Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti Program Pendidikan Dokter Spesialis gegara kasus mahasiswa PPDS melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung. Budi mengatakan seharusnya mahasiswa PPDS yang bertugas di RS harus didampingi konsulen atau gurunya langsung.
(/)
Jakarta –
Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bakal memberikan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter umum kepada para dokter yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk mendapat penghasilan. Hal ini dikarenakan masih ada peserta PPDS yang mendapatkan tekanan finansial.
Menurutnya, tekanan finansial menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan kejiwaan yang dialami para peserta PPDS. Terlebih beberapa di antaranya juga sudah berkeluarga.
“Mereka bisa melakukan pekerjaan dokter umum di rumah sakit pendidikan dengan SIP, bukan hanya sebagai PPDS, tapi SIP sebagai dokter umum agar bisa mendapatkan hasilnya (penghasilan),” katanya dalam konferensi pers, Senin (21/4/2025).
Menkes mengatakan selama ini peserta PPDS hanya menjalankan praktik kedokterannya dan berada pada sistem pendidikan. Padahal, lanjutnya, mereka memiliki kemampuan dalam menjaga bangsal, menjaga IGD, dan mampu menemani konsulen dalam menangani pasien.
Sementara di luar negeri, tenaga medis yang tengah menempuh pendidikan profesi dapat bekerja sambil belajar. Karenanya, Menkes menyebut pihaknya akan menerbitkan SIP tambahan.
Meski begitu, Menkes menjelaskan, dengan penerbitan SIP tambahan bagi peserta PPDS, Kemenkes perlu melakukan pengaturan terkait jam kerja, sehingga tidak mengalami overwork.
“Cuman ini nanti mesti dilihat ya gimana pengaturan jam kerjanya sehingga pada saat mereka belajar di rumah sakit pendidikan,” katanya.
“Nah dengan demikian saya harapkan nanti tekanan finansial pada peserta PPDS ini bisa kita kurangi, sehingga mereka bisa hidup lebih normal lah, sebagai seorang yang sudah berkeluarga, memiliki keterampilan dan bisa mendapatkan pendidikan,” sambungnya lagi.
(suc/suc)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, cara terduga pelaku Priguna Nugraha Pratama mendapatkan obat bius untuk melancarkan aksi bejatnya kepada korban.
Pelaku ujar Rachim, mengambil sisa-sisa obat bius yang sebelumnya digunakan pasien.
“Oknum ini mengambil sisa-sisa obat bius yang sudah dimasukkan ke pasien. Misalnya, ada dua botol, ada sisanya, nah sisa itu dia yang ambil,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta, Senin (21/4/2025).
Pihaknya mengklaim, dalam urusan keluar masuk obat di instalasi farmasi RSHS sudah diawasi secara ketat dan dicatat dengan benar.
“Di RS kami jika mengeluarkan dua obat, maka harus dikumpulkan dua. Itu jelas secara histori, sangat-sangat ketat di RSHS,” tegas Rachim.
Rachim mengatakan, dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter PPDS anestesi itu pihaknya mengaku tidak memantau jika ada sisa obat bius yang disimpan pelaku.
“Ini pelanggaran kriminal. Tidak terpantau, karena tidak dikembalikan ke tempat semestinya,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menyoroti lemahnya pengawasan terhadap obat bius di RS pendidikan milik pemerintah ini.
Budi menyebut, bahwa yang bisa mengambil obat bius adalah dokter pembimbing atau dokter konsulen bukanlah dokter PPDS.
“Harusnya obat itu diambil oleh gurunya (dokter konsulen) bukan muridnya,” kata Menkes, pada Sabtu (12/4/2025).
Di kesempatan berbeda, pengamat manajemen kesehatan dr. Puspita Wijayanti menilai, obat anestesi termasuk dalam kategori high alert medication, yakni obat yang berisiko tinggi yang menyebabkan cedera serius atau kematian jika digunakan secara tidak tepat.
Karena itu, pengelolaannya harus ketat, transparan, terdokumentasi, dan terbatas hanya untuk tenaga medis yang berwenang. (*)
Jakarta –
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti jam kerja dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang tidak wajar. Menurut dia hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan mental para dokter residen itu.
“Kami mendengar bahwa para peserta didik dokter spesialis ini dipaksa bekerja luar biasa. Banyak yang bilang katanya ini untuk latihan mental. Tapi menurut saya terlalu berlebihan,” ucap Menkes dalam konferensi pers Penanganan Kasus Pelanggaran Etik dan Disiplin Tenaga Medis, Senin (21/4/2025).
Budi Gunadi mengingatkan jam kerja dokter PPDS harus ditentukan agar mereka tidak mengalami overwork atau bekerja berlebihan. Adapun jam kerja untuk dokter PPDS sudah ditentukan, yakni 80 jam per minggu.
Selain itu dia juga meminta seluruh calon dokter PPDS dan dokter residen untuk melaksanakan tes kejiwaan. Tes ini akan dilakukan secara berkala dimulai 6 bulan sekali.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan jam kerja 80 jam per minggu sudah memungkinkan para dokter residen beristirahat dengan maksimal. Durasi tersebut memungkinkan dokter bisa rehat sehingga patient safety atau keamanan pasien terpenuhi.
angka ini masih dimungkinkan seseorang bisa beristirahat dengan baik dan tidak mengganggu patient safety 80 jam ini adalah maksimal, bukan harus seminggu 80 jam,” imbuh Azhar.
(kna/kna)
Jakarta –
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan mewajibkan calon peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS) melakukan pemeriksaan kejiwaan sebelum melaksanakan pendidikan. Hal ini menyusul terungkapnya kejadian kekerasan seksual oleh dokter residen di RS Hasan Sadikin, Bandung.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kolegium dokter jiwa atau psikiater untuk ke depannya menyiapkan tes kejiwaan bagi calon dokter spesialis dan dokter residen yang sedang menjalani pendidikan.
“Banyak pihak yang tidak ingin dilakukan (tes kejiwaan), ya ini kejadiannya karena itu, karena tidak pernah dilakukan. Kondisi mental PPDS tidak diketahui, makanya kejadian seperti ini,” ucap Menkes dalam konferensi pers Penanganan Kasus Pelanggaran Etik dan Disiplin Tenaga Medis, Senin (21/4/2025).
Kata Menkes, pemeriksaan kejiwaan dokter residen dan calon PPDS sudah lumrah dilakukan di luar negeri. Ke depannya, Kemenkes akan menyiapkan tes kepribadian Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) dalam proses seleksi calon dokter.
Tes ini bertujuan untuk menyaring potensi gangguan psikologis yang tidak sesuai dengan karakter profesi medis.
“Jadi kalau “Pak, ini ujiannya nggak ada, nggak efisien,” ini ada kok di luar negeri. PPDS ini kan sudah puluhan tahun ada dan ini divalidasi oleh ahli-ahli yang ada di kedokteran jiwa,” ucap Menkes.
(kna/kna)
loading…
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SETPRES
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.
“Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).
Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.
“Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar,” katanya.
“Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.
Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.
(abd)
Jakarta – Kementerian Kesehatan berbenah menyusul banyaknya permasalahan dokter residen di sejumlah rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta agar ada pemeriksaan psikologis dilakukan secara rutin untuk para calon dokter spesialis.
(/)
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan di tengah isu hangat yang beredar terkait arah loyalitas Kabinet Merah Putih.
Permintaan ini disampaikan dalam sambungan telepon yang berlangsung saat acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam, 20 April 2025.
Prabowo Telepon Cak Imin: Instruksi Rapatkan Barisan
Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin kepada awak media, Minggu 20 April 2025.
Dia menjelaskan bahwa Prabowo sebenarnya diundang untuk hadir secara langsung dalam acara tersebut. Namun, melalui telepon, Prabowo tetap menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan halalbihalal sebagai bentuk penguatan kebersamaan.
Halalbihalal Kabinet: Bahas Isu Umum dan Kerja Kolektif
Dalam pertemuan informal itu, sejumlah menteri hadir untuk mempererat koordinasi, meski Cak Imin menegaskan bahwa pembicaraan hanya berkutat pada isu-isu umum.
“Umum semua ya. Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang dapat meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.
Beberapa tokoh penting yang terlihat hadir di antaranya:
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Menteri PAN-RB Rini Widyantini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Sosial Saifullah Yusuf Isu Matahari Kembar dan Kunjungan Menteri ke Rumah Jokowi
Dalam waktu hampir bersamaan, muncul sorotan publik mengenai kunjungan sejumlah menteri ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo selama masa Lebaran. Fenomena ini memicu isu “matahari kembar”, seolah mengisyaratkan adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.
Beberapa menteri yang diketahui hadir di Solo antara lain:
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Menko Pangan Zulkifli Hasan Menteri Kependudukan Wihaji Menko PMK Pratikno Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Keuangan Sri Mulyani Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koperasi Budi Arie Wakil Mendagri Bima Arya
Kunjungan ini dinilai sebagian pihak sebagai manuver politik, terlebih dilakukan di tengah transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wapres Ma’ruf Amin: Jangan Curigaan, Ini Silaturahmi
Menanggapi isu tersebut, Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia menilai kunjungan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi biasa antara pejabat dan mantan presiden.
“Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf Amin di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam.
Ma’ruf juga mengingatkan bahwa selama niat para pejabat tulus, tidak ada yang perlu dicemaskan dari segi loyalitas terhadap Presiden saat ini.
“Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” ucapnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin akhirnya menyatakan sikap resmi mereka menanggapi polemik kasus asusila mulai dari kekerasan seksual hingga pelecehan seksual oleh para dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang saat ini ramai jadi isu nasional.
Setelah kasus dokter Obgyn di Garut, dokter umum di Malang hingga dokter PPDS Anestesi di Bandung, teranyar ada lagi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum peserta PPDS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI). Melihat kondisi di lapangan, Menkes Budi tak menampik kalau harus segera dilakukan perbaikan serius terkait para dokter PPDS.
“Kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis dan konkret bagi PPDS,” ungkap Budi dalam konferensi pers Kemenkes, “Upaya Bersama Pembenahan PPDS di RSUP Hasan Sadikin dan Universitas Padjajaran”, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut ia menerangkan, ke depannya Kemenkes akan menerapkan beberapa langkah konkrit tak hanya untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di masa mendatang, namun juga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berikut lima langkah Kemenkes untuk menertibkan para dokter PPDS, seperti yang dijelaskan Budi.
Wajib tes psikologi: Mewajibkan calon peserta PPDS untuk mengikuti tes psikologis. nantinya tes psikologi ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Tujuannya sebagai pengawasan secara berkala dan monitoring rutin. Transparasi rekrutmen PPDS: proses rekrutmen para calon peserta PPDS harus dilakukan terbuka, Budi menegaskan tidak boleh lagi ada preferensi khusus. “Transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi preferensi-preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta PPDS ini,” tegasnya.
/data/photo/2025/04/13/67fb1deef1189.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos…
Regional")
Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos…
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Sejumlah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada momen Lebaran 2025.
Kunjungan tersebut berlangsung di rumah
Jokowi
di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota
Solo
.
Para pejabat tersebut mengungkapkan bahwa kunjungan mereka merupakan ajang silaturahmi dan halal bihalal dengan Jokowi serta keluarganya.
Berikut ini adalah daftar menteri dan wakil menteri yang menemui Jokowi, lengkap dengan waktu kunjungan dan isi pertemuan:
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 11 April 2025.
Dalam pernyataannya, Trenggono menyebut bahwa Jokowi adalah bosnya dan ia meminta sejumlah arahan yang berkaitan dengan kemajuan sektor kelautan dan perikanan.
“Silaturahim sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya. (Membicarakan) ya kesehatan dan sebagainya, saya sehat beliau sehat dan minta apa arahan-arahan banyak sekali saya harus belajar juga,” kata Trenggono.
Pertemuan antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Jokowi juga berlangsung pada Jumat, 11 April 2025, setelah pertemuan Jokowi dengan Menteri KKP.
Budi menyatakan bahwa kunjungan itu adalah bentuk silaturahmi dalam suasana Lebaran. Ia juga menyampaikan pesan dari Jokowi yang masih menaruh perhatian terhadap kesehatan rakyat Indonesia.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya, saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin,” katanya.
“Pak Jokowi titipnya itu kesehatan rakyat jangan dilupakan. Jangan hanya presidennya aja yang dijagain. Itu 280 juta masyarakat Indonesia itu mesti dijaga kesehatannya,” jelasnya.
Budi Arie Setiadi mengunjungi Presiden Jokowi pada hari kedua Lebaran, Selasa, 1 April 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia membicarakan program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.
“Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa. Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia bersama Wihaji menemui Jokowi pada Selasa malam, 8 April 2025.
Kunjungan tersebut disebut sebagai ajang silaturahmi dalam suasana Idul Fitri.
Bahlil dan Wihaji, yang keduanya berasal dari Partai Golkar, datang bersama menemui Jokowi.
“Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu makan sama-sama terus ngomong-ngomong ringan ya perkembangan ekonomi ya,” ujarnya.
“Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), datang menemui Jokowi pada Rabu, 9 April 2025. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari tradisi silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
“Silaturahim, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya silaturahim lebaran,” lanjutnya.
Keduanya menemui Jokowi pada Kamis, 3 April 2025. Sri Mulyani menyebut pertemuan yang berlangsung hanya selama 20 menit itu semata-mata sebagai ajang silaturahmi.
“Silaturahim saja,” singkatnya setelah pertemuan.
Usai Sri Mulyani, tampak pula Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono hadir. Ia menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan pertamanya dengan Jokowi sejak tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR.
“Ini bertemu pertama sejak Oktober (Jokowi tak menjabat) kemarin. Jadi saya pikir saya sangat memerlukan bertemu beliau, silaturahmi,” ucapnya.
Saat ditanya apakah ada pembicaraan mengenai proyek IKN, Basuki menjawab:
“Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.
Kunjungan Pratikno ke kediaman Jokowi berlangsung pada Senin, 30 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal terkait pemerintahan, melainkan hanya tentang keluarga dan suasana Lebaran.
“Oh enggak lah, pening-pening Idul Fitri. (Pesan khusus soal pemerintahan) Oh malah, Pak Joko Widodo kan juga sering bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi kan enggak perlu lewat siapapun bisa langsung. Ya,” jelasnya.
Bima Arya juga turut berkunjung ke rumah pribadi Jokowi pada Kamis, 3 April 2025. Ia mengaku kagum karena rumah tersebut kini menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo.
“Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.
Sudaryono berkunjung pada Minggu, 10 April 2025. Ia menyampaikan bahwa suasana pertemuan berlangsung santai. Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan perkembangan sektor pertanian, khususnya produksi beras nasional.
“Tadi dipuji sih sama beliau (Jokowi). Dipuji bahwa produksi melimpah, produksi kita melimpah beras itu di tengah-tengah negara tetangga kita lagi kesusahan beras,” ujar Sudaryono.
Luhut bertemu Jokowi pada Senin, 31 Maret 2025 siang. Kunjungannya disebut sebagai bagian dari tradisi silaturahmi Idul Fitri. Sebelumnya, Luhut juga menghadiri open house yang diadakan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.
“Kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo, kami mau Lebaran ke tempatnya Pak Jokowi karena menurut saya, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini,” kata Luhut setelah pertemuan.
Pertemuan selama satu jam itu juga membahas beberapa isu pemerintahan, termasuk pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
“Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliaukan hormat betul sama Presiden Prabowo dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa, sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus,” tambah Luhut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.