Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • 51 Aduan Malapraktik Diterima Kemenkes Sepanjang 2023-2025, 24 Diantaranya Berujung Kematian – Page 3

    51 Aduan Malapraktik Diterima Kemenkes Sepanjang 2023-2025, 24 Diantaranya Berujung Kematian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat adanya 51 laporan dugaan pelanggaran disiplin profesi atau malapraktik yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang 2023 hingga 2025.

    Laporan tersebut mencakup aduan langsung dari masyarakat serta unggahan di media sosial dan pemberitaan media massa.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025).

    “Aduan terkait insiden keselamatan pasien dan dugaan pelanggaran disiplin profesi di fasyankes periode 2023 sampai dengan 2025. Aduan langsung jumlah 21. (Lewat) Media massa atau media sosial jumlah 30. Totalnya 51,” kata Budi.

    Dalam paparannya, Menkes mengungkapkan bahwa sebagian besar dari aduan tersebut berujung pada dampak serius. Sebanyak 24 kasus di antaranya menyebabkan kematian pasien, termasuk 13 kasus yang terjadi pada tahun 2025.

    Selain itu, Kemenkes juga mencatat 10 kasus infeksi atau komplikasi, 8 kasus kesalahan prosedur medis atau administrasi, 7 kasus yang menyebabkan cacat atau luka berat, serta 2 kasus berkaitan dengan sengketa informasi atau ketidakpuasan pasien.

    “Ini adalah contoh-contohnya kasus yang sudah masuk baik media sosial maupun aduan langsung,” sebutnya.

     

  • Menkes Siap Bantu BGN Awasi Makan Bergizi Gratis, Kerahkan Dinkes

    Menkes Siap Bantu BGN Awasi Makan Bergizi Gratis, Kerahkan Dinkes

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta maaf ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Sebab, BGN selalu menjadi ‘samsak’ amarah publik jika ada masalah terkait program makan bergizi gratis (MBG).

    “Jadi saya bilang, kami mesti minta maaf ke pak Dadan, kalau ada apa-apa (soal MBG) yang dimarah-marahin Pak Dadan. Harusnya Menteri Kesehatan-nya juga,” kata Menkes Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (1/7/2025).

    “Tapi pak Dadan bilang, ‘Menteri Kesehatan-nya sudah banyak dihujat (isu) yang lain, jadi ya sudah lah biarin,’” sambungnya.

    Budi menambahkan, terkait makanan siap saji yang diberikan kepada siswa, ibu hamil, hingga ibu menyusui merupakan tugas dari Kemenkes melalui Dinas Kesehatan.

    “Jadi Kementeriannya sebagai koordinatornya, dan eksekusinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mereka juga bisa menggunakan Puskesmas,” katanya.

    Sementara, untuk makanan olahan, lanjut Menkes Budi ada di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

    “Jadi saya sudah minta mulai tahun ini, kami bantu pak Dadan (BGN), itu Bu Endang coba dibikin programnya seperti apa dan kami bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi Pak Dadan lebih tenang lah,” katanya.

    “Jadi kalau nanti ada yang kena (ditegur), ya yang kena itu mulai dari Dinas Kesehatannya (Kota) dulu, terus naik ke Dinkes Provinsi, baru naik ke Kemenkes, baru naik ke beliau (BGN). Jadi harusnya aturan yang ditegur duluan itu mulainya dari situ,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    mengungkapkan bahwa prevalensi
    stunting nasional
    pada tahun 2024 berhasil turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen.
    Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Bappenas sebesar 20,1 persen.
    “Pertama, memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Budi memaparkan bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting alias tengkes pada 2024 mencapai 4.482.340 anak.
    Ia menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut terjadi setelah sempat stagnan pada 2023, namun berhasil ditekan kembali berkat penyerapan yang baik pada
    program Pemberian Makanan Tambahan
    (PMT).
    “Di 2024 jadi menurun dan ini lebih baik dari target RPJMN Bappenas. Diharapkan di 2025 kita bisa capai target 18,8 persen,” ujarnya.
    Budi memaparkan bahwa sejak 2023, Kemenkes mulai mengubah pendekatan strategi.
    Jika sebelumnya hanya mengejar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kini pemerintah juga fokus pada provinsi dengan jumlah balita stunting yang besar secara nominal.
    “Karena kalau kita hanya kejar yang prevalensinya tinggi seperti Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat Daya, tapi tidak kejar yang nominalnya tinggi, enggak akan turun angka stunting nasional,” tegas Budi.

    Ia mencontohkan keberhasilan penurunan signifikan di Jawa Barat, yang mencatat penurunan hingga 5,8 persen, menjadi faktor utama penurunan angka nasional 2024.
    “Jawa Barat turun drastis, itu yang sebenarnya menggeret angka nasional turun. Jadi strategi kita memang memperhatikan daerah-daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
    Empat provinsi besar lainnya yang juga menjadi fokus Kemenkes adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
    Meski secara nasional angka stunting turun, Budi mencatat ada sejumlah daerah yang justru mengalami lonjakan prevalensi.
    Provinsi Riau mengalami kenaikan 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhirnya! Stunting RI Turun di Bawah 20 Persen, Tapi Masih Tinggi di 10 Provinsi Ini

    Akhirnya! Stunting RI Turun di Bawah 20 Persen, Tapi Masih Tinggi di 10 Provinsi Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membawa kabar baik, pertama kalinya stunting di Indonesia bisa ditekan hingga di bawah 20 persen. Dari semula 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen di 2024 menurut data yang dirilis Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.

    “Angka stunting kita berhasil menembus di bawah 20 persen untuk pertama kalinya, yang teridentifikasi stunting 4.482.340,” terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Meski begitu, masih terdapat 10 provinsi dengan beban kasus stunting tertinggi yakni:

    Nusa Tenggara Timur: 37 persenSulawesi Barat: 35,4 persenPapua Barat Daya: 30,5 persenNusa Tenggara Barat: 29,8 persenAceh: 28,6 persenMaluku: 28,4 persenKalimantan barat: 26,8 persenSulawesi Tengah: 26,1 persenSulawesi Tenggara: 26,1 persenPapua Selatan: 25,7 persen

    Tren penurunan stunting disebut Menkes relatif membaik pasca sebelumnya ‘stagnan’ di periode 2022 dan 2023 lantaran pengaruh dari pemenuhan program makanan tambahan yang hanya sedikit diserap dari total target.

    Kini, penurunan stunting menjadi berkisar 19 persen bahkan melampaui target RPJMN di angka 20,1 persen pada 2024. Targetnya di 2025 angka stunting bisa terus ditekan menjadi 18 persen.

    Periode Kritis Stunting

    Dari data SSGI juga terlihat ‘waktu kritis’ terjadinya stunting adalah di usia 6 hingga 24 bulan. Bukan tanpa sebab, di waktu tersebut Menkes menyinggung risiko pemenuhan makanan pendamping ASI (MPASI) yang kerap tidak sesuai dengan standar gizi.

    “Dan kalau bapak ibu lihat, stunting, waktu kritisnya di mana sih? Kelihatan stunting itu paling banyak terjadi saat bayi lahir, sudah langsung 11 persen, jadi yang diintervensi bukan anaknya, ibunya juga, karena ibunya contribute 11 persen dari angka 19 persen, kenaikan stunting,” tandas Menkes.

    Banyak ibu-ibu tidak lagi memberikan ASI eksklusif di usia bayi 6 hingga 24 bulan.

    “Kalau masih ASI ekslusif stuntingnya rendah, kalau sudah ditambah makanan tambahan makanan nya nggak bagus akibatnya stunting 11 persen naik ke 19 persen,” pungkasnya.

    (naf/up)

  • Kemendagri Dorong Pemda Realisasikan Program Cek Kesehatan Gratis

    Kemendagri Dorong Pemda Realisasikan Program Cek Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan aktif pada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan penyediaan tiga juta rumah rakyat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi pemerintah daerah yang tidak patuh terhadap arahan dari pemerintah pusat dan mendukung semua programnya.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga harus menjadikan program pemerintah pusat menjadi target yang harus segera direalisasikan.

    “Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Selain itu, Ribka mengimbau pemerintah daerah agar segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kami sangat mengharapkan kerja sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menyasar para siswa di sekolah agar mengikuti program PKG.

    Dia menjelaskan bahwa keterlibatan satuan pendidikan dalam pelaksanaan PKG juga dimaksudkan agar pelayanannya tidak menumpuk di fasilitas kesehatan (faskes) tertentu seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

    “Di bulan Juli 2025, 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran kita,” ujarnya.

  • Pemerintah Gelontorkan Rp 8 T untuk Deteksi & Pengobatan TBC Gratis

    Pemerintah Gelontorkan Rp 8 T untuk Deteksi & Pengobatan TBC Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebanyak Rp 8 triliun untuk penyediaan layanan deteksi dan pengobatan tuberkulosis (TBC) gratis. Layanan ini termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan melindungi dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Bidang Ekonomi, Fithra Faisal mengatakan, pemerintah telah memperoleh data potensi penyakit degeneratif, termasuk TBC. Penyakit tersebut kini sudah bisa diintervensi dari hulu.

    “Sehingga apa? Dia akan menjadi tetap produktif. Itu yang utamanya, dia bisa tetap bekerja dan berguna untuk keluarganya. Sehingga income-nya tidak anjlok dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara terukur, pasti akan terbantu dengan itu,” ungkap Fithra dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (30/6/2025).

    Sebagai informasi, sekitar 125.000 warga Indonesia meninggal akibat menderita TBC di tiap tahun. Ini menandakan bahwa ada 15 orang penduduk Indonesia yang meninggal dunia setiap jam karena TBC. Pemerintah pun menyiapkan layanan komprehensif mulai dari skrining hingga pengobatan tuntas TBC secara gratis.

    Anggaran penanggulangan penyakit TBC sebesar Rp 8 triliun akan dimanfaatkan untuk melakukan deteksi dini dan penemuan kasus TBC, serta pengobatan hingga tuntas yang menyasar 10,9 juta orang, sekaligus pendampingan uji klinis vaksin TBC pada 4 lembaga.

    Di samping itu, Fithra menambahkan, jika penyakit TBC bisa teratasi, maka ini akan mengurangi beban klaim yang harus ditanggung BPJS. Dengan demikian, pemerintah melakukan pendekatan ekonomi holistik baik dari sisi hulu maupun hilir dalam rangka penanggulangan TBC.

    “Klaim kepada BPJS kesehatan itu memang lebih banyak dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya, ada peran kuratif dan preventif yang dijalankan pemerintah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, TBC merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan, tetapi masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat awam perlu tahu bagaimana pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas. Kedua hal tersebut adalah kunci pengendalian penyakit TBC.

    “Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar, tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” jelas Menkes saat kunjungan ke Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

    Melihat kondisi tersebut, Budi menegaskan, terdapat empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC. Di antaranya adalah menemukan pasien, memastikan pasien segera minum obat, serta menyelesaikan pengobatan dan memberikan terapi pencegahan bagi pihak yang berkontak erat dengan pasien.

    Selain itu, Budi turut memberi apresiasi khusus kepada Desa Klapanunggal atas konsistensinya dalam skrining aktif dan pendampingan pasien TBC hingga sembuh lewat program desa siaga TBC. Menurutnya, langkah ini perlu ditiru desa-desa lain di Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab masalah kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.

    Menurut Budi, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna membahas reformasi sistem pendidikan kedokteran, termasuk menghapus prosedur birokratis yang dinilai sudah usang.

    “Pak Presiden tahu bahwa masalah utama kita adalah jumlah dokter yang masih sangat kurang, apalagi dokter spesialis. Karena itu, saya diminta untuk membuat terobosan. Jangan lagi pakai cara-cara birokratis dan kuno,” ujar Budi Gunadi usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6).

    Budi menegaskan penambahan fakultas kedokteran untuk meningkatkan jumlah dokter tidak mengenyampingkan mutu lulusan. Ia juga memastikan akan mengatur pemerataan, distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia.

    “Inisiatif ini diharapkan mampu menambah jumlah dokter secara agresif, menjaga kualitas pendidikan, dan memastikan penyebarannya merata,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan krisis dokter di Indonesia. Ia menilai sistem pendidikan kedokteran saat ini masih terlalu terbelit oleh birokrasi, sehingga tidak cukup adaptif terhadap tantangan sektor kesehatan masa kini.

    Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2024, saat ini Indonesia memiliki 49.670 dokter spesialis. Namun, menurut perhitungan Bappenas, rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis.

    “Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno. Peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini,” beber Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Rabu (25/6).

    (naf/up)

  • Prabowo Resmikan Pusat Kecantikan Kerjasama RI-Korsel di Bali, Ada Layanan Oplas

    Prabowo Resmikan Pusat Kecantikan Kerjasama RI-Korsel di Bali, Ada Layanan Oplas

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Ngoerah Sun Wellness dan Aesthetic Center (NSWAC) di Denpasar, Bali, pada Rabu (25/6/2025) untuk menghadirkan layanan kesehatan kelas dunia, sekaligus menekan pengeluaran devisa layanan medis warga negara Indonesia ke luar negeri.

    Dalam keterangannya, dia menyebut peresmian pusat kecantikan berstandar internasional ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tak kalah dari luar negeri.

    “Dengan adanya fasilitas seperti ini, diharapkan warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi tidak perlu lagi pergi ke luar negeri,” katanya dikutip dari ANTARA, Kamis (26/6).

    NSWAC merupakan hasil sinergi strategis antara rumah sakit pemerintah Indonesia dengan mitra dari Korea Selatan itu menghadirkan layanan komprehensif mulai dari bedah plastik rekonstruktif, dermatologi estetika, kedokteran gigi mutakhir, hingga paket medical check-up berteknologi tinggi.

    Adapun fasilitas unggulan yang ditawarkan pusat kecantikan di Bali itu antara lain:

    Poli Dermaesthetic dengan peralatan laser terkiniRuang operasi bedah plastik berstandar internasionalLaboratorium kedokteran gigi digitalArea konsultasi yang dirancang privat dan nyaman

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir menambahkan, kehadiran NSWAC merupakan wujud nyata dari visi pemerintah dalam mentransformasi sistem kesehatan nasional.

    “Kolaborasi dengan ahli dari Korea Selatan memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi yang signifikan bagi tenaga kesehatan Indonesia,” jelas Budi.

    (kna/kna)

  • Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dua menterinya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil demi mengatasi krisis kekurangan dokter di Tanah Air.

    Prabowo menekankan pentingnya bergerak cepat dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Ia meminta para menterinya tidak lagi berpegang pada aturan lama yang justru menghambat kemajuan.

    “Kita masih kekurangan dokter. Karena itu saya minta Menkes dan Mendiktisaintek segera menambah fakultas kedokteran, akademi perawatan, dan pendidikan spesialis. Jangan terlalu terhimpit prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno yang tidak bisa menjawab tantangan zaman,” tegas Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Rabu (26/6/2025).

    Sinyal penambahan fakultas kedokteran ini sebenarnya sudah lebih dulu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Ia menyebut peningkatan kuota mahasiswa kedokteran akan berdampak langsung pada ketersediaan dokter di masyarakat.

    “Semakin banyak lulusan dokter, makin banyak tenaga kesehatan yang bisa melayani masyarakat,” ujar Dante beberapa waktu lalu.

    Meski begitu, Dante belum merinci lokasi pendirian fakultas baru karena hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun ia memastikan, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kalau pun ada fakultas kedokteran baru, kualitasnya tetap harus terjamin. Kalau tidak, pelayanan kesehatan di masa depan bisa terancam,” pungkasnya.

    “Saat ini hanya ada sekitar 77 ribu dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia. Artinya, hanya ada 0,23 dokter spesialis per seribu penduduk,” kata Dante.

    Padahal, menurut standar pemetaan yang ideal, Indonesia seharusnya memiliki 1,46 dokter spesialis per seribu penduduk. Artinya, kebutuhan dokter spesialis saat ini masih sangat jauh dari tercukupi.

    “Kenapa begitu? Karena jumlah dokter spesialis yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sangat terbatas,” lanjutnya.

    (naf/kna)

  • Saya Bangga, Kita Sudah Punya Banyak Alat Kesehatan Tercanggih di Dunia

    Saya Bangga, Kita Sudah Punya Banyak Alat Kesehatan Tercanggih di Dunia

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan kesehatan terbaik dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu.

    Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Denpasar, Bali, Rabu, 25 Juni 2025.

    Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan, termasuk ke rumah sakit milik negara yang dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi dan tenaga medis unggulan.

    “Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih,” ujar Presiden.

    Menurut Prabowo, negara berkewajiban melindungi seluruh rakyatnya, termasuk dalam hal kesehatan. Karena itu, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional harus dibarengi dengan penguatan sistem asuransi kesehatan agar tidak hanya dinikmati oleh golongan mampu.

    “Saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya Indonesia memiliki fasilitas seperti ini, dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk kalangan atas,” ujarnya merujuk pada Bali International Hospital.

    Presiden juga mengapresiasi kerja keras Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menurutnya telah berhasil membawa alat-alat medis tercanggih ke Indonesia dan memastikan ada tenaga ahli yang mampu mengoperasikannya.

    “Saya sangat apresiasi menteri kesehatan, kita sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, dan mulai masuk Indonesia, dan kita sekarang didik terus tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses pelayanan kesehatan yang terbaik,” kata Prabowo.

    Rumah Sakit Kelas Dunia di Pulau Dewata

    Bali International Hospital merupakan rumah sakit modern milik BUMN yang berada di bawah naungan Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

    Dibangun di atas lahan seluas 67.000 meter persegi, rumah sakit ini memiliki kapasitas 255 tempat tidur, delapan ruang operasi, 38 ruang ICU, dan empat laboratorium.

    Sebagai bagian dari strategi menjadikan Bali sebagai pusat wisata medis, BIH menawarkan berbagai layanan unggulan seperti onkologi (kanker), kardiologi (jantung), layanan gawat darurat, radiologi dan radioterapi, klinik terpadu, serta medical check-up menyeluruh (MCU).

    Keunggulan rumah sakit ini juga ditunjang kehadiran empat dokter spesialis onkologi yang sebelumnya berpraktik di rumah sakit ternama luar negeri, yaitu dr. Robert Lim, dr. Francis Chin Kuok Choon, dr. Patricia Kho Sunn Sunn, dan dr. Tan Yew Oo.

    Dengan peresmian rumah sakit ini, Presiden berharap Indonesia semakin mandiri dalam memberikan layanan medis berkelas dunia dan tidak lagi tergantung pada rujukan ke luar negeri. ***