Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menteri Loyalis Jokowi Terus Bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo

    Menteri Loyalis Jokowi Terus Bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo

    GELORA.CO -Para menteri yang terindikasi masih menjadi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau yang biasa disematkan publik sebagai Geng Solo tak henti-hentinya membikin kegaduhan di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    Teranyar, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menjadi biang kegaduhan di publik.

    Untungnya, Presiden Prabowo telah menganulir keputusan tersebut dengan menetapkan pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Mangkir Ketek tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh. 

    “Dengan langkah yang diambil oleh Menteri dalam Negeri ini saya lihat bisa menyebabkan gaduh secara politik nasional dan dapat menyebabkan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan kepada RMOL, Rabu, 18 Juni 2025.

    Iwan akrab disapa, kebijakan para menteri loyalis Jokowi ini seperti diorkestrasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia berharap Prabowo dapat mengambil langkah tegas terhadap menteri-menteri tersebut.

    “Saya lihat menteri-menteri warisan Presiden Jokowi selalu menimbulkan kegaduhan politik dan kebijakan yang diambil acap kali menimbulkan kontroversi negatif di mata publik,” jelasnya. 

    “Sehingga Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas untuk menertibkan kabinetnya dengan reshuffle agar langkah-langkah sembrono menteri-menterinya tidak terulang terus menerus,” pungkas Iwan. 

    Sebelum polemik Mendagri, publik sudah lebih dulu digegerkan dengan pernyataan maupun kebijakan kontroversial dari menteri-menteri yang dicap sebagai loyalis Jokowi. misalnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

  • Wamendagri tegaskan  Kemendagri dukung eliminasi malaria di Papua

    Wamendagri tegaskan  Kemendagri dukung eliminasi malaria di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung program nasional eliminasi malaria, khususnya di wilayah-wilayah endemik seperti Papua.

    “Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi di Papua benar-benar mengalokasikan anggaran khusus untuk program eliminasi malaria. Ini bukan sekadar janji, tapi harus menjadi rencana aksi yang terukur dan terarah,” kata Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ribka dalam 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (17/6).

    Mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan negara-negara sahabat yang telah menyampaikan komitmennya terhadap eliminasi malaria di Indonesia.

    Ribka memberikan apresiasi tinggi kepada provinsi-provinsi yang telah menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan atas keberhasilan mencapai status bebas malaria.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas kementerian dan negara dalam mendorong eliminasi penyakit malaria yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

    Namun, di tengah capaian tersebut, Ribka menyampaikan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan, yaitu eliminasi malaria di kawasan Tanah Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi.

    “PR (pekerjaan rumah) besar kita saat ini adalah Tanah Papua dengan enam provinsinya. Tadi Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional berasal dari wilayah ini. Ini menjadi perhatian serius dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

    Wamendagri menambahkan bahwa Kemendagri memiliki mandat penting untuk memastikan upaya eliminasi malaria masuk secara konkret ke dalam dokumen perencanaan daerah.

    Ia menekankan, dukungan Kemendagri terhadap program ini merupakan bagian dari kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045, yakni visi Indonesia sebagai negara maju dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

    “Eliminasi malaria bukan hanya isu kesehatan, tapi juga strategi besar dalam pembangunan manusia Indonesia. Karena tanpa masyarakat yang sehat, mustahil kita bisa bicara tentang daya saing dan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Ribka Haluk.

    Sebagai bentuk konkret dari komitmen itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah (Pemda) akan membuat nota kesepahaman guna mendukung penganggaran dan pelaksanaan program eliminasi malaria di Papua.

    “Kami akan memastikan bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran secara jelas dan memadai. Komitmen yang ditandatangani hari ini akan menjadi dasar pengawasan dan pendampingan oleh Kemendagri. Kami tidak akan berjalan sendiri, kami akan terus mendampingi pemerintah daerah sampai target eliminasi ini tercapai,” tuturnya.

    Acara bergengsi tingkat internasional ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan anggota Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination. Turut hadir pula Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Executive Director The Global Fund Peter Sands, CEO APLMA Sarthak Das, serta delegasi dari negara-negara Asia Pasifik.

    Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menanggulangi penyakit malaria yang hingga kini masih menjadi beban kesehatan masyarakat global.

    Bagi Indonesia, forum ini tidak hanya menjadi ruang diplomasi kesehatan, tetapi juga momentum untuk mempertegas arah pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi wilayah Papua.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka kawal alokasi dana penanganan Malaria di Papua

    Wamendagri Ribka kawal alokasi dana penanganan Malaria di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memastikan enam provinsi di wilayah Papua mengalokasikan anggaran untuk program eliminasi malaria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Hal tersebut disampaikan Ribka dalam acara pembukaan 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

    “Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah memastikan RPJMD di daerah enam provinsi harus benar-benar dialokasikan atau dananya disiapkan untuk program eliminasi malaria di enam provinsi di Papua,” kata Ribka.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 93 persen kasus malaria di Indonesia terjadi di wilayah Papua. Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk gubernur setempat.

    Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus malaria merupakan salah satu program pendukung dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Tentunya bahwa ini merupakan salah satu program kebijakan nasional menuju Indonesia Emas di 2045 dengan masyarakat yang cerdas dan sehat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ribka menyampaikan, Kemendagri berkomitmen menyelesaikan penyebaran malaria di berbagai wilayah di Indonesia.

    Kemendagri terus mendampingi pemerintah daerah (Pemda) dan memastikan mereka menyiapkan dana untuk program eliminasi malaria. Melalui upaya tersebut, diharapkan permasalahan malaria dapat segera ditangani dengan baik.

    “Kami akan memastikan pemerintah daerah sudah harus menyiapkan dana untuk program eliminasi malaria. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan,” tuturnya.

    Pembukaan 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination juga dihadiri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Executive Director The Global Fund Peter Sands, CEO APLMA Sarthak Das, dan para delegasi internasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanfaatkan perubahan APBD 2025 untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung alokasi anggaran yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Dedi menjelaskan, tunggakan utang tersebut berasal dari iuran BPJS Kesehatan untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan selama periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujarnya.
    Setiap tahun, menurut Dedi,
    Pemprov Jabar
    mengalokasikan sekitar Rp 900 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
    Dari total tersebut, Rp 460 miliar disetor ke pusat untuk warga dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan sisanya digunakan untuk warga non-DTKS yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelas Dedi.
    Tunggakan itu pertama kali diungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyinggung besarnya dana hibah di masa pemerintahan sebelumnya yang dianggap mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar Bandung 16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat memastikan jumlah tunggakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Bappeda Jabar
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran
    iuran BPJS Kesehatan
    untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan pada periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujar Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Menurut Dedi, setiap tahun
    Pemprov Jabar
    harus membayar iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 900 miliar. Dari jumlah itu, Rp 460 miliar dialokasikan untuk masyarakat dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sisanya untuk masyarakat non-DTKS yang diusulkan oleh kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelasnya.
    Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Jabar sedang menghitung alokasi anggaran untuk melunasi tunggakan tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi.
    Diketahui, tunggakan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan pertama kali diungkap oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti besarnya dana hibah di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, yang dinilainya telah mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap akses layanan kesehatan masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Menkes Budi Ingin Jenis Layanan Gigi di Puskesmas Ditingkatkan

    Video: Menkes Budi Ingin Jenis Layanan Gigi di Puskesmas Ditingkatkan

    JakartaMenkes Budi Gunadi Sadikin menilai pelayanan kesehatan gigi di tingkat Puskesmas perlu ditingkatkan. Agar bisa melayani selain scaling gigi.

    Karena itu Menkes Budi meminta bantuan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk memberikan standarisasi pelayanan Dokter Gigi.

    Tonton berita video lainnya di sini!

    (/)

  • Video Menkes Ajukan Tunjangan Senilai Rp 30 Juta untuk Dokter Wilayah 3T

    Video Menkes Ajukan Tunjangan Senilai Rp 30 Juta untuk Dokter Wilayah 3T

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ajukan tunjangan khusus untuk dokter spesialis di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Angkanya mencapai Rp 30 juta per bulan di luar gaji pokok.

    Dokter spesialis ini terdiri dari Spesialis Penyakit Dalam, Anak, Obgyn, Anestesi, Bedah, Patologi, Klinik dan spesialis penyakit lainnya. Rencana ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden RI.

    Tonton juga: Menkes Budi Ingin Ada Kurikulum Kesehatan di Sekolah

  • Video Menkes soal Covid-19: Variannya Omicron yang Lemah, Jangan Khawatir

    Video Menkes soal Covid-19: Variannya Omicron yang Lemah, Jangan Khawatir

    Jakarta – Saat ditemui di pelantikan anggota PDGI di kawasan Senayan, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan beri kabar terbaru soal Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlampau banyak, pun belum ada laporan data kematian.

    Ia pun minta masyarakat tidak khawatir. Ia juga ingatkan masyarakat untuk rajin cuci tangan hingga jaga jarak.

    Cek berita lain soal Covid-19 di sini ya detikers!

    (/)

    covid-19 menkes budi gunadi sadikin budi gunadi sadikin

  • Temuan Cek Kesehatan Gratis, Warga +62 Paling Banyak Kena Penyakit Ini

    Temuan Cek Kesehatan Gratis, Warga +62 Paling Banyak Kena Penyakit Ini

    Jakarta – Kementerian Kesehatan RI merilis temuan data dari program cek kesehatan gratis (CKG). Sejak dimulai pada Februari 2025, sudah lebih 8 juta warga Indonesia mengikuti pemeriksaan kesehatan besutan pemerintah ini.

    Program ini dilaksanakan di 9.552 puskesmas di 38 provinsi. Sebanyak 8.623.665 orang telah mengikuti pemeriksaan, dengan mayoritas peserta yakni 62,24 persen adalah perempuan.

    “Ini artinya 2 dari 3 peserta adalah perempuan. Artinya, kesadaran kaum perempuan untuk memeriksakan diri jauh lebih tinggi. Namun kami juga mendorong kaum laki-laki agar tidak ragu untuk cek kesehatan secara berkala,” ujar Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

    Masalah kesehatan terbanyak

    Dari hasil pemeriksaan tersebut, ada empat masalah kesehatan yang paling banyak dialami warga Indonesia yakni hipertensi, kerusakan gigi, diabetes dan obesitas.

    Lebih rinci, data Kementerian Kesehatan per 12 Juni 2025 menunjukkan 1 dari 5 peserta mengalami hipertensi, 5,9 persen mengalami diabetes melitus, dan 1 dari 2 peserta mengalami masalah gigi dan mulut, mulai dari gigi berlubang, gigi goyang, hingga gusi turun.

    Obesitas sentral juga menjadi perhatian, dengan prevalensi 50 persen pada perempuan dan 25 persen pada laki-laki, berdasarkan pengukuran lingkar pinggang (>90 cm untuk laki-laki dan >80 cm untuk perempuan).

    “Tiga masalah besar lainnya hipertensi, diabetes, dan obesitas adalah faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Dan dua penyakit inilah penyebab kematian nomor satu dan dua di Indonesia,” jelas Menkes.

    (kna/kna)

  • Susul Tren di India? Menkes Bicara Kemungkinan RI Catat Lagi Kematian COVID-19

    Susul Tren di India? Menkes Bicara Kemungkinan RI Catat Lagi Kematian COVID-19

    Jakarta

    Kasus COVID-19 di India kembali mengalami peningkatan, setelah sebelumnya sempat menurun. Pada hari Jumat, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India mencatat ada sembilan kematian dan jumlah kasus aktif naik menjadi 7.400 dengan 269 infeksi baru dalam 24 jam terakhir.

    Dari sembilan korban meninggal, empat berasal dari Maharashtra, tiga dari Kerala, serta masing-masing satu dari Tamil Nadu dan Rajasthan. Salah satu korban adalah seorang pria berusia 34 tahun dari Maharashtra, sementara delapan lainnya merupakan lansia dengan riwayat penyakit pernapasan dan kondisi medis kronis.

    Muncul Subvarian Baru

    Peningkatan kasus COVID-19 di India ini disebut karena kemunculan sejumlah subvarian baru, seperti LF.7, XFG, JN.1, hingga NB.1.8.1 yang belakangan terdeteksi. Varian-varian tersebut dinilai lebih cepat menular, meskipun gejalanya masih tergolong ringan pada sebagian besar pasien.

    Secara geografis, Kerala mencatat jumlah kasus aktif terbanyak dengan 2.109 kasus. Sementara itu, Karnataka melaporkan lonjakan harian tertinggi dengan 132 kasus baru dalam 24 jam terakhir, sehingga total kasus aktifnya menjadi 527.

    Gujarat menambahkan 79 kasus baru dan kini memiliki 1.437 kasus aktif, sedangkan Delhi mengalami penurunan menjadi 672 kasus aktif.

    Vaksinasi Booster ke Kelompok Rentan

    Para ahli kesehatan India merekomendasikan pendekatan yang lebih tertarget. Terutama untuk kelompok berisiko tinggi seperti lansia, riwayat gangguan imun, serta pasien dengan penyakit kronis.

    “Mayoritas masyarakat telah memiliki kekebalan hibrida dari infeksi sebelumnya dan cakupan vaksinasi yang tinggi,” ujar seorang ahli kesehatan kepada media lokal.

    Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tetap menjaga diri, seperti kembali menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

    Masyarakat yang masuk kategori rentan diminta untuk segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang memburuk. Ikatan Medis India pun kembali menegaskan pentingnya langkah pencegahan demi menekan penyebaran virus.

    NEXT: Bagaimana Kasus Kematian COVID-19 di RI?

    Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman menyebut varian NB.1.8.1 yang menghebohkan India belum masuk ke Indonesia.

    “Sampai Minggu ke-23, Subvarian yang masih bersirkulasi di Indonesia adalah MB.1.1 dan KP.2.18, secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan JN.1 (penilaian risiko rendah),” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom beberapa waktu lalu.

    Menkes Klaim Tidak Ada Kasus Kematian

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sampai hari Sabtu (14/6) belum ada laporan pasien COVID-19 meninggal di Indonesia.

    “Belum. Belum (kematian akibat COVID-19),” kata Menkes saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

    Meskipun begitu, Menkes Budi mendorong masyarakat untuk tetap waspada terkait COVID-19. Menurutnya, kembali menerapkan protokol kesehatan mesti dilakukan.

    “Sarannya saya, karena variannya Omicron yang lemah, nggak usah khawatir, tapi kalau merasa nggak enak badan, batuk-batuk ya lakukan yang sudah dianjurkan,” katanya.

    “Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak,” lanjutnya.

    Simak Video “Video Menkes soal Covid-19: Variannya Omicron yang Lemah, Jangan Khawatir”
    [Gambas:Video 20detik]