Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Respons Guru Besar FKUI soal Usulan Pencopotan Menkes

    Respons Guru Besar FKUI soal Usulan Pencopotan Menkes

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus jubir Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, merespons munculnya usulan pencopotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendengar aspirasi tersebut.

    “Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Menanggapi hal ini, salah satu guru besar FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya jika ke depannya benar-benar ada pergantian di kursi Menteri Kesehatan, Prof Ari menegaskan sosok baru yang mengisi tak harus berlatar belakang dokter.

    “Apabila Menteri tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngobrol dengan baik. Apa yang menjadi saran dari kami, itu diterima dan dilaksanakan, dan yang terpenting kita punya semangat yang sama,” kata Prof Ari di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Pada hari ini, Kamis (12/6/2025) sekitar 100 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menggelar aksi ‘Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2’ di Aula FKUI di Gedung IMERI FKUI, Salemba, Jakarta Pusat.

    “Ketika seruan ini tidak memberikan perubahan, kami akan menyampaikan seruan berikutnya,” kata Prof Ari.

    “Sampai saat ini tidak ada pemikiran para guru besar ini untuk mogok. Sejatinya justru kami ingin anak-anak ini tetap sekolah. Kami tidak akan mogok kerja, mogok segala macam, kami cinta mahasiswa kami,” tutupnya.

    Terkait aksi protes para guru besar FKUI terkait tata kelola pelayanan kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Juru Bicara (Jubir) Kemenkes drg Widyawati mengatakan pihaknya bersedia jika pihak akademisi mengundang untuk berdialog.

    “Kemenkes sudah mengundang untuk dialog, namun menyayangkan tidak hadir. Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada,” kata drg Widyawati saat dihubungi detikcom, Kamis (12/6/2025).

    (dpy/up)

  • Protes Kebijakan Menkes, Sejumlah Guru Besar FKUI Ingin Temui Prabowo

    Protes Kebijakan Menkes, Sejumlah Guru Besar FKUI Ingin Temui Prabowo

    Jakarta –

    Sekitar 100 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kembali menyuarakan keresahan mereka terkait tata kelola kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Para guru besar menegaskan telah kehilangan rasa percaya ke Menkes, sehingga ingin berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti serta kebijaksanaan kolektif bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita,” tulis pernyataan Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2 yang diterima detikcom.

    Salah satu guru besar FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH mengatakan pihaknya membuka pintu lebar-lebar jika Presiden Prabowo ingin berdiskusi dengan para akademisi.

    “Kami sangat berterima kasih kalau bapak Presiden mau bertemu dengan 372 guru besar. Kami mengidam-idamkan bertemu dengan pak Presiden langsung,” kata Prof Ari kepada awak media di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Senada, Guru Besar FKUI Prof Dr dr Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirim surat langsung ke Presiden Prabowo.

    “Saya kira surat kami sudah sampai ya, karena sudah ada respons dari Istana, ‘Akan diperhatikan suara-suara dari guru besar itu sangat penting, akan kami perhatikan’,” kata Prof Siti.

    “Tapi baru sampai situ, belum ada lanjutannya. Itu yang kami tunggu sebetulnya, apakah kami dipanggil. Kalau bisa kita ngobrol deh dari hati ke hati, kami juga bisa memberikan penjelasan ke beliau (Prabowo) kenapa kami melakukan aksi seperti ini,” tutupnya.

    Terkait aksi protes para guru besar FKUI terkait tata kelola pelayanan kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Juru Bicara (Jubir) Kemenkes drg Widyawati mengatakan pihaknya bersedia jika pihak akademisi mengundang untuk berdialog.

    “Kemenkes sudah mengundang untuk dialog, namun menyayangkan tidak hadir. Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada,” kata drg Widyawati saat dihubungi detikcom, Kamis (12/6/2025).

    (dpy/up)

  • Tiap 5 Menit, 2 Warga di RI Meninggal karena TBC

    Tiap 5 Menit, 2 Warga di RI Meninggal karena TBC

    Jakarta – Penyakit tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman mematikan di Indonesia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan dua orang meninggal akibat TBC setiap lima menit di Indonesia. Artinya, dalam satu jam, ada 24 nyawa yang melayang karena TBC.

    “Setiap lima menit ada dua yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih,” katanya, dalam dialog bersama warga di Kabupaten Bogor, Rabu (11/6/2025).

    TBC, yang sejatinya dapat disembuhkan dengan pengobatan rutin, justru menjadi penyebab kematian tertinggi dari penyakit menular di Indonesia. Penundaan diagnosis, kurangnya kesadaran, serta pengobatan tidak tuntas disebut sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ini.

    “Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita harus sabar, tidak apa-apa, daripada tidak sembuh,” jelas Menkes.

    Menkes menegaskan penyakit ini mematikan bila tidak diobati dengan benar. Ia mengingatkan masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pengobatan lengkap, serta menyerukan empat langkah penting untuk pemerintah daerah, yakni menemukan kasus, segera diobati, menyelesaikan pengobatan, dan memberikan terapi pencegahan pada orang yang kontak erat.

    “Kalau tidak ditemukan dan diobati sampai sembuh, dia menular, dia mematikan,” tegas Menkes.

    Program penanggulangan TBC ini juga menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Beliau terkejut melihat kematian TBC ini tinggi sekali,” ujar Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, juga menyoroti bahaya laten TBC yang terus menelan korban jiwa. Ia mendorong masyarakat untuk aktif melapor dan mendukung program Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS), sembari menepis hoaks yang menghambat penanganan.

    Menkes mengakhiri dialog dengan wanti-wanti TBC bisa dicegah dan diobati, tetapi jika diabaikan, bisa membawa kematian.

    “Begitu ketahuan, dikasih obat, dia berhenti kok penularannya. Obatnya ada, dan kalau selesai, dia sembuh,” pungkasnya.

    Sebagai catatan, gejala TBC relatif bervariasi, tetapi wajib waspada bila mengeluh batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, berdahak maupun tidak, pada kasus lanjut batuk bisa berdarah. Keluhan ini juga disertai demam berkepanjangan yang umumnya muncul pada sore atau malam hari.

    Berkeringat di malam hari meski tanpa aktivitas berat, penurunan berat badan drastis tanpa sebab jelas, nafsu makan menurun, cepat lelah atau merasa lemah.

    (naf/kna)

  • Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Jakarta – Sekitar 100 guru besar kembali menggelar orasi, menyuarakan keprihatinan tata kelola kesehatan di masa kepimimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi dinilai mengambil terlalu banyak wewenang dalam proses program pendidikan dokter spesialis (PPDS), sekaligus dinilai melemahkan peran organisasi profesi.

    Pemerintah diminta lebih perlu fokus memastikan distribusi dokter dan ketersediaan alat juga tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dan terluar, alih-alih terlalu banyak mengurusi susunan kepengurusan kolegium. Mengingat, kolegium menjadi ‘peran penting’ untuk menentukan kurikulum maupun kompetensi PPDS.

    Bila kolegium tak lagi independen, hal ini dikhawatirkan bisa berdampak pada ‘cetakan’ dokter yang tidak sesuai standar kompetensi, berujung pada buruknya pelayanan.

    “Kembalikan roh kami para ilmuwan yaitu kebebasan akademi, dengan demikian kami dapat mengelola pendidikan kedokteran dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang terus dimutakhirkan,” seru Prof Dr Sulistyowati Irianto, M, A, yang membuka orasi Jilid II Protes Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), di Aula Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Para guru besar juga menyesalkan keinginan Menkes Budi yang lebih banyak ingin PPDS berada di bawah rumah sakit pemerintah, alih-alih universitas. Hal ini dinilai menyalahi ketentuan dasar berjalannya PPDS dengan tiga entitas utama, yakni fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan kolegium.

    “Dengan ini kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprhatinan yang telah kami sampaikan sebelumnya,” lanjutnya.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” tutup para guru besar dalam keterangan yang mengatasnamakan 372 Guru Besar FKUI.

    Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), drg Widyawati, MKM, menegaskan Kemenkes RI sebelumnya sudah berupaya untuk mengundang dialog para guru besar terkait keprihatinan yang disampaikan.

    Ia menyesalkan ketidakhadiran para guru besar tersebut dengan alasan ketidakterbukaan. Pihaknya memastikan terbuka untuk diskusi bersama bila diundang pada sebuah forum terbuka sesuai dengan keinginan para guru besar.

    “Soal kolegium, tata kelola kolegium merupakan amanat undang-undang kesehatan. Mari kita mematuhi semua Undang Undang yang ada,” jelasnya saat dihubungi detikcom Kamis (12/6).

    (naf/up)

  • Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Jakarta – Sekitar 100 guru besar kembali menggelar orasi, menyuarakan keprihatinan tata kelola kesehatan di masa kepimimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi dinilai mengambil terlalu banyak wewenang dalam proses program pendidikan dokter spesialis (PPDS), sekaligus dinilai melemahkan peran organisasi profesi.

    Pemerintah diminta lebih perlu fokus memastikan distribusi dokter dan ketersediaan alat juga tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dan terluar, alih-alih terlalu banyak mengurusi susunan kepengurusan kolegium. Mengingat, kolegium menjadi ‘peran penting’ untuk menentukan kurikulum maupun kompetensi PPDS.

    Bila kolegium tak lagi independen, hal ini dikhawatirkan bisa berdampak pada ‘cetakan’ dokter yang tidak sesuai standar kompetensi, berujung pada buruknya pelayanan.

    “Kembalikan roh kami para ilmuwan yaitu kebebasan akademi, dengan demikian kami dapat mengelola pendidikan kedokteran dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang terus dimutakhirkan,” seru Prof Dr Sulistyowati Irianto, M, A, yang membuka orasi Jilid II Protes Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), di Aula Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Para guru besar juga menyesalkan keinginan Menkes Budi yang lebih banyak ingin PPDS berada di bawah rumah sakit pemerintah, alih-alih universitas. Hal ini dinilai menyalahi ketentuan dasar berjalannya PPDS dengan tiga entitas utama, yakni fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan kolegium.

    “Dengan ini kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprhatinan yang telah kami sampaikan sebelumnya,” lanjutnya.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” tutup para guru besar dalam keterangan yang mengatasnamakan 372 Guru Besar FKUI.

    Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), drg Widyawati, MKM, menegaskan Kemenkes RI sebelumnya sudah berupaya untuk mengundang dialog para guru besar terkait keprihatinan yang disampaikan.

    Ia menyesalkan ketidakhadiran para guru besar tersebut dengan alasan ketidakterbukaan. Pihaknya memastikan terbuka untuk diskusi bersama bila diundang pada sebuah forum terbuka sesuai dengan keinginan para guru besar.

    “Soal kolegium, tata kelola kolegium merupakan amanat undang-undang kesehatan. Mari kita mematuhi semua Undang Undang yang ada,” jelasnya saat dihubungi detikcom Kamis (12/6).

    (naf/up)

  • Guru Besar FKUI Ramai-ramai Protes Menkes, Dekan Beberkan Posisi Wamenkes di Kampus

    Guru Besar FKUI Ramai-ramai Protes Menkes, Dekan Beberkan Posisi Wamenkes di Kampus

    Jakarta – Menyusul maraknya gelombang protes para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, komunikasi dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono jadi sorotan. Mengingat, Dante juga menjadi Guru Besar FKUI sejak Oktober 2022.

    Hal yang kemudian dipersoalkan adalah nihilnya komunikasi para Guru Besar FKUI dengan Wamenkes, sampai muncul seruan berjilid. Meski begitu, salah satu guru besar FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH menyebut komunikasi dengan Dante sebenarnya masih berjalan.

    Sayangnya, menurut Prof Ari beberapa hal yang diutarakan tidak lantas ditindak lebih lanjut. Terlebih, menurutnya posisi Dante sebagai Wamenkes tidak bisa memiliki wewenang lebih banyak.

    “Jadi betul memang Wamenkes guru besar, tapi terus terang ketika jadi Wamenkes itu freeze jabatan sebagai dosennya di-freeze. Beliau saat ini jabatan struktural sebagai Wamenkes,” terang Prof Ari dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2025).

    “Apakah kami ada komunikasi dengan yang bersangkutan? Sering, tetapi pada kenyataannya kan narasi-narasi itu masih muncul, muncul dari Menkes. Jadi saya rasa saat Menkes-nya masih aktif, Wamenkes tidak banyak hal yang bisa dikerjakan,” lanjutnya.

    Seruan jilid II para Guru Besar FKUI menyoroti hilangnya kepercayaan mereka pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pasalnya, hingga kini, mereka menilai tidak ada perbaikan yang dilakukan Menkes.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” demikian seruan jilid II di Salemba, yang dihadiri sekitar 100 guru besar FKUI.

    (naf/up)

  • Ini Daftar Penyakit yang Paling Banyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Ini Daftar Penyakit yang Paling Banyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta – Saat ini, sebanyak 8 juta warga Indonesia telah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang tersebar di 38 provinsi. Program ini melibatkan 9.552 puskesmas, atau sekitar 93 persen dari total puskesmas yang ada di Indonesia.

    Berdasarkan data CKG, ditemukan sejumlah masalah kesehatan yang cukup banyak dialami peserta. Temuan ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatannya sejak dini.

    1. Masalah Gigi

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menyebut, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada program CKG adalah masalah kesehatan gigi dan mulut.

    “Masalah yang kita temui dari cek kesehatan gratis ini, yang paling tinggi adalah gigi. Saya baru sadar begitu periksa gigi saya ada bolongnya, beberapa juga diganti. Nah masalah kesehatan gigi ini tinggi sekali, terjadi di masyarakat Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2025).

    Senada, peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan juga menyebutkan lebih dari separuh dari peserta CKG memiliki masalah pada kesehatan gigi dan mulut, mulai dari gigi berlubang, gigi hilang gigi goyang, hingga gusi turun.

    “Ini 50 sampai 60 persen mengalami masalah ini,” ucapnya dalam acara yang sama.

    “Hampir dari separuh peserta CKG ini punya masalah dengan giginya. Masalah ini maksudnya giginya goyang, giginya hilang, giginya berlubang, giginya turun,” kata Iwan.

    Proporsinya semakin tinggi sejalan dengan usia. Orang dengan usia 60+ tahun menjadi yang terbanyak mengalami masalah gigi, yaitu mencapai 85,4 persen. Iwan menambahkan, ini harus menjadi perhatian, karena dari gigi mulut bisa menyebabkan penyakit yang lain.

    2. Tekanan Darah Tinggi

    Selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyakit ini cukup banyak ditemukan pada peserta dewasa atau 18 tahun ke atas. Pada usia 40 tahun ke atas, 1 dari 3 orang mengalami tekanan darah tinggi.

    “Pada peserta cek kesehatan gratis 20,9 persen ada hipertensi,” tambahnya.

    3. Diabetes

    Sebanyak 5,9 persen peserta cek kesehatan gratis juga mengidap diabetes. Penyakit ini juga sudah ditemukan di usia muda, mulai dari 18-29 tahun.

    Pada usia 40 tahun ke atas, 1 dari 10 orang mengalami diabetes. Sekitar 8,3 persen dialami oleh orang dengan usia 40-59 tahun dan 12 persen dialami oleh orang dengan usia 60+ tahun.

    4. Obesitas

    Obesitas atau kelebihan berat badan juga banyak ditemukan pada peserta program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Salah satu jenis yang paling umum adalah obesitas sentral, yaitu penumpukan lemak di area perut. Obesitas sentral didefinisikan sebagai lingkar pinggang lebih dari 90 cm pada laki-laki dan lebih dari 80 cm pada perempuan.

    “1 dari 2 perempuan yang melakukan cek kesehatan gratis itu ada obesitas sentral, dan laki laki seperempatnya 1 dari 4, tinggi ini,” kata peneliti FKM UI, Iwan Ariawan, dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2025).

    Peserta Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mengalami obesitas sentral memiliki risiko 1,5 hingga 2 kali lebih tinggi untuk menderita hipertensi dan diabetes. Padahal, kedua penyakit tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit serius lainnya, seperti jantung dan stroke.

    (elk/suc)

  • Temuan Menkes: Perempuan Lebih Antusias Ikut CKG, Singgung Umur Panjang

    Temuan Menkes: Perempuan Lebih Antusias Ikut CKG, Singgung Umur Panjang

    Jakarta –

    Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah berjalan selama empat bulan, sejak pertama kali diresmikan pada 10 Februari 2025. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan beberapa data menarik, salah satunya lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang sudah melakukan CKG.

    “Saya bisa sampaikan bahwa lebih banyak perempuan yang melakukan CKG daripada laki-laki. Jadi ini adalah panggilan buat saya sendiri sebagai laki-laki untuk memberikan contoh agar kita juga mau hidup lebih sehat,” terang Menkes dalam konferensi pers daring, Kamis (12/6/2025).

    “Data menunjukkan bahwa usia hidup rata-rata perempuan itu sudah di atas laki-laki. Saya rasa inilah penyebab salah satu karena kita laki-laki tidak serajin istri kita, anak kita yang perempuan yang melakukan CKG. Jadi, para laki-laki mengikuti rekan-rekan kita yang perempuan untuk melakukan cek kesehatan gratis,” sambungnya.

    Peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dr Iwan Ariawan juga mengungkapkan hal yang serupa. Berdasarkan data, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah melakukan CKG sebanyak 8.623.665 orang.

    Dari total tersebut, jumlah perempuan yang sudah melakukan program CKG sebanyak 5.366.372 (62,24 persen). Sementara laki-laki hanya 3.257.293 (37,76 persen).

    “Kalau kita lihat, yang datang ini masih kebanyakan perempuan. Jadi 2 per 3-nya adalah perempuan. Padahal kita tahu, penduduk kita itu 50-50, 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan,” jelas dr Iwan.

    “Jadi yang laki-laki kesadarannya masih kurang untuk datang untuk melakukan cek kesehatan gratis,” lanjutnya.

    NEXT: Masalah kesehatan yang sering ditemukan

    Masalah Kesehatan yang Sering Ditemukan

    dr Iwan mengungkapkan salah satu masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah kegemukan atau obesitas sentral. Kondisi ini dapat diperiksa melalui lingkar pinggang.

    Pada pria, lingkar pinggang yang lebih dari 90 cm sudah termasuk obesitas. Sementara pada perempuan dapat dinyatakan obesitas jika lingkar pinggangnya lebih dari 80 cm.

    “Ini 50 persen atau 1 dari 2 perempuan yang melakukan CKG itu ada obesitas sentral. Pada laki-laki, 1 dari 4, ini tinggi ya. Dan ini merupakan faktor risiko untuk penyakit berikutnya, yaitu hipertensi dan diabetes melitus,” beber dr Iwan.

    “Pada peserta CKG yang memiliki obesitas sentral itu kemungkinan dia memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes itu satu setengah sampai dua kali lipat, jadi risikonya itu meningkat tinggi. Dan seperti yang kita tahu, bahwa kedua penyakit ini adalah risiko penyakit berikutnya yang lebih fatal yaitu jantung dan stroke,” tambahnya.

    Dari hasil temuan peserta CKG, sebanyak 20,9 persen mengalami hipertensi dan 5,9 persen didiagnosis diabetes. Orang-orang dengan kondisi ini, baik laki-laki maupun perempuan, sangat berisiko mengalami stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal.

    dr Iwan juga membeberkan data berdasarkan usianya. Orang-orang usia muda seperti 18 tahun sudah mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi. Di usia 40 tahun ke atas, itu ada 1 dari 3 orang mengidap hipertensi.

    “Sedangkan untuk diabetes juga sudah dimulai dari pada usia muda. Dan pada usia 40 tahun ke atas, itu sudah 1 dari 10 orang mengalami penyakit gula darah tinggi atau diabetes,” pungkasnya.

  • Masalah Gigi dan Mulut Ternyata Paling Banyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Masalah Gigi dan Mulut Ternyata Paling Banyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 8 juta orang yang tersebar di 38 provinsi Indonesia. Program ini telah melibatkan 9.552 puskesmas atau sekitar 93 persen dari total puskesmas di Indonesia.

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menyebut, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada program CKG adalah masalah kesehatan gigi dan mulut.

    “Masalah yang kita temui dari cek kesehatan gratis ini, yang paling tinggi adalah gigi. Saya baru sadar begitu periksa gigi saya ada bolongnya, beberapa juga diganti. Nah masalah kesehatan gigi ini tinggi sekali, terjadi di masyarakat Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2025).

    “Dan saya akui memang kita kurang perhatian ke kesehatan gigi, padahal ini penting,” lanjutnya lagi.

    Senada, peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan juga menyebutkan lebih dari separuh dari peserta CKG memiliki masalah pada kesehatan gigi dan mulut, mulai dari gigi berlubang, gigi hilang gigi goyang, hingga gusi turun.

    “Ini 50 sampai 60 persen mengalami masalah ini,” ucapnya dalam acara yang sama.

    Berdasarkan data CKG Februari-April 2025, berikut usia terbanyak yang mengalami masalah gigi dan mulut.

    18-29 tahun: 65,1 persen30-39 tahun: 58,1 persen43-59 tahun: 71,3 persen60+ tahun: 85,4 persen

    Menurut Iwan, temuan ini menunjukkan masalah kesehatan gigi dan mulut bukan sekadar isu estetika, melainkan berpotensi memicu gangguan kesehatan lain.

    Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mulai menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini, seperti menyikat gigi dua kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride, rutin memeriksakan gigi setiap enam bulan sekali, membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula dan asam, serta memperbanyak konsumsi buah dan sayur.

    “Sebenarnya kita sudah tahu untuk kita menuju ke kesehatan gigi yang baik,” imbuhnya lagi.

    (suc/suc)

  • 2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    Jakarta –

    Sekitar dua juta orang Indonesia setiap tahunnya pergi berobat ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, diperkirakan US$ 10 miliar per tahun atau sekitar Rp 162 triliun (kurs Rp 16.200) mengalir ke sektor kesehatan luar negeri Malaysia hingga Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, angka tersebut merupakan proyeksi nilai belanja sektor kesehatan. Banyak warga Indonesia, terutama kalangan kaya dan menengah atas, yang membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri.

    “Mereka membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Data yang saya terima menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari US$ 10 miliar per tahun. Sekitar 1 hingga 2 juta orang Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri untuk berobat,” kata Budi, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Budi mengatakan, angka US$ miliar ini setara dengan hampir 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selaras dengan kondisi ini, ia mengusulkan kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membentuk wisata kesehatan.

    “Usulan pertama saya kepada Anda semua, dan kepada Ibu Widi, jika ingin membangun dan mengembangkan industri wisata kesehatan, mari kita mulai dari dalam negeri terlebih dahulu,” ujarnya.

    Dengan wisata kesehatan ini, ia berharap potensi belanja US$ 10 miliar ini tidak lagi mengalir ke Malaysia ataupun Singapura, tetapi ke daerah-daerah wisata Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, Batam, maupun kota-kota lainnya.

    Apabila Indonesia berhasil menarik minat masyarakat untuk berobat di dalam negeri, Budi meyakini, ke depannya akan lebih mudah untuk menarik wisatawan mancanegara untuk datang.

    “Menurut saya, sebelum kita bisa meyakinkan orang asing untuk berobat di negara kita, kita harus bisa meyakinkan warga kaya Indonesia terlebih dahulu-keluarga Ibu Widi, keluarga para gubernur, para menteri-bahwa ketika mereka sakit, mereka lebih memilih berobat di Indonesia. Ini akan menjadi contoh yang baik,” kata dia.

    Di samping itu, Budi juga menyinggung tentang potensi besar yang Indonesia miliki di sektor kesehatan. Mengacu pada angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia 72 tahun, diperkirakan warga Indonesia membelanjakan sekitar US$ 140 per orang per tahun untuk kebutuhan kesehatan.

    Apabila diakumulasikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa, Kemenkes memproyeksikan total belanja sektor kesehatan saat ini mencapai sekitar US$ 40 miliar. Angka ini juga akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi yang menua.

    Sedangkan bila mengacu pada negara tetangga Malaysia, rata-rata angka harapan hidup mencapai 76 tahun, dengan belanja kesehatan US$ 430 per orang per tahun. Jika diasumsikan Indonesia punya angka harapan hidup yang sama, Indonesia akan punya tambahan potensi belanja kesehatan penduduk hingga US$ 300 per tahun.

    “Jika dikalikan dengan 280 juta penduduk, maka potensi pasar yang terbuka adalah sebesar US$ 84 miliar. Angka ini merupakan peluang bagi para investor yang ingin berinvestasi di infrastruktur layanan kesehatan di Indonesia,” ujar Budi.

    Budi mengatakan, penambahan US$ 84 miliar ini setara dengan kenaikan hampir 6% terhadap PDB Indonesia hanya dari sektor kesehatan saja. Melihat potensi ini, Ia berharap pariwisata kesehatan bisa menjadi pendukungnya.

    (shc/fdl)