Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin
meminta pejabat eselon I
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) untuk tidak menggunakan kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas.
Hal ini bakal diterapkan untuk merespons pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,63 triliun dari total pagu Rp 105,76 triliun.
“Eselon I sudah terbangnya jangan pakai
business class
deh, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan. Kalau perlu menteri juga naiknya Citilink, jadi enggak ada
business class
-nya,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Budi mengaku tak masalah untuk menggunakan maskapai pesawat berbiaya murah seperti Citilink demi menghemat biaya.
“Kalau menteri di ekonomi kan enggak enak yang di
business class
, ya kita pakai Citilink aja biar murah. Enggak apa-apa juga,” ujar dia.
Budi menuturkan, langkah itu bisa dilakukan karena jumlah pemotongan anggaran tahun ini lebih dalam.
“Sebagai pemotongan yang cukup dalam, kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas, di mana motongnya. Malah kita pikir-pikir mungkin menterinya juga deh diiniin kalau terbangnya pendek-pendek ngapain juga (
business class
). Tapi kalau terbangnya jauh ya pegel juga,” ucap Budi.
Selain perjalanan dinas, Kemenkes juga sudah mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pertemuan, upacara-upacara, dan hari-hari perayaan hingga 50 persen.
Di sisi lain, Budi bakal membahas pemotongan anggaran senilai Rp 19 triliun itu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan masyarakat karena efisiensi anggaran.
“Pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat. Cuma nanti kita lihat mana yang benar-benar kita bisa hemat, apa yang benar-benar mengganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok kita enggak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu masyarakat itu kepotong,” kata Budi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Gunadi Sadikin
-
/data/photo/2025/02/05/67a335584dc30.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis Nasional 5 Februari 2025
-

Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dirinya akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tarif BPJS Kesehatan. Menurutnya, penyesuaian tarif kemungkinan dilakukan pada 2026 mendatang.
Menurutnya, rencana ini juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, namun masih menunggu hitungan yang pasti bersama Kementerian Keuangan.
“Itu BPJS saya sudah bilang ke bapak (Presiden), kalau hitung-hitungan kami sama bu Menkeu harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya,” kata Budi Gunadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).
Ia menjelaskan perhitungan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan masih belum final, sehingga belum bisa memberikan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama bu Ani (Menteri Keuangan),” katanya.
Namun Budi Gunadi menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini tidak berhubungan dengan rencana Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem KRIS yang menggantikan pembagian kelas 1,2, dan 3 masih dievaluasi hingga 30 Juni 2025.
“Nggak ada hubungan sama KRIS,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.
Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.
(haa/haa)
-

Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku bakal menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas klaim dan kenaikan tarif atau iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.
Budi Gunadi meyakini bahwa keuangan BPJS Kesehatan pada 2025 masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran.
Namun, dia memberi bocoran pada 2026 perlu ada penyesuaian atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggapan ini berdasarkan hitungan yang dilakukan olehnya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Pada 2026 kemungkinan mesti ada adjustmen dari tarifnya. Saya akan minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitunganannya sudah pas, mau menghadap dengan menteri keuangan untuk menjelakan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, Budi mengamini bahwa pada 2026 ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan bakal dinaikkan.
Saat ini, kalkulasi itu, kata Budi, sedang dikerjakan bersama dengan kementerian keuangan, BPJS, dan kementerian kesehatan. Namun, Budi masih belum dapat menyampaikan perkiraan kenaikkan iuran pada 2026.
“Belum, belum ada angka [kenaikan iuran BPJS Kesehatan], makanya mesti hadap beliau [Sri Mulyani]. Tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani. Dan ini engga ada hubungannya sama KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), karena layanan kesehatan kita naik. Yang berat-berat jantung stroke itu naik,” pungkas Budi.
-

Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan terkait dengan skema program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengaku akan menyampaikan waktu peresmian yang akan dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu.
“Ini mau update ke beliau mengenai pemeriksaan gratis. Iya yang ulang tahun itu ya. Kami ingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, terkait skema, Budi mengatakan pemeriksaan akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga masyarakat bisa langsung ke puskesmas untuk menjalankan pemeriksaan gratis.
“Kalau kita pinginnya kaya sekolah aja [MBG] langsung dateng ke puskemas aja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” pungkas Budi.
Untuk diketahui, program pemeriksaan kesehatan gratis dapat diikuti oleh masyarakat pada hari ulang tahun dengan syarat yang mudah.
Dikutip dari unggahan akun resmi Partai Gerindra, pemeriksaan kesehatan atau medical check gratis merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum partai tersebut.
Pemeriksaan kesehatan gratis akan dijalankan tahun ini seiring telah tersedianya alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
“Program ini merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo dengan anggaran APBN 2025 mencapai Rp3,2 triliun,” dikutip dari unggahan akun resmi Gerindra, Jumat (3/1/2025).
-
/data/photo/2025/02/05/67a30c68c8585.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis Nasional 5 Februari 2025
Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kesehatan (Menkes)
Budi Gunadi Sadikin
menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia ingin memastikan kapan Presiden
Prabowo Subianto
akan meresmikan pemeriksaan gratis yang sudah mulai pada 1 Februari 2025.
“Ini mau
update
ke beliau (Pak Prabowo) mengenai pemeriksaan gratis. Pingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.
Ia menuturkan, pemeriksaan kesehatan alias
medical checkup
gratis bisa dimanfaatkan di tanggal ulang tahun masing-masing.
Budi menyebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan datang langsung ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
“Kalau kita penginnya kayak (program MBG datang ke) sekolah saja. Langsung datang ke Puskesmas saja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” tutur Budi.
Sebagai informasi,
pemeriksaan kesehatan gratis
yang mulai 1 Februari 2025 ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai balita, remaja, dewasa, hingga lansia.
Program MCU gratis dari pemerintah ini ditujukan untuk berbagai pemeriksaan kesehatan sesuai kelompok usia masing-masing.
Caranya, masyarakat dapat mengunduh aplikasi
SatuSehat Mobile
di ponsel untuk mengikuti MCU gratis dari pemerintah.
Setelah itu, masyarakat bisa mendaftarkan akun masing-masing dengan mengisi sejumlah data yang diminta.
Setelah terdaftar, pengguna akan menerima tiket yang memuat jadwal pemeriksaan kesehatan mereka.
Pendaftaran program ini dapat didaftarkan oleh keluarga.
Sementara bayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).
Masyarakat juga dapat mendatangi fasilitas kesehatan setempat seperti puskesmas.
Namun demikian, masyarakat perlu membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga (KK), serta buku KIA bagi sasaran balita dan anak pra-sekolah.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan mengakses aplikasi, pendaftaran juga dapat dilakukan langsung di puskesmas terdekat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/04/67a20d2c2700e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah Nasional 4 Februari 2025
Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang program
skrining kesehatan gratis
dapat diselenggarakan di sekolah.
“Terkait pemeriksaan kesehatan di sekolah, mudah-mudahan nanti ada rapat berikutnya yang membahas bagaimana teknis dari pelaksanaan skrining kesehatan,” kata Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen bakal membahas membahas program
cek kesehatan gratis
bagi anak di sekolah bersama
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes).
Ia menyebutkan, kementeriannya pun sudah menggelar rapat terkait itu bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Nanti kita tunggu ya, kita tunggu, karena itu kan programnya Menteri Kesehatan. Tapi prinsipnya begini, sudah pernah diadakan rapat koordinasi oleh Menko PMK,” ujar Mu’ti.
Ia berharap ada pembahasan lebih lanjut tentang program tersebut, terutama tentang masalah teknis pelaksanaannya di sekolah.
Terlepas dari itu, Mu’ti menyampaikan, dalam program ini Kemendikdasmen berperan sebagai mitra, sedangkan kewenangan ada di tangan Kemenkes sebagai pelaksana utama.
“Sekali lagi,
leading
-nya (pelaksana utama) oleh Kementerian Kesehatan dan kami, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, adalah mitra dalam pelaksanaan screening kesehatan,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, program skrining kesehatan gratis akan dimulai pada bulan Februari 2025.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program ini menyasar seluruh warga Indonesia.
“Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi, Minggu (2/2/2025).
Pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.
Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi Covid-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa.
Menkes sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining tersebut dengan Presiden dan juga tiap kepala daerah.
“Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapat jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak, harus koordinasi sama kepala daerah,” ucap Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Cerita Menkes RI Jatuh di Toilet usai Paksa Lari 7 Km, Sempat Waswas Stroke Ringan
Jakarta –
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat jatuh di toilet sepulang lari dengan jarak tempuh 7km. Ia mengaku terlalu memaksakan diri menyempatkan lari di tengah aktivitas padat.
Terlebih sebelum aktivitas lari, pria yang akrab disapa BGS itu melewatkan sarapan. Saat merasa keluhan muncul, Menkes semula sempat bergegas mencari kurma dan minuman manis. Hal ini disebutnya untuk menyiasati gejala ‘keleyengan’ yang diduga karena kadar gula darah rendah.
“Saat mau minum kurma dan minuman gula, kebelet pipis dan berakhir kepleset di toilet. Dapat hadiah luka deh sekitar 2-3 cm di kelopak mata atas,” cerita Menkes, dalam akun Instagram pribadinya, Senin (3/5/2025).
Hari sebelumnya, pada Jumat, Menkes memang baru selesai melakukan perjalanan dinas ke Labuan Bajo, ia sempat menghabiskan waktu 5,5 jam di perjalanan Borong-Bajo dalam acara groundbreaking RSUD Borong. Pulang perjalanan ke Jakarta, terpaksa terkena delay hingga baru tiba di Sabtu malam.
“Karena merasa masih hutang target km lari di minggu ini, saya langsung lari 7 km setelah bangun pagi.”
Menkes kemudian dibawa ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim medis sempat khawatir dirinya terkena stroke ringan.
“Saya terima kasih kepada RSCM, ditakutkan mereka sempat serangan stroke ringan tetapi setelah dilakukan asesmen lengkap ternyata aman,” lanjutnya.
Menkes berpesan kepada masyarakat, terutama kelompok usia lanjut untuk tidak memaksakan diri saat tubuh berada di kondisi lelah. Mengingat, metabolisme tubuh di usia lanjut sudah tidak sebaik usia 20-30an.
“Kepada lansia kita sudah tua metabolisme kita sudah sangat berbeda dengan zaman 30 tahun lalu ketika masih muda jangan memaksakan diri ya,” pungkas Menkes.
(naf/kna)
-

Ciri-ciri Anak Sudah Kecanduan Main Gadget, Bukan Cuma Mendadak Tantrum
Jakarta –
Di dunia yang sangat terhubung saat ini, anak-anak semakin terikat dengan gadget mereka. Meskipun teknologi menawarkan keuntungan yang tidak dapat disangkal, screen time yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.
Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung upaya pembatasan usia pengguna media sosial. Dia juga menyoroti efek kecanduan ponsel pada anak termasuk memicu speech delay.
“Sesudah kita skrining, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tetapi menghabiskan waktunya melihat gadget,” kata Menkes.
Peran orang tua sangat diperlukan agar anak tidak sampai terjerumus ke dalam bahaya penggunaan gadget yang berlebihan. Salah satu tanda anak yang kecanduan gadget termasuk menjadi tak berminat melakukan hal lain.
“Misalnya nggak mau mandi, kalau anak-anak lebih besar seperti tidak mau belajar, terus nggak mau makan. Kewajiban-wajiban dia terbengkalai semua karena dia maunya on terus di gadgetnya,” ucap psikolog anak psikolog anak, Saskhya Aulia Prima, M Psi.
Di samping itu ada beberapa kondisi yang harus diwaspadai oleh orangtua saat anak kecanduan gawai. Apabila anak sudah sulit untuk diatur, mengganggu pola makan, ibadah dan waktu belajar, hal tersebut perlu diwaspadai.
Dikutip dari Medical News Today, beberapa anak dan remaja mungkin mengalami gejala fisik akibat penggunaan telepon yang berlebihan, yang sering kali mencakup posisi yang tidak baik untuk postur tubuh mereka dalam waktu lama.
Gejala fisik ini dapat meliputi:
mata tegangsakit kepalanyeri lehernyeri punggung
(kna/kna)
-

Menkes Ungkap 2 Masalah Kesehatan pada Anak Gegara Medsos
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soroti penggunaan media sosial atau digital pada anak yang berlebihan akan mengakibatkan masalah kesehatan. Penggunaan yang berlebih dapat menganggu kesehatan mental dan menghambat psikomotorik pada anak.
