Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pikiran sempit.

    Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang menekankan bahwa pertemuan itu terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi IdulFitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran  sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” katanya melalui rilisnya, Jumat (18/4/2025).

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi. Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dia menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir. 

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

  • PKS Ungkap Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada Bahas ‘Matahari Kembar’ – Page 3

    PKS Ungkap Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada Bahas ‘Matahari Kembar’ – Page 3

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Selang satu hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga mendatangi Jokowi.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani menilai, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujarnya.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” imbuh dia.

     

  • Golkar Minta Isu Matahari Kembar Dihentikan – Page 3

    Golkar Minta Isu Matahari Kembar Dihentikan – Page 3

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

  • Bisa Recoki Pemerintahan Prabowo, Reshuffle Harus Dilakukan demi Hilangkan Pengaruh Jokowi

    Bisa Recoki Pemerintahan Prabowo, Reshuffle Harus Dilakukan demi Hilangkan Pengaruh Jokowi

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera merombak susunan Kabinet Merah Putih. Selain untuk membenahi kinerja pemerintahan, perombakan juga perlu untuk memastikan tidak ada menteri titipan dari rezim pendahulu.  

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar isu belaka. Hal ini sangat terasa saat sejumlah menteri menyambangi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada Jumat, 11 April 2025.

    Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan gamblang menyebut Jokowi sebagai “bos”, meski kini berada di bawah pemerintahan Prabowo.

    “Terdapat menteri-menteri pilihan Jokowi yang masih menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka akan merecoki soliditas pemerintahan (jika tidak di-reshuffle),” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 17 April 2025.

    Menurut Efriza, menteri yang masih menjadi loyalis Jokowi perlu diganti agar pemerintahan Prabowo-Gibran terbebas dari intervensi. 

    “Reshuffle menjadi keharusan untuk menunjukkan pengaruh Jokowi sudah menyusut. Sasarannya ya menteri-menteri yang menunjukkan sikap loyal kepada Jokowi dan tak ada prestasi di kinerjanya,” tutup Efriza.

  • Masih Banyak Puskesmas Tak Punya Dokter Gigi, PDGI Ungkap Alasannya

    Masih Banyak Puskesmas Tak Punya Dokter Gigi, PDGI Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Usman Sumantri mengatakan distribusi dokter gigi di Indonesia masih belum merata. Menurut Usman, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya mayoritas dokter gigi yang perempuan.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana menambah kuota mahasiswa kedokteran gigi dan memberikan penugasan khusus ke daerah-daerah yang membutuhkan. Hal ini karena jumlah dokter gigi di Indonesia masih kurang dan saat ini persebarannya tidak merata.

    Berdasarkan data, jumlah puskesmas yang memiliki dokter gigi hanya berjumlah 7.475 unit atau 73,2 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 2.737 unit atau 26,8 persen belum memiliki dokter gigi.

    “Kalau yang tinggal di Jakarta memang nggak kurang, dokter gigi banyak. Indonesia sekarang memiliki 52.700-an dokter gigi. Masalahnya bukan jumlahnya saja, tapi yang jadi persoalan utama yakni distribusi,” kata Usman dalam acara detikSore, Rabu (16/4/2025).

    “Kalau kita mau bilang dokter gigi itu kurang, dari sisi jumlah atau rasio sebenarnya hampir memadai. Cuman, masalahnya dia adanya di Jakarta, di kota-kota besar lain. Jadi masalah distribusi sebenarnya utamanya,” sambungnya.

    Usman menambahkan banyak faktor yang menyebabkan banyak Puskesmas, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih belum memiliki dokter gigi.

    “Menarik nggak buat dokter gigi masuk ke Puskesmas, kalau dibilang Puskesmas itu nggak ada dokter giginya, sekitar 2.600 Puskesmas, sekitar 26,8 persen,” kata Usman.

    “Lalu kenapa daerah tidak mau ditempatkan dokter gigi? Apakah pemerintah sudah pernah menempatkan atau memberikan formasi untuk daerah itu. Ketiga jelas nggak jenjang kariernya kalau dia di situ. Keempat, honornya memadai nggak kalau ditempatkan di situ?” lanjutnya.

    Menurut Usman, ada sekitar 18 variabel dari seseorang sampai ingin ditempatkan ke suatu daerah terpencil. Menurutnya, fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di kota-kota besar masih menjadi alasan utama mengapa banyak dokter gigi tidak memutuskan bekerja di daerah 3T.

    “Dokter gigi itu hampir 70 persen wanita. Dia sangat tergantung sama pasangannya, suaminya kerja di mana, dia kan ngikutin suami, bukan suami mengikuti istri kan?” kata Usman.

    “Kalau suaminya ada di kota-kota besar, nggak mungkin dia menduduki daerah terpencil, kepulauan, perbatasan itu yang sekarang kosong. Jadi banyak hal ya, ada 18 variabel lah (untuk mengambil keputusan),” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo

    Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat suara terkait isu matahari kembar karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih bertandang ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat suara terkait isu matahari kembar karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih bertandang ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut dia, silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi merupakan hal lumrah dalam tradisi Lebaran. Apalagi sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengabdi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    “Dia (menteri) harus menghormati, dia dalam tata krama apalagi dalam suasana Lebaran menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi Presiden ketika beliau menjadi menteri,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Para menteri di Kabinet Merah Putih punya komitmen tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. “Saya kira para menteri sekarang cukup tangguh, cukup kuat, dan cukup solid,” katanya.

    Bahkan, Prabowo tak terganggu melihat menteri sowan ke Jokowi. Prabowo justru menghargai silaturahmi para menteri ke Jokowi sebagai budaya silaturahmi saat momen Lebaran.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke rumah Jokowi. Para menteri menyatakan pertemuan ini hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul.

    Sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Beliau sehat, saya sehat dan minta arahan-arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Banyaknya menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir, apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke lima negara di Timur Tengah.

    Politikus PKS Mardani Ali Sera menuturkan silaturahmi merupakan hal yang baik, namun dia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani. Dia menegaskan semua menteri berada di bawah komando Prabowo.

    “Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah Pak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

    (jon)

  • PDGI Tak Kaget 50 Persen Warga RI Punya Masalah Gigi, Faktanya Jauh Lebih Banyak

    PDGI Tak Kaget 50 Persen Warga RI Punya Masalah Gigi, Faktanya Jauh Lebih Banyak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut 50 persen warga Indonesia mengalami masalah gigi sebagaimana terungkap dari hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sementara itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Usman Sumantri menyebut angka aslinya bahkan lebih tinggi lagi.

    Ketua Umum PDGI Usman Sumantri mengatakan pihaknya tidak terlalu kaget dengan tingginya temuan kasus masalah gigi dari hasil CKG. Menurutnya, hal itu sudah sejak lama menjadi perhatian.

    “Tanpa ada pemeriksaan cek kesehatan gratis itu, saya sudah tahu angka itu, dari dulu bermasalah,” kata Usman pada acara detikSore, Rabu (16/4/2025).

    “Sebenarnya, data surveinya kesehatan daerah sudah menunjukkan angka itu. Bahkan rujukan nasional itu masih 70-80 persen orang Indonesia itu karies gigi. Jadi kalau menemukan 50 persen, masih belum banyak itu. Jadi saya mau bilang 50 persen mah belum, bisa lebih,” sambungnya.

    Menurut Usman, angka 50 persen tersebut akan naik jika program cek kesehatan gratis telah berjalan lebih optimal. Pasalnya, masalah kesehatan gigi masyarakat Indonesia memang masih banyak ditemukan.

    “Karena hasil survei kesehatan daerah menunjukkan itu 57,6 persen mereka butuh pelayanan kesehatan gigi, tetapi yang bisa mengakses pelayanan itu cuman 10,2 persen,” kata Usman.

    “Kenapa? Karena memang secara nasional tadi dokter giginya kurang, tidak tersebar, banyak di kota besar, jadi ya otomatis 90 persen orang itu hampir tidak tertangani,” lanjutnya.

    Usman meminta Kemenkes untuk memantik kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi, serta meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan gigi secara nasional.

    “Banyak hal yang bisa kita lakukan, satu tetap memberikan kesempatan dokter gigi untuk ditempatkan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan itu dengan program seperti penugasan khusus,” katanya.

    “Kedua harus ada infrastruktur penunjang kerja. Jangan sampai dia mau kerja nggak ada alatnya. Bisa juga, saya sudah bicara dengan pak Wamenkes, bagaimana kalau diperluas pendidikan dokter gigi spesialis,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menepis adanya “matahari kembar” di Kabinet Merah Putih. Dia menyebut Presiden RI hanyalah satu, yaitu Prabowo Subianto. 

    Hal itu dia sampaikan guna merespons soal silaturahmi menteri Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Juga terlebih ada menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos”-nya.

    “Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar. Matahari kembar apa? Kan gak mungkin karena presiden kita satu, jelas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, Adies meminta silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi jangan diperdebatkan lagi. Menurutnya pun silaturahmi merupakan hal biasa yang lumrah terjadi pada momen Lebaran.

    Dia pun meyakini para menteri Prabowo juga datang ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani juga menganggap pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Gaduh Pernyataan Menkes Soal Tukang Gigi, Apa Beda Cara Kerjanya dengan Terapis dan Dokter Gigi? – Halaman all

    Gaduh Pernyataan Menkes Soal Tukang Gigi, Apa Beda Cara Kerjanya dengan Terapis dan Dokter Gigi? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ramai pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin sempat membuat gaduh netizen.

    Menkes Budi menyebut, akan meningkatkan kemampuan atau skill tukang gigi, lantaran banyaknya masalah gigi yang ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    Belakangan, pernyataan itu pun  diklarifikasi oleh Kemenkes. 

    Ada kesalahan istilah dimana yang dimaksud adalah terapis gigi dan mulut bukan tukang gigi.

    Berikut aturan praktik bagi tukang gigi, terapis gigi dan mulut (TGM) maupun dokter gigi yang dikutip dari berbagai sumber.

     
    Tukang Gigi

    Tukang gigi. (Antara)

    Mengutip dari Kemenkes, pekerjaan tukang gigi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 39 tahun 2014.

    Permenkes itu juga atur terkait pengawasan dan perizinan guna mencegah terjadinya korban oknum tukang gigi.

    Dalam Pasal 6 Permenkes 34/2014 disebutkan pekerjaan tukang gigi hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

    Dalam banyak kasus, oknum tukang gigi melakukan pekerjaan di luar ketentuan tersebut seperti pencabutan gigi dan pemasangan kawat.

    Terapis Gigi dan Mulut

    TAMBAL GIGI – Didampingi Dosen FKG UK Petra, peserta dari beberapa SMA di Kota Surabaya mengikuti mini workshop berupa ‘Menambal Gigi di Dental Simulator’, Sabtu (8/3/2025). Demonstrasi Prosedur penambalan gigi dan mencetak menggunakan alat berteknologi canggih ini merupakan bagian dari “Grand Launching Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Petra”. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) (Surya/Habibur ROhman)

    Terapi gigi dan mulut juga diatur sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Undang Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terapis gigi dan mulut adalah nama pengganti dari perawat gigi dan termasuk dalam rumpun keteknisian medis.

    Mengutip Kemenkes, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut menjelaskan bahwa kewenangan terapis gigi dan mulut adalah meliputi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut serta tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas.

    Adapun bentuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari upaya- upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut (promotif), Pencegahan penyakit gigi dan mulut (preventif), tindakan penyembuhan penyakit gigi dan pelayanan hygiene kesehatan gigi.

    Dokter Gigi

    KEKURANGAN DOKTER GIGI – Dokter melakukan pemeriksaan gigi pasien di Coterie Clinic, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025). Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) membenarkan bahwa Indonesia kekurangan tenaga dokter gigi. Pihaknya menyebut, saat ini Indonesia kekurangan lebih dari 10 ribu dokter gigi. PDGI menyebut, 57,6 persen penduduk indonesia mengalami masalah gigi dan mulut. Namun, hanya 10,2 persen penduduk yang mendapatkan perawatan dari tenaga medis gigi. Rasio satu dokter gigi umum melayani lebih dari 5.000 penduduk sedangkan dokter gigi spesialis bahkan melayani hingga 55.000 penduduk. Selain itu tantangan terbesarnya bukan hanya jumlah kasus, melainkan distribusi. Banyak daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan tidak memiliki dokter gigi atau fasilitas memadai seperti di puskesmas hampir 50 persen tidak ada dokter gigi. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

    Praktik dokter gigi bukan sekadar bisa mencabut gigi atau membuat gigi tiruan. 

    Profesi ini memerlukan pendidikan tinggi yang panjang dan ketat, termasuk pelatihan klinis dan penguasaan ilmu medis yang luas.

    Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan resmi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dapat memberikan layanan kesehatan.

    Ada beragam penyakit gigi dan mulut yang bisa ditangani oleh seorang dokter gigi.

    Seperti: sakit gigi, gigi berlubang, gigi patah, gigi tidak sejajar, impaksi gigi / tidak tumbuh semestinya, gigi sensitif, abses gigi, sakit rahang, gusi bengkak dan berdarah, sariawan di mulut, bau mulut (halitosis), infeksi dan radang pada gusi maupun gigi tumbuh terlalu banyak.

     

  • Infografis Kasus Dokter Predator Pelecehan Seksual dan Sanksi hingga Hukumannya – Page 3

    Infografis Kasus Dokter Predator Pelecehan Seksual dan Sanksi hingga Hukumannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus dugaan pelecehan seksual belakangan ini marak terjadi dilakukan oleh dokter. Seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) berinisial PAP (31) diduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap pasiennya.

    Kasus tersebut terungkap setelah korban berinisial FH (21) melapor ke pihak kepolisian pada 18 Maret 2025. Saat ini, dokter PPDS itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) pun telah memberi hukuman dengan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari dokter PPDS tersebut. KKI menonaktifikan STR dokter Priguna pada Kamis 10 April 2025.

    Setelah STR dinonaktifkan, KKI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Surat Izin Praktik (SIP) dari dokter PPDS Unpad itu.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga angkat bicara. Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes mewajibkan peserta PPDS menjalani tes kesehatan mental. Langkah tersebut guna mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan yang dipicu masalah kejiwaan yang melibatkan peserta PPDS.

    “Ini kan bisa dicegah, masalah mental, masalah kejiwaan. Sekarang Kementerian Kesehatan akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu dan setiap tahun,” ujar Menkes Budi Gunadi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 11 April 2025, dilansir Antara.

    Tak hanya itu, kasus pelecehan seksual juga terjadi di Garut, Jawa Barat (Jabar). Viral seorang oknum dokter kandungan diduga melakukan pelecehan seksual saat memeriksa pasien ibu hamil di sebuah rumah sakit swasta.

    Polres Garut bersama tim Polda Jawa Barat bergerak cepat membentuk tim khusus yang ditugaskan mengungkap dugaan pelecehan seksual dokter kandungan tersebut.

    “Tentu kita juga membuka posko pengaduan masyarakat,” ujar Kapolres Garut AKBP Mochammad Fajar Gemilang, Selasa malam 15 April 2025.

    Lantas, bagaimana kejadian dugaan pelecehan seksual di Bandung dan Garut, Jawa Barat tersebut? Seperti apa respons dari pihak terkait? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: