Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Malunya Menkes, Masalah Gigi Terbanyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Malunya Menkes, Masalah Gigi Terbanyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Adapun masalah kesehatan gigi menjadi keluhan terbanyak yang ditemukan saat CKG. Di sisi lain, masih banyak puskesmas di Indonesia tak memiliki layanan dokter gigi.

    “Aku malu gigi (banyak terdeteksi). Saya baru sadar kalau di puskesmas ternyata 50 persen nggak ada dokter gigi. Makanya banyak masyarakat punya problem di gigi,” ucapnya, dikutip dari detikJateng.

    Menkes menyebut pihaknya tengah berdiskusi dengan sejumlah fakultas kedokteran gigi. Ia menyoroti mahalnya biaya dan sulitnya pendidikan dokter gigi sebagai salah satu penyebab utama minimnya jumlah praktisi di bidang tersebut.

    Selain penyakit gigi, cek kesehatan gratis juga menemukan dua penyakit lain yang cukup mengkhawatirkan, yakni tekanan darah tinggi dan diabetes. Dua penyakit ini dikenal sebagai “silent killers” yang bisa memicu komplikasi serius jika tidak ditangani sejak dini.

    “Nomor dua darah tinggi, tiga gula. Kalau 5-6 tahun tidak tertangani bisa jadi stroke dan jantung. Itu sebabnya kematian banyak di stroke dan jantung,” tuturnya.

    Senada, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga menyebut masalah gigi, hipertensi, hingga diabetes menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan saat CKG.

    Karenanya, ia berharap program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengetahui kondisi kesehatan dirinya atau keluarganya.

    Menurutnya, jika seseorang teridentifikasi penyakit lebih dini, maka pengobatan bisa segera dilakukan, sehingga peluang untuk sembuh menjadi lebih besar.

    “Temuannya cek kesehatan gratis banyak ya, ada yang hipertensi banyak, yang diabetes, kelainan gigi, kelainan telinga juga banyak,” kata Dante di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/4).

    “Pemeriksaan lab yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah juga banyak,” lanjut dia.

    (suc/up)

  • Dua Menteri Sebut Jokowi Bos, Pengamat: Offside! Sekarang Presidennya Prabowo

    Dua Menteri Sebut Jokowi Bos, Pengamat: Offside! Sekarang Presidennya Prabowo

    GELORA.CO – Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.

    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.

    “Ya, di mata publik dinilai offside dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

    Adapun dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.

    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.

    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.

    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.

    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo.

    Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.

    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.

    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.

    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.

    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.

    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.

  • Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 April 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan hal yang wajar.

    Pasalnya, kata dia, Jokowi memiliki pengalaman selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia sehingga ilmu dan kebijaksanaannya bisa membantu memberi masukan dalam konteks pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Kami melihatnya kalau menteri-menteri masih ada yang suka mendatangi rumah Pak Jokowi, ya biasa saja. Yang suka mengunjungi rumah Pak SBY juga banyak kok,” kata Herzaky saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kunjungan menteri-menteri ke rumah Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai fenomena matahari kembar.

    Herzaky yakin pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi itu sudah sepengetahuan Prabowo sebagai Presiden.

    “Nah, itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa silaturahmi menteri-menteri ke rumah Jokowi itu juga mencontoh Prabowo.

    Bahkan, kata dia, Prabowo pun beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jokowi. Begitu pula dengan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia mengemukakan bahwa Republik Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun atas fondasi silaturahmi dan gotong royong. Bangsa Indonesia bukan bangsa individualis yang hanya bekerja masing-masing.

    “Bagaimana kita bisa membangun bersama sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi, situasi hari ini sangat kompleks,” katanya.

    Adapun sejumlah menteri yang berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • Kasus Dokter Pemerkosa Anak Pasien, Komisi IX DPR Bakal Panggil Kemenkes Hingga Pihak RSHS dan Unpad

    Kasus Dokter Pemerkosa Anak Pasien, Komisi IX DPR Bakal Panggil Kemenkes Hingga Pihak RSHS dan Unpad

    JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kesehatan, pihak Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung hingga pihak Universitas Padjajaran terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anastesi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit.

    “Sebagai bentuk pengawasan dan komitmen terhadap perlindungan pasien, Komisi IX DPR RI akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Antara lain, Kementerian Kesehatan, Pimpinan RSHS Bandung, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Konsil Kedokteran Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi,” ujar Nihayatul, Sabtu, 12 April.

    Nihayatul mengatakan, langkah pemanggilan ini diambil untuk meminta klarifikasi, mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan tenaga medis, serta memastikan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Legislator PKB dari Dapil Jawa Timur itu menyatakan, Komisi IX DPR berkomitmen untuk mendorong reformasi menyeluruh demi menjaga kehormatan profesi medis dan keselamatan pasien.

    “Komisi IX menilai bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan, pendidikan, dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan, dan perlu ditanggapi secara menyeluruh dan sistemik,” tegas Nihayatul.

    Menurutnya, Kemenkes perlu memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan kesehatan kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban. “Sesuai amanat Pasal 55 dan 64 UU Kesehatan,” pungkasnya.

    Pemanggilan ini dijadwalkan setelah DPR selesai menjalani masa reses pada 16 April. DPR dijadwalkan kembali bersidang pada Kamis, 17 April, pekan depan.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kekurangan dan kesalahan dalam kasus tersebut.

    Menkes menyesalkan lolosnya pengawasan dalam lingkup RS vertikal. Ia pun menyatakan, Kemenkes akan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam sebulan ke depan.

    “Kita yang pertama, nggak usah mengelak. Kita harus mengakui ada kekurangan. Jangan pernah bilang bahwa kekurangan itu tidak ada, masyarakat akan merasa sangat sakit hati. Kalau kita tidak mengakui ada kekurangan atau kesalahan,” ujar Menkes, Sabtu, 12 April.

    Meski tidak semua pihak mengakui kekurangan di lapangan, Menkes memastikan, perbaikan akan terus diupayakan dalam pelayanan kesehatan di RSHS maupun proses pendidikan di FK Unpad.

    “Karena ini kan melibatkan dua institusi, nah ini harus diperbaiki,” katanya.

  • Banyak Menteri Prabowo Berkunjung ke Solo, Demokrat Bantah Jokowi Cawe-cawe Nasional 13 April 2025

    Banyak Menteri Prabowo Berkunjung ke Solo, Demokrat Bantah Jokowi Cawe-cawe Nasional 13 April 2025

    Banyak Menteri Prabowo Berkunjung ke Solo, Demokrat Bantah Jokowi Cawe-cawe
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra)
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang bertemu dengan
    Jokowi
    dalam beberapa waktu terakhir.
    Herzaky mengatakan, kunjungan tersebut hanya bersifat silaturahmi untuk meminta masukan terkait peran mereka sebagai menteri.
    “Oh enggak, enggak cawe-cawe. Tadi konteksnya, Pak Jokowi punya pengalaman 10 tahun. Pak SBY punya pengalaman 10 tahun. Sayang dan rugi kalau enggak mau ngobrol. Enggak mau minta masukan,” ujar Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/4/2025).
    Dia menegaskan bahwa masukan yang diberikan Jokowi hanyalah sekadar masukan, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo sebagai pemimpin negara.
    “Bukan Pak Jokowi, bukan Pak SBY,” tegas dia.
    Herzaky juga menilai pertemuan dengan Jokowi adalah hal yang biasa, mengingat Prabowo adalah sosok yang terbuka untuk berdiskusi.
    Sejumlah tokoh, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga sering diajak berdiskusi oleh Prabowo.
    “Pak Presiden ini orang yang sangat terbuka dan ingin dapat perspektif atau gambaran yang luas, komprehensif dan mendalam sebelum memutuskan sesuatu. Dan semuanya
    by data
    ,
    by evidence
    . Dan beliau melihat bahwa ada Pak Jokowi, ada Pak SBY ini sudah punya pengalaman. Tetapi kan bukan sumber satu-satunya,” ujar dia.
    Sebelumnya, sejumlah menteri Prabowo terlihat mengunjungi kediaman Jokowi.
    Mereka, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, yang secara khusus menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran.
    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga hadir pada pertemuan tersebut pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Menariknya, setelah pertemuan, Trenggono dan Budi Gunadi menyebut Jokowi sebagai “bos”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat memandang pertemuan antara sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang lumrah terjadi.

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra beranggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan orang yang terbuka, begitu pula kepada para menterinya. 

    “Jadi kalau dari kami melihatnya, kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang suka datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu. Tapi itu semuanya dalam konteks apa? Lagi-lagi semua sepengetahuan Pak Prabowo sebagai Presiden,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan para menteri juga melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan masukan-masukan dari dua tokoh bangsa itu yang nantinya juga bisa digunakan di lapangan.

    Selain itu, dia juga menyoroti bahwa itu dilakukan dalam rangka menjaga silaturahmi. Menurutnya, kegiatan tersebut tak hanya terbatas untuk para menteri saja. 

    “Jadi menurut kami, janganlah kemudian silaturahmi, misalnya ya, tadi kemudian diartikan lalu sebuah hal yang negatif,” urainya.

    Sebab itu, Herzaky menilai yang dibangun saat ini oleh Prabowo adalah suatu kohesi atau dalam kata lain hubungan yang erat dengan perpaduan yang kokoh.

    “Bagaimana beliau misalnya sudah berkunjung ke Pak SBY, sering diskusi dengan Pak SBY, sering diskusi dengan Pak Jokowi. Ini kan ditiru oleh menterinya. Kan dicontohkan oleh Pak Presiden, kan hal yang baik,” ujarnya.

    Bahkan, imbuhnya, Prabowo juga telah berdiskusi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu kemarin. Ini membuktikan bahwa semua pihak dia rangkul, karena yang penting saat ini adalah rakyat.

    “Hari ini yang penting Bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa membangun bersama, sehingga masyarakat, rakyat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang paling penting, karena situasi hari ini sangat kompleks ya,” tutup dia.

  • Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

    Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai para menteri era Prabowo Subianto yang menganggap bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai bos, pantas dicopot dari jabatan di Kabinet Merah Putih.

    “Layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Minggu (13/4).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan pernyataan menteri yang menilai Jokowi sebagai bos sama aja tak menganggap posisi Prabowo di kursi Presiden RI.

    “Para menteri tersebut tak pantas lagi bersama Prabowo karena bosnya Joko Widodo. Ini artinya, para menteri itu tidak mengangap Prabowo sebagai bosnya,” kata dia.

    Jamiluddin mengatakan para menteri yang bilang Jokowi sebagai bos secara formal ialah bawahan Prabowo di kabinet.

    Oleh karena itu, kata dia, para menteri seharusnya bisa menghormati status Prabowo yang menjadi pemimpin. 

    “Ini artinya, Prabowo seharusnya menjadi bos para menteri tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersilaturahmi ke kediaman Presiden ketujuh RI Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4).

    Trenggono dan BGS sapaan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos setelah kedua tokoh selesai bersilaturahmi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat. 

  • Ngapain Menteri Gantian Temui Jokowi saat Prabowo di Luar Negeri?

    Ngapain Menteri Gantian Temui Jokowi saat Prabowo di Luar Negeri?

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti fenomena sejumlah menteri justru berbondong-bondong menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di Solo. 

    Padahal di saat bersamaan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Timur Tengah. 

    “Pertanyaan pertama, ngapain presiden ke luar negeri tapi beberapa menteri malah ke Solo menemui Pak Jokowi?” ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 13 April 2025.

    Ia kemudian mengemukakan dua kemungkinan alasan di balik pertemuan di Solo itu. Pertama, bisa jadi para menteri tersebut memang dipanggil langsung oleh Jokowi. 

    Hal ini, menurut Rocky, berhubungan dengan keingintahuan Jokowi mengenai isi pembicaraan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi pasti ingin tahu apa yang dibicarakan antara Prabowo dan Ibu Mega. Dugaan paling logis ya soal reshuffle kabinet, nggak mungkin soal lain,” kata Rocky.

    Kemungkinan kedua, lanjut sosok yang akrab disapa RG itu, pertemuan tersebut merupakan inisiatif pribadi dari para menteri sebagai bentuk loyalitas. 

    “Bisa jadi mereka datang sekadar untuk memperlihatkan kesetiaan, atau meyakinkan Pak Jokowi bahwa mereka masih melihatnya sebagai guru politik,” tambahnya.

    Rocky juga mencatat bahwa beberapa menteri menyebut Jokowi masih sebagai “bos”, yang memperkuat kesan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan para pembantunya belum sepenuhnya beralih ke kepemimpinan Prabowo.

    “Tetapi yang menarik adalah konteks dari kehadiran mereka ketika Presiden Prabowo ada di luar negeri,” tegas Rocky Gerung.

    Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. 

    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menko Pangan, Zulkifli Hasan; hingga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

  • Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien: Izin Praktik Dicabut, Korban Berhak Aborsi? Nasional 13 April 2025

    Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien: Izin Praktik Dicabut, Korban Berhak Aborsi? Nasional 13 April 2025

    Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien: Izin Praktik Dicabut, Korban Berhak Aborsi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dunia kedokteran dikejutkan dengan pemerkosaan anak pasien oleh Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (
    PPDS
    ) Universitas Padjajaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat.
    Peristiwa ini pertama kali viral setelah kasusnya diunggah di media sosial, salah satunya oleh akun @txtdari**** yang membagikan tangkapan layar pesan WhatsApp kepada seorang dokter.
    Pesan tersebut berisi laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan dua dokter residen di RSHS kepada keluarga pasien.
    ”
    Selamat malam dok. Maaf mengganggu. Dok, saya dapat informasi ada 2 residen anestesi Unpad melakukan pemerkosaan ke penunggu pasien (menggunakan obat bius, ada bukti CCTV lengkap)….
    ,” bunyi pesan dalam tangkapan layar tersebut, Selasa (7/4/2025).
    Postingan itu lantas menyorot perhatian publik. Kata PPDS bahkan menjadi salah satu kata populer yang banyak diperbincangkan di X pada Rabu (8/4/2025) siang.
    Priguna Anugerah memerkosa keluarga pasien pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.
    Pada saat itu, pelaku yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Unpad meminta korban untuk menjalani
    crossmatch
    .
    Alasan yang digunakan pelaku adalah mencocokkan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada orang lain.
    Ketika didatangi oleh pelaku, korban sedang menjaga ayahnya yang menjalani perawatan dan membutuhkan transfusi darah.
    Pelaku diketahui memerkosa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri.
    Berdasarkan pengakuan korban, dia merasakan nyeri di bagian tangan yang telah diinfus dan area kemaluan setelah siuman.
    Korban akhirnya menjalani visum dan hasilnya terdapat cairan sperma di area kemaluan.
    Pihak keluarga tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut dan melaporkan peristiwa yang dialami korban ke Polda Jabar.
    Menanggapi kasus yang beredar, Kepala Kantor Hubungan Masyarakat (Humas) Unpad, Dandi Supriadi mengonfirmasi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswanya.
    Unpad dan RSHS telah menerima laporan pelecehan seksual tersebut.
    “Benar, ada insiden yang diduga melibatkan satu orang residen (bukan dua) yang merupakan mahasiswa kami,” kata Dandi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu (9/4/2025).
    Kemudian, Unpad memberikan sanksi tegas kepada pelaku berupa pemberhentian dari program PPDS.
    Kemenkes
    juga menghentikan kegiatan residensi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.
    Kemenkes sudah menginstruksikan kepada Dirut RSUP Hasan Sadikin untuk menghentikan sementara waktu Kegiatan residensi PPDS dan Terapi Intensif. Kegiatan dihentikan selama satu bulan untuk dievaluasi bersama FK Unpad.
    Di sisi lain, Unpad juga berjanji akan mendampingi korban untuk melapor ke Polda Jawa Barat.
    Saat ini, korban sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar.
    Unpad dan RSHS mengaku sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jabar, serta berkomitmen melindungi privasi korban dan keluarga.
    Adapun pelakunya sudah ditahan sejak 23 Maret 2025. Sejumlah barang bukti dalam kasus ini juga telah dikumpulkan penyidik.
    Kasus ini mengundang laporan lain yang masuk. Setidaknya, ada dua korban lainnya yang turut melapor peristiwa yang sama.
    Terkait nasib korban, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memiliki pandangan terkait aborsi.
    Menurut
    Komnas Perempuan
    , para korban perkosaan oleh Priguna Anugerah berhak menggugurkan kehamilan. Bukan tanpa alasan, hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
    “Berhak menggugurkan kandungannya sebelum 14 minggu. Berdasarkan Pasal 75 ayat 2 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer, dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).
    Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.
    Chatarina juga menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur lebih lanjut mengenai aborsi akibat perkosaan.
    “Aborsi karena perkosaan hanya boleh dilakukan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid terakhir,” ujarnya.
    Tak hanya itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menetapkan kebijakan “Zona Tanpa Toleransi” terhadap kekerasan di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.
    Komnas Perempuan mendorong agar RSHS untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam bentuk apa pun sehingga kejadian serupa tidak terulang.
    Peristiwa perkosaan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap jaminan ruang aman di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
    Kemudian, rumah sakit harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarganya.
    Namun, keputusan penghentian program PPDS bidang anestesiologi dan terapi intensif di RS Hasan Sadikin ini juga dinilai tidak tepat oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).
    Ketua Umum AIPKI Budi Santoso menilai, Indonesia saat ini kekurangan dokter spesialis. Penutupan sementara PPDS dinilai dapat menghambat proses pendidikan serta mengganggu pelayanan.
    Budi mengatakan, penghentian pendidikan PPDS di rumah sakit vertikal oleh Kemenkes merupakan langkah reaktif yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali.
    ”Kami berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih bijak, adil, dan mendukung keberlangsungan pendidikan kedokteran, serta mempertimbangkan dampak luas terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional,” ujarnya.
    Dia menilai, masalah ini adalah tindakan kriminalitas yang dilakukan individu.
    Tindakan itu bukan kesalahan institusi pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kasus ini sebaiknya disikapi secara obyektif dan proposional.
    Institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan diharapkan bisa mengevaluasi dan menyelesaikan masalah internal secara profesional.
    ”Jadi, bukan dengan menutup atau menghentikan proses pendidikan secara reaktif,” kata Budi.
    Tak hanya AIPKI, penghentian program PPDS juga dikritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
    Menurut Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto, penghentian program PPDS ini dikhawatirkan mengganggu proses pendidikan serta layanan pada pasien.
    Dia menilai, keputusan menghentikan PPDS di rumah sakit tersebut kurang bijak, karena yang terlibat dalam kasus itu bukan institusinya.
    ”Begitu PPDS dihilangkan di rumah sakit itu, yang terkena (dampak) masyarakat dan dunia Pendidikan,” ujar Slamet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    PIKIRAN RAKYAT – Silaturahmi Lebaran di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, berubah menjadi sorotan publik setelah sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Prabowo-Gibran datang berturut-turut.

    Ada yang menarik dalam ajang silaturahmi tersebut, karena dua menteri secara terbuka menyebut Jokowi masih sebagai “bos” mereka, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dua Menteri Keceplosan: “Bos Saya”

    Kunjungan pertama terjadi pada Jumat 11 April 2025, ketika Trenggono datang lebih awal pukul 09.31 WIB dan langsung bertemu Jokowi dalam forum tertutup. Usai pertemuan, Trenggono menyebut kedatangannya adalah untuk menjalin silaturahmi dalam suasana Idul Fitri. Namun yang mencuri perhatian adalah ucapannya soal status Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono sambil tersenyum di hadapan awak media.

    Menurutnya, selama lebih dari satu jam pertemuan tersebut membahas kondisi kesehatan Jokowi dan juga diwarnai dengan sejumlah arahan dari mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode itu.

    Tak berselang lama, Menkes Budi Gunadi Sadikin tiba pukul 10.40 WIB. Dia datang bersama istrinya. Di hadapan wartawan, Budi menyampaikan niat yang sama: silaturahmi Lebaran. Namun, pernyataannya juga menjadi bahan perbincangan.

    “Ya, ini silaturahmi, karena Pak Jokowi bos saya. Saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain Pak Presiden (Jokowi) dan Ibu (Iriana) sehat,” katanya.

    Silih Berganti: Deretan Menteri dan Tokoh yang Kunjungi Jokowi

    Tidak hanya Trenggono dan Budi, sederet tokoh politik dan pejabat lainnya juga turut berkunjung ke rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Luhut Binsar Pandjaitan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan Menko Marves ini tiba pada Senin 31 Maret 2025 sekira pukul 11.40 WIB. Luhut menyampaikan rasa hormatnya atas kepemimpinan Jokowi selama satu dekade.

    “Saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi selama 10 tahun, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan beliau buat negeri ini,” ujar Luhut.

    2. Didit Hediprasetyo

    Putra Presiden Prabowo, Didit, datang pada Senin 31 Maret 2025 sore pukul 15.36 WIB dan membagikan momen kebersamaan dengan Jokowi-Iriana di Instagram @ragowo.hediprasetyo.

    3. Pratikno

    Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kunjungannya lebih bersifat kekeluargaan.

    “Cerita tentang cucu-cucu. Pak Jokowi itu saksi nikah tiga putri saya,” kata Pratikno.

    4. Ahmad Luthfi

    Gubernur Jawa Tengah ini menyebut Jokowi masih memberikan arahan penting.

    “Sama beliau minta fokus, kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat,” ungkap Luthfi.

    5. Budi Arie Setiadi

    Menteri Koperasi menyampaikan perkembangan program Kopdes Merah Putih yang menurut Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati demi kepentingan masyarakat desa.

    6. Bima Arya

    Wamendagri ini mengunjungi “Wisata Jokowi” di Solo dan mengaku terkesan.

    “Ternyata benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.

    7. Sri Mulyani

    Menteri Keuangan datang pada Kamis 3 April 2025 siang untuk silaturahmi selama 20 menit.

    “Silaturahmi saja,” ujarnya singkat.

    8. Basuki Hadimuljono

    Kepala Otorita IKN ini mengunjungi Jokowi menjelang maghrib. Dia menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai proyek IKN.

    “Sudah lama saya belum pernah ketemu. Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.

    9. Zulkifli Hasan

    Menko Pangan sekaligus Ketum PAN ini datang pada Rabu 9 April 2025 pukul 10.35 WIB.

    “Saya kan menterinya Bapak, banyak dibimbing. Dua tahun dipercaya beliau sama Ibu,” kata Zulhas.

    Dia juga mengaku sempat membicarakan kondisi ekonomi saat ini dengan Jokowi.

    10. Bahlil Lahadalia & Wihaji

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kependudukan Wihaji mengunjungi Jokowi pada Selasa 8 April 2025 malam. Bahlil menyebut hubungannya dengan Jokowi seperti guru dan murid.

    “Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu. Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi,” ujar Bahlil.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News