Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Budi Gunadi Sadikin Bicara Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Beliau

    Menkes Budi Gunadi Sadikin Bicara Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Beliau

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal isu reshuffle kabinet dan kemungkinan dirinya mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ditemui usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Budi enggan menjawab secara langsung terkait kemungkinan perombakan kabinet.

    “Kami membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” ujar Budi sambil tersenyum ketika ditanya soal reshuffle, Selasa (3/6/2025).

    Ketika ditanya apakah ia mendapat teguran dari Presiden, Budi kembali menjawab dengan ringan. 

    “Kami dikasih minum air kelapa, dikasih sampai dua gelas,”katanya. 

    Meski begitu, saat kembali didesak mengenai apakah ia mendapat teguran soal ukuran celana, dia menjawab hanya mendapatkan senyuman.

    Isu teguran yang disebut berkaitan dengan berbagai pernyataannya yang sempat viral di media sosial juga ditanyakan oleh wartawan. Namun Budi membantahnya dengan santai.

    “Itu kata wartawan, bukan kata saya,” katanya.

    Kendati demikian, Budi melanjutkan bahwa mengenai kemungkinan dirinya terkena reshuffle, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    “Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau ya,” ujarnya. 

    Ketika kembali ditanya apakah hal itu sudah dibahas dalam pertemuan, dia hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban tegas.

  • Kasus Covid-19 Naik, Prabowo Panggil Menkes ke Istana

    Kasus Covid-19 Naik, Prabowo Panggil Menkes ke Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemangilan ini dilakukan terkait lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan.

    “(Membahas) Covid-19,” kata Budi saat ditanya wartawan perihal agenda kedatangannya ke Istana, Selasa (3/5/2025).

    Lebih lanjut Menkes Budi menjelaskan, meskipun terlihat banyak, tapi kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

    “Kita amati kalau ada di Indonesia, NA-gennya masih kecil sekali, ODO puluhan. Itu sudah terlihat di pusat-pusat surveilans. Memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian Omicron yang big,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, dIa mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik menanggapi lonjakan kasus ini. “Jadi harusnya enggak usah khawatir,” tutupnya

    Sebagai informasi, Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) atau wabah lainnya, lewat Surat Edaran Dirjen P2 Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19 dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat sedang sakit.

    Selain itu, juga dianjurkan segera periksa ke dokter apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan faktor risiko bagi pelaku perjalanan, melapor ke petugas kesehatan jika sakit selama perjalanan di pelabuhan, bandar udara dan lainnya yang setempat dan melakukan vaksinasi booster Covid-19 bagi yang belum atau jika termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

  • Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, guna membahas tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia.

    Menkes Budi Gunadi tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 15.40 WIB sambil membawa map. Menkes pun menjawab pertanyaan awak media soal temuan kasus COVID-19 di Indonesia.

    “(Soal) C0VID-19. Lebih ke situ,” kata Menkes menjawab pertanyaan awak media terkait materi pembahasan rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menkes mengakui bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara memang naik, namun kasus tersebut berasal dari subvarian Omicron JN.1.

    Menkes menjelaskan bahwa tren kasus COVID-19 di Indonesia ini tidak perlu dikhawatirkan.

    “Memang di luar negeri naik, tetapi itu variannya, subvarian dari Omicron. Jadi, itu sama dengan subvarian kita lihat yang JN.1. Jadi, harusnya tidak usah khawatir,” kata Menkes.

    Pada kesempatan sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan bahwa sehubungan dengan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia, seperti Thailand, Hongkong, Malaysia dan Singapura, ada sejumlah hal yang harus dilakukan unit kesehatan serta para pemangku kepentingan.

    Sejumlah hal itu, antara lain dengan memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO, serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

    Kemudian, menggencarkan promosi gaya hidup sehat dan kewaspadaan COVID-19, seperti dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi dingin isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang belakangan santer berembus.

    Menurutnya, wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan kini ia belum mendengar adanya rencana konkret soal reshuffle. 

    “Saya enggak dengar [reshuffle],” ujar Muzani saat ditanya wartawan di sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Namun, ketika ditanya apakah reshuffle diperlukan dalam kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto, Muzani menegaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” tegasnya.

    Ketika ditanya soal desakan publik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mundur dari jabatannya pun, Muzani memilih untuk tidak berspekulasi. 

    “Saya enggak dengar,” ujar Muzani singkat.

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025). Upacara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara.

    Tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama burung Garuda Pancasila sebagai lambang karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.02 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan dasi biru langit. Upacara resmi dimulai pukul 09.20 WIB.

    Rangkaian Upacara dan Kehadiran Tokoh Nasional

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, penghormatan kepada inspektur upacara, serta mengheningkan cipta.

    Pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

    Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam upacara, di antaranya:

    Presiden ke-5 RI, Megawati SoekarnoputriWakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try SutrisnoWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla

    Jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, seperti:

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti YudhoyonoMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PratiknoMenko Hukum dan HAM, Yusril Ihza MahendraMenteri Pertahanan, Sjafrie SjamsoeddinMenteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Dalam Negeri, Tito KarnavianMenteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

    Turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyesuaian Jadwal oleh BPIP

    Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini semula direncanakan pada Minggu (1/6/2025), tetapi pelaksanaannya diubah menjadi Senin (2/6/2025). Perubahan ini diputuskan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seusai berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

    Sesuai edaran resmi, upacara di tingkat pusat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Pancasila, dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, dan tokoh nasional.

    Penurunan bendera dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB di hari yang sama, tetapi tanpa peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan juga diminta menyelenggarakan upacara serupa secara luring pada pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk turut menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sementara itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yaitu pada 1 dan 2 Juni 2025, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

  • Benarkah Menteri Kesehatan Wajibkan Penumpang Pesawat Vaksin TBC? Ini Faktanya

    Benarkah Menteri Kesehatan Wajibkan Penumpang Pesawat Vaksin TBC? Ini Faktanya

    Jakarta – Viral di media sosial unggahan yang menampilkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbicara seolah-olah pemerintah mewajibkan vaksin tuberkulosis (TBC) untuk penumpang pesawat.

    Dalam poster tersebut, dinarasikan bahwa penumpang wajib sudah divaksin TBC dan menunjukkan surat vaksin sebagai syarat naik pesawat untuk mencegah penyebaran lewat udara. Berikut narasinya:

    “Semua penumpang yang akan naik pesawat agar sudah di vaksin TBC dan menunjukan surat vaksin. Tujuannya untuk mencegah menyebaran lewat udara.”

    Penjelasan:

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau hoaks. Ia menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC sebagai syarat perjalanan udara.

    Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu melakukan pengecekan fakta.

    “Beredar narasi tidak benar soal kewajiban vaksin TBC untuk naik pesawat. Faktanya, tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC untuk naik pesawat,” bunyi keterangan itu.

    Vaksin TBC menjadi sorotan setelah Indonesia terlibat dalam uji klinis fase 3 vaksin TBC M72 yang didanai Bill Gates. Total partisipan uji klinik fase 3 ini berjumlah 20.081 orang dari lima negara. Afrika Selatan menjadi kontributor terbesar dengan 13.071 partisipan, diikuti Kenya (3.579), Indonesia (2.095), Zambia (889), dan Malawi (447).

    Di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di berbagai institusi medis terkemuka, termasuk RSUP Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih Jakarta, RS Universitas Indonesia (RSUI), Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK UNPAD) Bandung, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

    Seluruh pelaksanaan uji klinik vaksin M72 di Indonesia diawasi secara ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan RI, serta para ahli vaksin TBC nasional dan global.

    (kna/kna)

  • Menkes Ungkap 300 Rumah Sakit Belum Siap Jalankan KRIS BPJS Kesehatan

    Menkes Ungkap 300 Rumah Sakit Belum Siap Jalankan KRIS BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sekitar 300 rumah sakit di Indonesia belum memenuhi kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Padahal rencananya, KRIS akan dijalankan mulai Juni 2025.

    Budi menuturkan baru sebanyak 2.554 RS sudah melakukan pengisian kesiapan implementasi KRIS di aplikasi RS online. Dari 2.554 tersebut, sebanyak 88% RS sudah hampir siap mengimplementasikan KRIS. Rinciannya, 1.436 RS yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS, lalu 786 RS sudah memenuhi 9 sampai 11 kriteria KRIS.

    “Jadi harusnya by 2025 itu bisa hampir 90% bisa selesai. Memang yang agak bermasalah ada sekitar 300 RS yang belum memenuhi kriteria KRIS. Tapi 90% dari 2.500-an RS sebenarnya di akhir tahun ini harusnya memenuhi kriteria,” ungkap Budi.

    Budi mengungkapkan masalah utama yang membuat rumah sakit belum memenuhi standar KRIS berasal dari kriteria yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi RS, yakni kelengkapan tempat tidur dan tirai partisi. Adapun, kriteria lain yang belum dapat dipenuhi RS termasuk kepadatan ruangan dan jarak tempat tidur.

    Seperti diketahui ada 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit a.l. ventilasi udara, nakas, partisi, kamar mandi untuk rawat inap, dan outlet oksigen. Akibat kesiapan ini, Menkes mengusulkan agar masa transisi KRIS bisa diperpanjang hingga Desember 2025.

    (haa/haa)

  • Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan pentingnya Indonesia memperbaiki rasio dokter dan perawat terhadap jumlah penduduk, yang saat ini dinilai sangat tertinggal dibanding negara-negara lain, bahkan oleh negara tetangga seperti Timor Leste.

    Berbicara dalam Konferensi Kesehatan SISP Indonesia-Swedia di Jakarta, Selasa, Menkes menyampaikan fakta mencengangkan bahwa jumlah perawat Indonesia saat ini hanya sekitar 600 ribu untuk populasi 280 juta jiwa. Rasio itu hanya 2,1 per 1.000 penduduk. Lebih buruk lagi, rasio dokter hanya 0,6 per 1.000 penduduk.

    “Karena itu, rasio kita setingkat dengan Tonga, Yaman, dan Bangladesh. Bahkan Filipina masih di atas kita, begitu pula Timor Leste,” ujar Budi dalam paparannya.

    Sebagai pembanding, ia menyoroti kondisi Swedia yang jauh lebih ideal. Negara Skandinavia itu memiliki 128 ribu perawat untuk 10 juta penduduk, atau rasio 12 per 1.000 orang.

    Menurutnya, peningkatan rasio tenaga kesehatan akan berdampak langsung pada perbaikan sistem kesehatan nasional. Ia bahkan menilai hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa angka harapan hidup di Swedia bisa mencapai 84 tahun, dan Indonesia bisa banyak belajar dari sana.

    Dalam langkah konkret, Indonesia kini mempererat kerja sama bilateral dengan Swedia di bidang kesehatan. Hal itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.

    Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi, serta pembinaan kapasitas, pelatihan, dan investasi perusahaan patungan RI-Swedia di sektor kesehatan.

  • Video RI-Swedia Teken MoU Kesehatan: Penelitian dalam Pengobatan Lanjutan

    Video RI-Swedia Teken MoU Kesehatan: Penelitian dalam Pengobatan Lanjutan

    Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kesehatan Swedia Acko Ankarberg menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan kerja sama bilateral di bidang kesehatan dalam agenda Konferensi Kesehatan SISP Indonesia-Swedia di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pengembangan kerja sama ini meliputi berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi langkah preventif terhadap penyakit kanker, kardiovaskular, dan diabetes.

    (/)

    indonesia swedia menkes swedia acko ankarberg menkes budi gunadi sadikin

  • 1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    merasa apa yang disampaikannya beberapa waktu belakangan kerap salah dipersepsikan publik. 
    Gaya komunikasi
    Budi awalnya disorot oleh anggota
    Komisi IX DPR RI
    dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (26/5/2025).
    Salah satu legislator yang menyoroti
    gaya komunikasi
    Menkes adalah Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nurhadi.
    Dia menilai cara berkomunikasi Budi sebagai Menkes dianggap kurang bijak.
    “Saya langsung ke Pak Menteri Kesehatan. Nah ini Pak, beberapa akhir ini, hari ini, Pak Menteri jadi sorotan, Pak. Kaitannya, saya menyoroti kaitannya dengan cara komunikasi Pak Menteri yang kurang
    wise
    , kurang bijaksana Pak,” ujar Nurhadi di Gedung DPR RI, Senin.
    Nurhadi mencontohkan pernyataan Budi soal orang dengan lingkar pinggang besar yang ‘lebih cepat menghadap Allah’.
    Pernyataan itu dianggap Nurhadi tak seharusnya keluar dari mulut seorang Menkes.
    “Yang pertama, Bapak menyampaikan orang yang punya ukuran lingkar pinggang di atas 33 cm itu akan cepat menghadap Allah, Pak. Saya kira ini kok tidak… maksudnya Bapak levelnya Menteri harusnya enggak bicara seperti ini, Pak,” ucap Nurhadi.
    “Harusnya Pak Menteri lebih bicara yang terduh, yang membuat masyarakat ini menerima informasi dari Kementerian Kesehatan ini membuat masyarakat terasa senang, damai, bahagia,” sambungnya.
    Nurhadi juga menyinggung pernyataan Menkes yang menyatakan bahwa orang bergaji Rp 5 juta tergolong kurang pintar dan tidak sehat, jika dibandingkan pihak-pihak dengan pendapatan Rp 15 juta.
     
    “Pak Menteri perlu tahu, Pak. Kalau di kami, Pak, di Kabupaten Blitar, di desa, orang dengan pendapatan Rp 5 juta itu sudah sejahtera, Pak. Sayur enggak beli, lauk enggak beli, Pak, mungkin belinya hanya beras, itu sudah sejahtera,” kata Nurhadi.
    “Saya minta tolong, Pak Menteri, untuk
    statement-statement
    berikutnya lebih
    wise
    dan lebih bijaksana, lebih adem, bisa diterima masyarakat luas Indonesia, menuju Indonesia semakin sehat, berdaulat tahun Indonesia Emas 2045,” sambung Nurhadi.
    Menjawab pernyataan Nurhadi, Menkes pun menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya sebetulnya didasarkan pada niat baik untuk mendorong kesehatan masyarakat.
    Dia mencontohkan pernyataan mengenai pendapatan masyarakat Rp 5 juta dan Rp 15 juta yang bukan bermaksud membanding-bandingkan.
    Pernyataan itu bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
    “Ya mengenai komunikasi, ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya. Niatnya sebenarnya baik. Mengenai pendapatan itu sebenarnya angka Rp 5 juta, Rp 15 juga bukan maksudnya ke sana, Pak Nurhadi,” kata Menkes.
    “Maksudnya adalah untuk jadi negara maju, memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita itu Rp 15 juta. Dan kita harus angkat bersama-sama, kan, supaya bisa jadi negara maju. Nah untuk bisa jadi kesana, masyarakatnya harus sehat,” sambungnya.
    Oleh karena itu, lanjut Budi, penting bagi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat.
    Sebab dengan kondisi kesehatan yang baik bisa menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
    “Nah cuman memang sekarang apa pun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya enggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju, secara definisi World Bank itu jelas, rata-rata pendapatan per kapitanya harus Rp 15 juta,” ucap Menkes.
    “Nah kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat, karena kalau kita sehat proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Mungkin kemudian ada yang mengambil, kemudian memutar, menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu,” sambungnya.
    Lebih lanjut, Menkes juga memberikan penjelasan mengenai pernyataannya soal lingkar pinggang.
    Menurutnya, lingkar pinggang yang besar erat kaitannya dengan hipertensi dan diabetes.
    Oleh sebab itu, lanjut Menkes, penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari hipertensi dan diabetes.
    “Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya, dan semua masukan
    welcome
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.