Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Hasilnya, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen tahun ini.

    Pengumuman disampaikan dalam acara diseminasi di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    “Target kita tahun lalu 20,1 persen. Alhamdulillah, hasilnya 19,8 persen. Artinya, kita berhasil melampaui target sebesar 0,3 persen,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

    Meski begitu, Budi mengingatkan tantangan masih besar. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun jadi 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen di 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Target ini cukup menantang. Kita harus turun 7,3 persen dalam lima tahun,” ujarnya.

    Budi juga menyebut enam provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi yang jadi prioritas penanganan, yakni:

    Jawa Barat: 638 ribu balitaJawa Tengah: 485.893 balitaJawa Timur: 430.780 balitaSumatera Utara: 316.456 balitaNTT: 214.143 balitaBanten: 209.600 balita

    “Kalau enam provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka nasional bisa turun 4-5 persen,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menkes menyoroti pentingnya intervensi sejak masa kehamilan. Ia menekankan distribusi tablet tambah darah, pengukuran lingkar lengan ibu hamil, pemeriksaan hemoglobin (Hb), dan suplementasi mikronutrien.

    “Stunting itu dimulai dari kandungan. Jangan sampai ibu hamil anemia atau kurang gizi,” jelasnya.

    Program penguatan Posyandu juga terus dilakukan, termasuk distribusi 300 ribu alat antropometri, dukungan ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), dan imunisasi.

    NEXT: Menyelamatkan 337 ribu balita dari stunting

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof Asnawi Abdullah, menyebut penurunan stunting ini berhasil menyelamatkan sekitar 337 ribu balita dari risiko stunting, lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 325 ribu.

    Namun, ia mengingatkan adanya kesenjangan prevalensi antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi.

    “Kelompok pendapatan sangat rendah jauh lebih rentan terhadap stunting. Ini perlu jadi fokus intervensi,” ujarnya.

    SSGI 2024 dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan dukungan berbagai pihak termasuk WHO, CEMMIO, RedPhone, dan Prospera. Data hasil survei juga bisa diakses publik melalui situs resmi BKPK Kemenkes.

    “Data ini harus dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program, agar kebijakan benar-benar berdampak,” tutup Prof Asnawi.

    Simak Video “Video: IDAI Minta Kinerja Menkes Dievaluasi Presiden Prabowo”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Video: Sorotan DPR soal Gaya Komunikasi Menkes Budi yang Dinilai Kurang Bijak

    Video: Sorotan DPR soal Gaya Komunikasi Menkes Budi yang Dinilai Kurang Bijak

    Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, soroti gaya komunikasi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dinilai kurang bijak. Beberapa di antaranya mulai dari soal perbandingan gaji Rp 5 juta dengan Rp 15 juta, hingga soal ukuran lingkar pinggang.

    Menkes Budi pun menyebut punya niat baik untuk mengingatkan.Ia juga berusaha akan memperbaiki gaya bahasa dan cara penyampaiannya.

    (/)

  • Komunikasi Menkes Jadi Sorotan, Niatnya Baik Malah Jadi Polemik

    Komunikasi Menkes Jadi Sorotan, Niatnya Baik Malah Jadi Polemik

    Jakarta –

    Sejumlah pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin belakangan memicu reaksi dan kegaduhan. Salah satunya terkait pria dengan ukuran celana jeans di atas 33-34 yang disebutnya lebih cepat ‘menghadap Allah SWT’.

    Celetukan tersebut sebenarnya merupakan analogi untuk menggambarkan bahaya penumpukan lemak viseral di sekitar perut. Kondisi ini berkaitan dengan obesitas sentral yang memang berhubungan dengan risiko kematian dini.

    Selain soal ukuran celana jeans, pernyataan Menkes soal pendapatan atau gaji yang berkaitan dengan sehat tidaknya seseorang belakangan juga disorot publik. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut karena sebetulnya mengarah ke definisi negara maju menurut World Bank, dengan rata-rata penghasilan setiap warganya berkisar Rp 15 juta.

    Namun demikian, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan Menkes untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Sebab, hal tersebut bisa memancing kegaduhan di masyarakat.

    Menurutnya, pernyataan tersebut mungkin tidak jadi masalah jika Menkes bicara di lingkungan akademik seperti universitas yang umumnya sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik. Mereka bisa memahami bahwa obesitas punya banyak dampak negatif, termasuk risiko penyakit serius. Berbeda halnya dengan masyarakat umum yang belum tentu memiliki pemahaman serupa.

    “Kalau nggak gatal, jangan digaruk Pak. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong seperti itu jangan di publik,” ucap Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direktur BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta sejumlah asosiasi rumah sakit, Senin (26/5/2025).

    Irma memberi masukan agar penyampaian pesan soal kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan empatik untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

    “Tapi tidak semua masyarakat paham itu Pak. Jadi Bapak kalau nggak gatal, jangan digaruk. Ngomongnya jangan seperti itu, walaupun sebenarnya maksudnya baik. Karena obesitas tidak bagus,” tuturnya lagi.

    Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Menurut Charles, terobosan apapun yang dilakukan pemerintah tetap harus disampaikan dengan tepat kepada publik. Ia mengingatkan, kebijakan tanpa komunikasi yang baik justru bisa memunculkan resistensi dan keresahan.

    “Kita tentunya berharap semua pejabat publik, termasuk Menteri Kesehatan, bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (26/5).

    “Selama ini yang dilaporkan ke kami, Kemenkes sedang berupaya melakukan transformasi sektor kesehatan. Tapi transformasi yang baik tetap butuh komunikasi yang baik pula,” kata Charles.

    NEXT: Menkes menanggapi kritik soal komunikasinya

    Tanggapan Menkes

    Menyoroti kegaduhan akibat pernyataan yang dilontarkannya, Menkes mengatakan akan memperbaiki cara komunikasi publik untuk mencegah terjadinya kegaduhan di media sosial

    Meski begitu, dirinya mengaku heran lantaran beberapa pernyataan yang belakangan disorot sebetulnya sudah pernah disampaikan pada beberapa kali kesempatan, selama setahun terakhir ke belakang.

    “Apa yang saya omongin sekarang salah semua, niatnya sebenarnya baik,” tutur Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Simak Video “Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Video Curhatan Menkes Budi ke Komisi IX: Apa yang Saya Omongin Salah Semua

    Video Curhatan Menkes Budi ke Komisi IX: Apa yang Saya Omongin Salah Semua

    Jakarta – Menkes Budi Gunadi Sadikin tanggapi masukan anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI Jakarta terkait pernyataan kontroversialnya soal ukuran lingkar pinggang 33 cm lekas menghadap Allah hingga perbandingan gaji Rp 5 juta dan Rp 15 juta. Budi ungkap pernyataannya yang beredar dipotong-potong hingga menuai banyak sorotan.

    Ia pun akui terbuka dengan semua masukan dan berupaya untuk terus memperbaiki cara komunikasi dengan publik. Budi juga sampaikan temuan masalah kesehatan masyarakat yang didapat dari data program cek kesehatan gratis (CKG).

    (/)

  • Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat

    Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat

    Jakarta – Menkes Budi Gunadi Sadikin disentil anggota komisi IX DPR RI, Nurhadi saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Jakarta. Nurhadi soroti soal pernyataan Budi yang kontroversial yakni terkait ukuran lingkar pinggang 33 cm lekas menghadap Allah hingga perbandingan gaji Rp 5 juta dan Rp 15 juta.

    Nurhadi pun minta agar Menkes Budi bisa lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan sebagai Menteri Kesehatan agar tak menimbulkan kecemasan di masyarakat.

    (/)

  • Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta, Jumat.

    Gerakan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka menilai Menkes Budi merupakan sosok menteri yang aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

    Menkes juga dinilai rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan program-program kesehatan.

    Ia menegaskan gerakan bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia. “Itu yang harus kita sisir, dari Sabang sampai Merauke,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Ia menekankan, penanganan tuberkulosis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

    “Sebenarnya dasar regulasinya sudah ada, tinggal implementasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan tuberkulosis.

    Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tuberkulosis merupakan penyakit lama yang telah memakan banyak korban. Namun, menurutnya, penyakit ini dapat disembuhkan karena obatnya tersedia.

    “Jadi kalau ketahuan [orang yang mengidapnya], kalau ketahuan, obatnya ada, bisa diobati, bisa sembuh,” jelas Budi.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya mendeteksi orang-orang yang terindikasi mengidap tuberkulosis agar segera mendapatkan pengobatan. Deteksi dini penting dilakukan karena pengidap dapat menularkan penyakit kepada orang lain.

    “Jadi kita cepat kasih obat supaya dia enggak nularin ke mana-mana. Jadi para kader minta bantuan nomor satu, temuin [orang dengan gejala tuberkulosis],” tambahnya.

    Upaya penting lainnya adalah memastikan pengidap menghabiskan obat yang diberikan. Sebab jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, proses penyembuhannya akan jauh lebih sulit.

    “Lebih susah lagi nanti obatnya. Jadi tolong bantu saya,” tutur Budi.

    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula kader Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pasien tuberkulosis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkes Pastikan WNI Bukan Kelinci Percobaan Vaksin TBC Milik Bill Gates – Halaman all

    Menkes Pastikan WNI Bukan Kelinci Percobaan Vaksin TBC Milik Bill Gates – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin berharap masyarakat mendukung pengembangan kandidat vaksin TBC yang melakukan uji coba di Indonesia.

    Adapun kandidat vaksin yang sedang menjalani uji klinik fase 3 di tanah air adalah vaksin TBC yang dikembangkan yayasan milik Bill Gates yaitu M72/AS01E.

    Saat ini kebutuhan akan vaksin TBC di Indonesia  maupun dunia untuk mencegah penularan TBC sangat penting.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut warga Indonesia bukan jadi kelinci percobaan vaksin TBC Bill Gates.

    “Ini bukan kayak kelinci percobaan. Pandemi Covid-19 saja turun karena divaksinasi,” ujar Menkes di kantor kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025).

    Sama seperti uji klinik pada vaksin Covid-19, uji klinik terdiri dari 3 tahapan.

    Tahap satu, menentukan vaksin ini aman atau tidak. Dengan demikian, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir pada pelaksanaan uji klinik kandidat vaksin ini.

    “Jadi sudah pasti aman. Sekarang di uji klinik 3 itu mengecek efektivitas vaksinnya,” tegas mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Secara terpisah, peneliti nasional vaksin TB Prof. DR. Dr. Erlina Burhan mengatakan, uji klinik ini tidak hanya di Indonesia.

    Uji coba ini juga berlangsung di empat negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia yaitu Afrika Selatan Kenya, Malawi dan Zambia.

    “Uji coba ini berlangsung di lima negara, termasuk Indonesia, dengan melibatkan hingga 20.000 peserta seluruh dunia, termasuk individu dengan HIV,” kata Prof Erlina dalam kegiatan pada Maret lalu.

    Hingga Maret 2025, jumlah subjek yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini di Indonesia hampir mencapai 2.000 orang.

     

  • Menkes Pastikan Hoax! Vaksin TBC Baru Bukan dari Singapura, Akan Diproduksi di RI

    Menkes Pastikan Hoax! Vaksin TBC Baru Bukan dari Singapura, Akan Diproduksi di RI

    Jakarta –

    Indonesia termasuk salah satu negara yang mengikuti uji klinis vaksin tuberkulosis (TBC) baru besutan Bill Gates. Lebih dari dua ribu orang sudah menerima suntikan vaksinasi TBC bernama M72 dan tengah dipantau efikasinya.

    Hal ini memicu pro-kontra, salah satunya termasuk kekhawatiran Indonesia hanya dijadikan ‘kelinci percobaan’. Bahkan, narasi viral yang beredar di media sosial, mengaitkan produksi vaksin TBC baru akan dilakukan di Singapura karena sudah tersedia pabrik vaksin, sementara Indonesia hanya menjadi lokasi uji coba.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin jelas membantah anggapan tersebut. Pabrik vaksinasi besutan Bill Gates sendiri masih berlokasi di AS, meski Bill Gates belakangan mendirikan kantor di Singapura.

    “Salah besar, nggak ada itu pabrik vaksin di Singapura, Hoax. Pabrik vaksinnya ini masih dibikin di Amerika. Nah sekarang dengan kita clinical trial, kita akan Bio Farma nanti diminta mendampingi supaya bikinnya jangan di tempat lain,” terang Menkes Budi pasca ditemui di kawasan Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025).

    Vaksin Bakal Gratis?

    Mengingat kasus baru dan kematian TBC di Indonesia relatif tinggi, Menkes Budi membuka kemungkinan vaksinasi TBC baru akan masuk dalam program pemerintah. Meski begitu, ia belum merinci lebih lanjut sasaran dan kemungkinan kelompok prioritas yang bisa lebih dulu mendapatkan vaksin TBC M72.

    “Nanti rencana kita, karena ini kan burdennya paling tinggi, meninggal paling banyak dibandingkan malaria, DBD, semua penyakit menular, ini yang penyakit pembunuh paling banyak, itu nanti kita akan masukkan program, cuma itu nanti begitu sudah jadi Insya Allah 2028 nih, masih jamannya saya, akan selesai di 2029,” pungkas dia.

    (naf/kna)

  • Dokter Anak Protes Kolegium Diambil Alih, Menkes: Orang Lama Kehilangan “Power”

    Dokter Anak Protes Kolegium Diambil Alih, Menkes: Orang Lama Kehilangan “Power”

    Dokter Anak Protes Kolegium Diambil Alih, Menkes: Orang Lama Kehilangan “Power”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, dokter yang mempersoalkan pengambilalihan kolegium oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah dokter-dokter yang merasa kehilangan kekuasaan.
    Hal ini disampaikan Budi merespons sikap sejumlah
    dokter anak
    yang menentang pengambilalihan kolegium menjadi di bawah Kemenkes.
    “Nah, memang yang lama-lama, mungkin dulu kehilangan kekuasaan karena kolegium kan punya
    regulatory power
    ya,” ujar Budi di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025).
    Budi menuturkan, dahulu pemilihan ketua kolegium hanya ditentukan oleh suara dari sekelompok elite senior dalam organisasi profesi.
    “Yang mengeluh adalah orang-orang yang lama, yang dulu memiliki
    power
    untuk menentukan, sekarang pemilihnya dilakukan oleh seluruh termasuk yang muda,” kata dia.
    Namun, sejak kolegium di bawah naungan Kemenkes, semua dokter memiliki kesempatan untuk memilih.
    “Jadi yang tadinya hanya ditentukan oleh 10 orang, sekarang ditentukan oleh 2.000 orang. Nah, 10 orang ini yang marah,” kata dia.
    Menkes justru heran, mereka yang menentang kolegium malah tidak memberikan tanggapan ketika ditemukan adanya kasus
    bullying
    hingga pemerkosaan di ruang lingkup kesehatan.
    “Seperti
    bullying
    kan, banyak sekali kejadian, mereka enggak berani mereka ngomong sampai ada yang meninggal, sampai ada yang diperkosa,” ucap dia.
    Persoalan kolegium ini muncul ke permukaan setelah sejumlah dokter anak dimutasi oleh Kemenkes.
    Ketua Umum Ikatan
    Dokter Anak
    Indonesia  (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyebut mutasi tersebut adalah bentuk hukuman karena IDAI menolak pengambilalihan kolegium oleh Kemenkes.
    “Jadi menurut saya ini sebuah pola menghukum sikap IDAI yang konsisten menolak kolegium yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan,” kata Piprim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
     
    Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Strategis Organisasi Kementerian Kesehatan Rendi Witular menuturkan, dahulunya kolegium memang dipegang oleh organisasi profesi yang dikuasai elite-elite tertentu.
    Namun UU Kesehatan mengatur bahwa kolegium dipegang oleh Kemenkes karena mengatur standar pelayanan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
    “Sebelumnya itu di bawah organisasi profesi, orangnya itu-itu saja dikuasai elite-elite tertentu. Karena (kolegium) menentukan kurikulum, standar pelayanan, segala macam, ya kan harusnya kewenangannya pemerintah untuk mengatur,” kata Rendi kepada
    Kompas.com
    , Rabu (7/5/2025).
    “Enggak bisa kita serahkan standar untuk hajat hidup orang-orang yang begini kepada organisasi profesi,” sambungnya.
    Sebagai informasi, kolegium dalam konteks UU Kesehatan mengatur tentang standar pelayanan, kurikulum, dan hal-hal lain terkait cabang ilmu kesehatan.
    Kolegium juga menetapkan standar pemenuhan satuan kredit profesi untuk tenaga medis dan kesehatan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uji Klinis Vaksin TBC Bill Gates: 2 Ribu Orang Disuntik Sejak 2024, Terbanyak di Jabar

    Uji Klinis Vaksin TBC Bill Gates: 2 Ribu Orang Disuntik Sejak 2024, Terbanyak di Jabar

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut uji klinis vaksin tuberkulosis (TBC) M72 di Indonesia sudah masuk tahap ketiga. Total 2.095 peserta sudah mendapatkan suntikan vaksin M72 sejak November 2024, terbanyak di Jawa Barat.

    Secara berkala, hasil dari pemberian vaksinasi akan dipantau untuk melihat atau memperkirakan efikasi vaksinasi. Keuntungan Indonesia terlibat dalam uji klinis vaksin TBC besutan Bill Gates, juga termasuk produksi vaksinasi yang bisa dilakukan lebih awal.

    Hal ini diperlukan di tengah Indonesia masih menjadi negara dengan beban kasus TBC kedua tertinggi di dunia, setelah India.

    “Vaksin itu ada clinical trial 1, 2 dan 3, cilincial trial 1 ditentukan vaksin ini aman atau tidak, dan ini sudah dilakukan dua tiga tahun lalu, jadi sudah pasti aman, clinical trial 3 ngecek efektivitasnya dari 100 yang diobatin, yang tidak tertular, tidak jatuh sakit berapa,” terang Menkes Budi pasca ditemui di kawasan Jakarta Timur, Kamis (9/5/2025).

    “Itu sudah disuntikkan sejak November, kalau ada apa efek samping langsung dilakukan saat itu juga, sampai sekarang tidak ada sama sekali yang masuk bahwa mereka bermasalah,” tandasnya.

    Bantah soal Kelinci Percobaan

    Indonesia menjadi salah satu lokasi uji klinis vaksin TBC, tidak lantas berkaitan dengan kelinci percobaan. Hal ini berkaca pada program vaksinasi malaria. Saat itu, Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan vaksinasi.

    Walhasil, vaksin tersebut tidak efektif diberikan pada warga Indonesia, dan hanya ampuh di genetik Afrika. Indonesia disebut Menkes tidak ingin kehilangan kesempatan yang sama.

    “Ini bukan seperti kelinci percobaan seperti itu, Indonesia berpartisipasi karena Indonesia pasiennya banyak yang meninggal, kita waktu malaria nggak ikut, pas sudah ketemu tuh vaksinnya ternyata vaksin khusus,” jelasnya.

    “Cocoknya pasien genetik afrika jadi vaksin malaria hanya cocok di afrika, Indonesia nggak, padahal kan kita banyak juga kasusnya,” pungkas dia.

    (naf/kna)