Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Pemerintah Datangkan Dokter dari Arab Saudi untuk Bantu Operasi Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan – Halaman all

    Pemerintah Datangkan Dokter dari Arab Saudi untuk Bantu Operasi Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Setiap tahun, ada sekitar 50 ribu bayi yang lahir di Indonesia dengan Penyakit Jantung Bawaan (PJB). 

    Kondisi ini menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi anak-anak Indonesia.

    Ditambah lagi daftar tunggu operasi yang lama serta biaya yang mahal makin mematahkan harapan keluarga pasien agar anak memiliki masa depan yang lebih baik.

    Bersama Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR), Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) menggelar operasi massal untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Selama 10 hari mulai tanggal 21-31 Januari 2025, sebanyak 28 orang anggota tim KSR terdiri dari manajemen dan tim medis berkolaborasi dengan para ahli bedah jantung anak di RSJPDHK.

    Tim medis dari Arab terdiri daro dokter jantung, dokter bedah jantung anak, dokter anestesi jantung, dokter intensivis jantung, perawat anestesi, perawat bedah dan perawat intensivist melakukan 38 operasi penyakit jantung bawaan.

    TIM MEDIS ARAB SAUDI – Tim medis dari Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR) datang ke Indonesia. Tim ini bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) dalam jumpa pers Kamis (30/1/2025) memberi informasi akan menggelar operasi massal untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan di Indonesia. (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Operasi ini tidak hanya mencakup kasus-kasus sederhana, tetapi 75 persen diantaranya merupakan kasus yang kompleks yang membutuhkan penanganan khusus berbiaya tinggi.

    Tidak hanya bantuan tenaga medis tindakan operasi, KSR juga membantu dalam penyediaan peralatan habis pakai dan obat obatan operasi bedah penyakit jantung bawaan.

    Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Dr. dr. lwan Dakota, Sp.JP(K)., M.A.R.S., mengungkapkan pada tahun 2024, RSJPDHK hanya mampu mengoperasi sekitar 1.500 anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Data terakhir antriannya sudah mencapai 15 bulan dimana bisa meningkatkan risiko kematian anak dan semakin buruknya kualitas hidup anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Lamanya daftar tunggu untuk operasi ini bukan tanpa alasan. Fasilitas yang belum bertambah dan mahalnya biaya peralatan kesehatan dan obat obatan yang dibutuhkan untuk operasi merupakan tantangan yang dihadapi.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Kedutaan Besar Saudi Arabia, serta dukungan dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan misi Kemanusiaan ini,” kata Dokter Iwan Dakota.

    Bantuan ini kata Dokter Iwan, juga bertujuan meningkatkan cakupan tindakan dan mempercepat antrian tindakan kasus penyakit jantung bawaan maupun meningkatkan kapasitas melalui transfer of skill dan transfer of knowledge dari tenaga medis

    Hadir di kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin.

    Pihaknya telah merencanakan perluasan kemampuan pelayanan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan RI dan RS milik pemerintah provinsi dengan strata paripurna melalui program pengampuan jejaring kardiovaskular nasional program yang dikoordinir oleh RSJPD Harapan Kita sebagai pengampu nasional.

    Serta telah disiapkan program untuk deteksi dini atau skrining penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir melalui pemeriksaan saturasi oksigen dan pemeriksaan USG jantung yang dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Jantung Anak.

    “Bila terdapat indikasi penyakit jantung bawaan, bayi akan dirujuk ke RS kabupaten / RS provinsi untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan lebih lanjut . Hal ini dimaksudkan agar pasien dengan penyakit jantung bawaan dapat segera ditemukan dan ditangani,” harap Menkes Budi.

  • Bagaimana Kebijakan Trump Pengaruhi Penanggulangan HIV di Indonesia?

    Bagaimana Kebijakan Trump Pengaruhi Penanggulangan HIV di Indonesia?

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencemaskan dampak penangguhan bantuan dana Amerika Serikat bagi ketersediaan obat HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apa dampaknya bagi penanggulangan HIV di Indonesia?

    Dilansir Reuters, berbagai mitra kerja dan penerima hibah Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di seluruh dunia mendapatkan memo untuk segera menghentikan aktivitas mereka pada Selasa (27/01).

    Ini adalah bagian dari sikap Presiden AS Donald Trump yang membekukan hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri selama tiga bulan ke depan.

    Trump juga mengisyaratkan akan menarik AS keluar dari WHO.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO yaitu sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keluarnya AS dari WHO tidak akan berdampak banyak bagi Indonesia.

    Namun, organisasi-organisasi nonpemerintah di lapangan mengatakan dampak dari kebijakan AS sudah terasa.

    Pada Rabu (28/01), WHO menghimbau pemerintah AS untuk melakukan “pengecualian” untuk program-program yang menyediakan obat-obatan antiretroviral atau ARV.

    WHO khususnya mengamati program Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) di 50 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

    Obat ARV harus diminum orang yang hidup dengan HIV setiap harinya untuk menekan perkembangan virus.

    Data WHO per akhir 2023 menyatakan 39,9 juta orang dengan HIV di dunia yang membutuhkan obat.

    Berbeda dengan beberapa negara di Afrika, misalnya, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang bergantung kepada bantuan AS untuk persediaan obat ARV.

    Meskipun demikian, direktur eksekutif dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas donor asing termasuk AS.

    Baca juga:

    Aditya juga memperingatkan nuansa kebijakan Trump tetap akan mempengaruhi penanggulangan HIV di Indonesia, misalnya kebijakan soal gender.

    “Dalam pidato inagurasi Trump, dia secara eksplisit mengatakan kebijakan AS hanya mengakui dua gender: laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, program penanggulangan HIV berhubungan erat dengan teman-teman transgender. Prevalensi HIV di Indonesia di transgender cukup tinggi,” ujar Aditya.

    Berdasarkan wawancara dengan pegiat, LSM, dan pengamat kesehatan, BBC News Indonesia berupaya merangkum bagaimana kebijakan Trump mempengaruhi penanggulangan HIV di Indonesia.

    Dari mana saja sumber dana untuk program HIV di Indonesia?

    Getty ImagesData terakhir pada tahun 2020 memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Laporan tahunan Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi terbesar untuk penanganan HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Data terakhir pada 2020 memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Global Fund adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengentasan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

    AS adalah donor terbesar untuk Global Fund yang mencakup sekitar sepertiga dari total pendanaan.

    Untuk periode 2023-2025, AS telah mengumumkan komitmen hingga US$ 6 miliar untuk organisasi itu.

    Data 2020 memperlihatkan proporsi dana dari PEPFAR-USAID untuk program HIV di Indonesia mencapai 4,8%.

    Jumlah ini menjadikan PEPFAR-USAID, yang merupakan bentuk bantuan bilateral AS, sebagai donor asing kedua terbesar setelah Global Fund.

    Dari dalam negeri, APBN mencakup 37,2% dari pengeluaran program HIV pada tahun 2020, diikuti BPJS sebesar 11,2% sementara sisanya dana daerah.

    Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun dibandingkan anggaran tahun 2023.

    Aditya Wardhana dari IAC mengestimasi skenario kebutuhan program-program penanggulangan HIV di seluruh Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 4,8 triliun.

    “Idealnya Rp 4,8 triliun. Angkanya tidak besar sebetulnya,” ujar Aditya yang mendorong agar Indonesia berdikari dalam pendanaan program HIV.

    Apa imbas dari sikap Trump terhadap pengobatan HIV di Indonesia?

    Getty ImagesPresiden terpilih AS Donald Trump untuk sementara menghentikan bantuan luar negeri, termasuk untuk program-program terkait HIV.

    Daniel Marguari, yang mengetuai Yayasan Spiritia, LSM di Indonesia yang berfokus pada edukasi masyarakat, menyebut obat-obatan HIV di Indonesia didanai APBN.

    “Penyediaan obat HIV itu ditanggung APBN, termasuk biaya tes HIV itu juga ditanggung oleh biaya pemerintah,” ujar Daniel ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Rabu (29/01).

    Di sisi lain, Daniel mengungkapkan USAID mendanai beberapa organisasi di Indonesia yang berfokus pada program-program pendukung HIV lainnya.

    Organisasi-organisasi ini, menurut Daniel, saat ini mengalami penghentian sementara menyusul kebijakan Trump yang menangguhkan bantuan luar negeri.

    Baca juga:

    Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana mengatakan program penanggulangan HIV selama ini tetap bergantung kepada LSM-LSM sekalipun persediaan obat-obatnya ditanggung APBN.

    Ini termasuk LSM-LSM yang mendapat pendanaan PEPFAR-USAID dan melakukan pendampingan kepada penyintas HIV.

    “[Pemerintah] tidak tahu susahnya mendorong teman-teman komunitas untuk melakukan tes [HIV] dan melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan,” ujar Aditya kepada kepada BBC News Indonesia pada Rabu (29/1).

    “Pemerintah Indonesia keenakan karena sudah sekian belas tahun LSM-LSM ini dikasih terus dananya dari bantuan luar negeri.

    “[Pemerintah seolah berkata]: ‘Sudahlah, kalian [LSM-LSM] minta saja terus dana bantuan luar negeri. Yang penting obatnya sudah kita sediakan.”

    Aditya Wardhana dari IAC mengatakan anggaran untuk program HIV tahun diperkirakan sekitar Rp 400 miliar, itu pun masih bergantung pada donor.

    Padahal, menurut dia, skenario IAC untuk kebutuhan program-program HIV di seluruh Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 4,8 triliun.

    “Idealnya Rp 4,8 triliun. Angkanya tidak besar sebetulnya,” ujar Aditya.

    Data Kementerian Kesehatan memperkirakan ada 503.261 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia per akhir tahun 2024 . Dari jumlah itu, diperkirakan hanya 351.378 orang yang mengetahui status mereka.

    Ini berarti masih ada sekitar 30,18% orang yang hidup dengan HIV tetapi tidak mengetahuinya.

    Data Kementerian Kesehatan juga menyebut per 2024, hanya 217.482 orang yang sudah menjalani pengobatan.

    Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari setengah orang yang hidup dengan HIV belum mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan.

    Salah satu LSM di Indonesia yang mendapat pendanaan dari USAID adalah Jaringan Indonesia Positif, organisasi nirlaba yang berfokus pada dukungan dan advokasi untuk orang dengan HIV di Indonesia.

    BBC News Indonesia sudah menghubungi Jaringan Indonesia Positif untuk artikel ini, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

    Aditya dari IAC menyebut organisasi-organisasi yang didanai USAID otomatis tidak melakukan aktivitas setelah mendapat memo itu.

    “Kita juga tidak tahu apakah pemberhentian sementara ini juga berpengaruh ke pembayaran gaji. Proyek PEPFAR ini juga mendanai petugas lapangan yang cukup banyak. Di Jakarta, ada ratusan mungkin,” ujarnya.

    Apa dampaknya bagi pengentasan HIV di Indonesia apabila kebijakan Trump terus berlangsung?

    Aditya dari Indonesia AIDS Coalition memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas berasal dari Global Fund.

    “Global Fund memang bukan dibiayai pemerintah AS semata, tetapi sepertiganya uangnya berasal dari PEPFAR tadi,” ujar Aditya.

    Menurut Aditya, apabila penghentian bantuan luar negeri AS berlanjut, maka ini otomatis mempengaruhi Global Fund. Dia mengingatkan periode pendanaan Global Fund saat ini adalah 2023-2025.

    Artinya, siklus pembiayaan organisasi itu akan berakhir pada akhir tahun ini.

    “Sederhananya, ada dampak tidak langsung dari jeda ini,” ujar Aditya.

    Terpisah, Daniel dari Spiritia mengatakan sejauh ini dirinya tidak mendengar adanya penundaan dana bantuan AS untuk Global Fund.

    Program-program yang dikelola Spiritia, ujar Daniel, didanai Global Fund sehingga masih dapat berlangsung sampai saat ini.

    Baca juga:

    Meskipun demikian, Daniel tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Trump suatu saat akan mengurangi pendanaan kepada Global Fund.

    “Mungkin saja itu terjadi, sampai hari ini saya belum dengar, dan semoga tidak terjadi,” ujarnya.

    Ditanya soal kekhawatiran, Daniel mengaku tidak mau berasumsi.

    “Tetapi dengan melihat kurang dari sebulan kepemimpinan beliau sudah mengambil keputusan-keputusan yang mengejutkan, menurut saya risiko akan mendapatkan kejutan-kejutan yang lain tentu terbuka,” ujarnya.

    Daniel menyebut salah satu program yang disokong Global Fund di Indonesia adalah program Pre-Exposure Prophylaxis atau PrEP, yakni pemberian obat ARV bagi orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus HIV agar tercegah dari virus.

    Apa yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia?

    Kepala Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengatakan penahanan dana yang dilakukan Presiden Trump menunjukkan “besarnya ketergantungan pendanaan kesehatan global, termasuk HIV, terhadap AS”.

    “Perubahan kebijakan luar negeri AS akan sangat bergantung dengan kepemimpinan yang sangat dinamis berganti,” ujar Olivia kepada BBC News Indonesia.

    Olivia mengatakan pemerintah Indonesia harus mulai berinvestasi lebih banyak dan mengalokasikan sumber daya domestik untuk menurunkan ketergantungan hibah untuk program kesehatan.

    Senada, Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, menekankan pemerintah Indonesia perlu mengedepankan komitmen anggaran kesehatan untuk semua warga negara Indonesia terlepas dari bantuan negara lain termasuk Amerika Serikat.

    “Pemerintah kita sendiri tentu yang paling bertanggung jawab untuk kesehatan rakyat kita” ujarnya.

    Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN.

    Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun dibandingkan anggaran tahun 2023.

    Getty ImagesMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia tidak terlalu terkena dampak dari keluarnya AS dari WHO.

    Aditya Wardhana dari IAC mendesak agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pendanaan program HIV. Menurut Aditya, anggaran program HIV saat ini adalah sekitar Rp 400 miliar.

    “HIV ini, kan, penyakit negara dunia ketiga. Harusnya kalau memang pemerintahan ingin dipandang setara sebagai negara maju, kita berdikari dalam pendanaan,” ujarnya.

    Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Albert Wirya menilai bantuan luar negeri, termasuk dari AS, masih signifikan untuk program-program HIV di Indonesia.

    “Pemberhentian sementara [hibah AS] bisa menjadi wake up call bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandiriannya dalam program-program HIV di Indonesia,” ujarnya.

    BBC News Indonesia sudah menghubungi pihak Kementerian Kesehatan dan USAID untuk kebutuhan artikel ini, tetapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Dilansir kantor berita Antara pada 22 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat dikutip mengatakan Indonesia tidak terlalu terkena dampak apabila AS keluar dari WHO.

    “Kita enggak terlalu banyak dapat dari WHO,” ujar Menkes Budi.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Kesehatan, 66 RSUD Dibangun Jadi Tipe C – Halaman all

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Kesehatan, 66 RSUD Dibangun Jadi Tipe C – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin membeberkan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bidang kesehatan.

    Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi tipe C.

    “Saya sudah groundbreaking 2 minggu yang lalu di Reda Bolo. Untuk groundbreaking rumah sakit kedua rencananya di RSUD Borong Manggarai Timur NTT,”  kata dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Diketahui, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas RSUD.

    Rencananya ujar Menkes, akan ada 66 RSUD dibangun menjadi tipe C di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

    Sebanyak 32 RSUD akan ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026. 

    Adapun rumah sakit Tipe C dikutip dari laman Kemenkes diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak.

    Selain itu, rumah sakit Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

    Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, rumah sakit Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

    Sementara, quick win lainnya adalah program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bakal diluncurkan pada bulan Februari.

  • RI Krisis Dokter Spesialis, Menkes Bandingkan Jumlahnya dengan Inggris-India

    RI Krisis Dokter Spesialis, Menkes Bandingkan Jumlahnya dengan Inggris-India

    Jakarta – Indonesia ‘krisis’ dokter spesialis. Hal ini jelas berdampak pada banyak pengobatan pasien. Misalnya, kasus anak dengan penyakit jantung bawaan (PJB). Setiap tahun tercatat sekitar 50 ribu bayi lahir dengan kondisi PJB, dari total tersebut hanya sekitar 5 ribu bayi yang bisa langsung tertolong dengan tindakan bedah maupun kateterisasi.

    Sisanya, bak menunggu keajaiban. Keterbatasan alat di daerah, nihilnya dokter spesialis, menjadi pemicu utamanya. Data terakhir di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai pusat rujukan nasional saja, menunjukkan antrean tindakan pasien PJB pada 2024 mencapai 15 bulan. Penyebabnya tidak jauh berbeda, fasilitas, mahalnya pengobatan, hingga obat-obatan untuk pasien terkadang sulit didapat.

    Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti perbandingan jumlah dokter spesialis dibandingkan negara maju dan negara berkembang. Misalnya dengan Inggris, Inggris dengan total penduduk seperlima jumlah warga Indonesia saja mampu menghasilkan minimal sembilan hingga 10 ribu dokter spesialis per tahun.

    Jika mengacu pada kemampuan negara maju tersebut, Indonesia seharusnya mampu meluluskan 40 hingga 50 ribu dokter spesialis setiap tahun.

    “Tapi kan sekarang kita cuma mampu 12 ribu setahun,” tandas Menkes kepada detikcom Kamis (30/1/2025).

    “Jangankan dengan Inggris, misalnya India, lulusannya itu sekitar 100 ribu setahun padahal penduduknya cuma 5 kalinya kita, kalau seperti India, kita minimal harus nya 20 ribu 25 ribu setahun. Itu yang menunjukkan dibanding negara maju kita kekurangan dibanding negara kaya India yang lebih rendah dari kita saja kekurangan,” sambung dia.

    Kirim Dokter dari Arab Saudi-India

    Pemerintah menyiasati percepatan dokter spesialis dengan juga menyediakan program pendidikan dokter spesialis berbasis hospital based. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dokter spesialis khususnya di daerah.

    Kemenkes RI mewajibkan mereka yang mengikuti PPDS hospital based untuk berpraktik di daerah. Sembari menjalani program terkait, Menkes merasa pemerintah tidak bisa diam saja menunggu tambahan lulusan dokter spesialis.

    Dalam jangka pendek, kerja sama mendatangi dokter dari Arab Saudi dan India untuk membantu pengobatan pasien juga dilakukan.

    “Karena masa kita mau diam saja dan menunggu anak-anak kita meninggal? Karena penyakit jantung 500 ribu kasus kematian, apa iya kita mau menunggu?”

    “Oleh karena itu perlu ada percepatan-percepatan seperti dengan Arab Saudi dan India seperti saat ini,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia turut terdampak atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hentikan dana untuk program HIV, TBC maupun malaria ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

    Saat ini, Indonesia sedang berencana mencari dana hibah dari negara lain seperti Australia.

    “Itu memang Amerika freeze semua bantuan. Indonesia juga terasa. Indonesia beruntung bahwa sumber Hibah dari Indonesia sudah diversifikasi. 

    Bukan hanya dari Amerika Serikat. Tapi juga ada negara-negara lain juga,” ujar dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menkes menuturkan, seperti penanganan TBC di Indonesia, bukan hanya menggunakan APBN saja tetapi juga menggunakan dana hibah dari CDC,  USAID, WHO dari Global Fund maupun GAVI.

    Karena itu pembekuan yang tiba-tiba tentu akan berdampak ke Indonesia.

    “Untuk menangani misalnya TBC di Indonesia. Pasti akan ada dampaknya, karena dana yang masuk akan kurang. Langsung lewat CDC atau USAID. Atau tidak langsung lewat WHO, lewat Global Fund. GAVI yang sebagian besar juga masih bergantung terhadap donor Amerika Serikat,” jelas mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Gejala batuk terus-menerus bisa saja infeksi TBC. (Freepik)

    Kemenkes ujar dia, tengah menghitung keseluruhan dampak dari pembekuan dana oleh Presiden Trump ini dan berencana mencari sumber dana hibah dari negara lain.

    “Sekarang kami sedang hitung dampaknya berapa. Kami coba cari dari sumber pendanaan yang lain. Saya insyaallah minggu depan akan ke Australia. Untuk bisa melihat kesempatan apakah bisa ditambah,” harap Menkes.

    Sebelumnya, dalam laman resminya, WHO mengungkapkan kehawatiran mendalam atas penghentian sementara pendanaan program itu.

    Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan infeksi dan kematian baru serta melemahkan upaya untuk mencegah penularan di masyarakat dan negara.

    Jika pembekuan dana berlangsung lama maka berpotensi membawa dunia kembali ke tahun 1980-an dan 1990-an dimana jutaan orang meninggal karena HIV setiap tahun di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat.

    Bagi masyarakat global, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang signifikan terhadap kemajuan program kesehatan masyarakat termasuk obat-obatan yang terjangkau dan pemberian layanan HIV di masyarakat.

    “Kami meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian tambahan guna memastikan penyediaan pengobatan dan perawatan HIV yang menyelamatkan nyawa,” tulis WHO.

  • Trump Setop Pasokan Obat HIV, TBC, dan Malaria di Negara Miskin, RI Ikut Terdampak

    Trump Setop Pasokan Obat HIV, TBC, dan Malaria di Negara Miskin, RI Ikut Terdampak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kemungkinan besar ikut terdampak keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyetop pasokan medis dan obat-obatan tuberkulosis (TBC), HIV, dan Malaria di negara miskin. Beruntungnya, selama ini Indonesia sudah mulai mendapatkan banyak dana hibah dari negara lain. Tidak hanya bergantung pada AS.

    Menkes Budi juga menyebut kini membuka kerja sama bersama banyak pihak termasuk Arab Saudi dan India. Salah satunya dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk menangani sejumlah penyakit, utamanya jantung.

    “Itu memang Amerika tuh freeze semua bantuan, Indonesia juga terasa, kita beruntung bahwa sumber hibah Indonesia sudah diversifikasi, bukan hanya dari AS, tetapi juga ada negara-negara lain, itu sebabnya pak Prabowo kan sudah keluarkan dari APBN sendiri untuk cover misalnya tuberkulosis,” terang Menkes Budi saat ditemui di RS Harapan Kita, Jumat (30/1/2025).

    “Pasti akan ada dampaknya dari yang langsung masuk dari CDC atau US, atau secara tidak langsung lewat WHO, Gavi, yang sebagian besar juga masih tergantung pada AS,” lanjut dia.

    Menkes mengaku tengah menghitung seberapa besar dampak dari pembekuan dana hibah AS, untuk kemudian mencari sumber pendanaan lain. Dalam waktu dekat, Menkes menyebut akan mengunjungi Australia untuk pendanaan tambahan kebutuhan pengobatan pasien di Indonesia.

    “Saya Insya Allah minggu depan ke Australia untuk melihat apakah bisa ditambah bantuan dari sana, untuk bisa bantu kita,” pungkas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mulai menerima memo untuk segera menghentikan bantuan dan pasokan medis terkait TBC, malaria, dan HIV, kepada negara miskin. Perintah Donald Trump tersebut otomatis memperluas pembekuan bantuan pendanaan AS untuk banyak negara berkembang.

    “Memo ini mencakup pekerjaan firma pada HIV, malaria, dan tuberkulosis serta kontrasepsi dan perlengkapan kesehatan ibu juga anak,” kata seorang sumber USAID dan seorang mantan pejabat USAID kepada Reuters.

    “Ini bencana besar,” respons Atul Gawande, mantan kepala kesehatan global di USAID yang meninggalkan badan tersebut bulan ini.

    “Sumbangan obat-obatan menyelamatkan 20 juta orang yang hidup dengan HIV. Itu berakhir hari ini.”

    (naf/kna)

  • Indonesia-India Resmi Jalin Kerjasama Bidang Kesehatan, Termasuk Pelatihan Robotic Surgery – Halaman all

    Indonesia-India Resmi Jalin Kerjasama Bidang Kesehatan, Termasuk Pelatihan Robotic Surgery – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Indonesia dan India resmi menjalin kerjasama bidang kesehatan.

    Nota Kesepahaman (MoU) di bidang kesehatan itu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke India pada 24-26 Januari 2025.

    MoU ini menandai hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade.

    MoU ini mencakup pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, alih teknologi farmasi, hingga kemitraan dalam produksi vaksin dan alat diagnostik.

    Juga komitmen India untuk memberikan pelatihan langsung bagi tenaga kesehatan Indonesia, termasuk program fellowship dengan izin praktik sementara selama satu tahun.

    Program ini bertujuan memperkuat kompetensi tenaga kesehatan Indonesia di bidang-bidang kritis seperti robotic surgery, transplantasi hati, dan manajemen kegawatdaruratan.

    “Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kedua negara tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis berkualitas tinggi,” ujar Menkes Budi.

    Dalam kunjungan ke RS Apollo di New Delhi, Menkes RI melihat langsung pelatihan berbasis rumah sakit yang memungkinkan optimalisasi fasilitas medis seperti MRI dan Cath Lab.

    Indonesia berencana mengadopsi pendekatan serupa untuk mempercepat pengembangan dokter spesialis dan subspesialis.

    Indonesia dan India juga memperkuat hubungan di sektor farmasi melalui kolaborasi antara Bio Farma dan Serum Institute of India (SII).

    MoU antara kedua entitas ini mencakup produksi dan distribusi alat diagnostik TB laten serta vaksin BCG rekombinan (rBCG).

    SII bahkan berkomitmen menjadikan fasilitas manufakturnya sebagai pusat pengembangan countermeasures untuk pandemi di masa depan.

    Selain itu, Biotis Indonesia menjalin kerja sama dengan Biological E Limited untuk transfer teknologi produksi vaksin anak seperti DPT-HepB-Hib, PCV, dan JE.

    Selama fasilitas produksi di Indonesia dikembangkan, Biological E akan menyediakan pasokan vaksin untuk memastikan ketersediaan imunisasi bagi anak-anak Indonesia.

    Salah satu poin penting dalam MoU ini adalah pengakuan bersama terhadap kualifikasi tenaga kesehatan dari kedua negara.

    Langkah ini membuka peluang bagi dokter dan perawat untuk bekerja lintas negara, meningkatkan transfer pengetahuan, dan memperluas cakupan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil di Indonesia.

    Melalui implementasi MoU ini, kedu negar optimis dapat membawa perubahan nyata dalam sektor kesehatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata dari semangat “Gerak Bersama untuk Sehat Bersama” yang terus digaungkan Indonesia.

  • 1 Juli 2025 Berubah, Cek Aturan Iuran & Denda BPJS Kesehatan Terbaru

    1 Juli 2025 Berubah, Cek Aturan Iuran & Denda BPJS Kesehatan Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS. Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS akan menggantikan sistem pembagian kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan.

    Disebutkan, sistem ini akan dihapus mulai bulan Juli 2025 nanti.

    “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Rabu (29/1/2025).

    Terkait tarif, dia menjelaskan, tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya ga ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Lantas bagaimana dengan iuran saat ini per 29 Januari 2025?

    Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.

    Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek.

    Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    (dce/dce)

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati saat berbincang dalam program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28/1/2025). “Betul, insyaallah pada pekan kedua Februari akan diluncur cek kesehatan gratis. Kita menyebutnya program cek kesehatan gratis,” ujarnya.

    Widyawati menjelaskan, anggaran program tersebut sebanyak Rp 4,7 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan mengenai kelengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa puskemas sudah memiliki alat pemeriksaan dasar,” ungkapnya.

    Menurut Widyawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah mengecek langsung ke beberapa daerah mengenai kelengkapan alat pemeriksaan kesehatan mendasar tersebut. “Menkes juga sudah turun, bahkan sampai ke puskesmas terpencil pun alat pemeriksaan kesehatan dasar ini sudah terpenuhi,” katanya.

    Widyawati menambahkan, jika ada puskesmas yang belum memiliki kelengkapan alat kesehatan, dapat merujuk ke puskesmas lainnya. “Itu sudah ada pemetaaannya,” ucapnya terkait program cek kesehatan gratis.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, program cek kesehatan gratis ini akan digelar secara bertahap mulai Februari 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program.

    “Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cek kesehatan gratis merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” urainya.

    Dikatakan Dedek, program ini akan dimulai sekitar Februari 2025.

    “Datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, tunjukkan kartu identitas. Dapatkan pemeriksaan (cek) kesehatan lengkap, secara gratis. Mudah caranya dan nilainya tidak sedikit apabila dibayar dengan kantong pribadi. Dapatkan hak, pertahankan pola hidup sehat agar tetap produktif dan makin sejahtera, demi masa depan keluarga dan bangsa,” tuturnya.

    Dedek juga menjelaskan program ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada usia balita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital.

    Nantinya dalam program cek kesehatan gratis itu apabila terdeteksi, penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.