Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Restui PPDS Praktik Dokter Umum demi Finansial, Nggak Jadi Digaji?

    Menkes Restui PPDS Praktik Dokter Umum demi Finansial, Nggak Jadi Digaji?

    Jakarta

    Ketentuan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang diperbolehkan mengambil praktik dokter umum untuk menambah finansial menuai pro kontra. Salah satunya muncul pertanyaan apakah Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tidak jadi menggaji PPDS melalui program hospital based, seperti yang diwacanakan beberapa waktu lalu.

    “Waktu awal-awal jadi Menteri ngomongnya lain, (akan digaji), sekarang begini,” tutur salah satu netizen di media sosial, menyikapi usulan Menkes terbaru.

    “Kenapa akhirnya opsi ini yang dipilih? Sangat sulit ya menggaji PPDS di tengah efisiensi? Apalagi kalau yang masih university based,” beber yang lain.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman menekankan ketentuan diperbolehkannya PPDS mengambil praktik dokter umum adalah pilihan alias tidak wajib. Pemerintah menurutnya juga memastikan tidak lantas menghilangkan regulasi gaji PPDS baik melalui hospital based maupun university based.

    “Gaji atau insentif bagi peserta PPDS hospital based sudah dan tetap akan diberikan, walaupun ada kebijakan untuk bisa praktik sebagai dokter umum,” tegas Aji saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

    Skema pemberian gaji disebut juga sudah berjalan pada PPDS university based atau berbasis universitas dalam bentuk jasa medis dengan nilai yang variatif.

    Ketentuan ini berlaku sejak Maret 2025. Aji mengklaim sudah berjalan pada beberapa rumah sakit vertikal.

    “Contohnya di RS Kariadi Semarang.”

    Aji menyebut kebijakan peserta PPDS praktik dokter umum malah bisa memberikan kepastian hukum sehingga mendapatkan hasil penghasilan yang wajar tanpa mengganggu kewajiban akademik juga klinis selama PPDS.

    Terkait keluhan dan kekhawatiran terganggunya PPDS selama praktik dokter umum, Kemenkes disebut tengah mengupayakan perbaikan dan penertiban pada proses yang selama ini berjalan.

    “Kemenkes akan menertibkan dan mengawasi jam kerja dan kuliah peserta PPDS di RS vertikal Kemenkes, karena dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan mental peserta PPDS,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Bos Besar Freeport Curhat Tarif Trump ke Sri Mulyani, Ini Isinya

    Bos Besar Freeport Curhat Tarif Trump ke Sri Mulyani, Ini Isinya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melangsungkan pertemuan dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk pada Rabu (23/4) kemarin di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat.

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan itu kedua bos Freeport AS tersebut bercerita bagaimana kebijakan tarif Presiden Donald Trump sangat berdampak terhadap harga komoditas tambang seperti tembaga hingga pergeseran rantai pasokan global.

    “Richard dan Kathleen bercerita bagaimana kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga, serta potensi pergeseran rantai pasokan global,” kata Sri Mulyani dalam unggahan Instagram resminya (@smindrawati), Kamis (24/3/2025).

    Untuk itu mereka sepakat terkait pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang antara pemerintah dengan swasta sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks.

    “Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” terangnya.

    Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, menurutnya kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

    “Hal ini sejalan program kerja Presiden @prabowo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tandasnya.

    (igo/fdl)

  • Sri Mulyani-BGS Bertemu Bos Freeport-McMoRan di AS, Ada Apa?

    Sri Mulyani-BGS Bertemu Bos Freeport-McMoRan di AS, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru saja bertemu dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat, pada 23 April 2024 waktu setempat.

    Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menyebut, Richard dan Kathleen bercerita bagaimana kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas – khususnya tembaga – serta potensi pergeseran rantai pasokan global.

    “Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks. Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (24/04/2025).

    Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, menurutnya kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

    “Hal ini sejalan program kerja Presiden @prabowo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin (BGS) juga pernah berkomunikasi erat dengan pimpinan Freeport-McMoRan tersebut saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum yang kini menjadi Holding BUMN Tambang MIND ID.

    Pada saat menjabat sebagai Dirut Inalum, BGS berhasil mengakuisisi mayoritas saham Freeport Indonesia dari Freeport McMoRan. BGS berhasil membawa Indonesia menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2018.

    Penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi akuisisi saham Freeport ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari Jumat, 21 Desember 2018.

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan, PT Inalum (Persero), dengan nilai mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai US$ 4 miliar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI.

    Dengan kesepakatan di atas, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak.

    (wia)

  • Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan Menkes : Yang baik Tertutupi Ulah Oknum – Halaman all

    Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan Menkes : Yang baik Tertutupi Ulah Oknum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tegaskan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter tidak boleh mengaburkan dedikasi dan integritas dokter lain yang selama ini bekerja dengan profesionalisme tinggi.

    “Kita memiliki hampir 300 ribu dokter di Indonesia. Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter secara keseluruhan,” ujar Menkes Budi dalam keterangan persnya, Selasa (22/4/2025). 

    Ia menekankan pentingnya sikap adil dan proporsional dalam menyikapi kasus tersebut.

    “Dokter-dokter baik jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan sampai yang baik-baik ini tertutup oleh ulah oknum yang ngaco,” tegasnya.

    Menkes juga mengakui bahwa sistem pengawasan dan penegakan etik dalam dunia medis selama ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek transparansi dan ketegasan sanksi.

    “Ketika sistem tidak transparan dan tidak tegas, oknum merasa bebas berbuat tanpa pengawasan. Akibatnya terungkap, dan kepercayaan masyarakat pun terganggu,” imbuhnya.

    Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan profesi medis melalui implementasi Undang-Undang Kesehatan yang baru. 

    UU ini memberikan kewenangan yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran etik, tanpa pengecualian.

    Salah satu langkah konkret adalah pencatatan rekam jejak pelaku dan pendistribusian data tersebut ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. 

    Dengan demikian, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara sistematis dan lebih cepat.

    “Langkah ini penting agar kita bisa melindungi mayoritas dokter yang selama ini bekerja dengan benar, profesional, dan penuh tanggung jawab,” jelas Budi

     

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • Dugaan Matahari Kembar, Kabinet Merah Putih Prabowo Renggang?

    Dugaan Matahari Kembar, Kabinet Merah Putih Prabowo Renggang?

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terpantau mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo dalam beberapa kesempatan.

    Terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi pada Jumat, 11 April 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tak ada indikasi matahari kembar dalam pertemuan beberapa pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan Jokowi pada Kamis, 17 April 2025.

    “Oh, enggak ada lah itu,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan soal isu matahari kembar pada Senin, 21 April 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Manuver Politik

    Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI mengaku pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

    Beberapa peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65 hadir dalam agenda silaturahmi ini, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

    Sespimmen Polri adalah sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah, pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

    Mensesneg mengatakan, jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

    Prasetyo menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Jokowi di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo adalah hal yang lumrah.

    Konflik Politik

    Juru Bicara Presiden RI itu menepis adanya kesan pertemuan ink berlawanan dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai pemimpin saat ini.

    Ia mengaku semangat pertemuan tersebut murni silaturahmi dan tak perlu diasosiasikan dengan konflik politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” lanjut Prasetyo.

    Pihaknya memastikan jajaran pemerintahan saat ini tetap solid dan fokus bekerja di Kabinet Merah Putih.

    “Solid … solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai silaturahmi beberapa menteri ke rumah Jokowi sebagai hal positif.

    Tapi pihaknya mengingatkan agar tak muncul kesan adanya matahari kembar usai keduanya menyebut Jokowi sebagai bos.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video Menkes Sebut Banyak Dokter Residen Praktik Tak Didampingi Konsulen

    Video Menkes Sebut Banyak Dokter Residen Praktik Tak Didampingi Konsulen

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti Program Pendidikan Dokter Spesialis gegara kasus mahasiswa PPDS melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung. Budi mengatakan seharusnya mahasiswa PPDS yang bertugas di RS harus didampingi konsulen atau gurunya langsung.

    (/)

  • Menkes Bolehkan Dokter PPDS Praktik Umum untuk Dapat Penghasilan

    Menkes Bolehkan Dokter PPDS Praktik Umum untuk Dapat Penghasilan

    Jakarta

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bakal memberikan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter umum kepada para dokter yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk mendapat penghasilan. Hal ini dikarenakan masih ada peserta PPDS yang mendapatkan tekanan finansial.

    Menurutnya, tekanan finansial menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan kejiwaan yang dialami para peserta PPDS. Terlebih beberapa di antaranya juga sudah berkeluarga.

    “Mereka bisa melakukan pekerjaan dokter umum di rumah sakit pendidikan dengan SIP, bukan hanya sebagai PPDS, tapi SIP sebagai dokter umum agar bisa mendapatkan hasilnya (penghasilan),” katanya dalam konferensi pers, Senin (21/4/2025).

    Menkes mengatakan selama ini peserta PPDS hanya menjalankan praktik kedokterannya dan berada pada sistem pendidikan. Padahal, lanjutnya, mereka memiliki kemampuan dalam menjaga bangsal, menjaga IGD, dan mampu menemani konsulen dalam menangani pasien.

    Sementara di luar negeri, tenaga medis yang tengah menempuh pendidikan profesi dapat bekerja sambil belajar. Karenanya, Menkes menyebut pihaknya akan menerbitkan SIP tambahan.

    Meski begitu, Menkes menjelaskan, dengan penerbitan SIP tambahan bagi peserta PPDS, Kemenkes perlu melakukan pengaturan terkait jam kerja, sehingga tidak mengalami overwork.

    “Cuman ini nanti mesti dilihat ya gimana pengaturan jam kerjanya sehingga pada saat mereka belajar di rumah sakit pendidikan,” katanya.

    “Nah dengan demikian saya harapkan nanti tekanan finansial pada peserta PPDS ini bisa kita kurangi, sehingga mereka bisa hidup lebih normal lah, sebagai seorang yang sudah berkeluarga, memiliki keterampilan dan bisa mendapatkan pendidikan,” sambungnya lagi.

    (suc/suc)

  • Bagaimana Priguna Dapat Obat Bius untuk Rudapaksa Anak Pasien? Ini Penjelasan Dirut RSHS – Halaman all

    Bagaimana Priguna Dapat Obat Bius untuk Rudapaksa Anak Pasien? Ini Penjelasan Dirut RSHS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, cara terduga pelaku Priguna Nugraha Pratama mendapatkan obat bius untuk melancarkan aksi bejatnya kepada korban.

    Pelaku ujar Rachim, mengambil sisa-sisa obat bius yang sebelumnya digunakan pasien.

    “Oknum ini mengambil sisa-sisa obat bius yang sudah dimasukkan ke pasien. Misalnya, ada dua botol, ada sisanya, nah sisa itu dia yang ambil,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Pihaknya mengklaim, dalam urusan keluar masuk obat di instalasi farmasi RSHS sudah diawasi secara ketat dan dicatat dengan benar.

    “Di RS kami jika mengeluarkan dua obat, maka harus dikumpulkan dua. Itu jelas secara histori, sangat-sangat ketat di RSHS,” tegas Rachim.

    Rachim mengatakan, dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter PPDS anestesi itu pihaknya mengaku tidak memantau jika ada sisa obat bius yang disimpan pelaku.

    “Ini pelanggaran kriminal. Tidak terpantau, karena tidak dikembalikan ke tempat semestinya,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menyoroti lemahnya pengawasan terhadap obat bius di RS pendidikan milik pemerintah ini.

    Budi menyebut, bahwa yang bisa mengambil obat bius adalah dokter pembimbing atau dokter konsulen bukanlah dokter PPDS.

    “Harusnya obat itu diambil oleh gurunya (dokter konsulen) bukan muridnya,” kata Menkes, pada  Sabtu (12/4/2025).

    Di kesempatan berbeda, pengamat manajemen kesehatan dr. Puspita Wijayanti menilai, obat anestesi termasuk dalam kategori high alert medication, yakni obat yang berisiko tinggi yang menyebabkan cedera serius atau kematian jika digunakan secara tidak tepat.

    Karena itu, pengelolaannya harus ketat, transparan, terdokumentasi, dan terbatas hanya untuk tenaga medis yang berwenang. (*)