Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • di Republik Ini Hanya Ada Satu Presiden

    di Republik Ini Hanya Ada Satu Presiden

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, menanggapi isu tentang munculnya ‘matahari kembar’ atau dua kutub kekuatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Ganjar menilai kedatangan beberapa menteri ke kediaman Jokowi hanya sebatas silaturahmi dalam suasana lebaran. Ia menyebut istilah ‘bos’ yang sempat disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menggambarkan sosok Jokowi hanyalah sebuah kelakar.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja, orang menyebut bos ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 April 2025.

    Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden. Menurutnya, jika orientasi sebuah kepemimpinan tidak dalam satu titik, maka presiden harus segera mengendalikan.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Tanggapan Soal Isu Ijazah Palsu

    Ganjar merespons santai soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Alih-alih larut dalam kontroversi, Ganjar memilih fokus pada isu-isu yang dinilainya lebih krusial dan berdampak langsung ke masyarakat.

    Ganjar mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada masalah yang lebih mendesak, seperti nasib korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesiapan menghadapi perubahan global.

    “Saya lebih tertarik mengomentari korban PHK hari ini siapa yang tidak bisa bekerja bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang musti kita respons, itu jauh lebih menarik,” ujar Ganjar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ganjar mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar”

    Ganjar mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar” yang mencuat usai pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dan dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pekan lalu.

    Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahim yang biasa antara kedua belah pihak.

    “Sementara kalau memang ada yang menyebut ‘bos’ dalam pertemuan, saya kira itu kelakar karena yang menyebut juga merupakan pengusaha. Terbiasa seperti itu,” tutur Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan, tidak boleh ada “matahari kembar” lantaran kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Kalau dalam hal ini, kembar-kembar itu nggak boleh ada. Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

    Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

    “Oh, enggak ada lah itu,” ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu “matahari kembar” dalam silaturahmi yang berlangsung pada hari Kamis (17/4) itu.

    Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

    Selain itu, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada Jumat (11/4).

    Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

    Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

    GELORA.CO –  Wacana tentang adanya dua pemimpin di pemerintahan atau narasi Matahari Kembar kembali mencuat pasca sejumlah menteri sowan usai Idul Fitri.

    Pernyataan sejumlah menteri era Kabinet Indonesia Bersatu yang kembali menjabat di Kabinet Merah Putih, ditengarai menjadi pemantik lahirnya narasi Matahari Kembar.

    Sempat diucap oleh SBY saat internal Partai Demokrat tengah menjadi sorotan, istilah Matahari Kembar kemudian dikutip ulang Politisi PKS Mardani Ali Sera.

    Selain Mardani Ali Sera, narasi Matahari Kembar yang merujuk pada Presiden Ketujuh dan Kedelapan Indonesia juga sempat ditanggapi oleh Try Sutrisno.

    Menurut purnawirawan Pangab periode 1988-1993 dan Wapres periode 1993-1998, Matahari Kembar merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan di pemerintahan.

    Terkait dengan semakin menebalkan diksi Matahari Kembar dalam ingatan publik, Feri Amsari yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara memberi tanggapan.

    Feri menyebut istilah tersebut tidak jauh berbeda dengan Satu Kapal Dua Nahkoda yang pernah ditulisnya di Tempo.

    Berlatar tentang persaingan Presiden dengan Wakil Presiden yang saat itu masih menjabat, Matahari Kembar memiliki konstruksi nilai berbeda.

    Narasi Matahari Kembar yang sejak Idul Fitri lalu mulai banyak masuk dalam kesadaran publik, menurut Feri merupakan hal janggal serta bertolak belakang dengan konstitusi.

    Mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 17, secara eksplisit disebutkan bahwa setiap menteri merupakan pembantu resmi presiden yang sedang menjabat.

    Selain ditetapkan atau diangkat secara langsung oleh Presiden, kewenangan Menteri sebagai Pembantu juga dapat diberhentikan oleh Presiden.

    Sehingga pernyataan sejumlah menteri era kabinet Presiden Jokowi yang kembali menjabat di era Prabowo terkait Bos, merupakan suatu kejanggalan konstitusi.

    Bukan sekadar melanggar perundang-undangan, pernyataan tersebut juga terbilang sebagai suatu hal yang kurang etis dan melanggar kesantunan dalam politik.

    “Masa ada menteri mengaku, bahwa orang yang sudah lengser ini adalah Bos, itu merusak Undang-Undang Kementerian Negara,” jelas Feri.

    Pernyataan terkait sosok Jokowi sebagai Bos, selain disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes juga disampaikan oleh Menteri Kelautan Sakti Trenggono.

    Penggunaan diksi Bos sebagai analogi yang disampaikan oleh sejumlah Menteri, menurut Feri tidak mencerminkan sikap santun.

    Fakta adanya menteri era kabinet Jokowi dan kembali terlibat dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan komposisi lebih dari 50 persen, juga terbilang janggal.

    Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan, dengan perspektif awam mempertanyakan soal kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya tidak ingin bilang ini benar, jangan-jangan Presiden saat ini sedang disandera?” pungkasnya.***

  • Menkes Restui PPDS Praktik Dokter Umum demi Finansial, Nggak Jadi Digaji?

    Menkes Restui PPDS Praktik Dokter Umum demi Finansial, Nggak Jadi Digaji?

    Jakarta

    Ketentuan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang diperbolehkan mengambil praktik dokter umum untuk menambah finansial menuai pro kontra. Salah satunya muncul pertanyaan apakah Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tidak jadi menggaji PPDS melalui program hospital based, seperti yang diwacanakan beberapa waktu lalu.

    “Waktu awal-awal jadi Menteri ngomongnya lain, (akan digaji), sekarang begini,” tutur salah satu netizen di media sosial, menyikapi usulan Menkes terbaru.

    “Kenapa akhirnya opsi ini yang dipilih? Sangat sulit ya menggaji PPDS di tengah efisiensi? Apalagi kalau yang masih university based,” beber yang lain.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman menekankan ketentuan diperbolehkannya PPDS mengambil praktik dokter umum adalah pilihan alias tidak wajib. Pemerintah menurutnya juga memastikan tidak lantas menghilangkan regulasi gaji PPDS baik melalui hospital based maupun university based.

    “Gaji atau insentif bagi peserta PPDS hospital based sudah dan tetap akan diberikan, walaupun ada kebijakan untuk bisa praktik sebagai dokter umum,” tegas Aji saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

    Skema pemberian gaji disebut juga sudah berjalan pada PPDS university based atau berbasis universitas dalam bentuk jasa medis dengan nilai yang variatif.

    Ketentuan ini berlaku sejak Maret 2025. Aji mengklaim sudah berjalan pada beberapa rumah sakit vertikal.

    “Contohnya di RS Kariadi Semarang.”

    Aji menyebut kebijakan peserta PPDS praktik dokter umum malah bisa memberikan kepastian hukum sehingga mendapatkan hasil penghasilan yang wajar tanpa mengganggu kewajiban akademik juga klinis selama PPDS.

    Terkait keluhan dan kekhawatiran terganggunya PPDS selama praktik dokter umum, Kemenkes disebut tengah mengupayakan perbaikan dan penertiban pada proses yang selama ini berjalan.

    “Kemenkes akan menertibkan dan mengawasi jam kerja dan kuliah peserta PPDS di RS vertikal Kemenkes, karena dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan mental peserta PPDS,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Bos Besar Freeport Curhat Tarif Trump ke Sri Mulyani, Ini Isinya

    Bos Besar Freeport Curhat Tarif Trump ke Sri Mulyani, Ini Isinya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melangsungkan pertemuan dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk pada Rabu (23/4) kemarin di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat.

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan itu kedua bos Freeport AS tersebut bercerita bagaimana kebijakan tarif Presiden Donald Trump sangat berdampak terhadap harga komoditas tambang seperti tembaga hingga pergeseran rantai pasokan global.

    “Richard dan Kathleen bercerita bagaimana kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga, serta potensi pergeseran rantai pasokan global,” kata Sri Mulyani dalam unggahan Instagram resminya (@smindrawati), Kamis (24/3/2025).

    Untuk itu mereka sepakat terkait pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang antara pemerintah dengan swasta sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks.

    “Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” terangnya.

    Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, menurutnya kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

    “Hal ini sejalan program kerja Presiden @prabowo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tandasnya.

    (igo/fdl)

  • Sri Mulyani-BGS Bertemu Bos Freeport-McMoRan di AS, Ada Apa?

    Sri Mulyani-BGS Bertemu Bos Freeport-McMoRan di AS, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru saja bertemu dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat, pada 23 April 2024 waktu setempat.

    Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menyebut, Richard dan Kathleen bercerita bagaimana kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas – khususnya tembaga – serta potensi pergeseran rantai pasokan global.

    “Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks. Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (24/04/2025).

    Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, menurutnya kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

    “Hal ini sejalan program kerja Presiden @prabowo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin (BGS) juga pernah berkomunikasi erat dengan pimpinan Freeport-McMoRan tersebut saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum yang kini menjadi Holding BUMN Tambang MIND ID.

    Pada saat menjabat sebagai Dirut Inalum, BGS berhasil mengakuisisi mayoritas saham Freeport Indonesia dari Freeport McMoRan. BGS berhasil membawa Indonesia menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2018.

    Penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi akuisisi saham Freeport ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari Jumat, 21 Desember 2018.

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan, PT Inalum (Persero), dengan nilai mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai US$ 4 miliar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI.

    Dengan kesepakatan di atas, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak.

    (wia)

  • Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan Menkes : Yang baik Tertutupi Ulah Oknum – Halaman all

    Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan Menkes : Yang baik Tertutupi Ulah Oknum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tegaskan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter tidak boleh mengaburkan dedikasi dan integritas dokter lain yang selama ini bekerja dengan profesionalisme tinggi.

    “Kita memiliki hampir 300 ribu dokter di Indonesia. Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter secara keseluruhan,” ujar Menkes Budi dalam keterangan persnya, Selasa (22/4/2025). 

    Ia menekankan pentingnya sikap adil dan proporsional dalam menyikapi kasus tersebut.

    “Dokter-dokter baik jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan sampai yang baik-baik ini tertutup oleh ulah oknum yang ngaco,” tegasnya.

    Menkes juga mengakui bahwa sistem pengawasan dan penegakan etik dalam dunia medis selama ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek transparansi dan ketegasan sanksi.

    “Ketika sistem tidak transparan dan tidak tegas, oknum merasa bebas berbuat tanpa pengawasan. Akibatnya terungkap, dan kepercayaan masyarakat pun terganggu,” imbuhnya.

    Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan profesi medis melalui implementasi Undang-Undang Kesehatan yang baru. 

    UU ini memberikan kewenangan yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran etik, tanpa pengecualian.

    Salah satu langkah konkret adalah pencatatan rekam jejak pelaku dan pendistribusian data tersebut ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. 

    Dengan demikian, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara sistematis dan lebih cepat.

    “Langkah ini penting agar kita bisa melindungi mayoritas dokter yang selama ini bekerja dengan benar, profesional, dan penuh tanggung jawab,” jelas Budi

     

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • Dugaan Matahari Kembar, Kabinet Merah Putih Prabowo Renggang?

    Dugaan Matahari Kembar, Kabinet Merah Putih Prabowo Renggang?

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terpantau mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo dalam beberapa kesempatan.

    Terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi pada Jumat, 11 April 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tak ada indikasi matahari kembar dalam pertemuan beberapa pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan Jokowi pada Kamis, 17 April 2025.

    “Oh, enggak ada lah itu,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan soal isu matahari kembar pada Senin, 21 April 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Manuver Politik

    Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI mengaku pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

    Beberapa peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65 hadir dalam agenda silaturahmi ini, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

    Sespimmen Polri adalah sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah, pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

    Mensesneg mengatakan, jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

    Prasetyo menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Jokowi di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo adalah hal yang lumrah.

    Konflik Politik

    Juru Bicara Presiden RI itu menepis adanya kesan pertemuan ink berlawanan dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai pemimpin saat ini.

    Ia mengaku semangat pertemuan tersebut murni silaturahmi dan tak perlu diasosiasikan dengan konflik politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” lanjut Prasetyo.

    Pihaknya memastikan jajaran pemerintahan saat ini tetap solid dan fokus bekerja di Kabinet Merah Putih.

    “Solid … solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai silaturahmi beberapa menteri ke rumah Jokowi sebagai hal positif.

    Tapi pihaknya mengingatkan agar tak muncul kesan adanya matahari kembar usai keduanya menyebut Jokowi sebagai bos.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News