker. Seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu, persis seperti bunyi konstitusi,” ujar Chacha.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Masyarakat di Sumba Barat Daya dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh lagi berobat keluar kabupaten, tidak perlu harus ke Kota Kupang untuk mendapatkan perawatan penyakit kanker dan stroke. RSUD Reda Bolo akan dapat menangani kasus medis kompleks tanpa merujuk pasien ke rumah sakit besar di luar Sumba apabila statusnya sah menjadi RS Tipe C,” ujar Chacha.
Selain RSUD Reda Bolo, Kemenkes juga akan meningkatkan kapasitas RSUD di Bengkulu Tengah, Pesisir Barat, Tana Tidung, Kepulauan Anambas, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Toraja Utara, Nias Utara, dan Manggarai Timur.
Program ini akan terus mendapat penambahan di tahun 2026 dengan sasaran 34 RSUD lainnya yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Berdasarkan data Kemenkes, RSUD di wilayah yang menjadi sasaran PHTC, masih kekurangan 217 dokter spesialis dasar. Padahal, RS Tipe C wajib memiliki dokter spesialis dasar, seperti penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Selain itu, RSUD juga kekurangan spesialias KJSU (kanker, jantung, stroke, dan uronefro), yang diperkirakan sebanyak 392 dokter. Ini belum termasuk kekurangan dokter spesialis tujuh dasar, yakni, spesialias radiologi, patologi, anestesi, bedah, obgyn, anak, dan penyakit dalam, dengan perkiraan kebutuhan mencapai 1.270 dokter.
-
BPJS Kesehatan Tepis Isu Tak Mampu Tanggung Semua Penyakit
Jakarta, FORTUNE – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sempat mengimbau kepada masyarakat untuk memiliki Asuransi Swasta selain BPJS Kesehatan. Ia menyebut, beban klaim yang ditangung BPJS Kesehatan cukup tinggi dan tidak mampu menanggung seluruh Penyakit.
“Jadi kalau masyarakat kena penyakit yang enggak di-cover oleh BPJS, yang puluhan juta sisanya itu bisa di-cover oleh asuransi swastanya. Itu yang sekarang pemerintah lagi lakukan,” kata Budi pada acara Semangat Awal Tahun 2025 oleh IDN Times di IDN HQ, Jakarta pada Kamis (16/1).
Budi menyebut, asuransi swasta lebih luas menanggung berbagai macam penyakit lantaran biaya iuram yang lebih besar dibandingkan dengan BPJS Kesehatan.
“Asuransi swasta yang bayarnya mungkin enggak Rp48.000 seperti iuran BPJS, mungkin Rp 100.000, Rp 150.000 lah sebulan,” kata Budi.
Cakupan manfaat BPJS Kesehatan masih luas
Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif kepada penduduk Indonesia.
Ia menegaskan bahwa cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas, karena pelayanan kesehatan yang dijamin diberikan berdasarkan indikasi medis pesertanya.
Ia menjelaskan, ada ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.
“Selain itu, bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” kata Rizzky.
Rizzky mengungkapkan bahwa sebagai satu-satunya penyelenggara jaminan kesehatan sosial di Indonesia, peserta JKN meliputi seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga peserta yang sudah berusia lanjut. Tidak ada batasan usia untuk menjadi peserta JKN. Selain itu, juga tidak ada syarat medical check up bagi masyarakat untuk menjadi peserta JKN.
BPJS Kesehatan telah gandeng 23 ribu faskes
Dari sisi aksesibilitas, saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.467 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.150 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan siap melayani peserta JKN. Karena Program JKN memiliki prinsip portabilitas, maka pesertanya bisa mengakses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili KTP yang bersangkutan.
Rizzky juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah kompetitor asuransi swasta, sebab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Kerja sama tersebut bersifat koordinasi manfaat untuk manfaat yang bersifat komplementer (pelengkap).
-
Cegah Stroke dan Penyakit Jantung, Menkes Sarankan 4 Skrining Ini Rutin Dilakukan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menyebut, penyakit stroke dan jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Ada sekitar 1,5 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit stroke dan jantung.
Dari data yang ada, usia mereka yang meninggal masih terbilang produktif atau dibawah usia pensiun.
“Penyakit yg paling banyak bikin wafat itu dua paling tinggi. Ada 1,5 juta orang wafat setiap tahun karena stroke dan jantung,” kata dia saat acara diskusi di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyarankan, rutin melakukan 4 skrining ini.
1. Tekanan Darah
Skrining ini membantu mendeteksi hipertensi (tekanan darah tinggi), yang jika dibiarkan dapat memicu penyakit jantung dan stroke.
“Harus dibawah 130/90 setiap hari. Jangan anggap remeh. Kalau dibiarkan 3 tahun kemudian bisa memicu jantung dan stroke. Diobati di puskesmas dan obatny gratis, diminum setiap hari,” ujar dia.
2. Gula Darah
Skrining gula darah sangat penting untuk mendeteksi diabetes atau prediabetes.
Jika gula darah tinggi dikhawatirkan merebet ke mata, ginjal hingga jantung.
Adapun kadar gula darah normal puasa orang dewasa adalah 70-100 mg/dL atau nilai HbA1C 3,9-5,6 mmol/L.
3. Kolestrol
Skrining kolesterol dapat mengidentifikasi kadar kolesterol yang tidak sehat sehingga dapat mencegah penyakit jantung dan stroke.
Kadar kolesterol normal untuk orang dewasa adalah di bawah 200 mg/dL.
Semakin tinggi kadar kolestrol maka makin tinggi pula risiko terkena penyakit stroke dan jantung.
“Jika saat skirining sudah terdeteksi langsung obati. Jangan anggap remeh 3-4 tahun itu pasti kena jantung dan stroke. Obatnya gratis di puskesmas,” kata Menkes.
4. Lingkar Perut
Lingkar perut normal untuk laki-laki ada dibawah 90 cm, sementara perempuan adalah dibawah 80 cm.
“Jika sudah di atas itu, dikhawatikan risiko kena dua penyakit itu tinggi dan wafat cepat,” jelas Budi.
Ia menyarankan masyarakat olahraga selama 30 menit setiap hari minimal 5 hari dalam seminggu.
Olahraga yang dianjurkan seperti lari, jalan kaki, tenis, maupun pingpong.
-
Di Balik Saran Menkes Soal Anjuran Ikut Asuransi Tambahan
Jakarta – Iuran rendah digadang-gadang menjadi penyebab utama mengapa BPJS Kesehatan tidak bisa menanggung semua biaya yang dibutuhkan seseorang untuk berobat. Mengutip detikHealth, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyebut jika ada banyak jenis penyakit yang membutuhkan biaya perawatan tinggi. Sementara itu BPJS Kesehatan hanya menetapkan iuran sebesar Rp 48.000 per bulan per orang. Menurutnya angka tersebut tidak mencukupi untuk biaya pengobatan.
“Jadi jangan begitu sakit kita harus bayar ratusan juta. Yasudah, ada dong asuransi swasta yang bayarnya mungkin nggak 48 ribu, mungkin 100-150 ribu sebulan. Tapi nanti kalau dia kena, ini nggak dicover BPJS atasnya, yang puluhan juta bisa dicover dengan asuransi atasnya,” kata Budi, dikutip dari detikHealth, Jumat (17/1).
Lebih lanjut, BGS menyebut jika Menkes mengatakan masyarakat bisa memanfaatkan asuransi swasta guna menutupi selisih biaya pengobatan yang tak dapat dijangkau oleh BPJS Kesehatan. Ia juga menyebut pemerintah tengah memperbaiki mekanisme agar masyarakat memiliki perlindungan tambahan melalui asuransi swasta.
“Bayangkan setiap treatmentnya tinggi-tinggi, itu bisa ratusan juta sampai puluhan juta, jadi nggak semua bisa dicover. Apa yang terjadi untuk tidak bisa dicover? Itu idealnya dicover oleh asuransi di atasnya,” lanjutnya.
Berbagai kendala dihadapi BPJS Kesehatan dari masa ke masa. Bukan hanya masalah iuran yang dinilai terlalu kecil untuk. Menangani penyakit berbiaya besar, BPJS Kesehatan pun pernah dilanda kasus klaim palsu.
Pada pertengahan 2024 lalu, Kementerian Kesehatan merilis perkembangan kasus klaim BPJS palsu yang dilakukan tiga Rumah Sakit di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Temuan ini merupakan fakta yang berhasil dicek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lebih lanjut, Menteri Budi mengatakan bahwa Kemenkes masuk dalam kasus ini karena dilihat sebagai payung dari seluruh kebijakan yang ada. ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil sikap kepada pelaku kecurangan. Ia juga mendorong Rumah Sakit lain untuk tidak ikut-ikutan melakukan praktik yang sama.
“Jadi tugas kita adalah mendisiplinkan. Banyak kok rumah sakit yang bagus, tapi ada juga beberapa yang nakal. Nggak sempurna, itu yang mesti kita rapikan supaya rumah sakit-rumah sakit yang nakal-nakal ini bisa didisiplinkan,” kata Budi dikutip dari detikHealth, Rabu (31/7).
Sejumlah inovasi dari pemerintahan Prabowo juga memunculkan tantangan baru. Soal medical check up gratis misalnya, setiap penerima manfaat diwajibkan memiliki BPJS aktif agar tindak lanjut pasca-pemeriksaan bisa segera dilaksanakan. Lalu seberapa besar beban BPJS untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia? Apakah ini adalah kode-kode pemerintah untuk merancang kenaikan uang iuran BPJS kesehatan? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikHealth.
Masih membahas tentang masalah kesehatan, kali ini detikSore menuju ke Jawa Timur. Diketahui hingga saat ini belasan ribu hewan ternak mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK). Seperti diberitakan detikJatim, 600 lebih hewan yang terjangkit PMK mati sejak Desember 2024 lalu.
Sementara itu, mengutip data iSIKHNAS atau sistem pelaporan real time berbasis android, per 13 Januari 2025 pukul 16.00 WIB total ternak yang terserang PMK di Jatim sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025 sebanyak 12.934 ekor sapi atau setara 0,4 persen dari total populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim sebanyak 3,3 juta ekor. Apa saja efek domino dari mewabahnya PMK di Jawa Timur? Ikuti ulasan lengkapnya bersama Wakil Redaktur detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.
Membahas topik lain, detikSore akan mengulas berbagai pertandingan sepakbola dari benua biru yang kembali dimainkan malam tadi. Salah satu yang menjadi headline berita adalah kemenangan Manchester United atas Southampton dengan skor 3-1. Amad Diallo menjadi buah bibir usai pertandingan ini karena tiga gol yang dilesakan olehnya ke gawang Aaron Ramsdale. Dirinya menjadi pemain MU pertama yang mencetak hattrick setelah Cristiano Ronaldo di tahun 2022. Bahkan Marcus Rashford belum pernah mencetak hattrick di Premier League. Hasil ini membuat MU berada di posisi ke-12 klasemen sementara.
Selain itu di Spanyol Real Madrid berhasil membuktikan jika mereka masih memiliki mental juara setelah berhasil mengalahkan Celta Figo di ajang Copa Del Rey. Los Blancos memainkan pertandingan ini hingga 120 menit. Bintang muda 18 tahun mereka Endrick pun berhasil cetak brace di laga ini. Lalu, apakah Real Madrid dapat membuktikan bahwa mereka masih bisa menjadi raja di Spanyol? Atau mungkin MU yang bisa konsisten dengan tren positif mereka hingga akhir musim? Simak diskusinya hanya di D’Hattrick sore nanti.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”
(far/vys)
-
Menkes Ungkap 2 Penyakit yang Bikin 1,5 Juta Warga RI Meninggal Tiap Tahun
Jakarta –
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada dua penyakit yang paling tinggi kasus kematiannya di Indonesia. Diperkirakan, ada 1,5 juta warga Indonesia yang meninggal setiap tahun akibat stroke dan jantung.
“Pasti ibu-ibu punya saudara, adik, kakak, tante, ibu, mama yang meninggal karena stroke dan jantung. Itu paling banyak membunuh di Indonesia,” katanya pada saat diskusi di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Karena itu, Menkes mengimbau agar masyarakat tak meremehkan kedua kondisi tersebut. Menurutnya, ada empat tolak ukur stroke dan jantung perlu dijaga. Salah satunya adalah tekanan darah yang harus di bawah 130/90 setiap hari.
“Jangan anggap remeh. Kalau sudah lebih, didiemin, ini 3,4,5 tahun bisa stroke dan jantung. Tapi ada 3,4,5 tahun nggak langsung kena. Tapi selama 3,4,5 tahun itu bisa diobati. Obatnya ada di puskesmas, gratis. Diminum setiap hari,” katanya.
Selain tekanan darah, kadar gula darah di dalam tubuh juga harus di bawah 200. Menkes mengatakan, apabila kadar gula di dalam tubuh seseorang melebihi angka tersebut, bisa berisiko memicu komplikasi hingga mati muda.
Begitu juga dengan kadar kolesterol secara keseluruhan harus di bawah 100 untuk mencegah terjadinya serangan stroke dan jantung 3 hingga 4 tahun kemudian.
“Yang penting (low-density lipoprotein/kolesterol ‘jahat’) LDLnya jangan di atas 100 atau total kolesterol jangan di atas 200. Lebih penting LDL sebenarnya,” kata Menkes.
“Keempat, lingkaran perut ini bukan fisik ya tapi kesehatan. Laki-laki di bawah 90 cm, celana ukuran jeans 33-32 lah, kalau perempuan di bawah 80 kalau ukuran jeans 30-31. Ini bukan fisik, tapi kesehatan. Karena terbukti kalau di atas itu, risiko terkena serangan stroke dan jantung tinggi, wafatnya lebih cepat,” lanjutnya lagi.
(suc/naf)