Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Bukan Peserta BPJS, Bisakah Ikut Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Ini Kata Menkes Budi – Halaman all

    Bukan Peserta BPJS, Bisakah Ikut Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Ini Kata Menkes Budi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebentar lagi akan diluncurkan pemerintah.

    Program ini akan menyasar 280 juta warga dengan kelompok usia yang berbeda, mulai bayi, anak hingga lansia.

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, tidak ada kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, masyarakat yang bukan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendapatkan layanan PKG.

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, seperti penyakit kronis maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

    Dalam kondisi inilah kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat bisa segera mengaktifkannya. Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu,” lanjutnya.

    Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

  • Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    3 Menteri Paling Paling Kaya

    Terdapat 3 Menteri yang diketahui memiliki harta paling banyak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar LHKPN KPK Milik Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)

  • Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JENEWA — Keputusan mengejutkan diungkapkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025). Ia memerintahkan negara yang sekarang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    WHO pun buka suara terkait pernyataan yang diungkapkan Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden AS.

    Melalui keterangan tertulis, WHO merespon pernyataan Trump. 

    WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut. Lembaga ini bahkan ungkap ‘kenangan manis’ bersama negara besar ini dalam upaya pemeberantasan penyakit dan membangun sistem kesehatan global.

    Berikut ulasan Tribunnews.com.

    Amerika dan Perannya Pada Sejarah Berdirinya WHO

    Masih dikutip dari keterangan tertulisnya, WHO mengenang sejarah berdirinya lembaga ini dan peran Amerika Serikat.

    Amerika termasuk jajaran negara anggota WHO yang berperan dalam terbentuknya organisasi ini pada tahun 1948.

    Terhitung sejak tahun itu, Amerika Serikat dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO.

    Amerika bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya memiliki peran penting. 

    Termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

    Kenangan Manis WHO dan Amerika Serikat

    WHOt. (CBS News)

    WHO menjelaskan bagaimana kolaborasi Amerika di Lembaga ini begitu banyak meninggalkan ‘kenangan manis’.

    WHO bersama negara-negara anggota termasuk Amerika memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia.

    Perlindungan ini juga dirasakan manfaatnya untuk warga Amerika.

    WHO menandai kolaborasi ini salah satunya ialah upaya merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

    Diantara kenangan manis iyu adalah pemberantasan wabah cacar dan polio.

    Monkeypox atau cacar monyet (freepik)

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Data berbagai sumber, pada 2022 lalu, Amerika tercatat sebagai satu dari kawasan yang paling terdampak wabah cacar monyet.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa pada Rabu (27/7/2022) menyatakan hal ini.

    Pada tahun sama, di bulan Agustus mengutip Our World in Data, kasus positif cacar monyet di skala global Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi tertinggi dalam skala global.

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara.

    Oleh sebab itu, WHO berharap Amerika Serikat tetap ada di organisasi ini. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    AS Keluar dari Keanggotaan WHO Adakah Dampaknya untuk Indonesia?

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin(18/11/2024). (Tribunnews/Jeprima)

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan WHO tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia.

    Sekalipun soal pendanaan, Budi menyebut hal ini tidak signifikan berdampak kepada Indonesia.

    Indonesia hanya mendapat porsi sedikit pembiayaan tersebut.

    Diketahui, Amerika Serikat banyak menyumbang WHO untuk melakukan pencegahan penyakit menular dinegara-negara berkembang di Asia Tenggara .

    “Itu berdampak pada pendanaan WHO. Di RI nggak terlalu banyak dapat dari WHO,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Trump Kritik WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Ramai sebelumnya, pernyataan mengejutkan dari Donald Trump. Ia Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Jadi Penyandang Dana Terbesar, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Sehari setelah dilantik, Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada impor barang-barang buatan Tiongkok, berlaku  mulai 1 Februari 2025. (CNBC International)

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Pengamat kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama. (istimewa)

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Amerika Keluar dari WHO Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia?

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

     

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • Skrining Kesehatan Gratis Telan Rp 4,7 Triliun, Menkes Budi: Program Terbesar dalam Sejarah – Page 3

    Skrining Kesehatan Gratis Telan Rp 4,7 Triliun, Menkes Budi: Program Terbesar dalam Sejarah – Page 3

    Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mengurangi angka kematian akibat penyakit kronis yang sering terlambat dideteksi.

    Kabar baiknya, pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak mengharuskan masyarakat untuk memiliki BPJS Kesehatan.

    Masyarakat bisa mengakses pemeriksaan kesehatan dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan sejumlah tempat yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Program ini difokuskan untuk deteksi dini penyakit yang dapat dicegah, seperti hipertensi dan diabetes, yang sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Dengan deteksi dini, diharapkan penyakit tersebut bisa diatasi lebih cepat dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius.

    Namun, Budi juga menegaskan bahwa jika seseorang sudah terdiagnosis dengan penyakit kronis yang lebih parah, seperti diabetes berat, mereka perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan memerlukan BPJS Kesehatan.

    “Jika pasien tidak memiliki BPJS, mereka harus menanggung biaya pengobatan sendiri,” jelasnya.

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin alias BGS diketahui memiliki total harta sebesar Rp208,24 miliar. Adapun, harta tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Desember 2024 lalu.

    Mengutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rabu (22/1/2025), Budi memiliki aset tanah dan bangunan dengan total senilai Rp103 miliar. Aset ini tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, dan Bekasi.

    Mantan Wakil menteri BUMN ini memiliki mobil Sedan Mercedes Benz E 300 (2012) seharga Rp350 juta, Mini Cooper Sedan (2012) seharga Rp250 juta, Mazda 2 All New Skyactiv R AT (2015) seharga Rp100 juta, dan Hyundai Ionic 5 Signtr Long (2023) seharga Rp700 juta.

    Sementara itu, eks bankir ini memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp3,66 miliar, surat berharga sebesar Rp82,65 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp27,86 miliar. Adapun, dalam LHKPN tersebut, Budi tercatat tidak memiliki harta lainnya dan utang sepeser pun.

    Diketahui, BGS sebelumnya juga pernah dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019. 

    Terkait latar belakang pendidikannya, dikutip dari situs BUMN, Budi meraih gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988. 

    Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada 2004. 

  • Kemenkes Alokasi Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Kemenkes Alokasi Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up (MCU) mulai Februari 2025. Anggaran skrining kesehatan itu naik dari sebelumnya Rp 1,4 triliun.

    “Anggarannya Rp 4,7 triliun. Jadi masing-masing kabupaten dan kota ada anggarannya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penyampaian program quickwin bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

    Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan anggaran itu sudah direncanakan sejak tahun lalu. 

    Semula anggarannya Rp 1,4 triliun. Tetapi, pemerintahan Prabowo Subianto setuju penambahan anggaran Rp 3,2 triliun dari APBN 2025 untuk pemeriksaan Kesehatan gratis masyarakat, sehingga mencapai Rp 4,7 triliun.

    “Jadi yang Rp 3,2 triliun itu masuk ke APBN, tetapi APBN akan disalurkan ke daerah juga. Jadi untuk pelaksanaan di puskesmas-puskesmas,” tutur Maria.

    Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tidak hanya bisa dilakukan di puskesmas saja. Kemenkes juga akan melibatkan klinik swasta yang terakreditasi untuk menjalankan program tersebut.

    “Lalu mungkin juga klinik-klinik yang ada yang sudah diakreditasi itu bisa juga menyelenggarakan, tetapi nanti koordinasinya di Dinas Kesehatan setempat,” ucapnya. 

  • Video: Target Menkes Budi Deteksi 1 Juta Kasus TBC di Tahun 2025

    Video: Target Menkes Budi Deteksi 1 Juta Kasus TBC di Tahun 2025

    Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mencatat bahwa deteksi kasus TBC (tuberkulosis) di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini, Menkes Budi menargetkan satu juta kasus TBC bisa terdeteksi.

    (/)

  • Cek Kesehatan Gratis Usia 6-18 Tahun Dilakukan di Sekolah, Ini yang Diperiksa

    Cek Kesehatan Gratis Usia 6-18 Tahun Dilakukan di Sekolah, Ini yang Diperiksa

    Jakarta

    Mulai Februari 2025, pemerintah akan melakukan pemeriksaan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat yang berulang tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program tersebut akan tersedia di 10 ribu puskesmas dan 20 ribu klinik pada awal Februari 2025 untuk melayani seluruh masyarakat.

    Namun khusus anak usia 6 sampai 18 tahun pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan pada tahun ajaran baru dimulai, bukan saat ulang tahun. Nantinya, pemeriksaan ini akan dilakukan di setiap sekolah.

    “Untuk anak sekolah usia ini kalau semua puskesmas klinik kan ga muat. Jadi khusus usia 6-18 tahun bukan saat ulang tahun, tapi dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah,”kata Menkes dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Rabu (22/1/2025).

    baca juga

    Selain karena keterbatasan kapasitas klinik dan puskesmas, Menkes menyebut skema ini juga akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

    Jadi, nanti tenaga kesehatan yang akan ditugaskan dan menghampiri setiap sekolah-sekolah dalam melakukan pemeriksaan seluruh anak usia 6-18 tahun.

    “Untuk temen-temen di daerah lebih gampang, dan Kemenkes juga lebih gampang nggak penuh untuk puskesmas,” jelasnya.

    Berikut layanan pemeriksaan yang didapatkan anak sekolah, mulai dari SD sampai SMA.

    Pemeriksaan Kesehatan untuk Anak SD (7-12 Tahun)

    Telinga

    Mata

    Gigi

    Jiwa

    Gizi

    Hati (hepatitis B)

    Tekanan darah

    Tuberkulosis

    Merokok (kelas 5-6)

    Tingkat aktivitas fisik (kelas 4-6)
    Gula darah

    Pemeriksaan Kesehatan untuk Anak SMP (13-15 Tahun)

    Telinga

    Mata

    Gigi

    Jiwa

    Gizi

    Hati (Hepatitis B dan C)

    Tekanan darah

    Tuberkulosis

    Merokok

    Tingkat aktivitas fisik

    Gula darah

    Talasemia (Sekali seumur hidup, kelas 7)

    Anemia remaja putri (kelas 7)

    Pemeriksaan Kesehatan untuk Anak SMA (16-17 Tahun)

    Telinga

    Mata

    Gigi

    Jiwa

    Gizi

    Hati (Hepatitis B dan C)

    Tekanan darah

    Tuberkulosis

    Merokok

    Tingkat aktivitas fisik

    Gula darah

    Anemia remaja putri (kelas 10)

    baca juga

    (suc/kna)

  • Mulai Tahun Ajaran Baru Anak Sekolah Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Apa Saja yang Diperiksa? – Halaman all

    Mulai Tahun Ajaran Baru Anak Sekolah Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Apa Saja yang Diperiksa? – Halaman all

     

    Mulai Tahun Ajaran Baru Anak Sekolah Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Apa Saja yang Diperiksa?

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tak hanya untuk orang dewasa.  Anak sekolah pun mendapatkan hak yang sama. 

    Program PKG untuk anak sekolah yakni usia 6-18 tahun baru akan dimulai pada Juli mendatang saat memasuki tahun ajaran baru.

    Pelaksanaan PKG akan berlangsung di sekolah bukan di puskesmas sebagaimana orang dewasa. 

    Jika orang dewasa mendapatkan fasilitas PKG saat ulang tahun, Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin memaparkan, anak-anak sekolah diperiksa ketika ajaran baru.

    Hal ini didasari keterbatasan puskesmas dan klinik swasta di Indonesia.

    Menkes memberi alasan mengatakan anak-anak usia sekolah lebih efektif kalau diperiksa di sekolah bukan di puskesmas. 

    Program ini akan dilakukan secara serentak untuk seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 280 juta jiwa.

    “Anak-anak ini lebih bagus skriningnya dilakukannya di sekolah. Supaya distribusinya lebih merata. Karena targetnya masif 280 juta warga. Puskesmas dan klinik swasta ada sekitar 25 ribu,” kata dia beberapa waktu lalu.

    Lantas, apa saja yang diperiksa?

    Menkes Budi menjelaskan pemeriksaan untuk anak sekolah itu terdiri dari indera pendengaran, indera penglihatan, gigi dan mulut, talasemia, anemia, obesitas, diabetes melitus, hipertensi, paru-paru, kesehatan jiwa, kebugaran, hepar.

    PKG Saat Ulang Tahun Diluncurkan Mulai Februari 2025, Begini Caranya?

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) saat ulang tahun akan diluncurkan pada Februari mendatang.

    Warga yang ingin mengikuti disarankan memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan.

    “Skiriningnya memang gratis. Tapi tindak lanjutnya harus disesuaikan dengan kepesertaan BPJS-nya. Misalkan ditemukan (saat PKG) diabetes melitus maka itu harus diobati,” kata dia pada webinar yang ditulis Selasa (14/1/2025).

    Rima membeberkan langkah persiapan masyarakat untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun.

    Pertama, mengunduh SATU SEHAT MOBILE (SSM)

    Cara Cek Sertifikat Vaksin di Satu Sehat Mobile (Tangkapan Layar Aplikasi Satu Sehat Mobile)

    Mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, pendaftaran PKG dapat didaftarkan oleh keluarga, bayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di ASIK.

    Kedua, mendaftarkan/mengaktifkan JKN

    Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat PKG dan penanganannya. 

    Masyarakat perlu mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN sebulan sebelum hari ulang tahunnya.

    Ketiga, notifikasi PKG dari SSM

    Masyarakat akan mendapatkan WA mengikuti PKG pada H-30, H-7, H-1. dan Hari H ulang tahun. Pada H-7 akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.

    Bagi penderita hipertensi dan/atau DM Usia >40 tahun diminta untuk berpuasa: tidak makan dan minum kecuali air putih 8- 10 jam sebelum waktu PKG di Hari Ulang Tahun.

    Keempat, persiapan sebelum ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)

    Saat berkunjung ke FKTP harus membawa identitas diri (KTP)/Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga (KK), buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) bagi sasaran balita dan anak pra-sekolah, tiket pemeriksaan di aplikasi SSM/WA, hasil pengisian formular kuesioner skrining mandiri.

    Masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi, dapat berkunjung langsung ke FKTP.

    Masyarakat dapat berkunjung ke FKTP hingga maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun (H+3O) untuk mendapat PKG di Hari Ulang Tahun. Masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari 2025, Februari 2025 dan Maret 2025 dikecualikan dari ketentuan tersebut dan dapat berkunjung ke FKTP hingga 30 April 2025.

    Lokasi Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit yang Dideteksi

    Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti warga bahwa pemeriksaan kesehatan yang akan menyasar 280 juta masyarakat Indonesia bukan seperti medical check up di rumah sakit yang biasanya berbiaya mahal.

    “Banyak yang bilang akan seperti medical check-up, kayak di rumah sakit. Bukan, bukan seperti itu. Ini kan untuk 280 juta rakyat, yang mungkin diukur tensi aja nggak pernah,” kata dia baru-baru ini.
    Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan upaya mendeteksi secara lebih dini kalau ada kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan seperti stroke dan jantung.

    Lokasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    PKG rencananya bukan dilakukan di rumah sakit.

    Skirining kesehatan akan dilakukan  dilakukan di 10 ribu puskesmas serta klinik-klinik swasta yang jumlah yang mencapai 20 ribu.

    Selain itu ujar Menkes, khusus anak-anak skrining kesehatan akan dilakukan di sekolah.

    Anak-anak akan menerima pemeriksaan kesehatan pada awal masuk sekolah.

    “Nggak mungkin ini dilakukan di rumah sakit, jumlah rumah sakit kurang. Karena ini kan banyak sekali targertnya, ratusan juta. Tidak se-sophisticated atau se-canggih yang dibayangkan untuk elit golongan menengah,” ungkap dia.

    Penyakit yang Bisa Dideteksi

    Skrining kesehatan gratis saat ulang tahun menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran APBN mencapai Rp3,2 triliun.

    Apa saja yang bisa dideteksi dalam skrining kesehatan gratis saat ulang tahun ini?

    Dikutip dari akun media sosial X Partai Gerindra, skrining kesehatan gratis ini meliputi 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok usia.

    Balita:
    Hipotiroid kongenital
    Penyakit jantung bawaan kritis
    Hiperplasia adrenal kongenital
    Defisiensi G6PD
    Pertumbuhan
    Perkembangan
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Hepar

    Remaja:
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Anemia
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Hepar

    Dewasa (18-39 tahun):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Penyakit ginjal kronik
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Faktor risiko jantung stroke
    Hepar
    Osteoporosis

    Dewasa (40-59 tahun):
    Indera pendengaran
    Kolesterol
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melituS
    Hipertensi
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Hepar
    Osteoporosis

    Lansia (60 tahun ke atas):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Kolesterol
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Geriatri
    Hepar
    Osteoporosis

    (Tribunnews.com/Rina Ayu/Anita K Wardhani) 

  • Mendagri minta pemda dukung program pemeriksaan kesehatan gratis

    Mendagri minta pemda dukung program pemeriksaan kesehatan gratis

    “Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.

    Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

    Menurutnya, program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bonus demografi.

    Terlebih, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian dari program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.

    Dia mengatakan program PKG tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemda perlu turut bergerak untuk mendukung program tersebut.

    Pihaknya pun telah menerbitkan surat edaran yang berisi dukungan apa saja yang perlu dilakukan kepala daerah.

    “Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Selain kepala daerah, Tito menjelaskan peran penting organisasi perangkat daerah terkait dalam mendukung program tersebut secara teknis.

    Misalnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Dirinya meminta kepala daerah segera menggelar rapat khusus untuk menindaklanjuti program tersebut.

    Program ini, sambung dia, akan membuat masyarakat lebih memahami kondisi kesehatan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan juga dapat menghasilkan peta kondisi kesehatan masyarakat.

    “Sehingga bisa membuat kebijakan baik pusat maupun daerah, sesuai dengan peta itu,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program PKG bagi masyarakat yang berulang tahun tergolong besar lantaran menyentuh seluruh masyarakat Indonesia.

    Ia menilai harapan masyarakat terhadap jalannya program ini sangatlah tinggi sehingga perlu dukungan semua pihak.

    Dia menjelaskan program ini dapat mendeteksi penyakit lebih dini ataupun mencegahnya. Dengan demikian, upaya pengobatan atau penanganan dapat segera dilakukan.

    “Nanti kalau hasil] skrining kelihatan jelek [kondisi kesehatannya], tidak usah takut. Ya diubah gaya hidup, makan jangan banyak-banyak, olahraganya lebih banyak. Atau kalau enggak bisa, ya minum obat tiap hari, gratis kok di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat),” ujar Budi.

    Sebab, program ini akan menambah layanan kesehatan gratis yang telah ada. Secara teknis, PKG bakal difasilitasi di Puskesmas dan klinik bagi yang berusia 5 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.

    Khusus untuk anak sekolah usia 6 hingga 18 tahun, pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas kesehatan di sekolah masing-masing. Program ini rencananya bakal diluncurkan pada Februari 2025 mendatang.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025