Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

    Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

    Setelah kajian nilai yang tepat, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tayang: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB |
    Diperbarui: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB

    Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella

    IURAN AKAN NAIK- Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. strategi keberlanjutan JKN di antaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

    Dalam meramu iuran BPJS Kesehatan yang baru, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan saat ini sedang melakukan penghitungan angka yang tepat.

    Setelah kajian penghitungan tersebut selesai, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Rencananya di 2026 mesti ada adjustment dari tarifnya,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Kontan, Kamis (6/2/2025).

    Budi menyebut, sampai saat ini memang belum ada nilai yang pasti, dan kenaikan ini tidak terkait dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. 

    Namun karena potensi meningkatnya klaim pelayanan sakit jantung, stroke, dan lainnya.

    Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, dengan intensifikasi program sesuai rencana kerja dan anggaran (RKA), gagal bayar berpotensi terjadi pada Juni 2026.

    Sebab itu, strategi keberlanjutan JKN diantaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. (Vendy Yhulia Susanto/Kontan)

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Masih Dihitung, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik Tahun Depan

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan program cek kesehatan gratis bakal berjalan mulai 10 Februari 2025. Program ini ditargetkan untuk 280 juta penerima.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Budi bilang anggaran Rp 4,7 triliun disiapkan untuk program ini.

    “Betul (dana disiapkan Rp 4,7 triliun). Ada yang dari Kemenkes dan quick win ditambah sama pak Prabowo,” beber Budi usai pertemuan, Rabu (5/2/2025).

    Budi yakin anggaran itu sudah cukup karena kemungkinan tak semua target 280 juta orang memanfaatkan cek kesehatan gratis. Dia memprediksi 50-100 juta orang saja yang memanfaatkan program tersebut.

    “Kita lihat lah anggaran dibikin untuk 200 jutaan, tapi saya nggak yakin 200 jutanya itu akan gunakan skriningnya, mungkin sampai 100 juta aja udah cukup sekali,” sebut Budi Gunadi.

    Budi mengatakan, Prabowo berkomitmen bila di tengah jalan program ini butuh anggaran tambahan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya.

    “Kalau kurang ya beliau bilang bisa (ditambah), tapi apakah sekarang ditambah? Kita lihat dulu program berjalan sampai Juni,” kata Budi.

    Kado dari Prabowo

    Budi menjelaskan, cek kesehatan gratis akan diberikan ketika masyarakat berulang tahun. Bagi yang berulang tahun, cek kesehatan bisa dilakukan mulai dari tanggal ulang tahunnya hingga sebulan berikutnya.

    Sementara itu, khusus untuk yang berulang tahun pada Januari, Februari, Maret, diperbolehkan melakukan cek kesehatan gratis hingga April 2025. Sebab, program ini baru berjalan pada pertengahan Februari.

    Perlu diketahui juga cek kesehatan gratis akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Dia berharap program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

    “Ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat mulai dari bayi lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta juga senang,” ujar Budi Gunadi.

    (hal/ara)

  • Kemenkes pastikan pemotongan anggaran tak ganggu pelayanan kesehatan

    Kemenkes pastikan pemotongan anggaran tak ganggu pelayanan kesehatan

    ANTARA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2), memastikan pemotongan anggaran tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ia mengatakan, pemotongan anggaran hanya akan berdampak pada hal-hal seperti seremonial dan perjalanan dinas.
    (Suci Nurhaliza/Aria Cindyara/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025, pekan depan.

    Keputusan ini diambil setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2/2025).

    Usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Menkes mengungkapkan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Program ini akan berlangsung di lebih dari 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau (Prabowo, red) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan, khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Meskipun begitu, Menkes menegaskan tidak akan ada acara seremonial khusus untuk meresmikan dimulainya program ini.

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo dan para menteri akan fokus untuk meninjau pelaksanaan program di sejumlah lokasi.

    PERIKSA KESEHATAN GRATIS – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi seluruh masyarakat di hari ulang tahun dimulai per 1 Februari 2025. Bisa disimak aturan dan tata cara bagi yang ingin memanfaatkan program ini. TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/BAYU PRIADI (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

    Sasar 280 Juta Warga

    Program pemeriksaan kesehatan gratis ini direncanakan akan menyasar sekitar 280 juta orang secara bertahap.

    Dari bayi hingga lansia, program ini akan mencakup seluruh kelompok usia.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan sekitar 50-60 juta orang akan menerima manfaat dari pemeriksaan kesehatan gratis ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita harapkan naik terus,” jelasnya.

    Cara Daftar

    Masyarakat yang ingin mengikuti program skrining kesehatan gratis saat ulang tahun bisa   mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM).

    Setelah mengunduh aplikasi masyarakat diminta untuk melengkapi data diri di dalam aplikasi.

    Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penjadwalan pemeriksaan kesehatan.

    Setelah proses selesai, pengguna hanya perlu menunggu notifikasi atau pemberitahuan terkait waktu dan lokasi pemeriksaan dari aplikasi tersebut.

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki gawai pintar atau smartphone, mereka dapat ditambahkan sebagai profil tertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Dengan fitur ini, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Aplikasi SATUSEHAT Mobile bisa diundah melalui tautan berikut:
    Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=id
    iOS: https://apps.apple.com/us/app/satusehat-mobile/id1504600374

     Penyakit yang Bisa Dideteksi

    Skrining kesehatan gratis saat ulang tahun menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran APBN mencapai Rp3,2 triliun.

    Apa saja yang bisa dideteksi dalam skrining kesehatan gratis saat ulang tahun ini?

    Dikutip dari akun media sosial X Partai Gerindra, skrining kesehatan gratis ini meliputi 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok usia.

    Balita:
    Hipotiroid kongenital
    Penyakit jantung bawaan kritis
    Hiperplasia adrenal kongenital
    Defisiensi G6PD
    Pertumbuhan
    Perkembangan
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Hepar

    Remaja:
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Anemia
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Hepar

    Dewasa (18-39 tahun):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Penyakit ginjal kronik
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Faktor risiko jantung stroke
    Hepar
    Osteoporosis

    Dewasa (40-59 tahun):
    Indera pendengaran
    Kolesterol
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melituS
    Hipertensi
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Hepar
    Osteoporosis

    Lansia (60 tahun ke atas):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Kolesterol
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Geriatri
    Hepar
    Osteoporosis.(*)

    (Tribunnews/Taufik/Rina/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Jadi tadi rapat mengenai update program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia. 

    Kendati demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

    Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. 

    Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah. 

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS,” jelas Menkes Budi.

    Budi juga mengatakan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia. 

    Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.

    “Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatan yang terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib jadi itu kita screening juga,” ucapnya.

    Selain itu, program ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.

    Budi turut mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.

    Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.

    Meski begitu, Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan. 

    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” pungkas Budi.

  • Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis Nasional 5 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan
    Budi Gunadi Sadikin
    meminta pejabat eselon I
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes) untuk tidak menggunakan kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas.
    Hal ini bakal diterapkan untuk merespons pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,63 triliun dari total pagu Rp 105,76 triliun.
    “Eselon I sudah terbangnya jangan pakai
    business class
    deh, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan. Kalau perlu menteri juga naiknya Citilink, jadi enggak ada
    business class
    -nya,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
    Budi mengaku tak masalah untuk menggunakan maskapai pesawat berbiaya murah seperti Citilink demi menghemat biaya.
    “Kalau menteri di ekonomi kan enggak enak yang di
    business class
    , ya kita pakai Citilink aja biar murah. Enggak apa-apa juga,” ujar dia.
    Budi menuturkan, langkah itu bisa dilakukan karena jumlah pemotongan anggaran tahun ini lebih dalam.
    “Sebagai pemotongan yang cukup dalam, kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas, di mana motongnya. Malah kita pikir-pikir mungkin menterinya juga deh diiniin kalau terbangnya pendek-pendek ngapain juga (
    business class
    ). Tapi kalau terbangnya jauh ya pegel juga,” ucap Budi.
    Selain perjalanan dinas, Kemenkes juga sudah mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pertemuan, upacara-upacara, dan hari-hari perayaan hingga 50 persen.
    Di sisi lain, Budi bakal membahas pemotongan anggaran senilai Rp 19 triliun itu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan masyarakat karena efisiensi anggaran.
    “Pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat. Cuma nanti kita lihat mana yang benar-benar kita bisa hemat, apa yang benar-benar mengganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok kita enggak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu masyarakat itu kepotong,” kata Budi.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
    Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026

    Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dirinya akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tarif BPJS Kesehatan. Menurutnya, penyesuaian tarif kemungkinan dilakukan pada 2026 mendatang.

    Menurutnya, rencana ini juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, namun masih menunggu hitungan yang pasti bersama Kementerian Keuangan.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke bapak (Presiden), kalau hitung-hitungan kami sama bu Menkeu harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya,” kata Budi Gunadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Ia menjelaskan perhitungan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan masih belum final, sehingga belum bisa memberikan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama bu Ani (Menteri Keuangan),” katanya.

    Namun Budi Gunadi menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini tidak berhubungan dengan rencana Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem KRIS yang menggantikan pembagian kelas 1,2, dan 3 masih dievaluasi hingga 30 Juni 2025.

    “Nggak ada hubungan sama KRIS,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    (haa/haa)

  • Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes

    Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku bakal menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas klaim dan kenaikan tarif atau iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

    Budi Gunadi meyakini bahwa keuangan BPJS Kesehatan pada 2025 masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran. 

    Namun, dia memberi bocoran pada 2026 perlu ada penyesuaian atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggapan ini berdasarkan hitungan yang dilakukan olehnya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Pada 2026 kemungkinan mesti ada adjustmen dari tarifnya. Saya akan minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitunganannya sudah pas, mau menghadap dengan menteri keuangan untuk menjelakan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi mengamini bahwa pada 2026 ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan bakal dinaikkan.

    Saat ini, kalkulasi itu, kata Budi, sedang dikerjakan bersama dengan kementerian keuangan, BPJS, dan kementerian kesehatan. Namun, Budi masih belum dapat menyampaikan perkiraan kenaikkan iuran pada 2026.  

    “Belum, belum ada angka [kenaikan iuran BPJS Kesehatan], makanya mesti hadap beliau [Sri Mulyani]. Tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani. Dan ini engga ada hubungannya sama KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), karena layanan kesehatan kita naik. Yang berat-berat jantung stroke itu naik,” pungkas Budi.

  • Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan terkait dengan skema program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku akan menyampaikan waktu peresmian yang akan dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Ini mau update ke beliau mengenai pemeriksaan gratis. Iya yang ulang tahun itu ya. Kami ingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, terkait skema, Budi mengatakan pemeriksaan akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga masyarakat bisa langsung ke puskesmas untuk menjalankan pemeriksaan gratis. 

    “Kalau kita pinginnya kaya  sekolah aja [MBG] langsung dateng ke puskemas aja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” pungkas Budi.

    Untuk diketahui, program pemeriksaan kesehatan gratis dapat diikuti oleh masyarakat pada hari ulang tahun dengan syarat yang mudah. 

    Dikutip dari unggahan akun resmi Partai Gerindra, pemeriksaan kesehatan atau medical check gratis merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum partai tersebut.

    Pemeriksaan kesehatan gratis akan dijalankan tahun ini seiring telah tersedianya alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

    “Program ini merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo dengan anggaran APBN 2025 mencapai Rp3,2 triliun,” dikutip dari unggahan akun resmi Gerindra, Jumat (3/1/2025).

  • Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Februari 2025

    Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis Nasional 5 Februari 2025

    Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    Ia ingin memastikan kapan Presiden
    Prabowo Subianto
    akan meresmikan pemeriksaan gratis yang sudah mulai pada 1 Februari 2025.
    “Ini mau
    update
    ke beliau (Pak Prabowo) mengenai pemeriksaan gratis. Pingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.
    Ia menuturkan, pemeriksaan kesehatan alias
    medical checkup
    gratis bisa dimanfaatkan di tanggal ulang tahun masing-masing.
    Budi menyebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan datang langsung ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
    “Kalau kita penginnya kayak (program MBG datang ke) sekolah saja. Langsung datang ke Puskesmas saja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” tutur Budi.
    Sebagai informasi,
    pemeriksaan kesehatan gratis
    yang mulai 1 Februari 2025 ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai balita, remaja, dewasa, hingga lansia.
    Program MCU gratis dari pemerintah ini ditujukan untuk berbagai pemeriksaan kesehatan sesuai kelompok usia masing-masing.
    Caranya, masyarakat dapat mengunduh aplikasi
    SatuSehat Mobile
    di ponsel untuk mengikuti MCU gratis dari pemerintah.
    Setelah itu, masyarakat bisa mendaftarkan akun masing-masing dengan mengisi sejumlah data yang diminta.
    Setelah terdaftar, pengguna akan menerima tiket yang memuat jadwal pemeriksaan kesehatan mereka.
    Pendaftaran program ini dapat didaftarkan oleh keluarga.
    Sementara bayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).
    Masyarakat juga dapat mendatangi fasilitas kesehatan setempat seperti puskesmas.
    Namun demikian, masyarakat perlu membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga (KK), serta buku KIA bagi sasaran balita dan anak pra-sekolah.
    Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan mengakses aplikasi, pendaftaran juga dapat dilakukan langsung di puskesmas terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.