Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Istana sebut tunjangan dokter dari Presiden untuk tambah nakes di DTPK

    Istana sebut tunjangan dokter dari Presiden untuk tambah nakes di DTPK

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secep

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan menambah tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Pemberian tunjangan itu telah diatur melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap kesejahteraan dokter.

    Apalagi, jumlah dokter yang bertugas terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih minim.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya menambah jumlah ketersediaan dokter.

    Selain itu, Prasetyo mengungkapkan bahwa tunjangan khusus dokter diberikan sebagai bentuk perhatian Presiden terhadap dokter yang ditugaskan di DTPK.

    “Bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus,” kata Prasetyo.

    Adapun untuk pencairan tunjangan untuk dokter, Prasetyo menargetkan Kementerian Keuangan akan merealisasikan pada bulan depan.

    “Mengenai realisasinya, mungkin Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang lebih paham. Tapi biasanya itu tidak lama setelah diambil keputusan, mungkin bisa jadi di bulan depan juga sudah terealisasi,” tambah Prasetyo.

    Adapun berdasarkan keterangan situs resmi Kementerian Kesehatan, pada tahap pertama tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, kata Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Teken Perpres Tunjangan Rp 30 Juta untuk Dokter di Daerah Terpencil

    Prabowo Teken Perpres Tunjangan Rp 30 Juta untuk Dokter di Daerah Terpencil

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Dalam Perpres tersebut, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dikutip dari Antara, Selasa (5/8/2025).

    Dikutip dari laman Kemenkes, wilayah penerima tunjangan khusus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional, dengan prioritas pada daerah dengan keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

    Selain pemberian tunjangan, tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier. Langkah ini bertujuan agar tenaga medis di wilayah terpencil tetap memiliki akses untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    ini bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Untuk tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    “Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan melanjutkan penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

    Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

    “Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7).

    Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus yang diberikan kepada para dokter per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlalu sesuai ketentuan kepegawaian.

    Pemerintah pun mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut, terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Teken Perpres, Dokter di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Khusus Rp30 Juta!

    Prabowo Teken Perpres, Dokter di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Khusus Rp30 Juta!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.81/ 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis dan Subspesialis yang bertugas di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

    Dalam Perpres tersebut, pemerintah menetapkan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan—di luar gaji pokok dan tunjangan kepegawaian lainnya—bagi tenaga medis yang mengabdi di daerah dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lewat rilisnya, Senin (4/8/2025).

    Kebijakan ini tidak hanya sekadar pemberian insentif, tetapi menandai pergeseran arah kebijakan kesehatan nasional: dari dominasi urban ke penguatan pelayanan primer di daerah yang kerap tertinggal.

    “Kalau kita ingin layanan kesehatan yang kuat, kita harus mulai memastikan kesejahteraan finansial bagi tenaga medis yang bertugas di daerah sulit,” tegas Budi.

    Dalam tahap awal implementasi, lebih dari 1.100 dokter spesialis yang kini bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah akan menerima tunjangan ini.

    Wilayah sasaran ditentukan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional, dengan prioritas pada daerah yang kekurangan tenaga medis, sulit dijangkau, dan membutuhkan intervensi afirmatif pemerintah pusat.

    Selain tunjangan bulanan, tenaga medis di DTPK akan mendapatkan akses pelatihan berjenjang dan pembinaan karier, agar profesionalisme tetap terjaga meski bertugas di pelosok.

    Pemerintah juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan tempat tinggal, transportasi, logistik, dan pengamanan bagi dokter-dokter yang bertugas jauh dari pusat kota.

    “Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan,” pungkas Budi.

  • Skrining Kesehatan Jiwa CKG Anak Sekolah Pakai Kuisioner, Diisi di Rumah

    Skrining Kesehatan Jiwa CKG Anak Sekolah Pakai Kuisioner, Diisi di Rumah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemeriksaan kesehatan mental untuk pelajar di program cek kesehatan gratis (CKG) merupakan salah satu hal yang penting. Menurutnya, ini bisa menjadi langkah untuk mendeteksi tanda-tanda depresi dan kecemasan pada anak secara lebih dini.

    Dante menuturkan, pemeriksaan kejiwaan di CKG anak sekolah dilakukan melalui kuesioner yang diberikan. Beberapa hari sebelum CKG dimulai, orang tua sudah dikirimi kuesioner soal kejiwaan anak untuk diisi.

    Pengisian kuesioner kejiwaan untuk SD dilakukan oleh orang tua, sedangkan untuk SMP dan SMA bisa dilakukan sendiri.

    “Ada kuesioner yang dibagikan ke anak-anak SD itu diisi oleh orang tuanya, untuk mengidentifikasi kesehatan mental anak-anak SD, karena memang agak sulit ditanya. Kalau SMP dan SMA bisa diisi sendiri. Jadi sebelum pemeriksaan, diberikan pada orang tuanya,” kata Wamenkes ketika meninjau kick-off CKG di SD Prestasi Global Depok, Jawa Barat, Senin (4/8/2025).

    Apabila ditemukan indikasi gangguan kejiwaan pada pelajar, maka nantinya anak akan diidentifikasi lebih lanjut. Bila diperlukan penanganan medis, maka puskesmas yang akan menindaklanjuti.

    “Dari pemeriksaan akan kelihatan apakah anaknya depresi, cemas, berkaitan dengan neurosis sehingga bisa diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh puskesmas dan oleh guru BP (bimbingan konseling),” tandasnya.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung risiko masalah kesehatan mental pada anak sekolah. Menurutnya, salah satu faktor meningkatkan risiko kejiwaan adalah penggunaan gadget berlebihan.

    Hal itu disebutnya menjadi alasan semakin banyak anak sekolah mengalami kecemasan. Diharapkan program CKG khusus pelajar ini bisa menjadi salah satu tindakan preventif untuk mencegah masalah lebih besar.

    “Kita melihat bahwa cukup banyak yang juga mengalami kecemasan, depresi, mungkin kebanyakan liat gadget, jadi baca sosial media segala macam, nah itu yang sekarang kita mulai ukur,” ujar Menkes.

    (avk/kna)

  • Anak Sekolah yang Ketahuan Sakit saat CKG Bakal Dirujuk ke Puskesmas

    Anak Sekolah yang Ketahuan Sakit saat CKG Bakal Dirujuk ke Puskesmas

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mengadakan program cek kesehatan gratis (CKG) khusus anak sekolah pada awal Agustus. Ini merupakan program lanjutan CKG untuk masyarakat umum yang sebelumnya sudah dimulai pada Februari 2025.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, dr Maria Endang Sumiwi, MPH menuturkan melalui program ini diharapkan masalah kesehatan pada anak-anak bisa dideteksi lebih dini. Jika dalam pemeriksaan ditemukan anak memiliki masalah kesehatan tertentu, ada dua tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kemenkes.

    Pertama adalah tindak lanjut secara individu. Jika ada anak yang mengalami kondisi medis tertentu, maka akan dirujuk ke puskesmas untuk tindakan lanjutan.

    “Secara individu, sesuai dengan hasil pemeriksaan kalau ditemukan masalah kesehatan itu akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan tatalaksananya atau kalau perlu obat akan diberikan pengobatan,” kata Endang dalam konferensi pers, Kamis (31/8/2025).

    Sedangkan tindak lanjut kedua adalah secara kelompok. Tindak lanjut ini dilakukan setelah analisis hasil CKG sekolah di setiap satuan pendidikan. Analisis dilakukan oleh puskesmas, dinas kesehatan, dan sekolah untuk melihat masalah kesehatan di wilayah kerja.

    “Kalau di sekolah tersebut ternyata anak-anaknya kurang bugar, atau anak di sekolah tersebut ternyata overweight, berat badan berlebih, atau obesitas cukup tinggi. Nanti, sekolah bersama puskesmas itu akan merancang bersama, ‘oh sebaiknya untuk peningkatan kesehatan di sekolah ini seperti apa’, ‘oh, anaknya banyak yang karies, mungkin perlu juga ada edukasi-edukasi secara kelompok sikat gigi seperti apa’, jadi ini untuk tindak lanjut dari CKG sekolah,” tandas Endang.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama menuturkan program CKG sudah mulai dicoba pada 14 Juli 2025 di 72 sekolah rakyat untuk 7.400 anak sekolah. Dari hasil pemeriksaan terdapat, masalah gigi menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan.

    Selain masalah gigi, masalah medis lain yang banyak ditemukan adalah kurangnya kebugaran anak hingga anemia.

    “Ini jadi di sekolah rakyat itu diadakan pada tanggal 14 Juli 2025 di 72 sekolah rakyat untuk 7.400 anak sekolah. Ini hasilnya memang masalahnya ini 49 persen itu gigi, jadi ada masalah gigi paling tinggi. Lalu, 33 persen itu tingkat kebugaran kurang, jadi anak-anak kita kurang berolahraga. Dan 26,6 persen itu anemia, artinya Hb-nya rendah, ini sangat penting untuk diperbaiki terutama wanita sebelum melahirkan,” ujar Menkes.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Menkes Wacanakan ‘Task Shifting’ Atasi Kekurangan Dokter Gigi

    Menkes Wacanakan ‘Task Shifting’ Atasi Kekurangan Dokter Gigi

    Jakarta –

    Temuan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 72 Sekolah Rakyat mengungkap 49 persen pelajar punya masalah gigi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti kurangnya tenaga dokter gigi.

    “Kita baru sadar, puskesmas kita yang 10 ribu itu bukan hanya kekurangan 400-an dokter. Tapi kekurangan 4 ribu dokter gigi,” kata Menkes dalam launching CKG Anak Sekolah secara daring, Kamis (31/7/2025).

    Menurut Menkes, kondisi kekurangan dokter gigi di seluruh Indonesia saat ini tak kalah serius dibanding kekurangan dokter. Karenanya, ia mendorong akselerasi produksi dokter gigi untuk mengatasinya.

    “Dan juga untuk beberapa layanan yang memang dokter giginya tidak ada, kita harus terbuka untuk melakukan ‘task shifting’. Terutama seperti membersihkan karies, dan segala macam, itu ada nggak tugas yang bisa dilakukan digeser ke tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas, seperti dokter sementara dokter giginya belum ada,” terangnya.

    Selain masalah gigi, temuan lain dalam CKG yang telah menjangkau lebih dari 7 ribu pelajar tersebut juga mengungkap tingginya masalah kebugaran. Masalah ini menempati urutan kedua paling banyak setelah masalah gigi.

    “33 persen itu tingkat kebugaran kurang. Anak-anak kita itu kurang olahraga,” jelasnya.

    Masalah berikutnya adalah anemia, yang dialami oleh 26,6 persen pelajar dalam CKG yang telah terlaksana. CKG anak sekolah mulai Senin (4/7) akan diperluas ke seluruh sekolah di Indonesia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Cek Kesehatan Gratis untuk Semua Sekolah, Dimulai dari Sekolah Rakyat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (up/up)

    Cek Kesehatan Anak Sekolah

    8 Konten

    Pemerintah telah melakukan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 72 Sekolah Rakyat, dengan lebih dari 7.000 anak yang telah diperiksa. Mulai pekan depan, Senin (4/8/2025), pemeriksaan akan dilakukan secara serentak untuk seluruh anak usia sekolah.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Menkes Sebut 33 Persen Pelajar Kurang Bugar, Harus Banyak Olahraga!

    Menkes Sebut 33 Persen Pelajar Kurang Bugar, Harus Banyak Olahraga!

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menemukan banyak anak yang kurang bugar pada program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sekolah Rakyat di pertengahan Juli 2025. Kebugaran menjadi persoalan kesehatan terbesar kedua yang dialami siswa setelah masalah kesehatan gigi.

    “33 persen itu tingkat kebugaran kurang. Anak-anak kita itu kurang olahraga,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers secara daring terkait kick-off CKG Sekolah pada Kamis (31/7/2025).

    Terkait tingkat kebugaran yang rendah, Menkes mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Belum lama ini, Kemendikdasmen meluncurkan Senam Anak Indonesia Hebat.

    Selain itu, hasil CKG di sekolah rakyat juga mengungkap temuan 49 persen siswa mengalami masalah gigi, yang menjadi masalah terbanyak. Di urutan ketiga, ada anemia yang dialami 26,6 persen siswa.

    Kesehatan jiwa juga menjadi fokus dalam CKG anak sekolah. Menkes mengatakan, kesehatan jiwa rentan dialami anak sekolah.

    “Cek kesehatan gratis di sekolah ini juga memperkenalkan cek kesehatan jiwa. Karena banyak selama ini kita tidak bisa mengidentifikasi kalau ada masalah kejiwaan di anak-anak kita,” kata Menkes.

    Dikatakan Menkes, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan mental pada anak-anak. Mulai dari penggunaan gadget yang berlebihan hingga mengakses media sosial.

    “Kita melihat bahwa cukup banyak yang juga mengalami kecemasan, depresi, mungkin kebanyakan liat gadget, jadi baca sosial media segala macam, nah itu yang sekarang kita mulai ukur,” tambah Menkes.

    Sebagai informasi, program CKG umum pertama kali diluncurkan pada Februari 2025. Sejak saat itu, program CKG sudah menjangkau sekitar 16,4 juta orang, dengan rata-rata 280-300 ribu orang tiap hari. Pemerintah akan menjalankan program cek kesehatan gratis secara serentak untuk seluruh anak Indonesia mulai pekan depan, 4 Agustus 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Siap-siap! Cek Kesehatan Gratis Sekolah Mulai Digelar 4 Agustus”
    [Gambas:Video 20detik]
    (elk/up)

    Cek Kesehatan Anak Sekolah

    8 Konten

    Pemerintah telah melakukan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 72 Sekolah Rakyat, dengan lebih dari 7.000 anak yang telah diperiksa. Mulai pekan depan, Senin (4/8/2025), pemeriksaan akan dilakukan secara serentak untuk seluruh anak usia sekolah.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Kemenkes Buka Data, 1 dari 10 Anak Sekolah Pernah Coba Bunuh Diri

    Kemenkes Buka Data, 1 dari 10 Anak Sekolah Pernah Coba Bunuh Diri

    Jakarta –

    CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangi klinik kesehatan jiwa. Layanan konsultasi kesehatan jiwa juga disediakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) di laman resminya yaitu www.pdskji.org. Melalui laman organisasi profesi tersebut disediakan pemeriksaan secara mandiri untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa seseorang.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti kondisi kesehatan anak-anak usia sekolah di Indonesia, terutama terkait kesehatan mental. Temuan ini didapat dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dilakukan di 72 Sekolah Rakyat berasrama di bawah naungan Kementerian Sosial. Hingga saat ini, lebih dari 7.000 anak telah diperiksa.

    Berdasarkan hasil CKG, Menkes menyebut banyak anak sekolah mengalami gangguan kecemasan hingga depresi, atau menurut data sekitar 2 persen atau 1 dari 50 anak usia 15-24 tahun mengalami depresi.

    “Karena banyak selama ini tidak bisa mengidentifikasi kalau ada masalah kejiwaan masalah kesehatan jiwa di anak-anak kita,” ujarnya dalam konferensi pers terkait Kick off Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Kamis (31/7/2025).

    Menkes mengatakan, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya masalah kesehatan mental pada anak-anak adalah penggunaan gawai (gadget) yang berlebihan, yang dapat meningkatkan risiko kecemasan.

    Temuan lain yang mengkhawatirkan, 1 dari 10 peserta didik usia 13-17 tahun dilaporkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari satu kali dalam 12 bulan terakhir sebelum survei dilakukan.

    Karena itu, Menkes berharap pemeriksaan kesehatan jiwa bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah masalah yang lebih serius di masa depan.

    “Ternyata cukup banyak yang mengalami kecemasan, depresi, mungkin karena melihat gadget, sosial media, dan segala macam, nah itu kita mulai ukur,” lanjutnya lagi.

    (suc/kna)

  • PCO harap CKG di sekolah tumbuhkan budaya hidup sehat pelajar

    PCO harap CKG di sekolah tumbuhkan budaya hidup sehat pelajar

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi berharap program Cek Kesehatan Gratis di sekolah dapat menjadi langkah awal dalam membentuk budaya hidup sehat di kalangan pelajar.

    “Kami berharap ini tidak hanya sekedar menjadi deteksi dini dari potensi-potensi persoalan kesehatan yang akan dialami oleh anak-anak sekolah tetapi juga menjadi program jangka panjang untuk budaya hidup sehat,” kata Hasan dalam konferensi pers Kick-Off Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis.

    Hasan berharap melalui program ini akan tumbuh budaya untuk mengonsumsi makanan sehat maupun menjalani pola hidup sehat di kalangan pelajar.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan perubahan kebiasaan masyarakat yang selama ini baru mengakses layanan kesehatan ketika sudah dalam kondisi sakit, bahkan dalam tahap yang sudah parah.

    Melalui program CKG, upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini, termasuk kepada anak-anak yang masih dalam kondisi sehat.

    “Sekarang pemerintah mengubahnya, dalam keadaan sehat sekalipun datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya sehingga bisa mencegah hal-hal buruk di kemudian hari sebelum semuanya terlambat,” katanya.

    Hasan berharap program CKG di sekolah mampu mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan pada peserta didik.

    Menurut dia, masalah kesehatan yang umum dialami anak sekolah adalah mengenai gigi dan kulit.

    “Kalau info dari Menteri Kesehatan, beberapa kali saya berkoordinasi dengan beliau, banyak persoalan soal gigi, misalnya. Banyak persoalan-persoalan soal kesehatan kulit, jadi itu bisa dicegah sedini mungkin dengan pemeriksaan jemput bola ke sekolah-sekolah ini,” ujarnya.

    Hasan menambahkan pihaknya turut mendukung pelaksanaan kegiatan CKG yang akan diluncurkan pada 4 Agustus mendatang dengan mengerahkan tenaga ahli utama dan juru bicara untuk mendampingi para anggota kabinet yang hadir meninjau pelaksanaan program di sekolah-sekolah.

    Pemerintah mengonfirmasi bahwa program CKG untuk anak sekolah akan dimulai pada 4 Agustus 2025 bertepatan tahun ajaran baru dan menyasar 53,8 juta anak.

    “Kita harapkan program khusus Cek Kesehatan Gratis sekolah ini bisa menjangkau 53,8 juta anak sekolah di 282 ribu satuan pendidikan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dia mengatakan sekolah-sekolah tersebut mencakup SD hingga SMA, beserta madrasah di bawah Kementerian Agama dan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.