Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat akan diberangkatkan ke rumah sakit serta puskesmas di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para tenaga medis akan dikirim secara bergilir atau rolling setiap dua pekan.

    Hal itu disampaikan Budi saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Budi menyebut 450 dari 600 dokter sudah siap dikerahkan pada pekan ini.

    “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujar Budi.

    Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, serta perawat di seluruh lokasi terdampak bencana. Kemenkes akan berkoordinasi dengan TNI untuk teknis keberangkatan ke wilayah bencana.

    “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    “Kita buka secara luas. Kita punya database relawan,” ujarnya.

    Budi menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan seperti operasi militer bagi prajurit TNI. “Jadi nanti dikasih penghargaan, seperti sudah ikut operasi kemanusiaan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, perkembangan terbaru jumlah korban meninggal teridentifikasi di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.030 orang per hari ini.

    “Untuk korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa, dari 1.016 pada hari Minggu kemarin, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Senin (15/12).

    (fca/maa)

  • Video Lapor Ke Prabowo, Menkes Bakal Kirim 600 Dokter ke Bencana Sumatera

    Video Lapor Ke Prabowo, Menkes Bakal Kirim 600 Dokter ke Bencana Sumatera

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan tenaga medis yang dikirim ke bencana di Sumatera. Menkes Budi memastikan akan ada 600 dokter umum, magang, hingga spesialis yang dikirim.

    Pengiriman tenaga medis ke lokasi bencana ini pun diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berterima kasih pada perguruan tinggi dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membantu pengiriman tenaga kesehatan ke lokasi bencana di Sumatera.

    Tonton juga berita video lainnya di sini ya…

  • Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

    Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan pihaknya menyiapkan 600 orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan diberangkatkan ke Sumatra untuk membantu pemulihan medis pascabencana. 

    Pada sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025), Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa yang disiapkan baru gelombang pertama saja. Nantinya, mereka akan dirotasi setiap dua minggu.

    “Batch pertama kami akan memberangkatkan 600 orang. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini,” terang Budi kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Budi pun berharap agar Prabowo nantinya melepas keberangkatan nakes yang meliputi dokter, spesialis hingga perawat itu di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dia bahkan meminta agar mereka diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules. 

    Para nakes yang akan diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana Sumatra itu berasal dari rekrutmen terbuka. Asalnya dari organisasi profesi hingga sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) baik Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. 

    Menurut Budi, dokter-dokter yang dikirim pun berasal dari berbagai latar belakang, yakni koas atau magang, bahkan dokter umum yang mengorbankan pendapatannya untuk pergi ke Sumatra. 

    “Nanti dalam dua minggu kami putar lagi, Pak, 600 lagi, karena ini buat rumah sakit dan Puskesmas. Karena orang di sana terdampak juga, Pak. Dokter, perawatnya yang di Aceh kena juga, jadi mereka masih ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi, butuh dibantu untuk tiga bulan kita rencanakan relawan dari luar,” terangnya. 

    Adapun dari segi sarana dan prasarana, Menkes sejak 2020 itu turut melaporkan bahwa ada 41 rumah sakit (RS) yang sempat tidak beroperasi sejak terjadinya bencana pada 26 November 2025. Sekarang, dia mengeklaim 100% sudah mulai beroperasi secara bertahap. 

    Fasilitas yang baru beroperasi yakni instalasi gawat darurat (IGD) serta ruangan operasi. Sementara itu, sebanyak 500 dari hampir 1.000 puskesmas yang ada turut terdampak. Namun, seiring dengan proses penanggulangan bencana, sebanyak 414 unit puskesmas sudah beroperasi.

    “Masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua sesudah rumah sakit beroperasi, Puskesmas ini akan kami operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan, Pak,” terang pria yang pernah menjabat Wakil Menteri BUMN itu. 

  • Pameran Jurnalistik “Haluan Merah Putih” hadir di Stasiun Tanah Abang

    Pameran Jurnalistik “Haluan Merah Putih” hadir di Stasiun Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) – Pameran jurnalistik multi-platform “Haluan Merah Putih” yang digelar Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dalam mengawal program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kini bisa dinikmati di Lantai 2 Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada 12-18 Desember 2025.

    Puluhan karya jurnalistik dalam bentuk teks, foto, dan tayangan audio visual hasil reportase 79 wartawan ANTARA di berbagai daerah itu dihadirkan dalam roadshow di sejumlah titik. Sebelumnya, di Masjid Istiqlal, kemudian kini di Stasiun Tanah Abang, dan terakhir di Taman Margasatwa Ragunan.

    Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaedi di Jakarta, Senin, mengatakan sebagai kantor berita milik negara dan kantor berita perjuangan, ANTARA turut serta mengawal program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, khususnya dalam periode setahun terakhir.

    “Dalam periode setahun pemerintahan Presiden Prabowo, wartawan-wartawan ANTARA aktif berkeliling ke berbagai daerah untuk melihat langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah, kemudian merekam peristiwa tersebut dalam bentuk karya audio-visual, infografik, berita foto, photo story, dan tulisan-tulisan feature yang mendalam,” katanya.

    Beberapa karya pilihan dari perjalanan wartawan ANTARA itu dapat disaksikan dalam pameran Haluan Merah Putih di Masjid Istiqlal, Stasiun Tanah Abang Baru, dan Taman Margasatwa Ragunan mulai dari pekan pertama Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

    “Pameran jurnalistik di tiga lokasi tersebut merupakan kelanjutan dari Pameran Haluan Merah Putih jilid pertama yang digelar di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA, Pasar Baru, Jakarta, pada akhir Oktober sampai dengan akhir November 2025,” lanjut Irfan.

    Pameran jurnalistik “Haluan Merah Putih” dikuratori oleh Fanny Octavianus, redaktur senior redaksi ANTARA FOTO.

    Adapun pameran “Haluan Merah Putih” jilid pertama di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA, ANTARA Heritage Center, Jakarta, dibuka oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 30 Oktober 2025.

    Di gedung bersejarah tempat disebarkannya berita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 117 karya jurnalistik multi-platform dan beberapa karya instalasi dipamerkan dalam periode waktu sebulan hingga 30 November 2025.

    “Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan di Kantor Berita ANTARA yang telah mendokumentasikan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Pemerintah dalam menjalankan seluruh program selama kurang lebih satu tahun ini dengan beberapa program-program prioritas,” kata Prasetyo Hadi di ANTARA Heritage Center, Jakarta, saat acara pembukaan pameran pada 30 Oktober 2025.

    Prasetyo menilai dokumentasi foto yang disajikan menjadi catatan penting atas upaya pemerintah mewujudkan berbagai program pembangunan di berbagai bidang.

    Dalam acara pembukaan, beberapa menteri turut hadir, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti rapor Indonesia terkait capaian universal health coverage (UHC) yang dirilis organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam laporan 2023, skor UHC Indonesia tercatat 57 dari 100, sementara peringkatnya berada di nomor 66 dari sekitar 100 negara yang dinilai.

    “Itu artinya kita masih masuk kategori agak di bawah rata-rata,” kata Budi di konferensi pers bersama BPJS Kesehatan, Jumat (12/12/2025).

    Ia menyebut temuan itu membuatnya kembali memeriksa definisi UHC yang digunakan WHO dan menemukan letak persoalannya.

    “Saya quote supaya tidak salah. UHC itu all people have access to the full range of quality health services when and where they need them without financial hardship,” ujar Budi.

    “Artinya ada tiga komponen: everywhere, everyone, every time. Harus ada akses, harus ada kualitas, dan harus tanpa beban finansial.”

    Menurut Budi, tiga komponen itu harus berjalan bersamaan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab pada aspek pembiayaan atau without financial hardship, sedangkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan wajib memastikan akses serta kualitas layanan tersedia di seluruh wilayah.

    “Kalau tanpa tiga itu, UHC-nya doesn’t mean anything. Itu tidak tercapai,” tegasnya.

    Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Ikut Layanan

    Budi mencontohkan situasi yang kerap terjadi di lapangan. Banyak warga sudah memegang kartu JKN, tetapi ketika sakit, fasilitas untuk penanganan tidak tersedia.

    “Dia punya kartu, dia sakit jantung, dia wafat. Karena kartunya tidak memberikan akses, karena fasilitasnya tidak tersedia,” ujarnya.

    “Atau ada cath lab, tapi cath lab-nya tidak bisa beroperasi. Mutunya tidak ada. Itu sebabnya UHC kita masih di bawah rata-rata dunia.”

    Perbaikan layanan kesehatan jadi prioritas

    Ia menegaskan, perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan adalah pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun ia menyebut ada perkembangan positif pada laporan WHO tahun 2025.

    “Kayaknya naik. Skor kita dari 57 ke 66. Sudah sedikit di atas average country. Tapi negara-negara ASEAN banyak yang masih di atas kita.”

    Budi menilai perlu ada kejelasan peran agar perbaikan UHC lebih cepat tercapai. Selama ini, kata dia, masih terjadi kerancuan antara penentu regulasi dan pelaksana.

    “Pemerintah itu pembuat regulasi untuk kesehatan. BPJS itu pelaksana regulasi di bidang pembiayaan,” jelasnya.

    “Ada pelaksana regulasi di sektor farmasi, ada di primer, ada di sekunder. Nah BPJS itu pelaksana di pembiayaan. Pencipta regulasi tetap di Kemenkes.”

    Ia menyebut pihaknya kini tengah merapikan tata kelola tersebut. “Agar jelas, ini pelaksana siapa, pembuat aturan siapa. Kalau tidak jelas, hasilnya ya jelek seperti sekarang.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Menkes Terima 100 Ribu Aduan Gangguan Jiwa, Anak-anak 5 Kali Lebih Rentan Alami Anxiety

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap tingginya temuan kasus masalah mental pada anak-anak. Ia menyebut usia anak lima kali lebih rentan mengalami kecemasan (anxiety) dan depresi dibandingkan orang dewasa.

    Menkes menyoroti paparan gawai yang makin intens sebagai salah satu faktor pendorong meningkatnya risiko gangguan mental pada anak.

    Merujuk hasil cek kesehatan gratis (CKG) yang kini juga mencakup skrining kesehatan jiwa, Menkes memaparkan gangguan mental pada usia dewasa ditemukan hanya pada 0,8 hingga 0,9 persen, atau di bawah 1 persen. Namun pada anak di bawah 18 tahun, angkanya mencapai 5 persen.

    “Berdasarkan hasil skrining di CKG, dewasa yang ditemukan gangguan mental hanya 0,8 hingga 0,9 persen, tetapi anak-anak itu 5 persen,” beber Budi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) 2025, Senin (8/12/2025).

    Ia menambahkan, perubahan pola interaksi sosial sejak dini akibat penggunaan gawai membuat anak lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan.

    Menurut Budi, penggunaan gawai yang berlebihan membuat banyak anak terpapar konten dan interaksi digital yang tidak selalu sehat bagi perkembangan psikologis mereka.

    “Banyak anak mengalami gangguan kejiwaan, terutama dengan adanya teknologi baru seperti gawai yang mereka pakai terus-menerus,” katanya.

    Selama ini, mayoritas temuan gangguan jiwa berasal dari kecemasan (anxiety) dan depresi.

    Aduan yang diterima Kemenkes melalui layanan 119 terkait masalah mental, juga relatif masih tinggi.

    “Kita sudah menerima hampir 100 ribu aduan, sebagian besar terkait kecemasan atau anxiety,” kata Budi.

    Sebagai catatan, secara global, WHO mencatat 1 dari 8 orang mengalami gangguan mental. Di Indonesia, angkanya diperkirakan mencapai lebih dari 35 juta orang. Namun banyak yang tidak terdiagnosis karena minimnya skrining dan stigma yang masih kuat.

    Menkes menekankan masalah kesehatan mental tidak bisa dibiarkan tanpa penanganan. Dibutuhkan intervensi pemerintah mulai dari deteksi dini, konseling, hingga pengobatan kasus berat.

    “Gangguan mental membutuhkan intervensi dari yang ringan sampai berat, mulai dari konseling sampai pengobatannya.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Menkes Atur Penempatan 300 Dokter Internship di Daerah Bencana, Aceh Prioritas

    Menkes Atur Penempatan 300 Dokter Internship di Daerah Bencana, Aceh Prioritas

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis layanan kesehatan di Aceh yang terdampak bencana banjir dengan mengerahkan ratusan dokter magang. Fokus penempatan awal di Aceh diprioritaskan mengingat sekitar 300 Puskesmas mengalami kerusakan, dengan 50 di antaranya masih terisolasi total.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa Kemenkes akan menempatkan sekitar 300 dokter internship yang baru menyelesaikan studi untuk melayani korban bencana. Para dokter ini akan disebar ke berbagai lokasi, khususnya yang dekat dengan pusat pengungsian.

    Tantangan terbesar yang dihadapi Kemenkes saat ini adalah masalah logistik dan aksesibilitas. Menkes Budi mengungkapkan bahwa meskipun upaya penempatan sudah diatur, kendala masih besar di lapangan.

    “Kita akan taruh di sana [Aceh], memang masalahnya kan belum semua [terbuka aksesnya], masih ada tiga kota yang kemarin baru buka, di Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Takengon yang belum tersambung jalan daratnya, sehingga agak susah,” kata Menkes di Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (8/12/2025).

    Penempatan ratusan dokter magang ini mendesak karena adanya peningkatan kasus penyakit pascabencana. Berdasarkan laporan, terdapat banyak kasus penyakit kulit, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di lokasi pengungsian.

    “Kebutuhan dokter-dokter itu, terutama di puskesmas-puskesmas yang dekat dengan pusat-pusat pengungsian, dipastikan harus ada. Sebenarnya bukan hanya dokter, melainkan alat kesehatan juga obat-obatannya,” tegas Menkes Budi.

    Gerak cepat benahi rumah sakit

    Selain penanganan penyakit menular, Kemenkes juga memprioritaskan pasien dengan kebutuhan darurat. Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit yang terdampak harus segera difungsikan, disusul ruang operasi dan pelayanan cuci darah, karena keterlambatan penanganan pada pasien gagal ginjal kronis dapat berbahaya.

    Meskipun layanan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dilaporkan sudah beroperasi normal, Aceh masih menghadapi kendala serius. Dari total 18 rumah sakit yang terdampak, enam unit masih belum beroperasi penuh.

    “Yang masih sangat ketinggalan itu yang di Aceh Tamiang. Nah, itu diharapkan mulai besok instalasi gawat darurat (IGD)-nya sudah bergerak karena kita prioritasnya IGD-nya dulu,” jelas Menkes.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Sebut RS di 6 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Terkendala”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • Menkes Minta Ada Dapur Umum Prioritas buat Nakes di Wilayah Bencana

    Menkes Minta Ada Dapur Umum Prioritas buat Nakes di Wilayah Bencana

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang turut menjadi korban terdampak bencana di Sumatera sehingga menyulitkan proses layanan pasien.

    Menurut Budi, para dokter yang terdampak sebenarnya semangat untuk bekerja, akan tetapi mereka sendiri kesulitan mendapat makanan begitu juga dengan keluarganya. Karena itu, Menkes Budi meminta langsung kepada Presiden Prabowo dan jajaran menteri untuk dibangun dapur umum prioritas untuk para tenaga kesehatan. Usulan ini pun disetujui oleh Prabowo.

  • Anggota DPR nilai arahan Presiden kerahkan dokter tunjukkan kesigapan

    Anggota DPR nilai arahan Presiden kerahkan dokter tunjukkan kesigapan

    “Kami ingin respons kesehatan Indonesia semakin kokoh, responsif, dan terukur. Pemerintah perlu menuntaskan aspek-aspek yang belum direalisasikan agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap situasi bencana,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI dr. Maharani menilai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan Kemenkes menerjunkan dokter internship (magang) untuk menangani penyakit pascabanjir di Sumatera, menunjukkan kesigapan tangani masyarakat terdampak.

    Maharani di Jakarta, Senin, menilai pengerahan dokter internship merupakan langkah taktis saat fasilitas kesehatan kewalahan menangani lonjakan korban, terutama pada 24–48 jam pertama pascabencana.

    Ia pun mengapresiasi langkah Presiden tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan kesehatan darurat secara cepat.

    Kendati demikian, ia menyoroti belum adanya standar operasional nasional yang mengatur mekanisme mobilisasi tenaga kesehatan cadangan lintas wilayah.

    Hingga kini, kata dia, mobilisasi masih bergantung pada keputusan ad hoc sehingga kecepatan respons tidak seragam antar daerah.

    Ia juga menegaskan perlunya insentif khusus, jaminan keselamatan, dan fasilitas pendukung bagi dokter internship yang bertugas di area bencana karena mereka bekerja dalam kondisi berisiko tinggi.

    Selain itu, legislator dari komisi yang membidangi kesehatan itu menyoroti pemerintah yang belum menyelesaikan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis risiko bencana, khususnya untuk daerah rawan seperti Aceh.

    Ia menekankan bahwa Kemenkes harus memperkuat sistem cadangan kesehatan regional, termasuk ambulans, logistik medis, dan tenaga kesehatan prioritas, agar proses penanganan tidak bergantung pada improvisasi lapangan.

    Ia juga menyoroti belum adanya skema pendanaan cepat untuk mobilisasi tenaga kesehatan, yang sering menghambat pengiriman dokter internship akibat proses administrasi.

    Ditambah lagi, sistem komunikasi antara Kemenkes, dinas kesehatan, dan fasilitas rujukan masih belum seragam sehingga sering terjadi miskomunikasi terkait jumlah korban, kebutuhan prioritas, dan penempatan tenaga medis tambahan.

    Maharani menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan darurat nasional.

    Ia menilai instruksi Presiden Prabowo adalah upaya cepat yang tepat. Namun, harus dilengkapi regulasi, protokol terpadu, dan dukungan anggaran agar kehadiran dokter internship benar-benar optimal dalam penyelamatan korban bencana.

    “Kami ingin respons kesehatan Indonesia semakin kokoh, responsif, dan terukur. Pemerintah perlu menuntaskan aspek-aspek yang belum direalisasikan agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap situasi bencana,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkes untuk menerjunkan dokter internship untuk menangani penyakit pascabanjir di Sumatera, yakni diare, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dan penyakit kulit.

    “Internship kita berapa yang sudah bisa? 74? Bisa juga kan? Saya kira bisa itu perguruan tinggi, bisa dikerahkan juga,” kata Kepala Negara saat berdialog dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat di Aceh, Minggu (7/12) malam.

    Perintah Presiden untuk mendatangkan dokter magang itu dilatarbelakangi atas kekurangan tenaga medis di Pulau Sumatera, sebab para dokter di wilayah setempat juga menjadi korban banjir.

    Merespons arahan tersebut, Menkes Budi meminta bantuan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang turut hadir di rapat itu, untuk membantu menerjunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama tiga bulan untuk mendampingi dokter magang.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.