Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia

    Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia

    Jakarta –

    United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) akan ditutup.

    Ribuan pegawai di USAID mulai diliburkan atau menjalani cuti administratif mulai Jumat malam, berdasarkan pernyataan resmi di website mereka.

    Arahan ini ditujukan untuk personel yang direkrut langsung, kecuali mereka yang memegang kepemimpinan inti, dan program yang ditunjuk secara khusus.

    Tidak jelas pekerjaan mana saja yang terkena dampak. Pernyataan yang dimuat di situs web agensi tersebut mengatakan karyawan baru akan diberitahu pada Kamis sore.

    Trump menuding USAID hanya membuang-buang uang dan perlu menyesuaikan diri dengan prioritas kebijakan presiden. Staf lembaga, yang didukung oleh anggota parlemen Demokrat, telah memprotes pemotongan dana tersebut, dengan mengatakan pemotongan dana akan membahayakan nyawa dan menghambat keamanan nasional.

    Kisaran Bantuan Dana USAID ke RI

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin turut menyoroti kabar tersebut. Menurutnya, USAID memang memberikan bantuan ke Indonesia sekitar 100 juta dollar atau sekitar Rp 1 triliun-an.

    Menkes mengatakan beberapa bantuan yang diberikan oleh USAID memang tak semuanya melalui Kemenkes, tetapi ada pihak mitra ketiga. Menurutnya, kekurangan tersebut kemungkinan akan berdampak pada Indonesia.

    Meski begitu, Menkes tak menjabarkan dampak seperti apa yang mungkin akan dirasakan oleh Indonesia.

    “Nah kekurangan ini yang nanti akan, pasti akan ada dampaknya,” katanya saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025)

    Dirinya juga menyebut, selain USAID, beberapa negara lainnya seperti Australia juga masih memberikan bantuan.

    “Tapi kita juga masih ada negara donor-donor lain. Kemarin kan saya ke Australia, kita juga dapat komitmen men-secure 130 juta dolar. Walaupun dolar Australia sama dolar USA beda ya. Tapi setidaknya kan komitmen itu sudah kita dapatkan,” katanya.

    “Nanti saya akan berusaha mencari sumber-sumber donor-donor lain juga,” sambungnya lagi.

    NEXT: Pengaruh Tutupnya USAID ke Indonesia

    USAID sudah dibentuk sejak 1961 di bawah kepemimpinan John F. Kennedy. Sejak berdiri, USAID membantu mengelola program bantuan kemanusiaan AS, dalam aspek kesehatan, ekonomi, hingga masalah iklim atau lingkungan.

    Vaksinasi Polio

    Sejak 2023, USAID juga memberikan bantuan dana lebih dari 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 48,4 miliar untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.

    USAID bekerja sama dengan WHO telah membantu pemerintah mendistribusikan 31 juta dosis vaksin polio nOPV2 ke jutaan anak di Aceh hingga Papua. Terlebih, pasca polio kembali ditemukan pada 2022, saat Indonesia melaporkan tiga kasus polio di Pidie, Aceh.

    Stunting di Papua

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI), United States Agency for International Development (USAID) meluncurkan program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI)-Papua, Jumat (13/9).

    Program ini bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting dan peningkatan status gizi anak di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire (Papua Tengah) serta Kabupaten Asmat (Papua Selatan).

    Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi kala itu menekankan kerja sama ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan mengalokasikan dana sebesar USD 4 juta.

    Mengingat, menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Papua Tengah memiliki angka prevalensi stunting sebesar 39,4 persen dengan jumlah kasus stunting sebanyak 46.128 kasus. Sementara angka prevalensi stunting di Papua Selatan mencapai 25 persen, dengan jumlah kasus stunting sebanyak 33.304 kasus.

    Penanganan HIV-AIDS dan Sanitasi Air Minum

    Pada 2023, AS, menggelontorkan USD 72 miliar ke berbagai belahan dunia guna mendanai berbagai program, mulai dari kesehatan perempuan, akses terhadap air bersih penanganan HIV-AIDS, keamanan energi, hingga persoalan antikorupsi.

    USAID juga mendukung pemerintah untuk mencapai target akses air minum aman hingga 45 persen pada 2030 mendatang.

    Program USAID untuk air minum dan sanitasi berketahanan iklim (IUWASH Tangguh) bertujuan untuk memperkuat akses air minum yang dikelola dengan aman. Salah satunya melalui dukungan pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam uji coba Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

    Pada tanggal 10 Desember 2024, sistem ZAMP di Perumahan Meranti Permai, Pematangsiantar secara resmi diluncurkan oleh Walikota Pematangsiantar. Sistem ZAMP menyediakan akses air berkualitas tinggi selama 24 jam setiap hari, untuk 213 rumah tangga di Perumahan Meranti Permai.

    ZAMP dirancang untuk menyediakan air siap minum yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.

    Simak Video “Video Respons Menkes Budi soal Trump Tutup USAID, Apa Dampaknya ke RI?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

    Pemangkasan anggaran Kemenkes RI mencapai Rp 19,63 triliun dari total Rp 106,76 triliun.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan terkait efesiensi anggaran sudah dibahas oleh DPR kemarin dan disetujui sekitar Rp19,6 triliun. Menurutnya efisiensi tersebut kemungkinan berdampak terhadap vaksin dan obat-obatan.

    Meski demikian, realisasi efisiensi anggaran ini, lanjutnya, akan dipantau lebih lanjut hingga Juni.

    “Itu sudah kita hitung dengan DPR. Memang ada beberapa yang terkena misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kita akan lihat realisasinya sampai bulan Juni,” katanya sat ditemui di Jakarta Selasan, Kamis (6/2/2025).

    “Karena vaksin dan obat itu kan ada stok juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, oh sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan,” sambungnya.

    Dirinya juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tak mengurangi layanan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan Menkes menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.

    “Tapi yang bisa dipastikan adalah kita tidak mungkin ya, pemerintah sama lah. Ibu Menteri Keuangan juga, Pak Presiden. Kita tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan kemasalahan, itu pasti enggak,” tegasnya

    (suc/kna)

  • Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Digodok Tahun Ini

    Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Digodok Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan opsi tersebut akan diambil BPJS Kesehatan di tahun 2026.

    Budi Gunadi mengatakan pada 2025 diprediksi keuangan BPJS Kesehatan masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran. Namun, pada 2026 perlu ada penyesuaian iuran berdasarkan hitungan yang dilakukannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya sudah bilang ke bapak (Presiden Prabowo), kalau hitungan kami dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya,” beber Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) kemarin.

    “Rencananya (penyesuaian tarif) di 2026, tapi sedang dikerjakan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

    Nah dalam lampiran Keputusan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden 2025, terdapat Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang masuk dalam daftar rancangan Peraturan Presiden untuk disusun tahun ini. Aturan ini diprakarsai langsung oleh Kementerian Kesehatan.

    Dalam Kepres tersebut, dilihat Kamis (6/2/2025), salah satu isi pokok Perpres tentang Jaminan Kesehatan yang baru adalah penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan baik sektor formal maupun informal. Artinya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kemungkinan akan diatur lewat beleid ini.

    Isi pokok Perpres baru itu berikutnya adalah penyesuaian manfaat dengan tetap mengakomodir manfaat yang telah ada saat ini dan menambahkan berbagai manfaat baru. Kedua.

    Kemudian, penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi. Terakhir, pokok aturan baru tersebut adalah penyesuaian tata kelola jaminan Kesehatan nasional.

    (kil/kil)

  • Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif Iuran BPJS Kesehatan diperkirakan akan kembali naik mulai tahun 2026 mendatang. 

    Isyarat tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kepada awak media usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi mengatakan, keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 hingga kini masih mampu membiayai layanan kesehatan sehingga tak ada kenaikan tarif iuran.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak (Presiden RI Prabowo Subianto) kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman.

    Di 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan,” katanya usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi menjelaskan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. 

    Lantas menekankan, jika pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tersebut. 

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani),” ungkapnya. 

    Disis lain, ia juga memastikan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tak terkait dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS).

    “Tidak ada hubungannya sama KRIS,” imbuhnya. 

    Rincian Iuran BPJS Kesehatan 2025

    Mulai Juli 2025 kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus. Lantas berapa jumlah iuran BPJS Kesehatan saat ini? 

    Kini sistem kelas dalam BPJS Kesehatan diubah dengan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS.

    Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun lalu.

    “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS.

    Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya tak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Bagaimana dengan iuran saat ini? Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut.

    Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya. Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

    Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5?ri Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1?ri dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

     Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
    Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5?ri 45 persen  gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Laporan Reporter: Alfian Firmansyah | Sumber: Warta Kota

  • Cek Kesehatan Gratis saat Hari Ulang Tahun Dimulai 10 Februari, Pemerintah Siapkan Rp4,7 Triliun – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis saat Hari Ulang Tahun Dimulai 10 Februari, Pemerintah Siapkan Rp4,7 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan memulai program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. 

    Melalui program ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas dan klinik kesehatan. 

    “Tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di Puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Program cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Win yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Budi Gunadi mengatakan tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi. 

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

     

    Sasaran 280 juta orang, kalahkan progranm vaksi covid-19

    Calon Wali Kota (Cawalkot) Bandung 2024, Muhammad Farhan bersama pedagang dan karyawan pasar menjalani cek kesehatan saat meninjau Layanan Cek Kesehatan Gratis Bagi Pedagang dan Karyawan Pasar Baru yang diselenggarakan oleh Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung (HP2B) di Pasar Baru Trade Center, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024). Selain meninjau layanan cek kesehatan gratis, Cawalkot Bandung 2024 nomor urut tiga yang berpasangan dengan Erwin Setiawan ini melakukan kampanye di Pasar Baru dengan menyapa para pedagang dan pengunjung pasar, serta menghadiri kegiatan Jumat Berkah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNAIWAN) (/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Tes kesehatan gratis ini akan menjadi program terbesar Kemenkes lantaran akan menjangkau 280 juta warga Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga warga lanjut usia. 

    Jangkauan di program ini bahkan akan mengalahkan program vaksinasi virus corona (Covid-19) yang menyasar 180 juta orang dan program imunisasi yang menyasar 70 juta jiwa. 

    Budi meyakini program tes kesehatan gratis di awal-awal peluncuran program ini akan diminati hingga 60 juta warga. 

    “Masyarakat seluruhnya mulai dari Lahir sampai lansia, itu kita layani. Mungkin enggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapet 50 juta, 60 juta aja udah senang. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus,” kata dia.

    Anggaran Rp4,7 triliun 

    CEK KESEHATAN GRATIS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025. Menkes Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (istimewa)

    Untuk menjalankan program ini pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp4,7 triliun. 

    “Betul (dana disiapkan Rp 4,7 triliun). Ada yang dari Kemenkes dan quick win ditambah sama pak Prabowo,” beber Budi. 

    Ia yakin anggaran itu sudah cukup karena kemungkinan tak semua target 280 juta orang memanfaatkan cek kesehatan gratis. Budi memprediksi 50-100 juta orang saja yang menggunakan fasilitas tersebut. 

    “Kita lihat lah anggaran dibikin untuk 200 jutaan, tapi saya nggak yakin 200 jutanya itu akan gunakan skriningnya, mungkin sampai 100 juta aja udah cukup sekali,” sebut Budi Gunadi.

    Presiden Prabowo kata Budi, berkomitmen bila di tengah jalan program ini butuh anggaran tambahan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya. 

    “Kalau kurang ya beliau bilang bisa (ditambah), tapi apakah sekarang ditambah? Kita lihat dulu program berjalan sampai Juni,” kata Budi Gunadi.

    Program cek kesehatan gratis ini nantinya akan dibagi menjadi untuk anak, dewasa, dan lansia. 

     

    Digelar di sekolah dan Puskesmas

    Program pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak akan diselenggarakan di sekolah, sementara untuk lansia dan dewasa di Puskesmas atau klinik.

    Untuk yang dewasa hanya cukup membawa KTP dan mengunduh aplikasi SatuSehat. 

    Budi mengatakan warga bisa mengakses program ini ketika bertepatan saat hari ulang tahunnya masing-masing. 

    Pemerintah telah menyiagakan 10 ribu Puskesmas hingga 15 ribu klinik untuk melaksanakan program ini.

    “Khusus yang usia sekolah, itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun, tapi pada saat masuk sekolah. Pada saat masuk sekolah dilakukannya di sana. Kenapa? Supaya enggak penuh Puskesmas,” kata dia.

    Hanya screening 

    Budi juga menjelaskan program tes kesehatan gratis ini hanya sebatas melakukan screening kesehatan, belum sampai tahap diagnosa hingga diobati. 

    “Yang dilakukan sekarang itu adalah screening, bukan diagnosa. Untuk jadi diagnosa itu kita bilang sebaiknya udah BPJS. Supaya nanti bisa dicover dengan perawatan BPJS,” kata dia. 

    “Sama kayak [periksa] darah gitu kan, darah di-screening. Apa, misalnya gula darahnya di atas 200. Itu mesti didiagnosa. Kenapa sih gula darahnya tinggi? Ini kan perlu dokter. Habis itu dikasih obat. Itu tahapan berikutnya. Yang kita lakukan ini adalah benar-benar screening di awal,” tambahnya.

    Tak hanya fisik kesehatan psikis juga diperiksa

    Adapun jenis pemeriksaannya juga berbeda. Tidak hanya pengecekan fisik, namun masyarakat juga akan menjalani pengecekan psikis. 

    Hal itu dinilai krusial karena berdasarkan survei yang dilakukan 1 dari 10 masyarakat mengalami gangguan kecemasan. Adapun pemeriksaan mental akan dimulai dari pelajar Sekolah Dasar. 

    “Kemudian untuk warga yang sudah di atas 40 tahun ada screening kanker, terutama yang yang empat besar, yaitu kanker payudara dan serviks untuk wanitan, karena itu, kan, pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki untuk kanker paru dan kolorektal,” ujar Budi. 

    Sebagai bagian dari program ini, Kemenkes akan membagikan alat-alat kesehatan ke 10 ribu Puskesmas mulai 2025.

     Alat-alat yang akan didistribusikan meliputi hematology analyzer, blood chemical analyzer, elektrokardiogram (EKG), serta berbagai alat kesehatan ibu dan anak. 
     
     “Puskesmas yang belum dapat USG, semua akan dibagikan ke seluruh puskesmas mulai tahun ini. Seharusnya dalam waktu 18 bulan, 10 ribu puskesmas akan dapat,” kata Budi Gunadi Sadikin.

    Budi memberikan perhatian serius pada kesiapan Puskesmas dalam melaksanakan program ini, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. 

    “Kami datang langsung ke Puskesmas agar kita bisa melihat kondisi sebenarnya kesiapan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga nanti pengaturannya bisa lebih baik lagi dan berjalan baik,” kata dia.

    Pihaknya menyambut baik masukan dari Puskesmas di 514 kabupaten/kota terhadap kekurangan yang dapat diperbaiki.  Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program ini. 

    “Niatan bapak Presiden untuk membuat masyarakat lebih sehat harus kita dukung dan jalankan. Tapi, kalau pelaksanaannya tidak sempurna, kita perbaiki sambil jalan. Kita terbuka masukkan dan kritik dari masyarakat,” ucap Budi.(tribun network/fik/dod)

  • Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

    Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

    Setelah kajian nilai yang tepat, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tayang: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB |
    Diperbarui: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB

    Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella

    IURAN AKAN NAIK- Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. strategi keberlanjutan JKN di antaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

    Dalam meramu iuran BPJS Kesehatan yang baru, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan saat ini sedang melakukan penghitungan angka yang tepat.

    Setelah kajian penghitungan tersebut selesai, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Rencananya di 2026 mesti ada adjustment dari tarifnya,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Kontan, Kamis (6/2/2025).

    Budi menyebut, sampai saat ini memang belum ada nilai yang pasti, dan kenaikan ini tidak terkait dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. 

    Namun karena potensi meningkatnya klaim pelayanan sakit jantung, stroke, dan lainnya.

    Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, dengan intensifikasi program sesuai rencana kerja dan anggaran (RKA), gagal bayar berpotensi terjadi pada Juni 2026.

    Sebab itu, strategi keberlanjutan JKN diantaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. (Vendy Yhulia Susanto/Kontan)

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Masih Dihitung, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik Tahun Depan

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan program cek kesehatan gratis bakal berjalan mulai 10 Februari 2025. Program ini ditargetkan untuk 280 juta penerima.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Budi bilang anggaran Rp 4,7 triliun disiapkan untuk program ini.

    “Betul (dana disiapkan Rp 4,7 triliun). Ada yang dari Kemenkes dan quick win ditambah sama pak Prabowo,” beber Budi usai pertemuan, Rabu (5/2/2025).

    Budi yakin anggaran itu sudah cukup karena kemungkinan tak semua target 280 juta orang memanfaatkan cek kesehatan gratis. Dia memprediksi 50-100 juta orang saja yang memanfaatkan program tersebut.

    “Kita lihat lah anggaran dibikin untuk 200 jutaan, tapi saya nggak yakin 200 jutanya itu akan gunakan skriningnya, mungkin sampai 100 juta aja udah cukup sekali,” sebut Budi Gunadi.

    Budi mengatakan, Prabowo berkomitmen bila di tengah jalan program ini butuh anggaran tambahan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya.

    “Kalau kurang ya beliau bilang bisa (ditambah), tapi apakah sekarang ditambah? Kita lihat dulu program berjalan sampai Juni,” kata Budi.

    Kado dari Prabowo

    Budi menjelaskan, cek kesehatan gratis akan diberikan ketika masyarakat berulang tahun. Bagi yang berulang tahun, cek kesehatan bisa dilakukan mulai dari tanggal ulang tahunnya hingga sebulan berikutnya.

    Sementara itu, khusus untuk yang berulang tahun pada Januari, Februari, Maret, diperbolehkan melakukan cek kesehatan gratis hingga April 2025. Sebab, program ini baru berjalan pada pertengahan Februari.

    Perlu diketahui juga cek kesehatan gratis akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Dia berharap program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

    “Ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat mulai dari bayi lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta juga senang,” ujar Budi Gunadi.

    (hal/ara)

  • Kemenkes pastikan pemotongan anggaran tak ganggu pelayanan kesehatan

    Kemenkes pastikan pemotongan anggaran tak ganggu pelayanan kesehatan

    ANTARA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2), memastikan pemotongan anggaran tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ia mengatakan, pemotongan anggaran hanya akan berdampak pada hal-hal seperti seremonial dan perjalanan dinas.
    (Suci Nurhaliza/Aria Cindyara/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025, pekan depan.

    Keputusan ini diambil setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2/2025).

    Usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Menkes mengungkapkan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Program ini akan berlangsung di lebih dari 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau (Prabowo, red) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan, khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Meskipun begitu, Menkes menegaskan tidak akan ada acara seremonial khusus untuk meresmikan dimulainya program ini.

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo dan para menteri akan fokus untuk meninjau pelaksanaan program di sejumlah lokasi.

    PERIKSA KESEHATAN GRATIS – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi seluruh masyarakat di hari ulang tahun dimulai per 1 Februari 2025. Bisa disimak aturan dan tata cara bagi yang ingin memanfaatkan program ini. TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/BAYU PRIADI (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

    Sasar 280 Juta Warga

    Program pemeriksaan kesehatan gratis ini direncanakan akan menyasar sekitar 280 juta orang secara bertahap.

    Dari bayi hingga lansia, program ini akan mencakup seluruh kelompok usia.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan sekitar 50-60 juta orang akan menerima manfaat dari pemeriksaan kesehatan gratis ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita harapkan naik terus,” jelasnya.

    Cara Daftar

    Masyarakat yang ingin mengikuti program skrining kesehatan gratis saat ulang tahun bisa   mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM).

    Setelah mengunduh aplikasi masyarakat diminta untuk melengkapi data diri di dalam aplikasi.

    Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penjadwalan pemeriksaan kesehatan.

    Setelah proses selesai, pengguna hanya perlu menunggu notifikasi atau pemberitahuan terkait waktu dan lokasi pemeriksaan dari aplikasi tersebut.

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki gawai pintar atau smartphone, mereka dapat ditambahkan sebagai profil tertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Dengan fitur ini, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Aplikasi SATUSEHAT Mobile bisa diundah melalui tautan berikut:
    Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=id
    iOS: https://apps.apple.com/us/app/satusehat-mobile/id1504600374

     Penyakit yang Bisa Dideteksi

    Skrining kesehatan gratis saat ulang tahun menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran APBN mencapai Rp3,2 triliun.

    Apa saja yang bisa dideteksi dalam skrining kesehatan gratis saat ulang tahun ini?

    Dikutip dari akun media sosial X Partai Gerindra, skrining kesehatan gratis ini meliputi 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok usia.

    Balita:
    Hipotiroid kongenital
    Penyakit jantung bawaan kritis
    Hiperplasia adrenal kongenital
    Defisiensi G6PD
    Pertumbuhan
    Perkembangan
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Hepar

    Remaja:
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Anemia
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Hepar

    Dewasa (18-39 tahun):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Penyakit ginjal kronik
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Faktor risiko jantung stroke
    Hepar
    Osteoporosis

    Dewasa (40-59 tahun):
    Indera pendengaran
    Kolesterol
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melituS
    Hipertensi
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Hepar
    Osteoporosis

    Lansia (60 tahun ke atas):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Kolesterol
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Geriatri
    Hepar
    Osteoporosis.(*)

    (Tribunnews/Taufik/Rina/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Jadi tadi rapat mengenai update program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia. 

    Kendati demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

    Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. 

    Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah. 

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS,” jelas Menkes Budi.

    Budi juga mengatakan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia. 

    Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.

    “Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatan yang terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib jadi itu kita screening juga,” ucapnya.

    Selain itu, program ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.

    Budi turut mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.

    Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.

    Meski begitu, Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan. 

    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” pungkas Budi.