Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Kasus Pemerkosaan di RSHS, Unpad Evaluasi Sistem Pendidikan Dokter

    Kasus Pemerkosaan di RSHS, Unpad Evaluasi Sistem Pendidikan Dokter

    Bandung, Beritasatu.com – Universitas Padjadjaran (Unpad) memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem pendidikan dokter. Kebijakan itu dilakukan buntut kasus pemerkosaan yang dilakukan calon dokter spesialis anastesi program PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan pihak kampus tidak akan tinggal diam dan langsung menginstruksikan evaluasi sistem pendidikan, demi memastikan kejadian serupa tidak terulang.

    “Semua proses akan kita evaluasi. Jangan sampai program dihentikan di RSHS tanpa evaluasi mendalam. Kami pastikan proses evaluasi juga akan menyentuh tempat lain,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

    Arief menyebut, evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menutup celah terjadinya pelanggaran hukum maupun etika di lingkungan pendidikan kedokteran. Bahkan, jika ditemukan kelemahan sistem, Unpad tidak akan ragu untuk menghentikan sementara program pendidikan terkait di berbagai bidang.

    Momentum Revisi Kurikulum Kedokteran

    Tak hanya mengevaluasi, Unpad juga memanfaatkan momen ini untuk merevisi kurikulum Fakultas Kedokteran. Arief menekankan pentingnya revisi guna mengantisipasi perundungan, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain yang bisa terjadi dalam dunia pendidikan.

    “Ini momen untuk memastikan sistem pendidikan kita mampu mencegah bullying, kekerasan seksual, maupun tindakan tidak pantas lainnya,” tambah rektor Unpad itu.

    Program PPDS Anestesi Dibekukan, Izin Praktik Pelaku Dicabut

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengambil langkah tegas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Unpad dan RSHS dibekukan selama satu bulan untuk proses evaluasi menyeluruh.

    “Kita freeze dahulu anestesi di Unpad dan RSHS selama sebulan, supaya kita tahu apa yang perlu diperbaiki,” ujar Budi seusai bertemu Presiden Jokowi di Solo.

    Tak hanya itu, Budi juga memastikan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) milik pelaku akan dicabut. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk hukuman tegas dan efek jera bagi tenaga kesehatan yang melanggar hukum.

    “Ini harus ada efek jeranya. Kita pastikan STR dan SIP dicabut supaya tidak bisa praktik lagi,” tegas Menkes.

    Kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Evaluasi sistem hingga revisi kurikulum di Unpad diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, profesional, dan berintegritas.

  • Menkes Sesalkan Kasus Pemerkosaan Dokter Residen RSHS, Upayakan Pembenahan

    Menkes Sesalkan Kasus Pemerkosaan Dokter Residen RSHS, Upayakan Pembenahan

    Jakarta –

    Kasus pemerkosaan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Kejadian tersebut bisa membuat masyarakat khawatir menghadapi risiko serupa saat berobat, utamanya di RS vertikal.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesalkan lolosnya pengawasan dalam lingkup RS vertikal. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam sebulan ke depan.

    “Kita yang pertama, nggak usah mengelak. Kita harus mengakui ada kekurangan. Jangan pernah bilang bahwa kekurangan itu tidak ada, masyarakat akan merasa sangat sakit hati,” beber Menkes pasca ditemui di acara pelantikan kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Sabtu (12/4/2025).

    “Kalau kita tidak mengakui ada kekurangan atau kesalahan.”

    Sayangnya, menurut Menkes, tidak semua pihak bisa mengaku kekurangan yang terjadi di lapangan. Meski begitu, perbaikan akan terus diupayakan dalam pelayanan kesehatan di RSHS maupun proses pendidikan di FK Unpad.

    “Karena ini kan melibatkan dua institusi, nah ini harus diperbaiki.”

    Hal itu yang menurutnya menjadi alasan proses PPDS Unpad di RSHS diberhentikan sementara waktu. Investigasi lebih lanjut termasuk proses dari akses obat yang bisa didapatkan pelaku pemerkosaan akan didalami.

    Adapun pemberhentian PPDS FK Unpad prodi anestesi di RSHS disebutnya tidak akan mengganggu berjalannya pendidikan. Sama seperti yang terjadi pada pemberhentian sementara PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) di RSUP Kariadi Semarang, residen masih bisa melanjutkan pendidikan di rumah sakit lain.

    “Sekali lagi tidak menghentikan prodi. Tidak menghentikan proses belajar, dia tetap bisa belajar di rumah sakit lain. Selama ini juga belajarnya nggak di satu rumah sakit, belajarnya di beberapa rumah sakit. Tapi yang di RS Hasan Sadikin, karena ini terjadinya di sana, saya mau perbaiki dulu,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Menkes Respons Kasus Pemerkosaan di RSHS, Soroti Obat Bius Bebas Dipakai

    Menkes Respons Kasus Pemerkosaan di RSHS, Soroti Obat Bius Bebas Dipakai

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kasus kekerasan seksual yang dilakukan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Ia menyesalkan kejadian tersebut dan tengah melakukan evaluasi pelayanan di rumah sakit vertikal, dengan penghentian sementara program PPDS Unpad di RSHS.

    Dirinya juga dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan rektor Unpad untuk melihat permasalahan kasus kekerasan seks lebih lanjut. Salah satu pertanyaan yang muncul di balik gaduhnya pemerkosaan di RSHS adalah nihilnya pengawasan pelayanan, juga penggunaan obat-obatan.

    Dalam hal ini, obat bius yang terkesan digunakan secara bebas.

    Menkes juga mengaku heran dengan ‘lolosnya’ penggunaan obat tanpa pengawasan. Mengingat, menurutnya, yang hanya boleh mengambil obat adalah konsulen, pendamping atau pembimbing calon dokter spesialis.

    “Itu yang hanya boleh ngambil obat, itu adalah konsulennya. Harusnya ngambil obat itu bukan si muridnya,” jelas Menkes saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2025).

    “Nah jadi kenapa bisa turun? Nah itu kita yang mau lihat. Itu aturannya sudah jelas semua. Bahwa itu harus disimpan di tempat tertentu. Yang boleh ngambil siapa? Yang boleh ngambil itu harusnya bukan anak didik. Kok ini bisa sampai ke anak didik? Nah itu kan mesti dicek kan? Di mana lepasnya? Kalau sekarang saya belum bisa jawab,” lanjutnya.

    Menkes menyebut akan mengkaji ulang tata kelola proses pelayanan dan pendidikan PPDS. Butuh waktu sebulan menurutnya untuk benar-benar memahami akar masalah dan melakukan perbaikan atau pengetatan di penjaringan PPDS.

    “Kesimpulannya ini belum ada, jadi kita juga nggak tahu. Belum tahu lah, bolongnya di mana,” beber dia.

    “Itu yang saya bilang, minta waktu sebulan untuk direview dulu. Karena kalau ini nanti terus jalan, kan kita nggak bisa memperbaiki dan menganalisa dengan benar ini di mana. Tidak menghentikan prodi anestesi FK Unpad sepenuhnya, kan dia masih ada praktik di RS lain,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    – Pemilu 2029 masih lama namun hawa persaingan, timses serta konsolidasi sangat terasa .

    Kunjungan beruntun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Jokowi di Solo selama Lebaran memantik pertanyaan publik.

    Di tengah masa transisi kekuasaan, silaturahmi yang disebut ‘biasa’ itu dinilai punya makna politik yang tak bisa diabaikan.

    Momentum Lebaran 2025 dimanfaatkan sejumlah menteri kabinet untuk bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta.

    Namun, langkah ini bukan sekadar agenda personal.

    Dalam dinamika politik pasca-Pilpres dan menjelang pemerintahan baru, pertemuan bertubi-tubi ini justru memantik isu panas: ada apa di balik silaturahmi ini?

    Kehadiran mereka, yang diklaim sebagai kunjungan Lebaran, menjadi sorotan.

    Di tengah proses transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di tubuh kekuasaan.

    PKS Ingatkan: Jangan Ada Dua Pusat Komando

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi serius pertemuan intens para menteri dengan Jokowi.

    Ia menyebut silaturahmi adalah tradisi baik, namun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah dipimpin Prabowo Subianto.

    “Silaturahmi itu bagus, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi adanya dua matahari dalam satu pemerintahan,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya dengan tegas.

    Namun tetap, kesan adanya dualisme komando harus dihindari agar tak menciptakan kebingungan dalam birokrasi dan publik.

    “Satu matahari saja sudah cukup berat, apalagi dua,” ujarnya tegas.

    Parade Menteri: Dari Bahlil hingga Menkes

    Kunjungan dimulai sejak Rabu malam, 9 April 2025, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji datang ke kediaman Jokowi.

    Esok harinya, giliran Menko Perekonomian Zulkifli Hasan yang hadir.

    Pada Jumat (11/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang membawa keluarga masing-masing.

    Para menteri itu kompak menyebut agenda mereka hanya untuk “silaturahmi Lebaran” dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi, yang disebut sebagian dari mereka masih dianggap “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono, tersenyum.

    Publik Bertanya: Apa Makna Silaturahmi Ini?

    Meski narasi yang dibangun adalah hubungan personal dan Lebaran, publik tak menelan mentah-mentah penjelasan itu.

    Waktu dan pola kunjungan yang beruntun justru memperkuat spekulasi: apakah ini hanya silaturahmi atau sinyal arah kekuasaan baru yang tidak tunggal?

    Dalam situasi transisi, setiap gestur politik dibaca dalam banyak lapisan.

    Di satu sisi, silaturahmi bisa dimaknai sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya.

    Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan Jokowi masih memengaruhi arah kebijakan dan komposisi kabinet di masa depan.

    Loyalitas Politik Harus Jelas

    Mardani Ali Sera menyampaikan satu pesan utama: loyalitas birokrat dan menteri harus tunggal.

    Ia berharap semua elemen kabinet tetap memegang komando dari presiden terpilih yang sah—bukan terpecah antara dua figur.

    “Pak Prabowo adalah presiden kita. Pemerintahan ke depan harus berjalan di bawah satu arah, bukan dua poros kekuasaan,” ujarnya.

    Di tengah suasana Lebaran yang hangat, silaturahmi bisa jadi terasa wajar. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar tanpa makna.

    Ramai-ramai menteri menemui Jokowi di masa transisi bisa dilihat sebagai manuver simbolik, penguatan relasi, atau bahkan penegasan pengaruh.

    Namun satu hal pasti: Indonesia hanya butuh satu matahari untuk memimpin, bukan dua. Pemerintahan Prabowo perlu didukung penuh, tanpa bayang-bayang kekuasaan ganda.***

  • Komnas Perempuan: Korban Perkosaan Dokter Priguna Berhak Lakukan Aborsi Nasional 12 April 2025

    Komnas Perempuan: Korban Perkosaan Dokter Priguna Berhak Lakukan Aborsi Nasional 12 April 2025

    Komnas Perempuan: Korban Perkosaan Dokter Priguna Berhak Lakukan Aborsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (
    Komnas Perempuan
    ) menyatakan bahwa para korban perkosaan oleh Priguna Anugerah berhak menggugurkan kehamilan.
    Priguna adalah dokter anestesi dari Program Spesialis Universitas Padjajaran yang bertugas di RS Hasan Sadikin Bandung yang memerkosa keluarga pasien.
    Hal ini merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
    “Berhak menggugurkan kandungannya sebelum 14 minggu. Berdasarkan Pasal 75 ayat 2 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer, dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).
    Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.
    Chatarina juga menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur lebih lanjut mengenai aborsi akibat perkosaan.
    “Aborsi karena perkosaan hanya boleh dilakukan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid terakhir,” jelasnya.
    Selain itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menetapkan kebijakan “Zona Tanpa Toleransi” terhadap kekerasan di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.
    Komnas Perempuan juga mendorong RSHS untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam bentuk apapun agar kejadian serupa tidak terulang.
    Peristiwa perkosaan ini diharapkan menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap jaminan ruang aman di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
    Komnas Perempuan menegaskan bahwa rumah sakit harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarganya.
    Sebagai informasi, Priguna Anugerah memperkosa keluarga pasien pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.
    Pada saat itu, pelaku yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Unpad meminta korban untuk menjalani
    crossmatch
    .
    Alasan yang digunakan pelaku adalah mencocokkan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada orang lain.
    Ketika didatangi oleh pelaku, korban sedang menjaga ayahnya yang menjalani perawatan dan membutuhkan transfusi darah.
    Pelaku memerkosa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Berdasarkan pengakuan korban, ia merasakan nyeri di bagian tangan yang telah diinfus dan area kemaluan setelah siuman.
    Korban akhirnya menjalani visum dan hasilnya terdapat cairan sperma di area kemaluan.
    Pihak keluarga tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut dan melaporkan peristiwa yang dialami korban ke Polda Jabar.
    Setelah Polda Jabar menerima laporan dari keluarga korban, polisi menangkap dan menahan pelaku pada Minggu (23/3/2025).
    Setelah kasus ini terungkap, diketahui ada dua korban lainnya yang turut melapor peristiwa yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil

    Isu Politik-Hukum Terkini: Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Jumat (11/4/2025) menarik perhatian pembaca. Berita penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, oleh KPK menjadi perbincangan hangat pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turki, dugaan pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku di Malaysia, pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS.

    Isu Politik dan Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil, KPK Sita Motor dan Bukti Elektronik

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan turut menyita sepeda motor saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    KPK belum merilis lebih detail terkait jumlah barang yang disita dari rumah Ridwan Kamil. Meski demikian, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengonfirmasi kendaraan yang disita merupakan sepeda motor.

    Asep menerangkan, pihaknya berencana untuk memanggil pihak lainnya sebagai saksi terlebih dahulu sebelum memeriksa Ridwan Kamil. Maksud tujuannya agar KPK dapat memperoleh informasi lengkap terlebih dahulu terkait peran sosok yang akrab disapa Kang Emil itu.

    2. Prabowo Jadi Pembicara di ADF dalam Kunjungan ke Turki

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Ankara menuju Antalya untuk menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF), Jumat (11/4/2025). Forum internasional tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke Turki.

    Antalya Diplomacy Forum tahun ini mengangkat tema diplomasi sebagai kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya fragmentasi global. Forum ini dihadiri oleh para pemimpin negara, diplomat, serta tokoh internasional dari berbagai belahan dunia.

    Forum yang diikuti oleh pemimpin dunia tersebut, dibuka langsung Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Selanjutnya, Prabowo menjadi pembicara dalam sesi khusus bertajuk ADF Talk, yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu global.

    3. KPK Endus Perpindahan Uang Saat Djoko Tjandra dan Harun Masiku Bertemu

    Selain berita terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil, berita lainnya, KPK mengendus dugaan perpindahan uang dari Djoko Tjandra ke Harun Masiku saat pertemuan keduanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut pun sempat didalami KPK saat memeriksa Djoko Tjandra sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Harun, Rabu (9/4/2025).

    Uang dimaksud diduga hendak dimanfaatkan oleh Harun Masiku untuk menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang telah menjalani proses hukum atas suap tersebut. Suap yang melibatkan Harun Masiku pun terbongkar saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada awal 2020 lalu. Hanya saja, hingga lima tahun berselang yang bersangkutan masih buron dan keberadaannya terus diburu.

    4. Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu mantan Presiden Jokowi di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, menteri KKP datang lebih dahulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat menteri KKP masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit sebelum akhirnya diterima Jokowi.

    Kepada awak media, menteri KKP mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi. Sama seperti menteri KKP, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    5. Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS, Polisi Selidiki TKP RSHS

    Ditreskrimum Polda Jabar bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, bersama Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri melakukan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS Unpad, Jumat (11/4/2025) sore.

    Olah TKP dilakukan di ruangan 717 lantai 7 Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan mengatakan, olah TKP ini dilakukan guna melengkapi berkas perkara terkait pemerkosaan oleh dokter PPDS terhadap pendamping pasien.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil.

  • Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, menteri KKP datang lebih dulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi.

    Kepada awak media, menteri KKP mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Ngobrol kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, ada arahan-arahan juga karena saya harus belajar,” ujarnya terkait menteri KKP dan menkes bertemu Jokowi. 

    Saat ditanya arahan yang didapat dari Jokowi, Menteri KKP mengatakan terkait kemajuan kelautan dan perikanan. “Ya soal kemajuan kelautan dan perikanan kita,” ucapnya.

    Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat menteri KKP masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit sebelum akhirnya diterima Jokowi di kediamannya. Pertemuan keduanya juga berlangsung sekitar satu jam.

    Sama seperti menteri KKP, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    “Ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin dan mendoakan supaya bapak dan ibu sehat karena masih jadi menkes kan. Kalau lihat Pak Jokowi seperti ini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100 tahun, insyaallah, kita senang lagi. Artinya menteri kesehatannya berhasil, sukses,” ucap Budi terkait menteri KKP dan menkes bertemu Jokowi.

    Menkes pun mengaku dalam pertemuan tersebut ia mendapat titipan dari Jokowi. Yakni kesehatan masyarakat Indonesia.

    “Pak Jokowi titipnya kesehatan rakyat jangan dilupakan, jangan hanya presidennya saja yang dijaga kesehatannya. Itu 280 juta masyarakat Indonesia mesti dijaga juga kesehatannya,” kata dia.

    Ia pun mengatakan, Program Medical Check Up Gratis di Puskesmas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan kesehatan masyarakat. 

    “Pelaksanaannya kan sudah hampir memeriksa 2 juta orang dan setiap harinya sudah 110.000 orang. Jadi sudah terbaca mana yang wilayah yang warganya banyak yang sakit,” paparnya.

    “Sudah mulai kelihatan nih daerah mana yang hipertensinya tinggi, mana yang diabetesnya tinggi. Kota Solo yang tinggi sakit apa, di Yogya sakit apa, terbaca,” pungkasnya seusai menteri KKP dan menkes bertemu Jokowi.

  • Menkes sebut hampir dua juta warga sudah manfaatkan CKG

    Menkes sebut hampir dua juta warga sudah manfaatkan CKG

    ANTARA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak Februari lalu. Sejauh ini sudah mulai terlihat penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia di antaranya masalah gigi, kadar gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi. (Denik Apriyani/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Korlantas Polri resmi tutup `one way` nasional untuk arus balik

    Korlantas Polri resmi tutup `one way` nasional untuk arus balik

    Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

    Korlantas Polri resmi tutup `one way` nasional untuk arus balik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 08 April 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menutup sistem satu arah atau one way nasional untuk arus balik pada masa libur Lebaran 2025.

    “Tadi pada pukul 08.00 WIB, Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi) dengan kami semua menutup one way nasional arus balik yang secara resmi sudah kami tutup,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Meski one way nasional telah ditutup, kata dia, Operasi Ketupat 2025 akan masih berjalan hingga pukul 00.00 WIB. Terkait Operasi Ketupat 2025, Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa operasi ini merupakan operasi kemanusiaan sehingga sangat mementingkan aspek keselamatan pemudik.

    Menurutnya, selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, aspek keselamatan tersebut bisa terwujud dengan baik. Hal tersebut terlihat dari menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

    “Peristiwa kecelakaan yang menonjol selama operasi adalah nihil, tidak ada. Kuantitas jumlah kecelakaan menurun, termasuk juga fatalitas korban meninggal dunia yang menurun, baik yang ada di jalan arteri dan di jalan tol. Jadi, semuanya turun,” ucapnya.

    Selain itu, sampai saat ini kondisi arus lalu lintas pada masa arus balik masih cukup terkendali.

    “Jadi, sudah hampir 74 persen kendaraan yang dari luar Jakarta sudah masuk Jakarta. Kami masih menunggu selesainya operasi nanti,” katanya.

    Adapun dalam apel penutupan one way nasional arus balik tersebut, digelar pula evaluasi dan konsolidasi antara Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan Jasa Raharja.

    “Kami konsolidasi bersama. Kami tunjukkan bahwa kebersamaan itu adalah kunci keberhasilan. Jadi, kolaborasi dan koordinasi antar-stakeholder itu adalah kunci,” ujar Irjen Pol. Agus.

    Sebelumnya, pada Minggu (6/4), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi membuka sistem one way nasional mulai gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang Tol Cikampek Utama.

    Sumber : Antara