Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial Nasional 2 Februari 2025

    Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial Nasional 2 Februari 2025

    Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    mengatakan, banyak anak-anak di Indonesia hari ini yang mengalami gangguan mental atau mental disorder akibat penggunaan media sosial yang berlebihan.
    Gangguan mental yang dialami anak di Indonesia itu adalah
    anxiety disorder
    (gangguan kecemasan) dan
    depression disorder
    (gangguan depresi).
    Informasi itu disampaikan Budi dalam konferensi pers pembentukan tim kerja penyusunan aturan perlindungan anak bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan dua kementerian lainnya.
    “Nah, ada dua jenis penyakit mental yaitu
    anxiety disorder
    dan
    depression disorder
    yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang,” kata Budi di kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Minggu (2/2/2025).
    Kejiwaan anak yang terpapar media sosial banyak yang terganggu.
    Paparan itu bisa berbentuk perundungan (
    bullying
    ) maupun ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar.
    Selain masalah kejiwaan, Kemenkes juga mendapati banyak anak-anak yang mengalami masalah kesehatan psikomotorik, terutama verbal.
    Dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkes menemukan banyak anak-anak yang kemampuan berbicaranya terlambat, sehingga membutuhkan banyak terapis wicara.
    “Sesudah kita
    screening
    , kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya yang tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat
    gadget
    ,” ujar Budi.
    Oleh karena itu, Kemenkes mendukung wacana pembatasan penggunaan media sosial pada anak, sekaligus perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
    “Jadi, dua isu itu, isu kesehatan mental dan isu kesehatan psikomotorik khusus yang kemampuan wicara, itu menjadi konsen kami,” kata Budi.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) menugaskan Kementerian Komdigi, Kemenkes, Kemendikdasmen, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) untuk menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
    Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengatakan, perintah itu dilatarbelakangi berbagai bahaya di dunia digital yang mengancam anak.
    “Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” ujar Meutya di kompleks Kemendikdasmen.
    “Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Ungkap Penyebab Anak Terlambat Bicara: Habiskan Waktu Melihat Gadget – Page 3

    Menkes Ungkap Penyebab Anak Terlambat Bicara: Habiskan Waktu Melihat Gadget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mendukung berbagai upaya pembatasan media sosial bagi anak Indonesia, karena dinilai memiliki banyak dampak negatif bagi anak.

    “Kenapa kami di (Kementerian) Kesehatan sangat mendukung untuk pembatasan (anak) dari akses ke media sosial digital, karena satu masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa yang kita sudah lihat,” kata Menkes Budi di sela-sela kegiatan Karya Cipta Lagu Pembelajaran Anak Usia Dini (Kicau) di Jakarta, Minggu.

    Menkes Budi mengatakan gangguan mental pada anak yang disebabkan oleh media sosial diakibatkan oleh paparan secara berlebihan yang diakibatkan, sehingga anak-anak mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwa dan mentalnya.

    Ia menjelaskan hal yang dilihat umumnya bisa dalam bentuk perundungan atau bullying, ataupun bentuk ajakan dalam melakukan sesuatu yang tidak benar.

    “Nah, yang kedua isu kesehatannya bapak/ibu, adalah kesehatan psikomotorik, kesehatan verbal,” ujarnya yang dikutip dari Antara.

    Menkes Budi menjelaskan saat ini banyak anak-anak yang terlambat bicara, atau umumnya dikenal sebagai speech delay, yang menyebabkan Indonesia memerlukan banyak terapi wicara.

    “Sesudah kita skrining, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tetapi menghabiskan waktunya melihat gadget,” paparnya.

    Oleh karena itu, untuk mendeteksi adanya berbagai gangguan mental anak tersebut Menkes Budi menyebutkan ke depannya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun juga akan mencakup skrining kesehatan kejiwaan anak.

    “Ke depannya, Kementerian Kesehatan akan melakukan skrining (kesehatan) jiwa di program cek kesehatan gratis bagi anak-anak. Kita akan segera mulai,” ungkap Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.

     

  • 280 Juta Warga Indonesia Bisa Periksa Kesehatan Gratis, Ini Prioritasnya

    280 Juta Warga Indonesia Bisa Periksa Kesehatan Gratis, Ini Prioritasnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat melakukan periksaan kesehatan gratis.

    “Ini (pemeriksaan kesehatan gratis) merupakan program terbesar Kemenkes, mungkin juga pemerintah karena menargetkan 280 juta orang,” kata Menkes seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu, 2 Februari 2025.

    Fokus awal pada kesehatan mental anak dan remaja

    Budi menjelaskan, pemerintah saat ini fokus pada kasus kesehatan mental anak dan remaja yang kian marak belakangan ini.

    “Berdasarkan data per tahun 2023, satu dari sepuluh masyarakat Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Mirisnya, tersiar isu bahwa mereka tidak sadar kalau mengalami masalah mental karena tidak pernah melakukan skrining,” tutur Budi.

    “Oleh karena itu, program pengecekan kesehatan gratis ini akan kita lakukan,” ujarnya menambahkan.

    Terkait rencana ini, Kemenkes menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia guna memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis.

    Kapan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan?

    Pemerintah sudah menjadwalkan program ini mulai berjalan pada Februari 2025. Namun, menurut menkes, dirinya masih akan mendiskusikan tanggal resmi pembukaan skrining dengan presiden dan kepala daerah.

    “Saya berencana menghadap presiden. Jika sudah dapat jadwal, makan minggu depan diskusikan kapan mulainya karena program ini serentak di seluruh Indonesia sehingga harus berkoordinasi juga sama kepala daerah,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Setop Bantuan Obat HIV hingga TBC, Indonesia Ikut Kena Dampaknya

    Trump Setop Bantuan Obat HIV hingga TBC, Indonesia Ikut Kena Dampaknya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan bantuan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Pemberhentian bantuan ini termasuk menyetop pasokan medis dan obat-obatan bagi pasien HIV dan TBC di banyak negara.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia turut kena dampak dari kebijakan baru Trump tersebut. Meski begitu, Budi optimistis bantuan tidak hanya bisa didapatkan dari AS.

    “Itu memang Amerika ‘freeze’ semua bantuan, Indonesia juga terasa, tetapi kita beruntung bahwa sumber hibah Indonesia sudah diversifikasi, bukan hanya dari AS, tetapi juga ada negara-negara lain, itu sebabnya Pak Prabowo kan sudah keluarkan dari APBN sendiri untuk cover, misalnya tuberkulosis,” terang Menkes saat ditemui Jumat (30/1/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Wamenkes Dante Saksono mengatakan Indonesia juga tak selalu mengandalkan bantuan dari Amerika Serikat untuk pengadaan vaksin hingga obat-obatan. Sebagai contoh, pemerintah RI yang menganggarkan Rp500 miliar lewat APBN untuk penanganan penyakit TBC.

    Selain dari APBN, Indonesia memiliki pos dana dari Global Fund sebesar USD 309 juta atau sekitar Rp 4,6 triliun. Dana ini dipakai di periode 2024-2026 untuk penanganan penyakit HIV, TBC dan malaria.

    “Kita sudah bisa mandiri untuk melakukan pengentasan TBC, baik evaluasi, pengorganisasian, serta yang paling penting adalah pemberian obat. Pemberian obat TBC walaupun Trump melakukan policy penyetopan bantuan untuk negara-negara asing, tidak terpengaruh di Indonesia,” ujar Dante.

    Sebelumnya diberitakan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menerima memo untuk segera menghentikan pasokan obat-obatan dan bantuan medis terkait HIV, malaria, dan TBC ke negara-negara miskin. Kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump ini secara otomatis memperluas pembekuan pendanaan AS bagi banyak negara berkembang.

    “Memo ini mencakup bantuan untuk HIV, malaria, tuberkulosis, serta kontrasepsi dan perlengkapan kesehatan ibu dan anak,” ungkap seorang sumber USAID dan mantan pejabat badan tersebut kepada Reuters.

    (kna/kna)

  • Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

    Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan hasil rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

    Sementara itu, status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    “Untuk PIK, itu merupakan usulan dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena termasuk dalam konsep destinasi hijau. Sedangkan BSD, bukan seluruh kawasan perusahaan BSD-nya, tetapi ada bagian tertentu yang mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,” ujar Susiwijono dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Ia menjelaskan, penetapan PIK 2 sebagai PSN bertujuan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis ekowisata, terutama di area hutan mangrove. Tidak seluruh wilayah PIK 2 mendapat status PSN, melainkan hanya area tertentu yang mendukung konsep destinasi hijau.

    Dengan status PSN, PIK 2 akan difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, terutama wisata pesisir yang berbasis konservasi mangrove, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp 65 triliun.

    Sementara itu, pengembangan kawasan BSD dalam PSN diarahkan pada sektor kesehatan. Nantinya, akan dibangun fasilitas riset biomedis di wilayah tersebut.

    “Di luar pembangunan fasilitas riset, juga akan ada aktivitas pendidikan dan lainnya. Namun, yang masuk dalam PSN hanya sekitar 56 hektare sesuai dengan rekomendasi teknis dari kementerian terkait,” jelas Susiwijono.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 proyek baru dalam daftar PSN guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan nilai investasi yang besar serta dampak ekonomi yang luas. Sektor-sektor yang menjadi fokus antara lain jalan, pelabuhan, kereta api, bandara, bendungan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi.

    “PSN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup upaya pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sektor pariwisata dan pendidikan,” tuturnya terkait BSD dan PIK 2 yang jadi PSN.

  • Pemerintah Datangkan Dokter dari Arab Saudi untuk Bantu Operasi Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan – Halaman all

    Pemerintah Datangkan Dokter dari Arab Saudi untuk Bantu Operasi Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Setiap tahun, ada sekitar 50 ribu bayi yang lahir di Indonesia dengan Penyakit Jantung Bawaan (PJB). 

    Kondisi ini menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi anak-anak Indonesia.

    Ditambah lagi daftar tunggu operasi yang lama serta biaya yang mahal makin mematahkan harapan keluarga pasien agar anak memiliki masa depan yang lebih baik.

    Bersama Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR), Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) menggelar operasi massal untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Selama 10 hari mulai tanggal 21-31 Januari 2025, sebanyak 28 orang anggota tim KSR terdiri dari manajemen dan tim medis berkolaborasi dengan para ahli bedah jantung anak di RSJPDHK.

    Tim medis dari Arab terdiri daro dokter jantung, dokter bedah jantung anak, dokter anestesi jantung, dokter intensivis jantung, perawat anestesi, perawat bedah dan perawat intensivist melakukan 38 operasi penyakit jantung bawaan.

    TIM MEDIS ARAB SAUDI – Tim medis dari Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR) datang ke Indonesia. Tim ini bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) dalam jumpa pers Kamis (30/1/2025) memberi informasi akan menggelar operasi massal untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan di Indonesia. (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Operasi ini tidak hanya mencakup kasus-kasus sederhana, tetapi 75 persen diantaranya merupakan kasus yang kompleks yang membutuhkan penanganan khusus berbiaya tinggi.

    Tidak hanya bantuan tenaga medis tindakan operasi, KSR juga membantu dalam penyediaan peralatan habis pakai dan obat obatan operasi bedah penyakit jantung bawaan.

    Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Dr. dr. lwan Dakota, Sp.JP(K)., M.A.R.S., mengungkapkan pada tahun 2024, RSJPDHK hanya mampu mengoperasi sekitar 1.500 anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Data terakhir antriannya sudah mencapai 15 bulan dimana bisa meningkatkan risiko kematian anak dan semakin buruknya kualitas hidup anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Lamanya daftar tunggu untuk operasi ini bukan tanpa alasan. Fasilitas yang belum bertambah dan mahalnya biaya peralatan kesehatan dan obat obatan yang dibutuhkan untuk operasi merupakan tantangan yang dihadapi.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Kedutaan Besar Saudi Arabia, serta dukungan dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan misi Kemanusiaan ini,” kata Dokter Iwan Dakota.

    Bantuan ini kata Dokter Iwan, juga bertujuan meningkatkan cakupan tindakan dan mempercepat antrian tindakan kasus penyakit jantung bawaan maupun meningkatkan kapasitas melalui transfer of skill dan transfer of knowledge dari tenaga medis

    Hadir di kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin.

    Pihaknya telah merencanakan perluasan kemampuan pelayanan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan RI dan RS milik pemerintah provinsi dengan strata paripurna melalui program pengampuan jejaring kardiovaskular nasional program yang dikoordinir oleh RSJPD Harapan Kita sebagai pengampu nasional.

    Serta telah disiapkan program untuk deteksi dini atau skrining penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir melalui pemeriksaan saturasi oksigen dan pemeriksaan USG jantung yang dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Jantung Anak.

    “Bila terdapat indikasi penyakit jantung bawaan, bayi akan dirujuk ke RS kabupaten / RS provinsi untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan lebih lanjut . Hal ini dimaksudkan agar pasien dengan penyakit jantung bawaan dapat segera ditemukan dan ditangani,” harap Menkes Budi.

  • Bagaimana Kebijakan Trump Pengaruhi Penanggulangan HIV di Indonesia?

    Bagaimana Kebijakan Trump Pengaruhi Penanggulangan HIV di Indonesia?

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencemaskan dampak penangguhan bantuan dana Amerika Serikat bagi ketersediaan obat HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apa dampaknya bagi penanggulangan HIV di Indonesia?

    Dilansir Reuters, berbagai mitra kerja dan penerima hibah Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di seluruh dunia mendapatkan memo untuk segera menghentikan aktivitas mereka pada Selasa (27/01).

    Ini adalah bagian dari sikap Presiden AS Donald Trump yang membekukan hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri selama tiga bulan ke depan.

    Trump juga mengisyaratkan akan menarik AS keluar dari WHO.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO yaitu sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keluarnya AS dari WHO tidak akan berdampak banyak bagi Indonesia.

    Namun, organisasi-organisasi nonpemerintah di lapangan mengatakan dampak dari kebijakan AS sudah terasa.

    Pada Rabu (28/01), WHO menghimbau pemerintah AS untuk melakukan “pengecualian” untuk program-program yang menyediakan obat-obatan antiretroviral atau ARV.

    WHO khususnya mengamati program Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) di 50 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

    Obat ARV harus diminum orang yang hidup dengan HIV setiap harinya untuk menekan perkembangan virus.

    Data WHO per akhir 2023 menyatakan 39,9 juta orang dengan HIV di dunia yang membutuhkan obat.

    Berbeda dengan beberapa negara di Afrika, misalnya, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang bergantung kepada bantuan AS untuk persediaan obat ARV.

    Meskipun demikian, direktur eksekutif dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas donor asing termasuk AS.

    Baca juga:

    Aditya juga memperingatkan nuansa kebijakan Trump tetap akan mempengaruhi penanggulangan HIV di Indonesia, misalnya kebijakan soal gender.

    “Dalam pidato inagurasi Trump, dia secara eksplisit mengatakan kebijakan AS hanya mengakui dua gender: laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, program penanggulangan HIV berhubungan erat dengan teman-teman transgender. Prevalensi HIV di Indonesia di transgender cukup tinggi,” ujar Aditya.

    Berdasarkan wawancara dengan pegiat, LSM, dan pengamat kesehatan, BBC News Indonesia berupaya merangkum bagaimana kebijakan Trump mempengaruhi penanggulangan HIV di Indonesia.

    Dari mana saja sumber dana untuk program HIV di Indonesia?

    Getty ImagesData terakhir pada tahun 2020 memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Laporan tahunan Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi terbesar untuk penanganan HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Data terakhir pada 2020 memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Global Fund adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengentasan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

    AS adalah donor terbesar untuk Global Fund yang mencakup sekitar sepertiga dari total pendanaan.

    Untuk periode 2023-2025, AS telah mengumumkan komitmen hingga US$ 6 miliar untuk organisasi itu.

    Data 2020 memperlihatkan proporsi dana dari PEPFAR-USAID untuk program HIV di Indonesia mencapai 4,8%.

    Jumlah ini menjadikan PEPFAR-USAID, yang merupakan bentuk bantuan bilateral AS, sebagai donor asing kedua terbesar setelah Global Fund.

    Dari dalam negeri, APBN mencakup 37,2% dari pengeluaran program HIV pada tahun 2020, diikuti BPJS sebesar 11,2% sementara sisanya dana daerah.

    Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun dibandingkan anggaran tahun 2023.

    Aditya Wardhana dari IAC mengestimasi skenario kebutuhan program-program penanggulangan HIV di seluruh Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 4,8 triliun.

    “Idealnya Rp 4,8 triliun. Angkanya tidak besar sebetulnya,” ujar Aditya yang mendorong agar Indonesia berdikari dalam pendanaan program HIV.

    Apa imbas dari sikap Trump terhadap pengobatan HIV di Indonesia?

    Getty ImagesPresiden terpilih AS Donald Trump untuk sementara menghentikan bantuan luar negeri, termasuk untuk program-program terkait HIV.

    Daniel Marguari, yang mengetuai Yayasan Spiritia, LSM di Indonesia yang berfokus pada edukasi masyarakat, menyebut obat-obatan HIV di Indonesia didanai APBN.

    “Penyediaan obat HIV itu ditanggung APBN, termasuk biaya tes HIV itu juga ditanggung oleh biaya pemerintah,” ujar Daniel ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Rabu (29/01).

    Di sisi lain, Daniel mengungkapkan USAID mendanai beberapa organisasi di Indonesia yang berfokus pada program-program pendukung HIV lainnya.

    Organisasi-organisasi ini, menurut Daniel, saat ini mengalami penghentian sementara menyusul kebijakan Trump yang menangguhkan bantuan luar negeri.

    Baca juga:

    Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana mengatakan program penanggulangan HIV selama ini tetap bergantung kepada LSM-LSM sekalipun persediaan obat-obatnya ditanggung APBN.

    Ini termasuk LSM-LSM yang mendapat pendanaan PEPFAR-USAID dan melakukan pendampingan kepada penyintas HIV.

    “[Pemerintah] tidak tahu susahnya mendorong teman-teman komunitas untuk melakukan tes [HIV] dan melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan,” ujar Aditya kepada kepada BBC News Indonesia pada Rabu (29/1).

    “Pemerintah Indonesia keenakan karena sudah sekian belas tahun LSM-LSM ini dikasih terus dananya dari bantuan luar negeri.

    “[Pemerintah seolah berkata]: ‘Sudahlah, kalian [LSM-LSM] minta saja terus dana bantuan luar negeri. Yang penting obatnya sudah kita sediakan.”

    Aditya Wardhana dari IAC mengatakan anggaran untuk program HIV tahun diperkirakan sekitar Rp 400 miliar, itu pun masih bergantung pada donor.

    Padahal, menurut dia, skenario IAC untuk kebutuhan program-program HIV di seluruh Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 4,8 triliun.

    “Idealnya Rp 4,8 triliun. Angkanya tidak besar sebetulnya,” ujar Aditya.

    Data Kementerian Kesehatan memperkirakan ada 503.261 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia per akhir tahun 2024 . Dari jumlah itu, diperkirakan hanya 351.378 orang yang mengetahui status mereka.

    Ini berarti masih ada sekitar 30,18% orang yang hidup dengan HIV tetapi tidak mengetahuinya.

    Data Kementerian Kesehatan juga menyebut per 2024, hanya 217.482 orang yang sudah menjalani pengobatan.

    Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari setengah orang yang hidup dengan HIV belum mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan.

    Salah satu LSM di Indonesia yang mendapat pendanaan dari USAID adalah Jaringan Indonesia Positif, organisasi nirlaba yang berfokus pada dukungan dan advokasi untuk orang dengan HIV di Indonesia.

    BBC News Indonesia sudah menghubungi Jaringan Indonesia Positif untuk artikel ini, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

    Aditya dari IAC menyebut organisasi-organisasi yang didanai USAID otomatis tidak melakukan aktivitas setelah mendapat memo itu.

    “Kita juga tidak tahu apakah pemberhentian sementara ini juga berpengaruh ke pembayaran gaji. Proyek PEPFAR ini juga mendanai petugas lapangan yang cukup banyak. Di Jakarta, ada ratusan mungkin,” ujarnya.

    Apa dampaknya bagi pengentasan HIV di Indonesia apabila kebijakan Trump terus berlangsung?

    Aditya dari Indonesia AIDS Coalition memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas berasal dari Global Fund.

    “Global Fund memang bukan dibiayai pemerintah AS semata, tetapi sepertiganya uangnya berasal dari PEPFAR tadi,” ujar Aditya.

    Menurut Aditya, apabila penghentian bantuan luar negeri AS berlanjut, maka ini otomatis mempengaruhi Global Fund. Dia mengingatkan periode pendanaan Global Fund saat ini adalah 2023-2025.

    Artinya, siklus pembiayaan organisasi itu akan berakhir pada akhir tahun ini.

    “Sederhananya, ada dampak tidak langsung dari jeda ini,” ujar Aditya.

    Terpisah, Daniel dari Spiritia mengatakan sejauh ini dirinya tidak mendengar adanya penundaan dana bantuan AS untuk Global Fund.

    Program-program yang dikelola Spiritia, ujar Daniel, didanai Global Fund sehingga masih dapat berlangsung sampai saat ini.

    Baca juga:

    Meskipun demikian, Daniel tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Trump suatu saat akan mengurangi pendanaan kepada Global Fund.

    “Mungkin saja itu terjadi, sampai hari ini saya belum dengar, dan semoga tidak terjadi,” ujarnya.

    Ditanya soal kekhawatiran, Daniel mengaku tidak mau berasumsi.

    “Tetapi dengan melihat kurang dari sebulan kepemimpinan beliau sudah mengambil keputusan-keputusan yang mengejutkan, menurut saya risiko akan mendapatkan kejutan-kejutan yang lain tentu terbuka,” ujarnya.

    Daniel menyebut salah satu program yang disokong Global Fund di Indonesia adalah program Pre-Exposure Prophylaxis atau PrEP, yakni pemberian obat ARV bagi orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus HIV agar tercegah dari virus.

    Apa yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia?

    Kepala Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengatakan penahanan dana yang dilakukan Presiden Trump menunjukkan “besarnya ketergantungan pendanaan kesehatan global, termasuk HIV, terhadap AS”.

    “Perubahan kebijakan luar negeri AS akan sangat bergantung dengan kepemimpinan yang sangat dinamis berganti,” ujar Olivia kepada BBC News Indonesia.

    Olivia mengatakan pemerintah Indonesia harus mulai berinvestasi lebih banyak dan mengalokasikan sumber daya domestik untuk menurunkan ketergantungan hibah untuk program kesehatan.

    Senada, Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, menekankan pemerintah Indonesia perlu mengedepankan komitmen anggaran kesehatan untuk semua warga negara Indonesia terlepas dari bantuan negara lain termasuk Amerika Serikat.

    “Pemerintah kita sendiri tentu yang paling bertanggung jawab untuk kesehatan rakyat kita” ujarnya.

    Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN.

    Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun dibandingkan anggaran tahun 2023.

    Getty ImagesMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia tidak terlalu terkena dampak dari keluarnya AS dari WHO.

    Aditya Wardhana dari IAC mendesak agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pendanaan program HIV. Menurut Aditya, anggaran program HIV saat ini adalah sekitar Rp 400 miliar.

    “HIV ini, kan, penyakit negara dunia ketiga. Harusnya kalau memang pemerintahan ingin dipandang setara sebagai negara maju, kita berdikari dalam pendanaan,” ujarnya.

    Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Albert Wirya menilai bantuan luar negeri, termasuk dari AS, masih signifikan untuk program-program HIV di Indonesia.

    “Pemberhentian sementara [hibah AS] bisa menjadi wake up call bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandiriannya dalam program-program HIV di Indonesia,” ujarnya.

    BBC News Indonesia sudah menghubungi pihak Kementerian Kesehatan dan USAID untuk kebutuhan artikel ini, tetapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Dilansir kantor berita Antara pada 22 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat dikutip mengatakan Indonesia tidak terlalu terkena dampak apabila AS keluar dari WHO.

    “Kita enggak terlalu banyak dapat dari WHO,” ujar Menkes Budi.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Kesehatan, 66 RSUD Dibangun Jadi Tipe C – Halaman all

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Kesehatan, 66 RSUD Dibangun Jadi Tipe C – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin membeberkan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bidang kesehatan.

    Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi tipe C.

    “Saya sudah groundbreaking 2 minggu yang lalu di Reda Bolo. Untuk groundbreaking rumah sakit kedua rencananya di RSUD Borong Manggarai Timur NTT,”  kata dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Diketahui, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas RSUD.

    Rencananya ujar Menkes, akan ada 66 RSUD dibangun menjadi tipe C di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

    Sebanyak 32 RSUD akan ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026. 

    Adapun rumah sakit Tipe C dikutip dari laman Kemenkes diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak.

    Selain itu, rumah sakit Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

    Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, rumah sakit Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

    Sementara, quick win lainnya adalah program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bakal diluncurkan pada bulan Februari.

  • RI Krisis Dokter Spesialis, Menkes Bandingkan Jumlahnya dengan Inggris-India

    RI Krisis Dokter Spesialis, Menkes Bandingkan Jumlahnya dengan Inggris-India

    Jakarta – Indonesia ‘krisis’ dokter spesialis. Hal ini jelas berdampak pada banyak pengobatan pasien. Misalnya, kasus anak dengan penyakit jantung bawaan (PJB). Setiap tahun tercatat sekitar 50 ribu bayi lahir dengan kondisi PJB, dari total tersebut hanya sekitar 5 ribu bayi yang bisa langsung tertolong dengan tindakan bedah maupun kateterisasi.

    Sisanya, bak menunggu keajaiban. Keterbatasan alat di daerah, nihilnya dokter spesialis, menjadi pemicu utamanya. Data terakhir di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai pusat rujukan nasional saja, menunjukkan antrean tindakan pasien PJB pada 2024 mencapai 15 bulan. Penyebabnya tidak jauh berbeda, fasilitas, mahalnya pengobatan, hingga obat-obatan untuk pasien terkadang sulit didapat.

    Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti perbandingan jumlah dokter spesialis dibandingkan negara maju dan negara berkembang. Misalnya dengan Inggris, Inggris dengan total penduduk seperlima jumlah warga Indonesia saja mampu menghasilkan minimal sembilan hingga 10 ribu dokter spesialis per tahun.

    Jika mengacu pada kemampuan negara maju tersebut, Indonesia seharusnya mampu meluluskan 40 hingga 50 ribu dokter spesialis setiap tahun.

    “Tapi kan sekarang kita cuma mampu 12 ribu setahun,” tandas Menkes kepada detikcom Kamis (30/1/2025).

    “Jangankan dengan Inggris, misalnya India, lulusannya itu sekitar 100 ribu setahun padahal penduduknya cuma 5 kalinya kita, kalau seperti India, kita minimal harus nya 20 ribu 25 ribu setahun. Itu yang menunjukkan dibanding negara maju kita kekurangan dibanding negara kaya India yang lebih rendah dari kita saja kekurangan,” sambung dia.

    Kirim Dokter dari Arab Saudi-India

    Pemerintah menyiasati percepatan dokter spesialis dengan juga menyediakan program pendidikan dokter spesialis berbasis hospital based. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dokter spesialis khususnya di daerah.

    Kemenkes RI mewajibkan mereka yang mengikuti PPDS hospital based untuk berpraktik di daerah. Sembari menjalani program terkait, Menkes merasa pemerintah tidak bisa diam saja menunggu tambahan lulusan dokter spesialis.

    Dalam jangka pendek, kerja sama mendatangi dokter dari Arab Saudi dan India untuk membantu pengobatan pasien juga dilakukan.

    “Karena masa kita mau diam saja dan menunggu anak-anak kita meninggal? Karena penyakit jantung 500 ribu kasus kematian, apa iya kita mau menunggu?”

    “Oleh karena itu perlu ada percepatan-percepatan seperti dengan Arab Saudi dan India seperti saat ini,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia turut terdampak atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hentikan dana untuk program HIV, TBC maupun malaria ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

    Saat ini, Indonesia sedang berencana mencari dana hibah dari negara lain seperti Australia.

    “Itu memang Amerika freeze semua bantuan. Indonesia juga terasa. Indonesia beruntung bahwa sumber Hibah dari Indonesia sudah diversifikasi. 

    Bukan hanya dari Amerika Serikat. Tapi juga ada negara-negara lain juga,” ujar dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menkes menuturkan, seperti penanganan TBC di Indonesia, bukan hanya menggunakan APBN saja tetapi juga menggunakan dana hibah dari CDC,  USAID, WHO dari Global Fund maupun GAVI.

    Karena itu pembekuan yang tiba-tiba tentu akan berdampak ke Indonesia.

    “Untuk menangani misalnya TBC di Indonesia. Pasti akan ada dampaknya, karena dana yang masuk akan kurang. Langsung lewat CDC atau USAID. Atau tidak langsung lewat WHO, lewat Global Fund. GAVI yang sebagian besar juga masih bergantung terhadap donor Amerika Serikat,” jelas mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Gejala batuk terus-menerus bisa saja infeksi TBC. (Freepik)

    Kemenkes ujar dia, tengah menghitung keseluruhan dampak dari pembekuan dana oleh Presiden Trump ini dan berencana mencari sumber dana hibah dari negara lain.

    “Sekarang kami sedang hitung dampaknya berapa. Kami coba cari dari sumber pendanaan yang lain. Saya insyaallah minggu depan akan ke Australia. Untuk bisa melihat kesempatan apakah bisa ditambah,” harap Menkes.

    Sebelumnya, dalam laman resminya, WHO mengungkapkan kehawatiran mendalam atas penghentian sementara pendanaan program itu.

    Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan infeksi dan kematian baru serta melemahkan upaya untuk mencegah penularan di masyarakat dan negara.

    Jika pembekuan dana berlangsung lama maka berpotensi membawa dunia kembali ke tahun 1980-an dan 1990-an dimana jutaan orang meninggal karena HIV setiap tahun di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat.

    Bagi masyarakat global, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang signifikan terhadap kemajuan program kesehatan masyarakat termasuk obat-obatan yang terjangkau dan pemberian layanan HIV di masyarakat.

    “Kami meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian tambahan guna memastikan penyediaan pengobatan dan perawatan HIV yang menyelamatkan nyawa,” tulis WHO.