Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Kemenkes Dorong Kolaborasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

    Kemenkes Dorong Kolaborasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

    Bali, Beritasatu.com – Perkembangan teknologi di bidang kesehatan akan membawa perubahan signifikan bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam melakukan transformasi layanan kesehatan.

    “Transformasi layanan kesehatan di Indonesia mencakup pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Kita tidak hanya bisa berpikir di permukaan, tetapi kita juga harus berpikir tentang pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Semua itu harus kita lakukan dalam transformasi rumah sakit,” kata Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Sunarto  dalam diskusi Global Health Indonesia Summit, Conference & Awards, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kesehatan. “Kolaborasi antara rumah sakit Internasional dan Indonesia  penting untuk meningkatkan industri kesehatan serta perjalanan pasien,” tambahnya.

    Dalam upaya ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Canberra, Australia pada pekan lalu guna memperkuat kerja sama kesehatan antara kedua negara. Kerja sama dikhususkan dalam pengembangan tenaga medis, penelitian inovatif, serta standardisasi layanan kesehatan.

    “Kita ingin membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, berbasis riset, dan didukung teknologi mutakhir. Melalui kerja sama dengan Australia, kita memperkuat kapasitas tenaga medis dan membuka akses bagi inovasi kesehatan yang akan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” kata Budi dilansir dari Antara.

    Lebih lanjut Presiden Direktur & Founder JMM Consulting, Nurhadi Yudiyantho mengatakan peluncuran Global Health Indonesia tahun lalu merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri kesehatan nasional di tingkat regional. 

    “Industri kesehatan Indonesia harus meningkat. Kolaborasi berbagai pihak serta adopsi teknologi terkini akan memperkuat ekosistem dan layanan kesehatan Indonesia,” katanya.

  • Program Cek Kesehatan Gratis Harus Dimanfaatkan, Tak Perlu Takut

    Program Cek Kesehatan Gratis Harus Dimanfaatkan, Tak Perlu Takut

    PIKIRAN RAKYAT – Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI, meminta masyarakat untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis. Netty pun meminta masyarakat agar tak perlu takut mengikutinya.

    “Masyarakat tidak perlu takut memeriksakan diri dan mengetahui kondisi kesehatannya,” ujarnya. Dengan demikian, jelasnya, menjadi tindakan preventif mencegah munculnya penyakit.

    “Dengan begitu dapat mencegah datangnya serangan penyakit yang mendadak,” tambahnya.

    Ia pun meminta agar pemerintah dan media lebih mensosialisasikannya tersebut kepada masyarakat luas.

    Program ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Segmentasi masyarakat penerimanya mencakup anak-anak, remaja, ibu hamil, balita, dan dewasa maupun lansia.

    Untuk menggunakan layanan Cek Kesehatan Gratis, masyarakat perlu mengunduh aplikasi SatuSehat terlebih dahulu di perangkat smartphone.

    Aplikasi ini tersedia untuk smartphone Android maupun iPhone. Setelahnya, mengisi data yang diminta untuk penjadwalan pemeriksaan.

    Bagi kelompok usia 0 hingga 6 tahun dan kelompok usia di atas 17 tahun, pemeriksaan dilakukan di fasilitas kesehatan. Sedangkan bagi kelompok usia 7 hingga 17, pemeriksaan akan dilakukan di sekolah.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini akan diterapkan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia pun mengungkapkan telah mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di luar Pulau Jawa.

    Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan Pemerintah Prabowo Gibran, Budi menjelaskan tak berpengaruh terhadap program prioritas tersebut.

    Bila pun anggarannya kurang, jelasnya, akan berkoordinasi dengan Presiden dan Menteri Keuangan untuk menambah anggaran program tersebut.

    Menkes menargetkan 100 juta warga Indonesia menjadi penerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis pada tahun 2025. Untuk pencapaian awal, menargetkan setengahnya.

    “Targetnya 100 juta peserta, kami akan fokus pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Kesehatan Soroti Krisis Dokter Spesialis, Ini Buktinya

    Menteri Kesehatan Soroti Krisis Dokter Spesialis, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih kurangnya dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Dokter spesialis ini berfokus pada menangani penyakit di organ dalam rongga dada, khususnya pada jantung dan paru-paru.

    Menkes Budi menuturkan bahwa Indonesia sampai 10 tahun ke depan membutuhkan setidaknya 1.300 spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Namun, hingga saat ini jumlah yang dimiliki oleh Indonesia hanya berjumlah 270 dokter.

    Hal ini tentu harus menjadi perhatian lantaran masalah kesehatan jantung dan paru menjadi beberapa contoh masalah kesehatan dengan kasus terbanyak di Indonesia.

    “Indonesia itu butuh sampai 10 tahun ke depan butuh 1300 spesialis bedah toraks dan kardiovaskular, karena usia kan menua, yang sakit jantung paru banyak, yang tidak terdeteksi juga banyak, ya hitung-hitung 1300,” kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Minggu (16/2/2025).

    “Kita sekarang itu 270 dokter, itu yang dokter yang kayak gini masih kerja itu, yang 84 dan 70 (tahun), karena mereka kan harusnya sudah tinggal mengajari saja,” sambungnya sambil berkelakar.

    Disebutkan bahwa hingga saat ini tercatat baru ada enam perguruan tinggi yang menghasilkan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular dengan jumlah lulusan 50-an dokter setiap tahun. Menkes Budi menceritakan, bahkan ketika awal ia menjabat, jumlah perguruan tinggi yang menghasilkan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular hanya berjumlah dua di seluruh Indonesia.

    Menkes Budi menuturkan hal inilah yang membuat pihaknya mendorong program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Hospital Based. Diharapkan nantinya akan ada lebih banyak spesialis bedah toraks dan kardiovaskular yang bisa dihasilkan.

    “Nah, itu sebabnya kami mau bikin yang hospital based, untuk mempercepat centernya. Misalnya sudah bagus, nanti dibikin murah, rumah sakit-rumah sakit bikin, untuk banyakin spesialis bedah toraks dan kardiovaskular,” sambungnya.

    Hingga saat ini, ada 24 provinsi yang memiliki spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Diharapkan nantinya jumlah spesialis tersebut bisa terus meningkat menjadi satu dokter per provinsi, meski jumlah tersebut menurut Menkes Budi masih belum ideal.

    Menkes Budi menuturkan bahwa idealnya Indonesia memiliki 3-5 dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular di setiap kabupaten atau kota.

    Ketua Himpunan Bedah Toraks dan Kardiovaskular Indonesia (HBTKVI) Dr dr Prasetyo Edi, SpBTKV menjelaskan bahwa distribusi dokter spesialis juga menjadi tantangan yang besar. Hal ini menjadi sesuatu yang rumit karena di saat bersamaan, jumlah dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular juga masih kurang.

    “Sebetulnya kita butuh SDM atau problem di titik distribusi. Diskusinya di situ, jadi sebetulnya, kalau SpBTKV jumlahnya juga belum optimal, ditambah dengan distribusinya itu belum maksimal dua-duanya. Jadi kita tetap perlu produksi, tapi penempatan itu juga lebih penting dari produksi,” tandas dr Prasetyo dalam kesempatan yang sama.

    (avk/kna)

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026, Menkes Pastikan Orang Miskin Gratis

    Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026, Menkes Pastikan Orang Miskin Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Meski demikian, masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kenaikan iuran ini tak terhindarkan akibat inflasi yang terus meningkat, terutama dalam belanja kesehatan yang mencapai 15% per tahun.

    Namun, ia menegaskan masyarakat miskin akan tetap menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan pada 2026.

    “Tapi kalau kita perhatikan, BPJS itu terakhir naik tarif 2020. Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran yang dibayar pemerintah untuk peserta kategori PBI adalah sebesar Rp 42 ribu per bulan. Diharapkan setelah kenaikan iuran nantinya tidak mengganggu skema PBI pada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kalau naik kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena. Itu sebabnya yang miskin tetap di-cover 100 persen skenario kita oleh PBI. Yang akan naik artinya beban pemerintah dan pemerintah berkonstitusi kan tugas kita memberikan layanan kesehatan,” sambungnya.

    Tantangannya, menurut Menkes Budi, adalah memastikan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan manfaat PBI benar-benar tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, peserta penerima manfaat PBI justru dari kalangan orang-orang yang mampu.

    Ia lantas mengusulkan data PBI untuk dibandingkan dengan data transaksi perbankan atau dengan data tagihan listrik.

    “Saya minta waktu saya ke DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) sama teman BPJS, tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu, data listrik dan perbankan adalah kualitas datanya paling baik lah,” tandas Menkes Budi.

    (lih/haa)

  • Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.

    Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.

    Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menkes Bicara Kemungkinan Dampak Efisiensi Anggaran ke Cek Kesehatan Gratis

    Menkes Bicara Kemungkinan Dampak Efisiensi Anggaran ke Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bicara soal kemungkinan dampak efisiensi anggaran pada program prioritas pemerintah bidang kesehatan, salah satunya cek kesehatan gratis kado ulang tahun yang sudah dimulai sejak 10 Februari.

    Dirinya memastikan total penerima CKG tidak lantas dikurangi dengan adanya efisiensi di Kemenkes yang mencapai sekitar Rp 19 triliun. Seperti diketahui, CKG semula ditargetkan menyasar 100 juta penerima pada 2025.

    “Targetnya 100 juta peserta, kami akan fokus pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut. Jika memang dananya tidak mencukupi, kami akan berkoordinasi dengan presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa menambah alokasi anggaran,” kata Menkes Budi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Meski begitu, Budi memastikan bila dalam prosesnya, pemangkasan anggaran tetap berdampak pada pelaksanaan CKG, Presiden dan Kemenkeu akan meningkatkan alokasi anggaran karena menjadi program prioritas.

    Saat ini, CKG juga diprioritaskan di sejumlah wilayah luar pulau Jawa, agar masyarakat bisa didapatkan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia.

    Budi mengaku akan aktif mengunjungi sejumlah puskesmas atau fasilitas kesehatan di luar Jawa demi memastikan target 100 juta penerima terpenuhi.

    Berdasarkan surat edaran Kemenkes RI, efisiensi anggaran hanya menyasar pada pembatasan biaya operasional, pembatasan operasional sarana prasarana pendukung kantor, pembatasan kendaraan dinas, serta pembatasan belanja perjalanan dinas.

    Dampak bagi Pegawai Kemenkes

    Pembiayaan operasional tersebut juga termasuk dihapusnya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau general medical check-up bagi pegawai Kemenkes dan diarahkan untuk mengikuti general medical check-up melalui program CKG.

    Penggunaan sarana dan prasarana juga ikut dibatasi, termasuk lift. Pegawai Kemenkes RI yang dalam kondisi sehat disarankan menggunakan tangga.

    “Pegawai yang memiliki kondisi fit disarankan menggunakan fasilitas tangga. Fasilitas lift pegawai digunakan dengan ketentuan bagi pegawai umum, dilakukan penjadwalan operasional lift, pada lantai dan jam tertentu, dan lift yang beroperasi secara penuh, diperuntukkan bagi pegawai dengan risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan disabilitas,” beber edaran resmi yang diteken Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Indah Febrianti, 9 Februari.

    (naf/kna)

  • PAN yakin diajak bicara soal pencalonan Prabowo di Pilpres 2029

    PAN yakin diajak bicara soal pencalonan Prabowo di Pilpres 2029

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meyakini akan diajak bicara mengenai keputusan Partai Gerindra yang menetapkan ketua umumnya sekaligus Presiden Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029.

    “Tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan, teman setia pada saatnya akan diajak bicara,” kata Zulhas saat hadir dalam Silaturahim Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Zulhas juga mengucapkan selamat kepada Prabowo yang sudah ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis (13/2).

    “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sudah dipilih menjadi Ketua Umum Gerindra kembali, kedua juga selamat tadi sudah diumumkan untuk 2029,” ungkap dia.

    Zulhas yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kabinet Merah Putih nampak hadir dengan menumpang sepeda motor saat memasuki Gerbang Padepokan Garuda Yaksa, beberapa menit sebelum acara di mulai.

    Kehadiran Zulhas diikuti Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto yang juga merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri. Zulhas dan Bima Arya menumpang sepeda motor mengingat Jalan Bojongkoneng ke arah kediaman Prabowo dipadati kendaraan.

    Deretan anggota kabinet yang telah lebih dulu hadir menumpangi mobil seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

    Selain jajaran Kabinet Merah Putih, sejumlah anggota partai Koalisi Indonesia Maju juga sudah berdatangan dengan menggunakan bus, seperti Partai NasDem, PKB, PAN, dan Partai Golkar.

    Presiden mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat. Pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota kabinet Prabowo ikut hadir silaturahmi KIM di Hambalang

    Anggota kabinet Prabowo ikut hadir silaturahmi KIM di Hambalang

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, untuk menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju.

    Pantauan ANTARA dari Gerbang Padepokan Garuda Yaksa jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo-Gibran mulai nampak hadir menggunakan kendaraan dinas sejak pukul 11.00 WIB.

    Sebagian lainnya hadir dengan menumpangi sepeda motor saat memasuki gerbang seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, karena terjadi kepadatan volume kendaraan di Jalan Bojongkoneng.

    Anggota Kabinet Merah Putih turut menghadiri di silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

    Kemudian, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memasuki gerbang Gerbang Padepokan Garuda Yaksa dengan berjalan kaki dengan terburu-buru.

    “Saya belum tahu pembahasannya apa, (yang hadir) semua kepala daerah yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju,” kata Ace sambil berlalu.

    Deretan anggota kabinet yang telah lebih dulu hadir menumpangi mobil seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta,

    Selain jajaran Kabinet Merah Putih, sejumlah anggota partai Koalisi Indonesia Maju juga sudah berdatangan dengan menggunakan bus, seperti Partai NasDem, PKB, PAN, dan Partai Golkar.

    Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

    Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Iuran BPJS Kesehatan Disebut Bakal Naik, Berikut Penjelasan Menkes

    Iuran BPJS Kesehatan Disebut Bakal Naik, Berikut Penjelasan Menkes

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah berencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mendatang. Rencana tersebut dilakukan sebagai penyesuaian tarif dan didasarkan oleh beberapa faktor salah satunya peningkatan biaya layanan kesehatan dan jumlah peserta yang terus bertambah.

    Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan naiknya iuran BPJS Kesehatan perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di Indonesia. Pihaknya juga menyebutkan inflasi di sektor kesehatan terus meningkat 15 persen setiap tahunnya.

    “Setiap tahun inflasi kesehatan naik 15 persen. Tidak mungkin dana yang tersedia saat ini bisa terus menanggung kenaikan tersebut tanpa penyesuaian,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025).

    Selain itu, Budi juga mengingatkan terakhir kali iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan di tahun 2020 atau sekitar lima tahun lalu. Kemudian menyebutkan jika iuran tidak disesuaikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan bisa berdampak negatif.

    “Sama seperti inflasi yang naik 5 persen, tetapi gaji pegawai negeri atau menteri tidak naik selama lima tahun. Itu kan menyulitkan. Begitu juga dengan iuran BPJS. Jika tetap stagnan sementara biaya kesehatan terus meningkat, BPJS bisa kesulitan membiayai layanan,” ujarnya.

    Pihaknya juga menyebutkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah kebijakan yang populer. Namun, menilai langkah tersebut harus dilakukan segera untuk mencegah krisis di kemudian hari.

  • Ide Menkes Soal Pinjaman Luar Negeri Rp70 Triliun Diprotes, Mengancam Industri Alkes Dalam Negeri – Halaman all

    Ide Menkes Soal Pinjaman Luar Negeri Rp70 Triliun Diprotes, Mengancam Industri Alkes Dalam Negeri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Ikatan Cendekia Wira (ICW) menggelar unjuk rasa memprotes ide Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai Rp70 triliun yang digagas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Ide tersebut dinilai akan membuka pintu bagi masuknya produk alkes asing dan mengancam industri alat kesehatan (alkes) nasional. 

    Aksi ICW berlangsung di dua lokasi, yaitu Gedung KPK dan Kementerian Kesehatan.

    Koordinator aksi ICW, Hendri, menegaskan bahwa jika kebijakan ini terus berjalan, ketahanan dan kemandirian industri Alkes nasional akan porak-poranda. 

    “Kebijakan ini bukan hanya soal impor, tapi juga soal ketergantungan. Jika industri lokal dibiarkan mati, ke depan kita akan selalu tunduk pada kepentingan asing dalam sektor kesehatan,” kata  Hendri kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Menurut Hendri, megaproyek Indonesia Health System Strengthening (IHSS) yang dibiayai utang luar negeri berpotensi melanggar UU Perindustrian No. 3 Tahun 2014 dan PP No. 29 Tahun 2018 tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri. 

    Persyaratan tender yang dibuat sangat diskriminatif, menguntungkan perusahaan asing, dan membuat pelaku usaha lokal tersingkir.

    “Alih-alih membangun kemandirian, pemerintah justru menciptakan monopoli terselubung yang menguntungkan pemain besar asing. Ini bukan solusi, tapi ancaman bagi industri Alkes nasional,” tuturnya.

    Selain itu, ICW menuntut pembatalan kebijakan pinjaman luar negeri yang merugikan industri dalam negeri, revisi aturan tender agar berpihak pada UMKM, serta transparansi proyek IHSS. 

    “Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi celah bisnis segelintir elit. Jangan biarkan kebijakan ini membunuh industri Alkes nasional dan menggagalkan kemandirian kesehatan Indonesia,” ujar Hendri.

    Massa juga membawa alat peraga berupa spanduk dan poster.

    Diantaranya bertuliskan, ‘Lindungi Seluruh Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri di Indonesia!’, ‘Kebangkitan Industri Alkes hanya tinggal cerita, Kemenkes yang seharusnya membina, mengayomi dan menggunakan Alkes Dalam Negeri malah membeli dari Luar Negeri.”

    Sebelumnya, massa ICW juga menggelar aksi di KPK dengan mendesak KPK segera menuntaskan penyelidikan dan memproses hukum pihak-pihak terkait, termasuk oknum di Kemenkes dan perusahaan penyedia.