Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Tanggapi Gaduh Kolegium Tak Terbitkan Sertifikat Kompetensi Mulai 8 Agustus

    Menkes Tanggapi Gaduh Kolegium Tak Terbitkan Sertifikat Kompetensi Mulai 8 Agustus

    Jakarta –

    Belum lama ini beredar surat yang mewakili kolegium dokter, keperawatan, kebidanan, hingga farmasi menyatakan menolak menerbitkan sertifikat kompetensi terhitung mulai 8 Agustus 2025. Keputusan tersebut dilatarbelakangi belum adanya standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan Menteri Kesehatan juga Menteri Pendidikan.

    Diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2023 dan turunannya PP No. 28 Tahun 2024, uji kompetensi harus dilandasi dengan SPO tersebut.

    “Namun, hingga saat ini, SPO final yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan pada 28 Mei 2025 belum disahkan bersama,” tutur mereka dalam pernyataan surat tersebut.

    Mereka mendesak Kemenkes RI juga Kemendiktisaintek segera menetapkan SPO yang sesuai dengan ketentuan UU baru, agar tidak menghambat pendidikan atau studi mahasiswa.

    Menkes Angkat Bicara

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapatkan informasi mengenai surat tersebut. Meski begitu, menurutnya, selama SPO yang baru belum disahkan, pelaksanaan uji kompetensi seharusnya masih berjalan mengacu SPO sebelumnya.

    Penerbitan surat uji kompetensi pasca disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 juga terus berjalan dan diklaim Menkes tidak ada masalah.

    “Aku kemarin ditanya, aku bingung. Aku tidak tahu itu yang ngomong kolegium mana ya?” kata Menkes kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

    Aturannya jelas, kalau SPO baru belum keluar, kita masih gunakan SPO yang lama. Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak bisa terbit. Sertifikat kompetensi sudah bisa keluar dan sudah ada lebih dari sepuluh yang diterbitkan,” lanjutnya.

    (naf/kna)

  • Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi

    Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi

    Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memberikan peringatan setelah pemerintah membuka peluang kepada
    rumah sakit asing
    untuk beroperasi di Indonesia.
    Ia meminta rumah sakit asing yang beroperasi di dalam negeri harus taat pada regulasi, meski langkah ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berstandar global.
    “Memperluas akses masyarakat dalam menerima layanan kesehatan tentunya adalah hal yang baik. Tapi harus dipastikan rumah sakit asing yang berdiri di Indonesia taat terhadap regulasi nasional dan melindungi hak-hak pasien, masyarakat kita,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (16/7/2025).
    Puan menuturkan sektor kesehatan merupakan urusan strategis negara sehingga prinsip kedaulatan nasional harus dipegang teguh.
    “Jangan sampai kita membuka akses dengan iming-iming pelayanan global, namun mengorbankan kendali negara terhadap sistem layanan kesehatan nasional,” kata dia.
    Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa niat pemerintah untuk menekan jumlah warga yang berobat ke luar negeri dengan mendatangkan rumah sakit asing tidaklah salah.
    Kendati demikian, ia menekankan perlunya pembenahan sektor kesehatan dalam negeri untuk mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri.
    Beberapa pembenahan itu seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, SDM medis, teknologi medis lokal, hingga pengelolaan BPJS Kesehatan untuk memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional.
    “Jika orientasi utamanya adalah mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri, maka pembenahannya seharusnya dilakukan dari dalam: memperbaiki sistem rujukan, kualitas SDM tenaga medis, penguatan teknologi medis lokal, dan tata kelola BPJS Kesehatan,” ungkap Puan.
    Mantan Menko PMK ini juga meminta agar proses perizinan rumah sakit asing dilakukan dengan mekanisme yang transparan.
    Puan mengatakan DPR akan mengawal rencana ini sesuai fungsi dan kewenangan DPR dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
     
    “DPR RI akan terus memastikan kebijakan atau program Pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengizinkan rumah sakit asing dan kampus asing beroperasi di Indonesia.
    Hal ini dikatakannya dalam pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussels, Belgia, pekan lalu.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lalu menjelaskan kebijakan itu diambil agar semua masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap kualitas layanan kesehatan yang bagus dengan harga yang lebih terjangkau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang akan digelar secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025.

    Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Mendagri mengatakan, dirinya akan mengingatkan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati agar hadir mengikuti rangkaian acara peluncuran tersebut secara daring. Sementara itu, sebanyak 103 kepala daerah yang wilayahnya menjadi mock-up atau percontohan Kopdeskel mengikuti acara peluncuran di lokasi Kopdeskel-nya masing-masing.

    Kepala daerah yang menjadi percontohan juga diarahkan agar melibatkan kepala desa, lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Bupati nanti mengajak Pak Kades dan BPD. Wali Kota juga kami minta nanti untuk menghadirkan Lurah,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Mendagri juga akan melaksanakan Rakor khusus dengan Pemda terkait untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dasar Kopdeskel, termasuk jenis gerai koperasi yang dikelola. Rakor tersebut juga untuk memantapkan persiapan acara peluncuran.

    Selain itu, Mendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam mendukung operasional peluncuran Kopdeskel Merah Putih di daerah masing-masing.

    Sebelumnya, dana BTT juga diarahkan agar dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan Kopdeskel seperti pembiayaan akta notaris.

    “Sehingga nanti kalau ada [pembiayaan] yang kurang-kurang, itu acara digital launching ini mereka (Pemda) bisa memanfaatkan anggaran tersebut,” kata Mendagri.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara

  • Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius

    Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius

    Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, rencana Presiden
    Prabowo Subianto
    yang membuka peluang bagi rumah sakit asing untuk membuka cabang di Indonesia bukanlah ancaman bagi layanan
    kesehatan nasional
    .
    Budi meyakini bahwa fasilitas kesehatan dalam negeri nantinya tetap mampu bersaing.
    “(
    RS asing
    yang buka cabang di RI) bukan (ancaman). Saya yakin dia bisa (bersaing),” kata Budi, usai meresmikan The First Da Vinci Xi in Indonesia di RS Siloam, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).
    Budi juga mengatakan bahwa rencana itu bukanlah hal yang baru karena sudah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
    “Itu juga kan sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya, jadi yang diomongin sama Beliau sih bukan hal yang baru,” ujar Budi.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan rumah sakit dan klinik dari luar negeri boleh membuka cabang di Indonesia.
    Dilansir ANTARA, Senin (14/7/2025), hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels, Belgia, pada Minggu (13/7) waktu setempat.
    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah membuka partisipasi asing di banyak sektor, dan saat ini kami membuka sektor kesehatan,” ujar Prabowo, kepada Presiden Costa saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels.
    “RS asing mana pun, atau institusi kesehatan di luar negeri, dapat membuka cabang mereka, atau institusi yang terkait dengan mereka di Indonesia. Kami telah memperbolehkan RS asing buka di Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

    Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah hingga saat ini belum menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, kebijakan ini seharusnya sudah berlaku paling lambat 1 Juli 2025, sesuai dengan amanat Perpres 59/2024.

    Sistem KRIS ini pun nantinya digadang-gadang akan menghapus klasifikasi kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Terkait dengan penerapan KRIS ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Menurutnya, pemerintah tengah membahas bersama level Kementerian Koordinator.

    Sayangnya, Budi Gunadi Sadikin tidak mengungkapkan Kementerian Koordinator mana yang dimaksud. Namun, jika ini terkait dengan kebijakan kesehatan, maka kemungkinan terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    “Kita sedang bahas di levelnya Menko,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/7).

    Budi hanya memastikan bahwa pemerintah tengah menggodok Pemerintah tengah merancang aturan baru setingkat peraturan presiden yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Peraturan presiden ini juga akan menegaskan mengenai implementasi KRIS.

    Sebelumnya, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pada 15 Juni 2025, draf Perpres baru tentang Jaminan Kesehatan masih berada di panitia antar kementerian, belum sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, penerapan KRIS menurutnya masih menunggu rampungnya Perpres baru itu.

    “Tunggu Perpresnya diundangkan ya yang jelas RS sudah mempersiapkan diri untuk KRIS,” ujar Kunta kepada CNBC Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, saat rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Mei 2025 di Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar implementasi kebijakan KRIS mundur menjadi 31 Desember 2025. Alasannya, rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria penerapan KRIS baru 1.436 atau 57,28% dari target pemerintah yang sebanyak 2.554 rumah sakit.

    Sementara itu, masih sebanyak 786 RS yang baru berhasil menerapkan 9-11 kriteria KRIS, 189 rumah sakit baru bisa memenuhi lima sampai delapan kriteria KRIS, 46 rumah sakit bahkan hanya bisa satu sampai empat kriteria KRIS dan 70 rumah sakit belum memenuhi satupun kriteria KRIS.

    “Karena itu kita usulkan yang implementasi Juni diperpanjang sampai 31 Desember 2025, karena data yang tadi kita lihat 90% itu baru selesai di akhir 2025,” ujar Budi.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RS Asing Buka Cabang di RI, Menkes Sebut Jadi Solusi Biar Tak Perlu Berobat ke LN

    RS Asing Buka Cabang di RI, Menkes Sebut Jadi Solusi Biar Tak Perlu Berobat ke LN

    Jakarta – Wacana pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia belakangan menjadi sorotan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Eropa, António Costa, di Brussels, Belgia, Minggu (13/7) waktu setempat.

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah membuka partisipasi asing di banyak sektor, dan saat ini kami membuka sektor kesehatan. RS asing mana pun, atau institusi kesehatan di luar negeri dapat membuka cabang mereka, atau institusi yang terkait dengan mereka di Indonesia. Kami telah memperbolehkan RS asing buka di Indonesia,” kata Presiden Prabowo ke Presiden Costa saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, dikutip dari Antara.

    Meski menuai banyak pro kontra, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut niat dan maksud Prabowo sebetulnya baik. Dengan berdirinya cabang RS asing, memudahkan akses masyarakat untuk tidak lagi berobat ke luar negeri.

    “Pak Presiden kan inginnya agar rakyat Indonesia itu bisa seluruhnya orang bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitasnya bagus dan harga terjangkau,” jelas Menkes pasca menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7/2025).

    Selama ini menurutnya banyak masyarakat berobat ke luar negeri dengan alasan mendapatkan layanan lebih nyaman dan berkualitas meski harus merogoh kocek lebih banyak untuk biaya perjalanan.

    Solusi ini, kemudian disebut Menkes bisa sekaligus menekan pengeluaran masyarakat yang selama ini memilih berobat ke LN.

    “Nah, selama ini kan banyak rakyat Indonesia yang harus ke luar negeri kan untuk mendapatkan layanan yang kualitasnya baik dan itu kan lebih mahal,” tutur dia.

    “Jadi menurut saya sih bagi masyarakat ya, mendapatkan layanan yang kualitasnya bagus, internasional, di Indonesia itu mudah dan cukup ya, jadi sangat menarik masyarakat,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Tarif Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bakal Naik? Ini Kata Menkes BGS

    Tarif Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bakal Naik? Ini Kata Menkes BGS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sempat berencana untuk menaikkan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026. Alasannya, besaran iuran BPJS Kesehatan belum disesuaikan dalam lima tahun terakhir.

    Lantas, apakah rencana itu akan jadi dilaksanakan?

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut.

    “Masih belum dibahas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat buka suara mengenai rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa rencana itu sudah termasuk dalam 8 skenario untuk memastikan operasionalnya berkelanjutan.

    Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki kalkulasi atas rencana kenaikan. Akan tetapi, Ghufron mengatakan rinciannya belum bisa dipublikasikan. Menurutnya, skenario kenaikan tarif tersebut tengah didiskusikan dengan pemerintah dan akan diputuskan oleh pemerintah.

    “Namanya skenario ya ada penyesuaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu, tapi BPJS itu sadar sekali apa yang dilakukan dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya, tapi bukan pengambil keputusan,” terang Ghufron di Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Ketika ditanya apa saja isi dari delapan skenario tersebut, Ghufron hanya memberikan satu contoh, yaitu bagaimana melakukan cost sharing dan seperti apa dampaknya.

    “Jadi kalau seandainya nih, kan ada delapan skenario, kalau cost sharing sekian kira-kira dampaknya terhadap utilisasi berapa,” terang Ghufron.

    Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

    “Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin,” ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.

    “Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya. Lebih baik kita jujur bilang dengan kenaikan kesehatan 10-15% per tahun sedangkan tarif BPJS enggak naik 5 tahun itu kan enggak mungkin, jadi harus naik,” tegasnya.

    Menurut Budi, kenaikan belanja kesehatan masyarakat saat ini pun telah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

    Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat.

    “Kita hati-hati Bapak Ibu bahwa pertumbuhan belanja kesehatan nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain Bapak Ibu,” ungkap Budi.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda

    Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda

    Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Mereka)
    Budi Gunadi Sadikin
    menyoroti kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
    BPJS Kesehatan
    yang belum terstandarisasi.
    Ketiadaan standar baku ini menyebabkan sasaran pemberian jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah (pemda) berbeda-beda.
    Padahal, standar baku diperlukan agar pemberian bantuan iuran lebih tepat sasaran.
    “PBPU (dari) pemda ini biasanya diberikan oleh pemerintah daerah untuk desil 5 dan 6. Tapi karena berbeda-beda datanya, pemerintah daerah masih berbeda-beda juga memberikannya. Kami sedang diskusi juga ini dimasukkan ke dalam BPS supaya bisa lebih terstandarisasi,” kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
    Budi lantas mencontohkan konsekuensi dari ketiadaan standar penerima bantuan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta misalnya, memilih menerapkan kebijakan universal coverage.
    Lewat kebijakan itu, setiap warga didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Mereka dibiayai lewat skema PBPU pemda dengan total iuran yang telah ditetapkan per bulan.
    Tak heran, salah satu eselon I di kementeriannya juga mendapat bantuan tersebut.
    “Sekjan saya, Pak Kunta Wibawa (Dasa Nugraha) itu juga dibayarin PBPU-nya karena dia di DKI Jakarta pada saat itu. Bapak ibu pernah dengar kan DKI Jakarta semua dibayarin sama pemda, termasuk Pak Kunta. Dan ada orang lain yang lebih kaya dari beliau juga dibayarin,” ucap Budi.
    Oleh karenanya, pihaknya ingin merapikan data penerima bantuan iuran. Hal ini kata dia, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kesatuan data.
    Masyarakat yang dikategorikan miskin dan mendapat bantuan sosial di bidang ekonomi juga mendapatkan bantuan di bidang kesehatan.
    “Jadi kalau bisa miskin di kesehatan, miskin di ekonomi, miskin di subsidi listrik kalau bisa sama (penerimanya),” jelasnya.
    “Jadi itu sebabnya ditugaskan semua data harus ditaruh di BPS, penerima subsidi listrik, penerima PBI, penerima PKH, penerima subsidi BBM, subsidi pupuk, nanti diusahakan sebaiknya orangnya kategorinya sama,” imbuh Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Tanggapi Gaduh Kolegium Tak Terbitkan Sertifikat Kompetensi Mulai 8 Agustus

    Menkes Buka-bukaan Banyak Orang Kaya Terdaftar Jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti banyaknya peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan status ekonomi alias salah sasaran terutama di DKI Jakarta. Hal ini kembali disorot menyusul gaduh pemerintah menonaktifkan sekitar 7 juta peserta PBI pasca dilakukan verifikasi data bersama antar lembaga dan kementerian.

    Budi mengaku, nihil rekonsiliasi data antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, juga Kementerian Dalam Negeri.

    “Memang karena berbeda-beda juga datanya, pemerintah daerah juga masih berbeda,” beber Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7/2025).

    “Jadi jangan sampai seperti yang sempat ramai kemarin. Sekjen saya juga dibayarin PBPU-nya, di DKI, kan itu data ada semua di DKI, dan orang-orang yang lebih kaya dari Pak Kunta (Sekjen) juga dibayarin,” sorotnya.

    Karenanya, pemerintah ke depan melakukan pemutakhiran untuk satu data dari seluruh kementerian dan lembaga, seluruhnya berada di Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menghindari salah sasaran penerima PBI.

    PBI tercatat sebagai jumlah kunjungan layanan terbanyak di fasilitas kesehatan, setelah pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri. Total hingga Mei 2025 tercatat sebanyak 30 juta kunjungan.

    “Sekali lagi, data PBI di kita nggak pernah tau mana yang benar dan yang nggak, antara datanya Kemensos, Kemenkes, data Dukcapil, itu nggak pernah sama sudah puluhan tahun,” titir dia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pihaknya bertahap melalukan realokasi peserta PBI. Belakangan mulai teejadi perbaikan proporsi PBI pada angka kemiskinan daerah.

    Ia mencontohkan salah satu redistribusi alokasi PBI yang sudah dilakukan per Juni 2025. Misalnya di Kabupaten Jombang, total penduduk miskin sebanyak 110.570 warga dengan kuota ideal PBI 424 ribu.

    Setelah dilakukan realokasi, jumlah peserta PBI di sana dikurangi sebanyak 6.803 lantaran tercatat ada lebih dari 33 ribu pemberian salah sasaran.

    Meski begitu, bagi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan tetapi baru menyadari dinonaktifkan sebagai peserta PBI, bisa melakukan reaktivasi dengan syarat tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin.

    Berikut caranya:

    – Masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Mei 2025
    – Mengikuti verifikasi di lapangan dan dinyatakan termasuk kategori miskin dan rentan miskin
    – Memiliki kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

    Peserta diimbau untuk melapor ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Setelah melewati tahap tersebut, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta ke Kementerian Sosial, untuk melakukan verifikasi status peserta.

    Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

    (naf/kna)

  • Cerita Inspiratif Para Pejuang Garis Dua Bersama Morula IVF Indonesia

    Cerita Inspiratif Para Pejuang Garis Dua Bersama Morula IVF Indonesia

    Jakarta –

    Kehadiran buah hati merupakan salah satu kebahagiaan terbesar yang diidamkan oleh banyak keluarga di Indonesia. Tidak hanya sebagai pelengkap rumah tangga, anak juga membawa kehangatan dan sukacita dalam kehidupan keluarga.

    Namun, bagi sebagian pasangan, jalan menuju kebahagiaan ini tidak selalu mudah. Perjuangan panjang, rasa lelah, harapan yang berkali-kali pupus, hingga ketidakpastian masa depan sering kali menjadi bagian dari proses.

    Di tengah ujian tersebut, cerita dari para pasangan pejuang garis dua bersama Morula IVF Indonesia menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang.

    Cerita Inspiratif Para Pejuang Garis Dua

    1. Denny Sumargo dan Olivia Allan

    Dok. Morula IVF Indonesia

    Kisah penuh inspirasi datang dari pasangan Denny Sumargo dan Olivia Allan. Setelah menikah pada November 2020, mereka menghadapi perjalanan yang berat untuk memiliki anak. Olivia sempat mengalami keguguran sebanyak tiga kali. Lalu, upaya mereka menjalani program inseminasi serta IVF di luar negeri pun gagal.

    Rasa khawatir, lelah mental, dan rasa takut sempat menghantui. Namun, keduanya memilih untuk tidak menyerah dan melanjutkan perjuangan mereka bersama Morula IVF Indonesia bersama Dr. dr. Arie Adrianus Polim, Msc, DMAS, Sp.OG Subsp. FER (K).

    Dukungan Morula IVF Indonesia menjadi penyemangat dalam perjuangan pasangan ini. Salah satu kunci keberhasilan kehamilan Olivia adalah teknologi yang memungkinkan deteksi dini terhadap kelainan kromosom pada embrio sebelum proses penanaman embrio di rahim dilakukan. Teknologi ini memberikan harapan besar bagi pasangan yang pernah mengalami keguguran berulang atau kegagalan IVF.

    Mereka juga menjalani program Wellness dari Morula yang membantu meningkatkan kesuburan dan kesehatan. Program ini mencakup berbagai terapi untuk bertujuan menyehatkan tubuh dan meningkatkan fungsi organ reproduksi.

    Berkat pendekatan personal dari dokter berpengalaman dan teknologi unggulan Morula, Olivia akhirnya hamil, dan buah hati mereka, Gabriella Allan Sumargo yang lahir pada 27 Juli 2024.

    2. Asmirandah dan Jonas

    Dok. Morula IVF Indonesia

    Kisah mengharukan juga datang dari pasangan selebritis Asmirandah dan Jonas Rivanno. Pasangan yang menikah pada 22 Desember 2013 ini harus menanti selama hampir tujuh tahun untuk mendapatkan buah hati.

    Dalam perjalanannya, mereka memutuskan untuk menjalani program bayi tabung di Morula IVF Jakarta bersama dr. Merry Amelya PS, SpOG. Dengan penuh kesabaran dan keyakinan, keduanya menjalani proses demi proses dengan harapan besar.

    Penantian panjang mereka pun terjawab ketika pada 29 April 2020, Asmirandah dinyatakan positif hamil setelah menjalani program IVF. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap ketika buah hati yang dinanti, Chloe Emanuelle Van Wattimena, lahir tepat pada momen istimewa, Hari Natal 2020.

    Bagi Asmirandah dan Jonas, program bayi tabung tidak hanya prosedur medis, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh harapan dan kesabaran yang kini telah berubah menjadi kenyataan yang paling indah.

    3. Meutya Hafid dan Noer Fajrieansyah

    Inspirasi perjuangan tak kenal menyerah juga bisa disimak dari kisah pasangan Meutya Hafid dan Noer Fajrieansyah. Meutya, yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, memulai program bayi tabung pada usia 37 tahun. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang diwarnai dengan 10 kali percobaan IVF dan 3 kali keguguran.

    Setelah melalui beragam pengobatan, baik alternatif maupun medis, Meutya dan suami memutuskan untuk menjalani program bayi tabung di Morula IVF Jakarta. Di tengah perjuangan penuh tantangan tersebut, Meutya menemukan dukungan penting dari Dr. dr. Ivan R. Sini, GDRM, MMIS, FRANZCOG, Sp.OG, yang menjadi sosok kunci dalam proses pendampingan dan program secara menyeluruh.

    Bersama dr. Ivan, pasangan ini memilih untuk tidak menyerah dan terus melanjutkan prosedur demi prosedur dengan penuh harapan. Pendekatan holistis yang diberikan oleh Morula IVF Indonesia yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga stabilitas mental dan emosional, memberikan kekuatan tersendiri bagi Meutya dalam menghadapi kegagalan demi kegagalan.

    Hingga akhirnya, pada usia 44 tahun, Meutya melahirkan putri cantik bernama Lyora Shaqueena Ansyah. Perjuangan tak kenal lelah Meutya-Fajri ini bahkan sudah dibukukan dengan judul karya Fenty Effendy. Tak hanya itu, gaung inspirasi perjuangan Meutya dan suami juga diceritakan melalui film layar lebar yang akan tayang 7 Agustus mendatang.

    Perayaan Anniversary 27th Morula

    Merayakan hari ulang tahun ke-27, Morula IVF Indonesia akan menghadirkan cerita perjuangan Asmirandah-Jonas, Denny-Olivia, dan Meutya-Noer dalam Ultimate Grande Anniversary 27th Morula. Acara ini akan berlangsung pada 26 Juli – 27 Juli 2025 di Pullman Hotel Central Park, Podomoro City, Jakarta.

    “Mengangkat tema ‘Bringing Dreams to Life’, acara ini menjadi ruang hangat untuk menyatukan para pejuang garis dua yang telah, sedang, atau akan berjuang mewujudkan impian jadi kenyataan yaitu memiliki momongan. Momen ini akan diisi dengan dari para publik figur seperti Denny Sumargo-Olivia Allan, Asmirandah-Jonas, Meutya Hafid-Noer Fajrieansyah. Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk. BMHS. Wishnutama, Komisaris Independen PT Bundamedik Tbk. BHMS Retno Marsudi, dan pasien sukses Morula lainnya yang akan membagikan kisah inspiratif dan membangkitkan semangat bagi pasangan lainnya,” tulis keterangan remis Morula IVF Indonesia, Jumat (11/7/2025).

    Tak hanya berbagi inspirasi, Morula IVF Indonesia juga menghadirkan sesi konsultasi privat bersama dokter terbaik dari Morula IVF Jakarta, Morula IVF Margonda, Morula IVF Ciputat, Morula IVF Tangerang. Sesi ini memberikan ruang kepada peserta untuk berdiskusi langsung mengenai kondisi kesehatan reproduksi mereka, mengenal lebih dekat teknologi PGT-A, serta mendapatkan edukasi dari tim klinis Morula.

    “Sebagai wujud apresiasi pada momen spesial ini, Morula juga memberikan hadiah istimewa seperti diskon promil IVF hingga Rp 25 juta, total diskon IVF Rp 40 juta, serta hadiah khusus berupa PGT-A satu embrio hingga hamil (syarat dan ketentuan berlaku). Hadiah PGT-A ini bisa mempercepat kehamilan dengan success rate hingga 77%. Semua promo ini hanya berlaku di Ultimate Grande Anniversary 27th Morula,” tutup keterangan resmi Morula.

    Tertarik mengikuti acara Ultimate Grande Anniversary 27th Morula? Kunjungi tautan bit.ly/PromoMorula untuk melakukan pendaftaran.

    (Morula/sls)