Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Tinjau Arus Mudik Bandara Soetta, Kapolri: Penumpang Naik 4,9 Persen

    Tinjau Arus Mudik Bandara Soetta, Kapolri: Penumpang Naik 4,9 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Jumlah pemudik menggunakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta(Soetta), Cengkareng, Tangerang meningkat 4,9 persen selama arus mudik Lebaran 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau arus mudik di Bandara Soetta bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Sabtu (29/3/2025).

    “Terjadi kenaikan penumpang sekitar 4,9 persen dibandingkan tahun 2024 pada saat arus mudik. Ini menunjukkan di satu sisi minat terhadap penerbangan masih tinggi,” kata Listyo.

    Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat, kualitas pelayanan tetap terjaga selama arus mudik 2025. 

    Menurut Menko Pratikno, aspek pelayanan dan keamanan selama puncak arus mudik 2025 berjalan dengan baik. Terutama dengan dibuka kembali terminal 1B untuk penerbangan domestik seusai direvitalisasi. 

    “Kita tadi juga sudah melihat bahwa pelayanannya sangat bagus, longgar, jadi sudah merasa bahwa arus mudik sudah mulai sedikit turun ya. Tetapi kan ini belum selesai. Jadi kita tetap mengantisipasi adanya kenaikan penumpang yang cukup tinggi,” ujar Pratiko.

    Pratikno berharap dengan adanya inovasi baru, Bandara Soetta dapat menjadi world class airport atau bandara kelas dunia dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh penumpang. 

    Selama arus mudik Lebaran 2025 di Bandara Soetta, kota tujuan favorit pemudik, adalah Medan, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan Pontianak.

  • Menhub: 217 ribu pemudik telah berangkat dari Stasiun Gambir

    Menhub: 217 ribu pemudik telah berangkat dari Stasiun Gambir

    Layanan-layanan yang sudah diberikan sangat baik dan mendukung terhadap kebutuhan para penumpang kereta api…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa ada sekitar 217 ribu penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir selama periode 21 Maret-11 April 2025.

    “Stasiun Gambir merupakan stasiun kedua terpadat setelah Stasiun Pasar Senen. Sampai dengan tadi pagi, jam 10, pada tanggal 29 hari ini, sudah diberangkatkan sekitar 217 ribu penumpang,” ungkapnya saat mengunjungi Stasiun Gambir bersama Menko PMK Pratikno Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rangka mengecek pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Jakarta, Sabtu.

    Selama periode tersebut per Jumat (28/3), tujuan kota favorit para pemudik dari Stasiun Gambir ialah Yogyakarta sebanyak 34.036 orang, Semarang 29.517 penumpang, dan Bandung 23.143 orang.

    Secara total, terdapat 990 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dengan kapasitas 467.800 tempat duduk (TD). Hingga saat ini, TD yang terjual sudah sebanyak 266.705 ribu kursi atau total okupansi 57 persen.

    “Layanan-layanan yang sudah diberikan sangat baik dan mendukung terhadap kebutuhan para penumpang kereta api. Kami tekankan sekali lagi kepada PT KAI dan juga pada layanan moda yang lain bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan itu harus menjadi perhatian utama,” kata Dudy Purwagandhi.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa kebijakan work from anywhere (WFA) memberikan dampak baik terhadap arus mudik penumpang yang menggunakan kereta api.

    “(Arus mudik) H-10 diperkirakan konstan (jumlah penumpang), sehingga pada saat peak (puncak arus mudik), itu juga tidak terlalu peak,” ucap Menhub.

    Sebelumnya, pemerintah telah menuangkan kebijakan WFA dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2025. SE tersebut menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugas kedinasan dimana saja sejak 24-27 Maret 2025.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api Nasional 29 Maret 2025

    Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api Nasional 29 Maret 2025

    Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perhubungan (
    Menhub
    ) Dudy Purwagandhi menilai bahwa kebijakan pemerintah menerapkan
    work from anywhere
    (WFA) kepada aparatur sipil negara (ASN) pada masa
    mudik Lebaran
    2025 berbuah positif karena kepadatan terurai.
    Salah satunya terjadi moda transportasi
    kereta api
    yang membuat pemudik terbagi rata dalam 10 hari jelang
    Lebaran 2025
    .
    “Saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan
    work from anywhere
     dapat berdampak cukup baik bagi kereta api, di mana H-10 pergerakannya konstan sehingga pada saat
    peak
    itu juga tidak terlalu
    peak
    ,” kata Menhub saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Hal itu disampaikan Menhub usai meninjau langsung situasi mudik di Stasiun Gambir bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Dudy lantas memaparkan data penumpang di Stasiun Gambir. Disebutkan bahwa Stasiun Gambir merupakan stasiun terpadat nomor dua setelah Stasiun Pasar Senen.
    “Sampai dengan tadi pagi jam 10, hari ini sudah diberangkatkan sekitar 217.000 penumpang,” ujar Menhub.
    Terkait layanan yang diberikan Stasiun Gambir kepada penumpang, menurut dia, juga sudah sangat baik dan mendukung.
    Dia pun mengapresiasi petugas dan pihak PT
    Kereta Api
    Indonesia (KAI) yang memberikan pelayanan baik bagi para pemudik.
    Namun, Dudy mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan penumpang harus menjadi perhatian utama kepada setiap layanan moda transportasi.
    “Kami tekankan sekali lagi kepada PT Kereta Api dan juga layanan moda yang lain bahwa keamanan dan kenyamanan atau keselamatan itu harus menjadi perhatian yang utama,” kata Dudy.
    Sebagai informasi, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFA atau bekerja dari mana saja bagi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) menjelang Lebaran 2025.
    Kebijakan ini berlaku selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, 24-27 Maret 2025.
    Keputusan ini diambil guna mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi selama arus mudik Lebaran.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan, terutama di wilayah Pulau Jawa.
    “Macet bahkan di mana-mana, terutama di Jawa. Oleh karena itu, akan dilaksanakan bekerja dari mana saja , WFA. Itu yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai Senin, tanggal 24, 25, 26, 27, dan seterusnya,” ujar Tito dalam rapat inflasi pada 10 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Sebut Diare, Batuk, dan Pilek Jadi Masalah Kesehatan Paling Banyak Dialami Pemudik

    Menkes Sebut Diare, Batuk, dan Pilek Jadi Masalah Kesehatan Paling Banyak Dialami Pemudik

    Menkes Sebut Diare, Batuk, dan Pilek Jadi Masalah Kesehatan Paling Banyak Dialami Pemudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (
    Menkes
    ) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sejumlah penyakit yang kerap dialami oleh
    pemudik
    selama musim
    mudik Lebaran
    2025.
    “Masalah kesehatan paling banyak itu diare, kemudian batuk dan pilek,” kata Budi Gunadi di Stasiun Gambir, Sabtu (29/3/2025).
    Budi lantas menjelaskan, bagaimana cara pencegahan penyakit yang sering dialami pemudik tersebut. Salah satunya adalah mencuci tangan.
    “Jangan lupa cuci tangan, kalau mau makan untuk yang enggak puasa. Kalau yang puasa Alhamdulillah. Karena tangan yang kotor itu membuat bakteri dan kuman masuk mulut,” ujarnya.
    Menurut Budi, saat bakteri dan kuman sudah masuk dalam perut, seseorang akan merasakan sakit perut.
    “Dari sakit perut, akan diare,” kata Menkes.
    Sementara itu, untuk sakit batuk dan pilek dapat ditangani dengan menggunakan masker.
    “Pakai masker karena batuk pilek bisa menularkan kumannya ke pernapasan sehingga bisa menjadi ketularan,” ujarnya.
    Budi Gunadi juga mengungkapkan, ada kelompok penyakit kedua yang sering dialami pemudik.
    “Kelompok kedua biasanya pemudik mengalami pusing, pegel, sakit kepala, badan yang biasanya karena darah tinggi,” kata Menkes.
    Budi Gunadi kemudian menyebut bahwa cara yang bisa mencegah kelompok penyakit kedua itu adalah istirahat yang cukup.
    “Yang pertama, pemudik harus tidur cukup dan sahurnya yang cukup,” ujarnya.
    Menkes juga mengajak pemudik yang sedang tidak dalam kondisi sehat untuk mengunjungi posko kesehatan gratis dan mengikuti cek kesehatan gratis di Puskesmas.
    “Ada pos kesehatan di sini milik kereta api, sama pemudik juga bisa cek kesehatan gratis di Puskesmas, mumpung dikasih hadiah sama Bapak Presiden,” kata Budi Gunadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri: Tak ada tindak kejahatan di Stasiun Gambir selama arus mudik

    Kapolri: Tak ada tindak kejahatan di Stasiun Gambir selama arus mudik

    Saya selalu menyarankan ini (kereta api) menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mudik dan yang akan balik…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, tidak ada tindak kejahatan yang terjadi hingga hari ini di Stasiun Gambir, Jakarta.

    “Kami menanyakan ke beberapa penumpang, termasuk kepada seluruh petugas, bahwa sampai hari ini tidak ada kejahatan yang terjadi. Jadi, tentunya ini juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang melaksanakan tugas,” ucapnya saat mengunjungi Stasiun Gambir bersama Menko PMK Pratikno, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rangka mengecek pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Jakarta, Sabtu.

    Polri sendiri telah meminta Saka Bhayangkara membantu pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir pada periode 26 Maret sampai 4 April 2025.

    Organisasi tersebut merupakan Satuan Karya Pramuka yang berfokus pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bawah naungan Polri.

    Selain menjaga keamanan, para anggota Saka Bhayangkara juga membantu para pemudik yang kesulitan melakukan pencetakan tiket maupun hal lainnya sebelum memasuki kereta api.

    Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit juga melaporkan bahwa terdapat 86 persen penduduk yang menggunakan transportasi kereta api untuk melakukan mudik hingga saat ini.

    Karena itu, dia mendorong masyarakat agar bisa memakai layanan kereta api, baik untuk arus mudik maupun arus balik, guna mengurangi kepadatan di jalur darat.

    Bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik, ini juga yang memesan tiket balik mudik juga masih separuhnya.

    “Saya selalu menyarankan ini (kereta api) menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mudik dan yang akan balik karena dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu, ini sudah sangat baik dan tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat, karena memang ruang yang disiapkan jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif,” ungkap Kapolri.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia Nasional 29 Maret 2025

    Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia Nasional 29 Maret 2025

    Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa moda transportasi
    kereta api
    masih tersedia untuk
    mudik Lebaran
    2025.
    Sebab, menurut dia, penjualan tiket kereta api baru mencapai 86 persen berdasarkan data yang diterima.
    “Dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86 persen. Jadi masih ada sisa cukup banyak,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Kapolri mengatakan hal itu setelah melihat langsung situasi keamanan dan kenyamanan arus mudik di Stasiun Gambir, didampingi tiga menteri yakni Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menko PMK Pratikno dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
    Oleh karena itu, Listyo Sigit menyarankan agar masyarakat yang ingin mudik dapat menggunakan kereta api.
    Terlebih, dia menyampaikan bahwa tiket kereta api untuk arus balik juga masih tersisa.
    “Jadi bagi masyarakat ingin melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik (disarankan). Ini yang balik yang pesan tiket balik masih separuhnya,” ujar jenderal polisi bintang empat ini.
    Di lain sisi, Kapolri menilai bahwa sisi keamanan dan kenyamanan pada moda transportasi kereta api sudah baik.
    Ketepatan waktu kereta api, menurut dia, juga bisa menjadi pertimbangan para pemudik untuk menggunakan moda transportasi ini.
    “Tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat. Karena memang ruang yang disiapkan oleh jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, PT
    Kereta Api
    Indonesia (Persero) melaporkan bahwa penjualan tiket kereta
    mudik Lebaran 2025
    baru mencapai 60 persen dari jumlah kursi yang disediakan.
    Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyebutkan, pihaknya telah menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk selama periode mudik
    Lebaran 2025
    .
    Dari jumlah tersebut, 3.443.832 kursi dialokasikan untuk kereta jarak jauh dan 1.147.678 kursi untuk kereta api lokal.
    “Hingga per hari ini jumlah tiket yang sudah terjual sekitar 60,18 persen dari total kapasitas yang kami sediakan, atau sebanyak 2.763.025 tiket,” ujarnya usai menggelar Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2025 di Halaman Stasiun Gambir, Jakarta pada 24 Maret 2025.
    Didiek memaparkan, dari jumlah tersebut, 2.577.897 tiket merupakan tiket KAJJ dengan tingkat okupansi mencapai 74,86 persen.
    Sementara itu, tiket KA Lokal yang telah terjual sebanyak 185.128 tiket atau 16,13 persen dari total kapasitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir

    Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir

    Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno, Menteri Perhubungan (
    Menhub
    ) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (
    Menkes
    ) Budi Gunadi Sadikin meninjau situasi arus mudik di
    Stasiun Gambir
    , Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB Kapolri dan ketiga menteri tiba di Stasiun Gambir, menggunakan satu mobil hitam.
    Listyo tiba mengenakan pakaian dinas polisi. Sementara itu, tiga menteri lainnya mengenakan kemeja putih.
    Setelah itu, mereka langsung diarahkan menuju ruangan VIP dan berdiskusi secara tertutup di sana.
    Saat perjalanan menuju ke ruangan VIP, Listyo tampak menyapa salah seorang wartawan.
    “Pak Listyo Sigit,” kata seorang wartawan laki-laki, di lokasi.
    “Iya,” ucap Listyo sambil mengangkat tangannya ke seorang wartawan itu.
    Setelah itu, Listyo dan tiga menteri lainnya menaiki salah satu kereta api kelas eksekutif untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada penumpang.
    Kemudian, mereka meninjau proses
    check in
    tiket kereta api yang sudah beroperasi menggunakan
    face recognition
    .
     
    Saat peninjauan, Listyo dan Pratikno tampak bertanya kepada beberapa petugas KAI yang sedang berjaga di sana.
    Setelah meninjau proses
    face recognition
    , Listyo sempat menyapa salah satu penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta api.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024

    Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024

    Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kondisi pelayanan pada puncak
    arus mudik
    di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (29/3/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, kehadiran Listyo juga turut didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
    Listyo menyampaikan, pihaknya telah melakukan survei kepuasan penumpang di Terminal 1
    Bandara Soekarno-Hatta
    dan hasilnya mendapat tanggapan baik.
    Hal itu tampak selaras dengan kenaikan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang mencapai 4,9 persen.
    “Terjadi kenaikan penumpang sekitar 4,9 persen dibandingkan tahun 2024 pada saat mudik,” ucap Listyo kepada awak media di Terminal 1B, Sabtu.
    Destinasi yang menjadi favorit atau incaran penumpang melalui jalur udara antara lain Medan, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan Pontianak.
    “Artinya, ini menunjukkan di satu sisi minat (masyarakat) terhadap penerbangan yang juga menjadi pilihan (bermudik),” ujar Listyo.
    Sementara itu, Menko PMK Pratikno menerangkan bahwa memang sudah ada penurunan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, terlihat dari arus kepadatan yang mulai longgar.
    “Dan juga dari berbagai lini tadi sudah terasa bahwa arus mudik sudah mulai sedikit turun ya, tapi kan ini belum selesai,” ujar Pratikno.
    “Jadi kita tetap saja mengantisipasi masih ada kenaikan penumpang yang cukup tinggi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) saat penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3).

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.