Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Momen Prabowo dan Putra Pangeran MBZ Tinjau RS Kardiologi Emirates-RI di Solo

    Momen Prabowo dan Putra Pangeran MBZ Tinjau RS Kardiologi Emirates-RI di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan meninjau Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba di lokasi RS pada pukul 10.13 WIB yang nantinya akan langsung melakukan peresmian secara resmi Rumah Sakit Jantung bertaraf internasional tersebut usai peninjauan.

    Kepala negara bersama pangeran turut meninjau rumah sakit dengan didampingi Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada.

    Sheikh Theyab merupakan anak dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. 

    Dengan mengenakan safari cokelat, Presiden Ke-8 RI itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prastyo Hadi, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo.

    Prabowo melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas RS, mulai ruang operasi dan pra operasi. 

    Prabowo juga meninjau sejumlah ruang kamar pasien. Serta taman penyembuhan (healing garden) yang berada di lantas tersebut. 

    Sekadar Informasi, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di Solo Technopark ini dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) ke Indonesia senilai Rp417,3 miliar atau setara dengan US$25 juta. 

    Seluruh anggaran pembangunan ditanggung UEA, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan. 

    RS Kardiologi ini memiliki spesifikasi modern dengan kapasitas awal 130 tempat tidur dan peralatan canggih seperti Hybrid Cathlab, CT Scan, dan MRI.

    Fasilitasnya mencakup layanan darurat (IGD dengan sembilan tempat tidur), rawat jalan, rawat inap (termasuk VIP dan President Suite), ICU, Cathlab, serta pusat riset dan bedah jantung.

  • Perubahan Sistem Rujukan Pasien BPJS, Menkes Budi Gunadi: Berlaku Mulai 2026

    Perubahan Sistem Rujukan Pasien BPJS, Menkes Budi Gunadi: Berlaku Mulai 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menunjukkan keseriusannya melakukan perubahan sistem rujukan berjenjang dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi rujukan berbasis kompetensi. Menkes menjanjikan perubahan sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan akan diberlakukan mulai tahun 2026.

    “Itu (rujukan berbasis kompetensi) nanti tahun depan akan berjalan,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin usai acara peletakan batu pertama Gedung Pelayanan VIP RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (18/22/2025). Dilansir Antara.

    Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menunggu peraturan presiden (perpres) terkait dengan rujukan berbasis kompetensi tersebut.

    “Harus ada perpresnya,” kata Menkes Budi Gunadi.

    Diberitakan sebelumnya Menkes bakal mengubah sistem rujukan berjenjang yang berjalan saat ini. Sebab, sistem saat ini menyebabkan pemborosan biaya dan memperlambat penanganan pasien. Terutama bagi kasus-kasus yang membutuhkan layanan dengan tingkat keahlian tertentu.

    “Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga,” kata Menkes Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada 13 November 2025.

    Dia mencontohkan pasien dengan kondisi darurat seperti serangan jantung yang membutuhkan penanganan cepat. Para pasien sering kali harus melewati beberapa tahapan rujukan mulai dari puskesmas, rumah sakit tipe C, lalu tipe B, sebelum akhirnya ditangani di rumah sakit tipe A.

    “Padahal yang bisa melakukannya sudah jelas tipe A. Tipe C, tipe B, tidak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS tidak usah keluar uang tiga kali. Dia (BPJS) keluarnya sekali saja, langsung dinaikin ke yang paling atas (RS Tipe A),” kata Menkes Budi Gunadi.

  • Rekan Indonesia nilai JKN merupakan hak seluruh warga 

    Rekan Indonesia nilai JKN merupakan hak seluruh warga 

    JKN dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai prinsip dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai hak seluruh warga negara dan tidak memandang status.

    “Konstitusi tidak membedakan rakyat berdasarkan miskin atau mampu. JKN dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dikatakan Agung menanggapi usulan Menteri Kesehatan yang menyebut agar BPJS Kesehatan fokus mengurus orang miskin saja atau kalangan “bawah” saja.

    Dengan demikian, kata Agung, itu merupakan pernyataan yang keliru, diskriminatif dan bertentangan.

    Agung mengatakan, sistem JKN yang dibangun melalui konstitusi, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Perpres 82/2018 jelas menegaskan bahwa jaminan kesehatan bersifat universal, tanpa pembatasan kelas sosial.

    “JKN hanya untuk orang miskin itu tidak tepat dan menyesatkan arah kebijakan publik,” ujarnya.

    Rekan Indonesia, lanjut Agung mengingatkan bahwa penyakit katastropik, seperti stroke, jantung, gagal ginjal dan kanker, mampu membuat siapa pun jatuh miskin dalam waktu singkat. Bahkan dalam beberapa kasus, pejabat dan orang mampu pun akhirnya bergantung pada JKN.

    Jika pemerintah memang ingin memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, maka pihaknya meminta pemerintah menjalankan amanat Pasal 5 Ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu memberikan perlakuan lebih bagi kelompok rentan, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, pasien miskin, hingga bayi baru lahir.

    Agung menilai, kewajiban afirmatif tersebut belum dijalankan dalam sistem JKN, misalnya layanan ambulans jemput-antar dari rumah, perawatan di rumah (home care) bagi lansia dan disabilitas, pengantaran obat ke rumah, serta pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan keterbatasan mobilitas.

    Alih-alih mempersempit JKN hanya untuk rakyat miskin, pemerintah seharusnya menjalankan mandat HAM yang jelas sudah ada.

    Ia menambahkan, mengarahkan JKN untuk hanya melayani kelompok miskin adalah langkah mundur. JKN adalah sistem asuransi sosial berbasis gotong royong, bukan program bantuan sosial.

    Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak di isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.

    Mereka mendeklarasikan diri pada 10 Desember 2011 sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan relawan kesehatan di Indonesia. Organisasi ini bersifat kemasyarakatan, bukan instansi pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebaiknya difokuskan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah, sementara kalangan mampu dapat memanfaatkan layanan asuransi kesehatan swasta.

    “BPJS nggak usah ‘cover’ yang kaya-kaya deh, kenapa? Karena yang kaya, yang kelas satu itu, biarkan diambil swasta,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (31/11).

    Budi mengatakan langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) sistem pembiayaan BPJS Kesehatan agar tetap kuat dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Capaian Bersejarah, Angka Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 Persen!

    Capaian Bersejarah, Angka Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 Persen!

    Jakarta

    Pemerintah mencatat capaian baru dalam upaya penurunan stunting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan prevalensi stunting nasional pada 2024 turun menjadi 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah 20 persen.

    “Alhamdulillah prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir,” kata Budi dalam Rakornas Stunting di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia menegaskan penanganan stunting hanya bisa dicapai lewat kerja lintas sektor, dari pusat hingga desa.

    Budi menyebut dua faktor kunci di sektor kesehatan: memastikan ibu hamil cukup gizi dan bebas anemia, serta pemenuhan protein hewani untuk balita, terutama usia 12-24 bulan.

    Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menekankan pentingnya data akurat dan pelaksanaan program yang disiplin. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan, keberhasilan daerah sangat ditentukan komitmen kepala daerah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Jawa Barat mencatat penurunan stunting paling besar pada 2024, yaitu 5,8 persen

    “Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka stunting menjadi 19,8 persen, atau turun 377 ribu anak dibandingkan 2023,” ujarnya.

    Budi menambahkan, perjalanan belum selesai. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada 2029.

    (kna/kna)

  • Rebusan-Kukusan Kini Jadi Tren Menu Sarapan, Ini Kata Dokter Gizi

    Rebusan-Kukusan Kini Jadi Tren Menu Sarapan, Ini Kata Dokter Gizi

    GELORA.CO – Kalangan Gen Z kini banyak menggemari rebusan dan kukusan sebagai menu sarapan. Tren itu bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena dianggap lebih sehat.

    Menkes juga mengaku semakin senang dengan banyaknya penjual makanan yang lebih sehat. Tren ini menurutnya dapat mendorong perubahan kebiasaan jajan dari yang sebelumnya didominasi junk food dan camilan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), menjadi konsumsi makanan utuh (real food) yang lebih bergizi.

    “Iya lumayan itu banyak di TikTok saya lihat jutaan yang viral, saya senang. Lebih banyak makan-makanan sehat, sarapan sehat,” kata Menkes saat ditemui detikcom di Gedung Kemenkes RI, Rabu (12/11/2025).

    Dilansir detikHealth, spesialis gizi klinik dr Ardian Sandhi Pramesti, SpGK, mengatakan menu sarapan berbasis rebusan atau kukusan secara umum bisa menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan sarapan tradisional yang kerap melibatkan proses penggorengan atau penggunaan santan berlebih.

    Namun, lebih lanjut ia mengatakan, bukan berarti makanan seperti bubur ayam, lontong sayur, atau nasi uduk termasuk makanan yang ‘jahat’ atau tidak sehat sama sekali. Justru hidangan-hidangan tersebut juga memiliki nilai gizi dan cita rasa khas yang sudah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia.

    Di dalamnya terdapat sumber energi yang berasal dari nasi atau lontong. Serta protein dari ayam dan berbagai topping pelengkap.

    “Masalahnya cuma kalau dimakan berlebihan atau sering banget, bisa bikin asupan kalori harian jadi berlebih karena adanya tambahan dari minyak goreng, santan, atau topping seperti kerupuk dan cakwe juga emping,” ucapnya, Rabu (12/11/2025).

    “Namun, kalau dimakan in moderation, misalnya seminggu 1-2 kali dengan porsi kecil, masih oke-oke aja sih buat variasi. Yang penting, sesuaikan dengan jumlah kebutuhan kalori masing-masing,” lanjutnya.

    dr Ardian menjelaskan menu rebusan atau kukusan cocok menjadi alternatif bagi yang sedang menjaga berat badan, mengalami defisit kalori, atau memiliki diabetes serta kadar kolesterol tinggi.

    Jenis makanan ini umumnya lebih rendah kalori, rendah lemak jenuh, dan mampu mempertahankan nutrisi alami dari bahan makanan.

  • Curhatan Menkes Budi ke DPR soal UU Kesehatan Digugat Terus!

    Curhatan Menkes Budi ke DPR soal UU Kesehatan Digugat Terus!

    Menkes Budi Gunadi Sadikin curhat di depan Komisi IX DPR karena UU Kesehatan terus-terusan digugat. Padahal, katanya, niat utama UU itu simpel, biar dokter spesialis nggak numpuk di kota besar dan daerah nggak terus-terusan kekurangan.

    BGS bilang selama 80 tahun merdeka, kebutuhan dokter spesialis dasar baru terpenuhi 47%. Makanya pemerintah lagi dorong program hospital based, bangun RS di tiap kabupaten/kota biar anak daerah bisa balik kerja di daerahnya sendiri.

    Tapi UU-nya terus digugat ke MK. BGS sampai nyeletuk, walaupun udah menang 4 kali, masih aja digugat 4 kali lagi.

    Nah, kalau detikers mau nonton berita video yang seru lainnya klik di sini ya.

  • Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Abdullah II Kutuk Keras Ledakan di SMAN 72

    Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Abdullah II Kutuk Keras Ledakan di SMAN 72

    Bisnis.com, JAKARTA – Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein mengecam keras insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu.

    Hal itu disampaikan saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai rangkaian upacara penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Dia menegaskan bahwa Yordania mengutuk adanya serangan di sebuah sekolah di Indonesia.

    “Kami sebagai sebuah negara dengan tegas mengutuk serangan mengerikan yang menargetkan sekolah menengah Anda. Kami mengecam hal itu, dan seperti Anda tahu, Yordania akan selalu berada di sisi Anda dan mendukung Anda dalam segala hal,” tegas Raja Abdullah II.

    Tak hanya itu, Abdullah II Ibn Al Hussein turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Meski begitu, dia tak secara spesifik menyebut lokasi kejadian bencana alam tersebut.

    “Pertama-tama, saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam kepada para korban yang terdampak oleh banjir baru-baru ini,” tandas Raja Abdullah II.

    Menurut pantauan Bisnis, rombongan Prabowo dan Raja Yordania tiba sekitar pukul 16.50 WIB, diiringi pasukan berkuda yang mengawal perjalanan mereka dari kawasan Monas menuju istana.

    Sesampainya di halaman Istana Merdeka, keduanya mendapat sambutan meriah dari para siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Yordania. Ratusan siswa tersebut bersorak sorai saat mobil sedan yang membawa Raja Yordania dan Presiden Prabowo tiba. 

    Presiden Ke-8 RI itu bersama Raja Abdullah II bahkan sempat membuka kaca jendela mobil untuk menyapa anak-anak tersebut.

    Prosesi penyambutan resmi kemudian digelar di halaman Istana Merdeka. Upacara kenegaraan dimulai dengan kumandang lagu kebangsaan kedua negara, disertai 21 kali dentuman meriam kehormatan.

    Setelah itu, Prabowo dan Raja Abdullah II melakukan inspeksi pasukan yang berjajar rapi di atas karpet berwarna biru muda.

    Sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penyambutan ini, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan Dihapus, Begini Prosedurnya

    Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan Dihapus, Begini Prosedurnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan membuka babak baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, pasien kini tidak lagi harus mengikuti sistem rujukan berjenjang yang panjang, melainkan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe A jika kondisi medis membutuhkannya.

    Langkah ini didorong untuk mewujudkan sistem rujukan berbasis kompetensi, mempercepat akses layanan, serta menekan birokrasi yang selama ini menjadi penghambat penanganan pasien secara tepat waktu.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sistem rujukan menjadi berbasis kompetensi, bukan sekadar urutan administratif. Pasien akan mendapatkan proses rujukan yang lebih sederhana dan cepat, rumah sakit tipe A dapat menerima kasus sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu urutan administratif.

    “Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Dari BPJS lebih murah, dari masyarakat lebih senang, enggak usah dirujuk tiga kali, keburu wafat nanti dia,” kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR dan BPJS Kesehatan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Bagaimana Sistem Rujukan Sebelumnya?

    Sistem rujukan layanan kesehatan dalam program BPJS Kesehatan selama ini menggunakan mekanisme rujukan berjenjang yang mengharuskan peserta memulai pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik dokter.

    Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, peserta baru dapat dirujuk ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi mulai dari RS tipe D, kemudian C, lalu B, dan pada akhirnya RS tipe A yang memiliki fasilitas paling lengkap.

    Mekanisme tersebut awalnya dirancang untuk memastikan kasus ringan ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit besar dapat fokus pada kasus yang lebih kompleks.

    Namun dalam praktiknya, sistem berjenjang sering menimbulkan berbagai hambatan seperti proses administrasi yang panjang, keterlambatan penanganan akibat harus melewati beberapa fasilitas terlebih dahulu, serta ketimpangan kompetensi antar fasilitas kesehatan yang membuat banyak kasus kembali dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar.

    Kebijakan Baru Sistem BPJS kesehatan

    Pemerintah melalui BPJS Kesehatan, di bawah arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berencana mengubah sistem rujukan agar peserta tidak lagi harus berpindah fasilitas berkali-kali sebelum mendapat perawatan yang sesuai.

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya, menjelaskan bahwa penerapan rujukan berbasis kompetensi membuat pasien langsung diarahkan ke rumah sakit yang paling mampu menangani kondisi medisnya, tanpa harus melewati jenjang kelas rumah sakit terlebih dahulu.

    “Di sini pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, tidak harus berjenjang. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Azhar.

    Selama ini, mekanisme rujukan berlapis yang mengharuskan pasien melewati fasilitas kesehatan tingkat pertama lalu rumah sakit tipe C, tipe B hingga akhirnya tipe A sering menyebabkan penanganan terlambat.

    Kondisi ini sangat berisiko bagi pasien dengan penyakit gawat seperti serangan jantung yang sebenarnya membutuhkan penanganan segera di rumah sakit dengan kemampuan tertinggi.

    Menurut Azhar, model rujukan ini juga akan membuat layanan lebih efisien sekaligus menghemat pengeluaran karena pasien ditangani hingga selesai di satu rumah sakit saja.

    Prosedur Rujukan Langsung ke RS Tipe A

    Rujukan dalam kebijakan baru akan dilakukan berdasarkan kapasitas dan kompetensi fasilitas kesehatan, bukan lagi mengikuti urutan administratif seperti sebelumnya.

    Dengan pendekatan ini, pasien dapat langsung dikirim ke rumah sakit yang memiliki kemampuan paling sesuai untuk menangani kondisinya sejak awal.

    Pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan pada sisi tarif dan administrasi BPJS Kesehatan agar proses layanan menjadi lebih jelas dan efisien.

    Beberapa kode tarif yang dinilai membingungkan fasilitas kesehatan akan digabungkan, sementara layanan rawat jalan kini dikembangkan menjadi 159 kategori sehingga sistem pembayaran lebih akurat dan selaras dengan kebutuhan medis pasien.

    Menkes Budi juga menegaskan, alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Namun dokter FKTP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien.

    “Dokter tingkat pertama akan menentukan arahnya ke mana. Misalnya pasien strok, kalau cukup ditangani layanan tingkat C, dia langsung ke RS dengan layanan strok tingkat C. Kalau kasusnya lebih berat, langsung ke tingkat B,” ujar Budi.

    Pasien tidak perlu lagi mengalami perpindahan kamar atau berganti-ganti rumah sakit sebelum mendapatkan layanan yang tepat. Meskipun begitu, mekanisme baru ini masih dalam tahap finalisasi dan sedang dipercepat proses penerapannya.

    Menurut Azhar, sistem rujukan yang baru akan mempertimbangkan tingkat keparahan dan kebutuhan medis setiap pasien. Ia menegaskan bahwa rujukan ke rumah sakit nantinya tidak didasarkan pada tingkatan kelas rumah sakit, tetapi pada kemampuan layanan yang paling sesuai untuk menangani kondisi pasien.

    “Rujukan bisa langsung ke rumah sakit madya, utama, atau paripurna tergantung kebutuhan medis pasien. Tujuannya agar perawatan lebih cepat, tepat, dan efisien,” kata Azhar.

    Bagaimana Dampaknya bagi BPJS Kesehatan?

    Budi menjelaskan bahwa penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi akan membuat pengeluaran BPJS Kesehatan menjadi lebih efisien.

    Pada mekanisme lama, BPJS harus menanggung biaya di beberapa rumah sakit karena pasien dipindahkan secara bertahap.

    Dengan model baru, seluruh penanganan dilakukan langsung di rumah sakit yang paling mampu sehingga hanya ada satu kali pembayaran.

    “Harusnya dengan demikian, BPJS enggak usah keluar uang tiga kali. Dia keluar sekali saja, tok, langsung dinaikin ke rumah sakit yang paling atas,” tegas Budi

    Tidak hanya dari sisi biaya, perubahan ini juga diprediksi dapat mempercepat layanan medis dan meningkatkan pengalaman peserta BPJS saat mendapatkan perawatan.

    Pemerintah sudah menyiapkan langkah konkret untuk memperbarui sistem rujukan. Ia menegaskan bahwa nantinya rujukan tidak lagi mengikuti urutan kelas rumah sakit, tetapi menyesuaikan dengan kompetensi fasilitas dan kebutuhan pasien.

    “Ke depan, kami akan memperbaiki sistem rujukan. Kalau saat ini rujukannya berjenjang, yaitu dari rumah sakit kelas D, kemudian kelas C, kemudian kelas B, sampai kelas A, maka ke depan kami akan melakukan perubahan perbaikan rujukan, menjadi rujukan berbasis kompetensi,” ujar Azhar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

  • Siswa Sekolah hingga Pasukan Berkuda Sambut Kedatangan Raja Yordania di Istana Merdeka

    Siswa Sekolah hingga Pasukan Berkuda Sambut Kedatangan Raja Yordania di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratusan siswa sekolah hingga pasukan berkuda menyambut kedatangan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein yang didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jumat (14/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, rombongan Prabowo dan Raja Yordania tiba sekitar pukul 16.50 WIB, diiringi pasukan berkuda yang mengawal perjalanan mereka dari kawasan Monas menuju istana.

    Sesampainya di halaman Istana Merdeka, keduanya mendapat sambutan meriah dari para siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Yordania. Ratusan siswa tersebut bersorak sorai saat mobil sedan yang membawa Raja Yordania dan Presiden Prabowo tiba. 

    Presiden Ke-8 RI itu bersama Raja Abdullah II bahkan sempat membuka kaca jendela mobil untuk menyapa anak-anak tersebut.

    Prosesi penyambutan resmi kemudian digelar di halaman Istana Merdeka. Upacara kenegaraan dimulai dengan kumandang lagu kebangsaan kedua negara, disertai 21 kali dentuman meriam kehormatan.

    Setelah itu, Prabowo dan Raja Abdullah II melakukan inspeksi pasukan yang berjajar rapi di atas karpet berwarna biru muda.

    Sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penyambutan ini, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya

    Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan usul mengenai BPJS Kesehatan dalam rapat kerja Komisi IX pada Kamis (13/11).

    Ia menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan harus berfokus pada orang-orang miskin, sedangkan warga yang tergolong mampu disarankan menggunakan asuransi swasta.

    (/)