Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Ungkap 300 Rumah Sakit Belum Siap Jalankan KRIS BPJS Kesehatan

    Menkes Ungkap 300 Rumah Sakit Belum Siap Jalankan KRIS BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sekitar 300 rumah sakit di Indonesia belum memenuhi kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Padahal rencananya, KRIS akan dijalankan mulai Juni 2025.

    Budi menuturkan baru sebanyak 2.554 RS sudah melakukan pengisian kesiapan implementasi KRIS di aplikasi RS online. Dari 2.554 tersebut, sebanyak 88% RS sudah hampir siap mengimplementasikan KRIS. Rinciannya, 1.436 RS yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS, lalu 786 RS sudah memenuhi 9 sampai 11 kriteria KRIS.

    “Jadi harusnya by 2025 itu bisa hampir 90% bisa selesai. Memang yang agak bermasalah ada sekitar 300 RS yang belum memenuhi kriteria KRIS. Tapi 90% dari 2.500-an RS sebenarnya di akhir tahun ini harusnya memenuhi kriteria,” ungkap Budi.

    Budi mengungkapkan masalah utama yang membuat rumah sakit belum memenuhi standar KRIS berasal dari kriteria yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi RS, yakni kelengkapan tempat tidur dan tirai partisi. Adapun, kriteria lain yang belum dapat dipenuhi RS termasuk kepadatan ruangan dan jarak tempat tidur.

    Seperti diketahui ada 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit a.l. ventilasi udara, nakas, partisi, kamar mandi untuk rawat inap, dan outlet oksigen. Akibat kesiapan ini, Menkes mengusulkan agar masa transisi KRIS bisa diperpanjang hingga Desember 2025.

    (haa/haa)

  • Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan pentingnya Indonesia memperbaiki rasio dokter dan perawat terhadap jumlah penduduk, yang saat ini dinilai sangat tertinggal dibanding negara-negara lain, bahkan oleh negara tetangga seperti Timor Leste.

    Berbicara dalam Konferensi Kesehatan SISP Indonesia-Swedia di Jakarta, Selasa, Menkes menyampaikan fakta mencengangkan bahwa jumlah perawat Indonesia saat ini hanya sekitar 600 ribu untuk populasi 280 juta jiwa. Rasio itu hanya 2,1 per 1.000 penduduk. Lebih buruk lagi, rasio dokter hanya 0,6 per 1.000 penduduk.

    “Karena itu, rasio kita setingkat dengan Tonga, Yaman, dan Bangladesh. Bahkan Filipina masih di atas kita, begitu pula Timor Leste,” ujar Budi dalam paparannya.

    Sebagai pembanding, ia menyoroti kondisi Swedia yang jauh lebih ideal. Negara Skandinavia itu memiliki 128 ribu perawat untuk 10 juta penduduk, atau rasio 12 per 1.000 orang.

    Menurutnya, peningkatan rasio tenaga kesehatan akan berdampak langsung pada perbaikan sistem kesehatan nasional. Ia bahkan menilai hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa angka harapan hidup di Swedia bisa mencapai 84 tahun, dan Indonesia bisa banyak belajar dari sana.

    Dalam langkah konkret, Indonesia kini mempererat kerja sama bilateral dengan Swedia di bidang kesehatan. Hal itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.

    Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi, serta pembinaan kapasitas, pelatihan, dan investasi perusahaan patungan RI-Swedia di sektor kesehatan.

  • Video RI-Swedia Teken MoU Kesehatan: Penelitian dalam Pengobatan Lanjutan

    Video RI-Swedia Teken MoU Kesehatan: Penelitian dalam Pengobatan Lanjutan

    Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kesehatan Swedia Acko Ankarberg menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan kerja sama bilateral di bidang kesehatan dalam agenda Konferensi Kesehatan SISP Indonesia-Swedia di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pengembangan kerja sama ini meliputi berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi langkah preventif terhadap penyakit kanker, kardiovaskular, dan diabetes.

    (/)

    indonesia swedia menkes swedia acko ankarberg menkes budi gunadi sadikin

  • 1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    merasa apa yang disampaikannya beberapa waktu belakangan kerap salah dipersepsikan publik. 
    Gaya komunikasi
    Budi awalnya disorot oleh anggota
    Komisi IX DPR RI
    dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (26/5/2025).
    Salah satu legislator yang menyoroti
    gaya komunikasi
    Menkes adalah Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nurhadi.
    Dia menilai cara berkomunikasi Budi sebagai Menkes dianggap kurang bijak.
    “Saya langsung ke Pak Menteri Kesehatan. Nah ini Pak, beberapa akhir ini, hari ini, Pak Menteri jadi sorotan, Pak. Kaitannya, saya menyoroti kaitannya dengan cara komunikasi Pak Menteri yang kurang
    wise
    , kurang bijaksana Pak,” ujar Nurhadi di Gedung DPR RI, Senin.
    Nurhadi mencontohkan pernyataan Budi soal orang dengan lingkar pinggang besar yang ‘lebih cepat menghadap Allah’.
    Pernyataan itu dianggap Nurhadi tak seharusnya keluar dari mulut seorang Menkes.
    “Yang pertama, Bapak menyampaikan orang yang punya ukuran lingkar pinggang di atas 33 cm itu akan cepat menghadap Allah, Pak. Saya kira ini kok tidak… maksudnya Bapak levelnya Menteri harusnya enggak bicara seperti ini, Pak,” ucap Nurhadi.
    “Harusnya Pak Menteri lebih bicara yang terduh, yang membuat masyarakat ini menerima informasi dari Kementerian Kesehatan ini membuat masyarakat terasa senang, damai, bahagia,” sambungnya.
    Nurhadi juga menyinggung pernyataan Menkes yang menyatakan bahwa orang bergaji Rp 5 juta tergolong kurang pintar dan tidak sehat, jika dibandingkan pihak-pihak dengan pendapatan Rp 15 juta.
     
    “Pak Menteri perlu tahu, Pak. Kalau di kami, Pak, di Kabupaten Blitar, di desa, orang dengan pendapatan Rp 5 juta itu sudah sejahtera, Pak. Sayur enggak beli, lauk enggak beli, Pak, mungkin belinya hanya beras, itu sudah sejahtera,” kata Nurhadi.
    “Saya minta tolong, Pak Menteri, untuk
    statement-statement
    berikutnya lebih
    wise
    dan lebih bijaksana, lebih adem, bisa diterima masyarakat luas Indonesia, menuju Indonesia semakin sehat, berdaulat tahun Indonesia Emas 2045,” sambung Nurhadi.
    Menjawab pernyataan Nurhadi, Menkes pun menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya sebetulnya didasarkan pada niat baik untuk mendorong kesehatan masyarakat.
    Dia mencontohkan pernyataan mengenai pendapatan masyarakat Rp 5 juta dan Rp 15 juta yang bukan bermaksud membanding-bandingkan.
    Pernyataan itu bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
    “Ya mengenai komunikasi, ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya. Niatnya sebenarnya baik. Mengenai pendapatan itu sebenarnya angka Rp 5 juta, Rp 15 juga bukan maksudnya ke sana, Pak Nurhadi,” kata Menkes.
    “Maksudnya adalah untuk jadi negara maju, memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita itu Rp 15 juta. Dan kita harus angkat bersama-sama, kan, supaya bisa jadi negara maju. Nah untuk bisa jadi kesana, masyarakatnya harus sehat,” sambungnya.
    Oleh karena itu, lanjut Budi, penting bagi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat.
    Sebab dengan kondisi kesehatan yang baik bisa menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
    “Nah cuman memang sekarang apa pun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya enggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju, secara definisi World Bank itu jelas, rata-rata pendapatan per kapitanya harus Rp 15 juta,” ucap Menkes.
    “Nah kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat, karena kalau kita sehat proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Mungkin kemudian ada yang mengambil, kemudian memutar, menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu,” sambungnya.
    Lebih lanjut, Menkes juga memberikan penjelasan mengenai pernyataannya soal lingkar pinggang.
    Menurutnya, lingkar pinggang yang besar erat kaitannya dengan hipertensi dan diabetes.
    Oleh sebab itu, lanjut Menkes, penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari hipertensi dan diabetes.
    “Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya, dan semua masukan
    welcome
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Hasilnya, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen tahun ini.

    Pengumuman disampaikan dalam acara diseminasi di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    “Target kita tahun lalu 20,1 persen. Alhamdulillah, hasilnya 19,8 persen. Artinya, kita berhasil melampaui target sebesar 0,3 persen,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

    Meski begitu, Budi mengingatkan tantangan masih besar. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun jadi 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen di 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Target ini cukup menantang. Kita harus turun 7,3 persen dalam lima tahun,” ujarnya.

    Budi juga menyebut enam provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi yang jadi prioritas penanganan, yakni:

    Jawa Barat: 638 ribu balitaJawa Tengah: 485.893 balitaJawa Timur: 430.780 balitaSumatera Utara: 316.456 balitaNTT: 214.143 balitaBanten: 209.600 balita

    “Kalau enam provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka nasional bisa turun 4-5 persen,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menkes menyoroti pentingnya intervensi sejak masa kehamilan. Ia menekankan distribusi tablet tambah darah, pengukuran lingkar lengan ibu hamil, pemeriksaan hemoglobin (Hb), dan suplementasi mikronutrien.

    “Stunting itu dimulai dari kandungan. Jangan sampai ibu hamil anemia atau kurang gizi,” jelasnya.

    Program penguatan Posyandu juga terus dilakukan, termasuk distribusi 300 ribu alat antropometri, dukungan ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), dan imunisasi.

    NEXT: Menyelamatkan 337 ribu balita dari stunting

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof Asnawi Abdullah, menyebut penurunan stunting ini berhasil menyelamatkan sekitar 337 ribu balita dari risiko stunting, lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 325 ribu.

    Namun, ia mengingatkan adanya kesenjangan prevalensi antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi.

    “Kelompok pendapatan sangat rendah jauh lebih rentan terhadap stunting. Ini perlu jadi fokus intervensi,” ujarnya.

    SSGI 2024 dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan dukungan berbagai pihak termasuk WHO, CEMMIO, RedPhone, dan Prospera. Data hasil survei juga bisa diakses publik melalui situs resmi BKPK Kemenkes.

    “Data ini harus dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program, agar kebijakan benar-benar berdampak,” tutup Prof Asnawi.

    Simak Video “Video: IDAI Minta Kinerja Menkes Dievaluasi Presiden Prabowo”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Video: Sorotan DPR soal Gaya Komunikasi Menkes Budi yang Dinilai Kurang Bijak

    Video: Sorotan DPR soal Gaya Komunikasi Menkes Budi yang Dinilai Kurang Bijak

    Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, soroti gaya komunikasi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dinilai kurang bijak. Beberapa di antaranya mulai dari soal perbandingan gaji Rp 5 juta dengan Rp 15 juta, hingga soal ukuran lingkar pinggang.

    Menkes Budi pun menyebut punya niat baik untuk mengingatkan.Ia juga berusaha akan memperbaiki gaya bahasa dan cara penyampaiannya.

    (/)

  • Komunikasi Menkes Jadi Sorotan, Niatnya Baik Malah Jadi Polemik

    Komunikasi Menkes Jadi Sorotan, Niatnya Baik Malah Jadi Polemik

    Jakarta –

    Sejumlah pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin belakangan memicu reaksi dan kegaduhan. Salah satunya terkait pria dengan ukuran celana jeans di atas 33-34 yang disebutnya lebih cepat ‘menghadap Allah SWT’.

    Celetukan tersebut sebenarnya merupakan analogi untuk menggambarkan bahaya penumpukan lemak viseral di sekitar perut. Kondisi ini berkaitan dengan obesitas sentral yang memang berhubungan dengan risiko kematian dini.

    Selain soal ukuran celana jeans, pernyataan Menkes soal pendapatan atau gaji yang berkaitan dengan sehat tidaknya seseorang belakangan juga disorot publik. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut karena sebetulnya mengarah ke definisi negara maju menurut World Bank, dengan rata-rata penghasilan setiap warganya berkisar Rp 15 juta.

    Namun demikian, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan Menkes untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Sebab, hal tersebut bisa memancing kegaduhan di masyarakat.

    Menurutnya, pernyataan tersebut mungkin tidak jadi masalah jika Menkes bicara di lingkungan akademik seperti universitas yang umumnya sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik. Mereka bisa memahami bahwa obesitas punya banyak dampak negatif, termasuk risiko penyakit serius. Berbeda halnya dengan masyarakat umum yang belum tentu memiliki pemahaman serupa.

    “Kalau nggak gatal, jangan digaruk Pak. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong seperti itu jangan di publik,” ucap Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direktur BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta sejumlah asosiasi rumah sakit, Senin (26/5/2025).

    Irma memberi masukan agar penyampaian pesan soal kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan empatik untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

    “Tapi tidak semua masyarakat paham itu Pak. Jadi Bapak kalau nggak gatal, jangan digaruk. Ngomongnya jangan seperti itu, walaupun sebenarnya maksudnya baik. Karena obesitas tidak bagus,” tuturnya lagi.

    Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Menurut Charles, terobosan apapun yang dilakukan pemerintah tetap harus disampaikan dengan tepat kepada publik. Ia mengingatkan, kebijakan tanpa komunikasi yang baik justru bisa memunculkan resistensi dan keresahan.

    “Kita tentunya berharap semua pejabat publik, termasuk Menteri Kesehatan, bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (26/5).

    “Selama ini yang dilaporkan ke kami, Kemenkes sedang berupaya melakukan transformasi sektor kesehatan. Tapi transformasi yang baik tetap butuh komunikasi yang baik pula,” kata Charles.

    NEXT: Menkes menanggapi kritik soal komunikasinya

    Tanggapan Menkes

    Menyoroti kegaduhan akibat pernyataan yang dilontarkannya, Menkes mengatakan akan memperbaiki cara komunikasi publik untuk mencegah terjadinya kegaduhan di media sosial

    Meski begitu, dirinya mengaku heran lantaran beberapa pernyataan yang belakangan disorot sebetulnya sudah pernah disampaikan pada beberapa kali kesempatan, selama setahun terakhir ke belakang.

    “Apa yang saya omongin sekarang salah semua, niatnya sebenarnya baik,” tutur Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Simak Video “Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Video Curhatan Menkes Budi ke Komisi IX: Apa yang Saya Omongin Salah Semua

    Video Curhatan Menkes Budi ke Komisi IX: Apa yang Saya Omongin Salah Semua

    Jakarta – Menkes Budi Gunadi Sadikin tanggapi masukan anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI Jakarta terkait pernyataan kontroversialnya soal ukuran lingkar pinggang 33 cm lekas menghadap Allah hingga perbandingan gaji Rp 5 juta dan Rp 15 juta. Budi ungkap pernyataannya yang beredar dipotong-potong hingga menuai banyak sorotan.

    Ia pun akui terbuka dengan semua masukan dan berupaya untuk terus memperbaiki cara komunikasi dengan publik. Budi juga sampaikan temuan masalah kesehatan masyarakat yang didapat dari data program cek kesehatan gratis (CKG).

    (/)

  • Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat

    Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat

    Jakarta – Menkes Budi Gunadi Sadikin disentil anggota komisi IX DPR RI, Nurhadi saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Jakarta. Nurhadi soroti soal pernyataan Budi yang kontroversial yakni terkait ukuran lingkar pinggang 33 cm lekas menghadap Allah hingga perbandingan gaji Rp 5 juta dan Rp 15 juta.

    Nurhadi pun minta agar Menkes Budi bisa lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan sebagai Menteri Kesehatan agar tak menimbulkan kecemasan di masyarakat.

    (/)

  • Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta, Jumat.

    Gerakan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka menilai Menkes Budi merupakan sosok menteri yang aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

    Menkes juga dinilai rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan program-program kesehatan.

    Ia menegaskan gerakan bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia. “Itu yang harus kita sisir, dari Sabang sampai Merauke,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Ia menekankan, penanganan tuberkulosis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

    “Sebenarnya dasar regulasinya sudah ada, tinggal implementasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan tuberkulosis.

    Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tuberkulosis merupakan penyakit lama yang telah memakan banyak korban. Namun, menurutnya, penyakit ini dapat disembuhkan karena obatnya tersedia.

    “Jadi kalau ketahuan [orang yang mengidapnya], kalau ketahuan, obatnya ada, bisa diobati, bisa sembuh,” jelas Budi.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya mendeteksi orang-orang yang terindikasi mengidap tuberkulosis agar segera mendapatkan pengobatan. Deteksi dini penting dilakukan karena pengidap dapat menularkan penyakit kepada orang lain.

    “Jadi kita cepat kasih obat supaya dia enggak nularin ke mana-mana. Jadi para kader minta bantuan nomor satu, temuin [orang dengan gejala tuberkulosis],” tambahnya.

    Upaya penting lainnya adalah memastikan pengidap menghabiskan obat yang diberikan. Sebab jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, proses penyembuhannya akan jauh lebih sulit.

    “Lebih susah lagi nanti obatnya. Jadi tolong bantu saya,” tutur Budi.

    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula kader Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pasien tuberkulosis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025