Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dimulai 10 Februari 2025.

    Ada banyak informasi seputar kesiapan PKG besok, mulai mekanisme, siapa saja yang berhak hingga rencana Presiden Prabowo 10 Februari 2025. 

    Cek kesehatan gratis dimulai pada minggu kedua Februari ini akan menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia mulai dari bayi hingga lansia. 

    PKG diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. 

    Pemeriksaan ini tahap awal bisa dilakukan di puskesmas dan klinik. 

    Ada juga PKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    PKG juga digelar di sekolah

    PKG juga digelar di sekolah dengan menyasar para pelajar. 

    PKG di sekolah  dimulai Juli 2025 saat tahun ajaran baru. 

    Sasaran PKG di sekolah untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. 

     

    Nasib yang tak punya BPJS, bisakah ikut PKG?

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, tidak ada kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, masyarakat yang bukan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendapatkan layanan PKG.

    Ma Uning (48) merasa tenang saat melahirkan buah hatinya karena telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. (Istimewa)

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, seperti penyakit kronis maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

    Dalam kondisi inilah kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat bisa segera mengaktifkannya. Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu,” lanjutnya.

    Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

    Rencana senyap presiden Prabowo

    RESHUFFLE DI HARLAH NU – Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di acara puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. Prabowo menyinggung soal reshuflle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahannya. (dok. Kompas.com/ Ardito Ramadhan)

    Terpisah, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati menuturkan, Presiden Prabowo Subianto diprediksi memiliki rencana senyap saat pelaksanaan program Pemeriksaan Gratis (PKG) ini.

    Pravowo tidak hadir dalam kegiatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan resmi dimulai Senin 10 Februari 2025.

    Prabowo ujar Adita, memiliki rencana senyap.

    Presiden diperkirakan lebih memilih mode senyap atau turun langsung melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis. 

    “Yang jelas sudah disiapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau. Tapi kalau dilihat pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), kemarin Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap,”

    Menurut Adita saat ditemui awak media di kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (7/2/2025), Prabowo menegaskan tidak ada seremoni saat peluncuran hari pertama PKG.

    “Jadi tidak ada seremoni, seperti juga himbauan beliau kan, tidak ada seremoni,” kata dia.

    Adita menyampaikan, dalam arahan Prabowo Subianto untuk program cek kesehatan gratis ini.

     

    Prabowo meminta Kemenkes dan pihak terkait benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini. 

    “Dipesankan juga untuk tidak menyulitkan masyarakat. Untuk daerah yang belum ada akses telekomunikasi tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kata kuncinya, ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya,” ungkap mantan jubir Kemenhub ini. 

     

    Harus unduh aplikasi SATUSEHAT, masyarakat yang tak punya smartphone bisa ikut PKG

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, warga yang tidak memiliki smartphone tetap bisa mendapatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji mengatakan, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Unduh sertifikat vaksin Meningitis di aplikasi Satu Sehat. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki smartphone atau gawai pintar, bisa ditambahkan sebagai profil bertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Ia mengimbau, masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile agar memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi program tersebut.

    Masyarakat diharapkan mengisi dan melengkapi data diri terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan lancar

    “Masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile, dimana didalamnya ada informasi mengenai PKG termasuk juga mendaftarkan keluarga ataupun anak-anak yang mungkin tidak punya handphone bisa dicatat di dalam aplikasi,” kata dia saat ditemui di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    (Tribunnews.com/Rina/Anita K Wardhani)

  • Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemprov Jakarta Siapkan 44 Puskesmas – Halaman all

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemprov Jakarta Siapkan 44 Puskesmas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut sebanyak 44 puskesmas di Jakarta siap melayani program pemeriksaan kesehatan gratis, jelang diluncurkan program kesehatan gratis oleh pemerintah pusat.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama, Insyaallah besok 10 Februari 2025 akan dimulai Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sebagai salah satu program dari Bapak Presiden Bapak Prabowo,” kata Teguh kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

    Teguh mengatakan, selain 44 puskesmas yang ada di tiap kecamatan, sebanyak 292 puskesmas Pembantu juga siap untuk melaksanakan program itu. 

    Namun di tahap awal, lokasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilayani di 44 Puskesmas.

    “Dari sisi jajaran SDM-nya, Insyaallah kita siap, dari sisi sarpras, teman-teman tadi itu lihat juga, kami ingin memastikan bagaimana juga Jakarta adalah barometer akan dilihat, dan kita harapkan juga bisa menjadi role model karena Puskesmas kita sudah integrasi juga dengan layanan primer,” kata dia.

    Teguh memastikan warga yang berusia dari bayi hingga lansia dapat mengikuti PKG di Puskesmas Jakarta. 

    Menurut Teguh, PKG hanya memakan waktu sekitar 10 menit jika proses layanan lancar.

    “Dari simulasi itu rata-rata per orang untuk pemeriksaan itu bisa sampai sekitar 10 menit, tapi itu kalau memang sudah lancar. Tapi ini untuk yang dewasa, untuk anak-anak dan lansia mungkin relatif waktunya akan lebih memakan waktu lama, apalagi untuk anak-anak perlu kadang-kadang ditenangkan dulu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. 

    Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut. 

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes, program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. 

    Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia. 

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya.

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik. 

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya.

  • Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

    Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan siap mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan segera diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas.

    Tak hanya itu, Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang Kesehatan. 

    Anin menjelaskan, bahkan saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melaluimodernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu diutarakan Anin saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis petang (6/2/2025). Anin hadir didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Melalui kerja sama yang dijalin Kadin Indonesia bersama Kemenkes dalam program PKG tersebut, Anin melihat besarnya manfaat program itu, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” kata Anin dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. 

    “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Kolaborasi Mendorong Investasi Bidang KesehatanDengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

    Selain itu, Anin mengatakan pembahasan bersama Menkes Budi juga menyasar perihal penyatuan platform kesehatan, serta rencana pembuatan laporan riset bersama terkait peluang investasi di sektor kesehatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

    “Jadi saya rasa sangat seru, karena rapat dengan Pak Menkes ini bukan saja rapat biasa, tapi justru membuat suatu semangat untuk bisa berbuat langsung kepada masyarakat luas. Karena siapa yang tidak mau hidup lebih lama dan lebih sehat serta bisa membuat produktivitas,” kata dia.

    Anin juga menekankan, peningkatan kesehatan masyarakat berkontribusi langsung terhadap perekonomian. 

    Dengan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, Anim berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen per tahun.

    “Kalau masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif, maka pendapatan per kapita bisa meningkat. Mudah-mudahan target pertumbuhan ekonomi 8?pat tercapai,” ujar Anin.

    Dalam kesempatan itu, Menkes mengungkapkan, banyak peluang bisnis di bidang kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan berteknologi modern, bisnis farmasi hingga healthcare tourism. 

    Menkes mencontohkan, pembangunan rumah sakt di daerah perbatasan seperti di Kupang, NTT dan Papua akan berpotensi dapat menarik devisa.

    “Orang Timor Leste akan memilih berobat ke Kupang. Orang Papua Nugini dan negara sekitarnya akan memilih rumah sakit di Papua daripada rumah sakit di negara lain yang jauh,” ujarnya.

    Juga dibicarakan mengenai akan segera dibentuk Tim Khusus antara Kadin Indonesia dan Kemenkes untuk menyusun rencana kerja bersama agar para pelaku usaha ikut terlibat dalam pembangunan di bidang kesehatan dan ikut mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%.

    Sebelumnya, Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik. “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” tuturnya.
     

     

     

  • Atasi Krisis Dokter Spesialis, Menkes: Seleksi Peserta PDDS Diutamakan dari Daerah – Halaman all

    Atasi Krisis Dokter Spesialis, Menkes: Seleksi Peserta PDDS Diutamakan dari Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Mengatasi krisis dokter spesialis, Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin berharap, peserta seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berasal dari daerah.

    Hal ini disampaikan Budi Gunadi Sadikin dalam acara Orientasi Pusat Peserta Didik PPDS Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Ia mengatakan, RSPPU merupakan program untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara banyak daerah masih kekurangan tenaga medis yang mumpuni.

    “Kebijakan seleksi peserta PPDS dari daerah ini bertujuan agar mereka dapat kembali mengabdi di tempat asalnya setelah menyelesaikan pendidikan. Dengan begitu, masyarakat di berbagai wilayah tidak perlu lagi dirujuk ke kota besar hanya untuk mendapatkan layanan dokter spesialis,” kata dia.

    Sebanyak 52 peserta didik Program PPDS yang berasal dari berbagai daerah telah memulai pendidikan.

    Mereka mengalami pendidikan Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kesehatan Mata, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Ortopedi dan Traumatologi, serta Onkologi.

    Saat ini, Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun.

    Akibatnya, layanan kesehatan, terutama dalam menangani penyakit katastropik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal, masih belum merata.

    Pemerintah menargetkan dalam beberapa tahun ke depan, seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, memiliki tenaga dokter spesialis yang cukup.

  • Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas ini didukungKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie .

    Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang kesehatan. Anin menjelaskan, saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melalui modernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu disampaikan Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin , di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Kala itu, Anin didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Anin melihat besarnya manfaat program PKG, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” jelas Anin dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan Pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

  • Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Presiden Prabowo  yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (10/2/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen Kadin dalam mendorong investasi di sektor healthcare. Hal ini disampaikan saat Forum CEO dan Business Matching Indonesia–India di New Delhi, India. Kadin melalui Mayapada Healthcare menandatangani MoU dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan rumah sakit bertaraf internasional di Batam.

    Dalam audiensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Anindya, yang didampingi Shinta Widjaja Kamdani dan David Utama, menyatakan PKG merupakan program berskala nasional yang selaras dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan layanan kesehatan.

    “Total penduduk Indonesia mencapai 295 juta orang. Kolaborasi Kadin dengan Kemenkes dalam PKG ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan investasi sektor kesehatan,” ujar Anindya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai bentuk dukungan awal, Kadin Indonesia akan memulai program PKG di lingkungan internalnya sebelum diperluas ke berbagai daerah.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan langsung dijalankan tanpa seremoni berlebihan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah menyetujui pelaksanaan PKG mulai 10 Februari 2025. Beliau tidak suka seremoni, jadi langsung jalan saja,” ungkapnya.

    Selain mendukung PKG, Kadin dan Kemenkes juga membahas penguatan ekosistem investasi kesehatan, termasuk integrasi platform kesehatan, riset peluang investasi, serta pembangunan rumah sakit modern di wilayah strategis, seperti Kupang dan Papua untuk menarik pasien dari negara tetangga.

    “Peluang bisnis di sektor kesehatan sangat besar, mulai dari rumah sakit, alat kesehatan, farmasi, hingga medical tourism. Rumah sakit di perbatasan seperti Kupang dan Papua bisa menarik pasien dari Timor Leste dan Papua Nugini,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

    Sebagai langkah konkret, Kadin dan Kemenkes akan membentuk tim khusus guna menyusun rencana kerja yang melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur kesehatan.

    “Jika masyarakat lebih sehat dan produktif, maka ekonomi bisa tumbuh hingga 8 persen per tahun. Ini sejalan dengan visi Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Anindya.

    Dengan kolaborasi ini, diharapkan sektor kesehatan Indonesia tidak hanya meningkat dari segi layanan, tetapi juga menjadi peluang investasi strategis bagi pengusaha dalam dan luar negeri terutama dalam pemeriksaan kesehatan gratis.

  • Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik di 2026, Segini Besaran Iuran Tahun 2025

    Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik di 2026, Segini Besaran Iuran Tahun 2025

    Jakarta –

    Pemerintah merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah defisit atau gagal bayar BPJS Kesehatan.

    “Saya sudah bilang ke bapak (Presiden Prabowo), kalau hitungan kami dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya,” beber Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Rabu (5/2/2025).

    Dalam lampiran Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, rancangan peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan tengah diatur dengan beberapa materi muatan salah satunya penyesuaian manfaat dengan tetap mengakomodir manfaat yang telah ada saat ini.

    Dituliskan juga terkait penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan baik sektor formal dan informal. Penyesuaian standar tarif ini juga disebut akan menyesuaikan kebijakan KRIS dan rumah sakit.

    Besaran Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2025

    Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Aturan terkait iuran tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya dimuat pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa kategori. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    Kelas 1: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.Kelas 2: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.Kelas 3: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp35 ribu per orang per bulan.Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    (kna/kna)

  • Jakbar sediakan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kebon Jeruk

    Jakbar sediakan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kebon Jeruk

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menyediakan lokasi program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Untuk pemeriksaan kesehatan gratis nanti dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Uus menambahkan bahwa persiapan untuk kegiatan tersebut pun sudah dilakukan. “Persiapannya sudah ada, untuk teknisnya nanti ada di Sudinkes,” ujarnya.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga berencana akan memeriksa persiapan Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk menjelang program pemeriksaan kesehatan gratis yang dimulai pada Senin (10/2).

    “Kalau memang berkenan Pak Menteri juga mau periksa ke lokasi,” ucapnya.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan sebanyak 44 puskesmas siap memberikan program pelayanan cek kesehatan gratis yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Akan diawali persiapan di tahap satu dengan menyiapkan 44 puskesmas di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam konferensi pers yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat.

    Nantinya, sambung dia, pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 292 puskesmas pembantu.

    “Di tahap berikutnya akan kami siapkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan pada 292 puskesmas pembantu yang ada di wilayah DKI Jakarta,” ujar Ani.

    Ani mengatakan Dinas Kesehatan telah siap untuk menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG kepada masyarakat yang berulang tahun.

    Guna memastikan kesiapan ini, Pemprov DKI telah melakukan visitasi dan melakukan identifikasi sasaran PKG hari ulang tahun sesuai dengan siklus hidup.

    Pemprov DKI juga menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruang pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

    Adapun program PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iuran BPJS Kesehatan Diisukan Naik, Ini Kata Menkes – Page 3

    Iuran BPJS Kesehatan Diisukan Naik, Ini Kata Menkes – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Iuran BPJS Kesehatan diisukan naik. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku belum ada kepastian soal kenaikan iuran ini. 

    Ia mengatakan saat ini masih adanya pembicaraan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kepala BPJS.

    “Kalau BPJS itu belum pasti, masih diralat, jadi itu belum pasti, kita ada pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Kepala BPJS,” kata Budi Gunadi kepada wartawan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dirinya menjelaskan, apa yang nanti dibicarakan dengan Menkeu dan Kepala BPJS akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dan itu nanti apa yang kita bicarakan akan diajukan dulu ke Bapak Presiden. Perhitungannya sudah ada, tapi keputusannya belum ada. Karena itu nanti kan Bapak Presiden yang memutuskan,” pungkasnya.

    Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik

    Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Muncul juga isu BPJS Kesehatan yang defisit anggaran dan gagal bayar yang memperkuat adanya isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meskipun ada risiko defisit. Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS Kesehatan yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit.

    Saat ini, sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan BPJS Kesehatan tersebut.Meski begitu, Ali Ghufron memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.