Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
    Joko Widodo
    .
    Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
    matahari kembar
    antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
    Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
    Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
    Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
    Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
    Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
    Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
    “Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
    Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
    Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
    “Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
    Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
    Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
    “Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
    Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
    Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
    “Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
    Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
    Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
    Kabinet Merah Putih
    berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
    Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
    Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
    “Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
    Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
    Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkes Mulai Berikan Insentif bagi PPDS Berbasis Universitas, Segini Besarannya

    Kemenkes Mulai Berikan Insentif bagi PPDS Berbasis Universitas, Segini Besarannya

    Jakarta –

    Rumah sakit pendidikan di bawah naungan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mulai merealisasikan pemberian insentif kepada peserta program pendidikan dokter spesisialis (PPDS) berbasis universitas. Dua rumah sakit yang mengawali kebijakan ini yakni RSUP Dr Kariadi Semarang dan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.

    RSUP Dr Kariadi mulai memberikan insentif kepada PPDS senior yang berjaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sejak Maret 2025, dengan kisaran antara Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan.

    “RS Kariadi berkomitmen terus untuk dapat memberikan insentif kepada seluruh peserta PPDS termasuk yang diluar jaga IGD, dan saat ini sedang dalam proses perhitungan serta penyusunan kebijakannya oleh Kemenkes agar sistem pembayaran dan besarannya tidak bervariasi antar RS Vertikal yang melaksanakan pendidikan,” ujar Direktur SDM RSUP Dr Kariadi, Sri Utami, dalam keterangannya dikutip dari Sehat Negeriku, Minggu (4/5/2025).

    Sementara itu RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memberikan insentif dalam kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, tergantung tingkat semester dan masa pengabdian.

    Untuk program fellowship intervensi, insentif yang diberikan mencapai Rp 4,72 juta per bulan, sedangkan untuk non-intervensi sebesar Rp 4 juta.

    “RS Harapan Jantung merupakan yang pertama memberikan insentif. Sudah lama diberlakukan untuk mendukung kelancaran proses pendidikan spesialis di RS,” jelas Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dr Iwan Dakota.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin telah merencanakan agar PPDS berbasis universitas juga memperoleh insentif, seiring dengan PPDS berbasis rumah sakit yang telah lebih dulu mendapat dukungan melalui skema beasiswa LPDP.

    Selain pemberian insentif, Kementerian Kesehatan juga terus membangun lingkungan belajar dan bekerja bagi PPDS yang sehat, kondusif, serta bebas dari praktik perundungan.

    (kna/kna)

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

  • Pemberangkatan Jamaah Haji Kloter Perdana, Simak Dos and Donts dari Menag

    Pemberangkatan Jamaah Haji Kloter Perdana, Simak Dos and Donts dari Menag

    Jakarta:  Menteri Agama (Menag),  Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.

    “Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.

    Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393  jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).

    Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito. 

    Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata  Cucun.

    Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru. 

    Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke Tanah Air.

    “Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.

    Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya. 

    Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji. 

    “Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.

    Aturan dan Fasilitas Baru

    Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.

    Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia. 

    “Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.

    Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.

    Jakarta:  Menteri Agama (Menag),  Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.

    “Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.

    Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393  jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).
     
    Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito. 

    Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata  Cucun.

    Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru. 

    Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke Tanah Air.

    “Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.

    Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya. 

    Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji. 

    “Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.

    Aturan dan Fasilitas Baru

    Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.

    Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia. 

    “Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.

    Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (CEU)

  • Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia 2025 Resmi Berangkat ke Tanah Suci

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia 2025 Resmi Berangkat ke Tanah Suci

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025.

    Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01) pada Kamis 1 Mei 2025.

    Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.

    “Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesannya.

    Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru. Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke tanah air.

    “Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.

    Dia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.

    Dia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji. “Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.

    Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.

    “Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) Provinsi
    Jawa Barat
    menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
    vasektomi
    tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (2/5/2025).
    Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
    “Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
    Diketahui,
    KB
    vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
    Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
    “Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka-bukaan, Ini Daftar RS dan Prodi dengan Kasus Bullying PPDS Terbanyak di Indonesia

    Buka-bukaan, Ini Daftar RS dan Prodi dengan Kasus Bullying PPDS Terbanyak di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerima 2.668 pengaduan terkait bullying atau perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sejak Juni 2023. Setelah diverifikasi, sebanyak 632 di antaranya terbukti sebagai tindakan perundungan.

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus bullying ini terjadi di berbagai jenis rumah sakit, mulai yang di bawah naungan Kemenkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga rumah sakit swasta. Perundungan ini melibatkan tenaga medis di berbagai program studi (prodi).

    Menkes Budi menambahkan bahwa perundungan ini bentuknya beragam. Sekitar 57 bentuk perundungan merupakan non-fisik dan non-verbal, yakni 91 kasus pembiayaan di luar kebutuhan pendidikan, dengan kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah.

    Diikuti 91 kasus pengaduan tugas jaga di luar batas wajar, 50 kasus penugasan untuk kepentingan pribadi konsulen atau senior, dan terakhir 98 kasus pengucilan atau pengabaian. Bentuk perundungan lain adalah kekerasan verbal hingga 34 persen, seperti sebutan tidak pantas yang terlihat di jaringan komunikasi PPDS.

    “Yang fisik biasanya disuruh mengunyah cabai, harus push up, makan telur mentah, disuruh berdiri selama 7 sampai 8 jam, ini hampir di semua pengaduan itu terjadi,” ungkap Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Berikut adalah daftar rumah sakit dengan kasus perundungan terbanyak yang telah dikurasi oleh Kementerian Kesehatan.

    Rumah Sakit Kemenkes

    RSUP Kandou Manado 77 kasusRSUP Hasan Sadikin 55 kasusRSUP IGNG Ngoerah 42 kasusRSUP Dr Sardjito 36 kasusRSUPN Dr Cipto Mangunkusumo 32 kasusRSUP Moh. Hoesin Palembang 29 kasusRSUP Dr Kariadi 28 kasusRSUP H. Adam Malik 27 kasusRSUP Dr. M. Djamil 22 kasusRSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 15 kasus

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

    RSUD Zainal Abidin Banda Aceh 31 kasusRSUD Moewardi Surakarta 21 kasusRSUD Saiful Anwar Malang 10 kasusRSUD Dr Soetomo Surabaya 9 kasusRSUD Arifin Ahmad 5 kasusRSUD Ulin Banjarmasin 4 kasusRSUD Provinsi NTB 3 kasusRSUD Semara Ratih Tabanan 3 kasusRSUD Sosodoro Bojonegoro 2 kasusRSUD Gorontalo 2 kasus

    RS Universitas

    RS Universitas Diponegoro Semarang 10 kasusRS Universitas Kristen Indonesia 3 kasusRSGM Universitas Airlangga 3 kasusRS Universitas Indonesia Depok 2 kasusRS Universitas Sriwijaya Palembang 1 kasusRS Universitas Hasanuddi Makassar 1 kasusRS Universitas Andalas Padang 1 kasusRS Lambung Mangkurat 1 kasus

    FK Universitas

    Universitas Hasanuddin 8 kasusUniversitas Syah Kuala 8 kasusUniversitas Andalas 8 kasusUniversitas Airlangga 7 kasusUniversitas Brawijaya 6 kasusUniversitas Indonesia 4 kasusUniversitas Sebelas Maret 4 kasusUniversitas Sumatera Utara 3 kasusUniversitas Padjajaran 3 kasusUniversitas Pembangunan Nasional 2 kasus

    RS Lainnya

    Rumah sakit swasta 19 kasusPuskesmas 3 kasusRumah sakit TNI/Polri 2 kasusKlinik kesehatan swasta 1 kasus

    NEXT: Prodi PPDS dengan laporan kasus bullying terbanyak

    Dari hasil koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Menkes Budi mencatat sedikitnya ada 10 prodi PPDS dengan temuan kasus bullying atau perundungan terbanyak. Berikut catatannya:

    Prodi penyakit dalam: 80 kasusProdi bedah: 46 kasusProdi anestesi: 27 kasusProdi obgyn: 22 kasusProdi anak: 21 kasusProdi mata: 16 kasusProdi bedah plastik: 16 kasusProdi bedah saraf: 16 kasusProdi orthopedi:15 kasusProdi neurologi: 14 kasus

    Simak Video “Video: Menkes Sebut Kasus Bullying PPDS Undip Dokter Aulia Sudah P21”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Cara Kemenkes Perkecil Risiko Kematian Jemaah Haji, Beli Obat di Arab hingga Periksa Kesehatan Dini – Halaman all

    Cara Kemenkes Perkecil Risiko Kematian Jemaah Haji, Beli Obat di Arab hingga Periksa Kesehatan Dini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipasi potensi  risiko kesehatan yang dihadapi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025. 

    Pada musim Haji tahun ini, sebanyak 1.044 tenaga kesehatan haji, telah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

    Selain itu 330 petugas haji daerah, 192 personel Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan, dan 200 tenaga pendukung kesehatan akan mendampingi jamaah sepanjang perjalanan. 

    Jenis tenaga yang dikerahkan meliputi dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium, elektromedis, surveilans, sanitarian, ahli gizi, hingga pengemudi logistik.

    Kemenkes juga memastikan seluruh jemaah menerima vaksinasi yang memadai. 

    Hingga saat ini, 211.751 dosis vaksin meningitis dan 203.410 dosis vaksin polio telah dialokasikan untuk 203.320 jemaah.

    Selain itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Arab Saudi  untuk menurunkan angka kematian jemaah haji dan memastikan terselenggaranya layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan manusiawi.

    Salah satunya, sebagian obat-obatan yang disediakan langsung dari Arah Saudi. 

    “Obat dan perbekalan kesehatan kini lebih banyak kita beli langsung di Arab Saudi agar tidak kedaluarsa dan menghindari temuan dari BPK,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir dari website resmi, Kamis (1/5/2025). 

    Sebagai tindak lanjut, Kemenkes telah menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan jemaah yang lebih dini sejak 2024. 

    Pemeriksaan dilakukan sebelum penetapan keberangkatan, sehingga risiko pembatalan mendadak dapat dihindari dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu dapat segera ditangani.

    “Dengan model baru ini, kita bisa deteksi lebih awal. Kalau ada yang tidak layak secara kesehatan, bisa ditangani lebih dulu, dan hasilnya sudah mulai terlihat membaik di tahun 2024,” jelasnya.

    Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk pemantauan kesehatan secara real-time, termasuk akses bagi otoritas Arab Saudi. 

    Pihak Arab Saudi juga meminta agar jemaah dengan kondisi sakit berat tidak diberangkatkan.

    PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025). Pemerintah Budi dengan Presiden itu membahas program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang akan dimulai pada 10 Februari 2025. (Tribunnews/Taufik Ismail)

    Serta mendorong adanya edukasi tentang kematian di Tanah Suci agar tidak disalahartikan secara budaya dan keagamaan.

    Budi juga meninjau langsung fasilitas kesehatan di sekitar Masjidil Haram. 

    Ia mengapresiasi kesiapan Arab Saudi dalam menyediakan rumah sakit berfasilitas lengkap, bahkan di dalam kompleks masjid. 

    “Saya sudah masuk langsung ke rumah sakit di dalam Masjidil Haram. Fasilitasnya sangat lengkap. Saya minta agar ada petugas medis yang bisa berbahasa Indonesia,” ungkapnya

    Kementerian Kesehatan optimistis bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan haji tahun 2025 akan berjalan lebih baik. Memberi rasa aman dan perlindungan optimal bagi seluruh jamaah Indonesia.

  • Uya Kuya Usul Kemenkes Bentuk Satgas Anti-Bullying di PPDS, KPK Diminta Turut Terlibat – Halaman all

    Uya Kuya Usul Kemenkes Bentuk Satgas Anti-Bullying di PPDS, KPK Diminta Turut Terlibat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Anggota Komisi IX DPR RI, Uya Kuya, mengusulkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk satuan tugas (Satgas) anti-bullying untuk mengatasi maraknya kekerasan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

    “Begitu banyaknya kasus bullying di PPDS yang terungkap saya pikir perlu adanya satgas anti bullying yang pastinya melibatkan Kemenkes. Terus saya pikir harus melibatkan KPK, kenapa KPK? Karena yang saya tahu peserta PPDS itu beasiswa di mana beasiwa adalah dibiayai sepenuhnya negara,” ujar Uya Kuya dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

     

    Menurut Uya, keterlibatan KPK diperlukan karena adanya indikasi pemerasan terhadap peserta PPDS. Bahkan, pemerasan disinyalir mencapai ratusan juta.

    “Sementara di pendidikan PPDS masih ada pemerasan, dimintai uang jutaan, puluhan sampai ratusan juta. Dijadikan wahana bagi senior-senior di kedokteran PPDS. Ke mana uangnya? Jadi itu perlu KPK terlibat di sini, dan instansi seperti kejaksaan, polisi juga perlu, dan DPR di sini sebagai perwakilan rakyat kita perlu mengawal ini,” tegasnya.

     

    Lebih lanjut, Uya menilai efek jera penting untuk menghentikan budaya kekerasan di lingkungan pendidikan dokter spesialis. Pasalnya, banyak kasus pelanggaran hanya diberikan sanksi administratif 6 bulan.

     

    “Saya pikir ini memang perlu adanya efek jera karena kalau selama ini kecuali yang Undip ya, kasus-kasus di kedokteran PPDS ini hanya diberikan sanksi administratif seperti skor 6 bulan atau sanksi tidak bisa mengajar selama berapa lama, tapi buktinya sampai sekarang masih terus lanjut,” kata dia.

     

    Ia juga menyinggung kasus baru yang terjadi di Universitas Sriwijaya (Unsri).

     

    “Khusus untuk yang viral ini saya pikir sudah menghentikan kasus bully, tapi beberapa hari yang lalu di Unsri terjadi lagi sampai ada dokter senior yang menendang testis dari salah satu dokter PPDS anestesi, prodinya kalau gak salah, dan ini yang dilakukan inisial YS.

     Dan YS ini bukan hanya sekali melakukan tapi di 2019 pernah ada laporan, dia diberi sanksi selama 2 tahun tidak mengajar karena melakukan bullying, dan di 2023 juga sempat mendapat sanksi disiplin karena melakukan aksi-aksi lainnya,” ujar Uya.

     

    Oleh karena, ia kembali meminta Kemenkes untuk membentuk Satgas Anti-Bullying. Sebaliknya, kasus-kasus kekerasan yang sudah ditangani harus dibuka oleh Kemenkes.

     

    “Saya pikir memang perlu adanya Satgas anti bullying ini yang perlu kita sikapi bersama. Dan perkara-perkara PPDS yang berhubungan dengan kekerasan yang datanya mungkin sudah ada di Kemenkes menurut saya harus dibuka, diserahkan ke kepolisian biar ada efek jera,” ucapnya.

     

    “Dan adanya Satgas anti bullying tadi, kita bayangkan jika Satgas anti bullying berhasil menindak secara hukum, akhirnya menyebloskan 5 aja dokter selama setahun, saya pikir tidak akan ada dokter-dokter lain yang melakukan hal itu,” tandasnya.

     

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (
    Menkeu
    )
    Sri Mulyani
    menyebut, Presiden
    Prabowo
    Subianto merespons positif hasil perjalannya ke Amerika Serikat (AS) termasuk menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C.
    “Dia (Prabowo) bilang
    good
    , bagus,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Sri Mulyani lantas menjelaskan, substansi laporan yang disampaikan kepada Prabowo mencakup isu-isu yang sedang menjadi perhatian global, seperti kebijakan tarif resiprokal AS dan proses pembahasan terkait hal tersebut.
    Selain itu, dibahas pula pandangan berbagai negara terhadap kebijakan tersebut, termasuk pernyataan dari menteri keuangan negara-negara lain.
    “Dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral, dan juga utamanya menyangkut kondisi dan situasi dari negara negara yang saat ini kesulitan dapat akses capital, dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF dan World Bank,” ujarnya.
    Diketahui, Sri Mulyani menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C, Amerika Serikat pada Kamis, 25 April 2025 waktu setempat.
    Dalam kegiatannya tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Keduanya membahas hubungan bilateral Indonesia-AS dan menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.
    Sri Mulyani juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Bessent membahas tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal.
    Kemudian, dia bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan.
    Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan External Advisors of the Bretton Woods Institutions Patrick Achi dan Mark Malloch-Brown. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendorong transformasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi dunia.
    Selanjutnya, Sri Mulyani menyampaikan potensi Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai nilai global kepada Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) saat forum diskusi di Washington D.C.
    Sementara itu, dalam laporannya kepada Prabowo, Sri Mulyani juga membicarakan soal kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB).
    Realisasi ini berbanding terbalik dengan kinerja APBN tahun sebelumnya yang mencatat surplus Rp 8,1 triliun atau setara 0,04 persen terhadap PDB pada Maret 2025.
    Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN 2025 hingga akhir Maret masih terkendali karena realisasi tersebut baru mencapai 16,9 persen terhadap batas defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.