Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menteri Brian: 1.000 Peneliti Terbaik Hadiri Konvensi Sains KSTI 2025 di ITB Bandung 7 Agustus 2025

    Menteri Brian: 1.000 Peneliti Terbaik Hadiri Konvensi Sains KSTI 2025 di ITB Bandung 7 Agustus 2025

    Menteri Brian: 1.000 Peneliti Terbaik Hadiri Konvensi Sains KSTI 2025 di ITB
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 360 rektor perguruan tinggi Indonesia dan 1.000 peneliti terbaik diundang ke acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI). 
    Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kamis (7/8/2025), di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
    “Mengundang 360 rektor dari perguruan tinggi Indonesia dan swasta. Kami undang 1.000 peneliti terbaik Indonesia,” ujarnya.
    Brian mengungkapkan bahwa dari 1.000 peneliti tersebut, pihaknya menggunakan pendekatan high indeks untuk mencari peneliti terbaik dan baik saja.
    “Memang ini tak sempurna, paling tidak itu pendekatan yang digunakan. Untuk mencari 1.000 terbaik, ternyata 15 angkanya sehingga di atas 15 ini, high indeks kita undang ke sini,” tuturnya.
    Hadir dalam acara tersebut Profesor Novoselov Konstantin Sergeevich (National University of Singapore), peraih Nobel Laureate tahun 2010 yang didapatkannya pada usia 36 tahun.
    Peraih Nobel lainnya, Profesor Brian Schmidt (Australian National University), juga hadir dalam acara tersebut.
    “Nobel Laureate bukan hanya sekadar hadiah, bukan hanya sekadar riset, tapi dia kontribusi terbesar untuk kemanusiaan, for humanity,” ucapnya.
    Selain itu, peneliti perguruan tinggi, dosen STEM, dan mahasiswa pascasarjana juga hadir dalam acara tersebut.
    “Kira-kira jumlahnya 2.000 orang, kami ingin dengar inspirasi dan gagasan,” tutur Brian.
    Selain itu, para menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS Rachmat Pambudy diundang untuk menyampaikan kebijakan strategisnya.
    “Harapan kami sains dan teknologi untuk pemerataan ekonomi bisa diwujudkan, ekonomi ekstraktif kita harus ubah menjadi lebih mengolah hilirisasi, lebih industri. Kuncinya adalah penguasaan sains dan teknologi,” ucap Brian.
    Brian juga menyampaikan kepada para peneliti yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan penguasaan sains dan teknologi bangsa.
    “Dan penting lagi bisa memajukan industri kita dan menghasilkan SDM unggul yang dibutuhkan oleh bangsa kita,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini

    Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025.

    “Mantapppp ini pak @prabowo. Rp30 juta sebulan tunjangannya,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Rabu (6/8/2025).

    Perpres itu ditujukan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) diberi tunjangan senilai Rp30 juta per bulan.

    Jansen berharap, semoga intensif itu bisa membuat dokter spesialis menyebar.

    “Semoga dengan insentif ini Dokter Spesialis jadi menyebar dan mau tinggal di daerah-daerah tertinggal dan kepulauan di seluruh Indonesia ini,” terangnya.

    “Terimakasih pak Presiden,” tambah Jansen.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kebijakan itu merupakan keberpihakan negara terhadap dokter-dokter yang mengabdi di wilayah dengan akses terbatas.

    Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan.

    “Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/7/2025).

    Ia mengatakan, tunjangan Rp30 juta per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian.

    Di tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Perintahkan Menkes Perbanyak Dokter Gigi, Ini Alasannya

    Prabowo Perintahkan Menkes Perbanyak Dokter Gigi, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk memperbanyak jumlah dokter gigi. Nantinya, diharapkan para dokter gigi mampu mengisi kekosongan di sejumlah puskesmas.

    Prabowo mendapat laporan dari Menkes Budi terkait pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari situ diketahui bahwa masalah gigi merupakan yang paling tinggi.

    “Beliau (Prabowo) tadi tanya hasil temuannya apa (di CKG), yang paling tinggi ternyata gigi. Jadi, kesehatan gigi kita buruk sekali, sesuai juga bahwa dari 10.000 puskesmas, yang gak punya dokter ada sekitar 600-an puskesmas, yang nggak punya dokter gigi itu 4.000-an,” kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

    Ke depan, Menkes mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya memperbaiki kesehatan gigi masyarakat.

    “Tugas saya adalah bagaimana memperbaiki (tingkat kesehatan gigi) anak-anak sekolah termasuk juga dewasa, dan lansia itu giginya bisa lebih sehat lagi,” kata Menkes.

    “Beliau (Prabowo) juga bilang kalau perlu gimana itu cara dokter-dokter gigi kita diperbanyak supaya bisa merawat masyarakat kita,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, guna menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

    Sidang kabinet tersebut dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

    “Ini rapat persiapan 17 Agustus. Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai persiapan 17 Agustus. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR sebagai rangkaian 17-an,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditanya tentang agenda Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini.

    Situasi di pintu pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa menteri yang telah tiba, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Risan Roeslani, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.

    Disusul kemudian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Para pejabat berpakaian jas serta kemeja putih langsung menuju ruang sidang usai turun dari kendaraan dinasnya.

    Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan akan menyoroti berbagai persiapan, mulai dari teknis penyelenggaraan upacara kenegaraan, peluncuran program unggulan kemerdekaan, hingga penajaman pesan-pesan kebangsaan yang akan disampaikan kepada publik.

    Selain itu, rapat kabinet juga direncanakan membahas arah kebijakan komunikasi publik pemerintah selama bulan kemerdekaan, termasuk tema besar yang akan diangkat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.

    Hingga berita ini diturunkan, sidang kabinet sedang dipersiapkan untuk digelar mulai pukul 14.00 WIB secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin tiga kali Sidang Kabinet Paripurna, masing-masing pada 21 Januari dalam rangka mengevaluasi 100 hari pemerintahan dengan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Berikutnya, pada 21 Maret yang digelar mendadak, membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dan dihadiri oleh seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemangku kebijakan strategis lainnya.

    Terakhir, pada 5 Mei untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak pelantikan, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek Kesehatan Gratis Sudah Dipakai 17 Juta Orang

    Cek Kesehatan Gratis Sudah Dipakai 17 Juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah capaian dan rencana strategis di sektor kesehatan nasional, termasuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis (Cek Kesehatan Gratis/CKG) serta pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal.

    Menkes mengungkapkan bahwa Presiden sangat mengapresiasi capaian awal program CKG yang telah menjangkau lebih dari 17 juta orang hanya beberapa hari sejak peluncuran di sekolah-sekolah pada 4 Agustus lalu.

    “Pak Presiden senang sekali. Beliau berharap, kalau bisa pada 17 Agustus nanti sudah tembus 20 juta peserta, supaya ada pencapaian yang membanggakan,” ujar Budi usai pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (5/8/2025) malam.

    Selain itu, Menkes juga melaporkan perkembangan pembangunan 32 rumah sakit baru di wilayah-wilayah terpencil. Sebanyak 22 rumah sakit telah memasuki tahap groundbreaking, sementara 10 sisanya akan mulai dibangun pada semester kedua 2025.

    Beberapa di antaranya terletak di daerah yang selama ini kurang dikenal luas, seperti Redabolo, Iuborong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, dan Nias.

    “Pak Presiden malah bilang, kalau bisa jangan cuma 66 rumah sakit, tapi di semua 514 kabupaten/kota harus punya rumah sakit yang bagus,” kata Budi.

    Kendati demikian, Budi juga menekankan pentingnya penyediaan SDM dan pembiayaan untuk mengoperasikan rumah sakit-rumah sakit baru tersebut. Presiden disebut memberikan arahan agar penempatan dokter, khususnya dokter spesialis, bisa dipercepat dan mekanisme pembiayaannya lebih efisien.

    Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil awal dari program pemeriksaan kesehatan gratis.

    “Yang paling tinggi masalahnya ternyata gigi. Kondisi kesehatan gigi kita buruk sekali,” ungkap Budi.

    Dari data yang dilaporkan, terdapat sekitar 4.000 puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi, jauh lebih besar dibandingkan 600 puskesmas yang tidak memiliki dokter umum.

    Prabowo pun, kata Budi, memberikan arahan agar ketersediaan dokter gigi ditingkatkan, terutama untuk melayani anak-anak, lansia, dan masyarakat di daerah terpencil.

    “Lucu sih, gigi jadi isu utama,” ujar Budi sambil tersenyum.

    Terkait agenda Presiden, Menkes juga mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat Prabowo akan meresmikan tiga rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Kemenkes di Jayapura, Rumah Sakit PON (Pusat Otak Nasional) di Jakarta Timur, dan Rumah Sakit Jantung di Solo yang merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab.

    Ketiga rumah sakit ini menjadi simbol nyata dari upaya pemerintah memperluas layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh penjuru tanah air.

    “Mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan beliau [Presiden],” pungkas Budi Gunadi.

  • Menkes: Insentif Dokter Spesialis Daerah Terpencil Diluncurkan Bulan Ini

    Menkes: Insentif Dokter Spesialis Daerah Terpencil Diluncurkan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa peluncuran resmi program insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    “Karena itu idenya beliau, maka beliau sendiri yang akan meluncurkan. Teman-teman tahu, beliau sudah mengeluarkan Perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal,” ujar Budi usai dirinya memberikan laporan kepada Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa (5/8/2025) malam.

    Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Dokter Gigi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di wilayah terpencil Indonesia.

     Saat ditanya soal waktu peluncuran, Budi menyebut kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan agenda peresmian rumah sakit khusus di bidang neurologi, Rumah Sakit PON (Pusat Otak Nasional).

    “Beliau bilang mungkin pada saat rumah sakit PON. Waktunya akan diatur dalam waktu singkat,” kata Menkes.

    Program insentif ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem kesehatan nasional, khususnya dengan memastikan kehadiran tenaga medis ahli di wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan spesialis.

    Peluncuran program ini diharapkan menjadi titik balik dalam pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan motivasi para dokter untuk mengabdi di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Saat ditegaskan apakah peluncuran akan berlangsung bulan ini, Budi mengamini hal tersebut. 

    “Bulan ini,” pungkas Budi Gunadi

     

     

  • Video: Prabowo Segera Umumkan Insentif Rp30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T

    Video: Prabowo Segera Umumkan Insentif Rp30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Dalam Perpres tersebut, tunjangan khusus untuk dokter di DTPK sebesar Rp30.012.000 per bulan. Prabowo akan mengumumkan secara langsung peluncuran insentif pada bulan ini.

    Simak berita lainnya seputar dokter spesialis di sini.

    (/)

    budi gunadi sadikin menkes daerah 3t tunjangan khusus dokter insentif dokter prabowo subianto

  • Prabowo Ingin 514 Kabupaten/Kota di RI Punya Rumah Sakit Bagus, Termasuk Daerah Terpencil – Page 3

    Prabowo Ingin 514 Kabupaten/Kota di RI Punya Rumah Sakit Bagus, Termasuk Daerah Terpencil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai, termasuk daerah-daerah terpencil. Prabowo mendorong agar target awal ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh daerah.

    “Beliau ingin kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus,” kata Budi usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Menurut dia, pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah terpencil juga menjadi salah satu fokus utama Prabowo. Dia menjelaskan dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, 22 telah dilakukan peletakan batu pertama, dan sisanya akan menyusul di paruh kedua tahun ini.

    “Sisanya 10 akan di-groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini,” ujarnya.

    Budi menyebut masyarakat sangat senang dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah. Khususnya, daerah terpencil yang tak diketahui banyak orang.

    “Masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit di daerah-daerah seperti Reda Bolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, di Nias. Itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan,” jelas Budi.

     

  • Menkes: Prabowo Akan Luncurkan Langsung Tunjangan Dokter Daerah Tertinggal Nasional 5 Agustus 2025

    Menkes: Prabowo Akan Luncurkan Langsung Tunjangan Dokter Daerah Tertinggal Nasional 5 Agustus 2025

    Menkes: Prabowo Akan Luncurkan Langsung Tunjangan Dokter Daerah Tertinggal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meluncurkan langsung tunjangan untuk dokter spesialis yang ada di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menyebut tunjangan ini adalah inisiatif Presiden Prabowo.
    “Itu nanti beliau yang akan luncurkan. Karena itu idenya beliau ya,” tegas Budi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Bahkan, menurutnya, sudah ada aturan soal ini yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025.
    Namun, ia tak detil mengungkap kapan tunjangan ini resmi diluncurkan Kepala Negara.
    Budi mengatakan, peluncuran kemungkinan bertepatan saat peresmian Rumah Sakit (RS) PON pada bulan ini.
    “Beliau bilang mungkin pada saat Rumah Sakit PON,” ungkapnya.
    Dalam pertemuan yang sama, Menkes juga melaporkan rencana peresmian tiga rumah sakit besar oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
    Ketiga rumah sakit tersebut termasuk RS PON di Jakarta. Kedua, rumah sakit Kemenkes yang berlokasi di Jayapura.
    Lalu, ada rumah sakit jantung khusus di Solo yang merupakan hibah dari Raja Uni Arab Emirat di Solo.
    “Kita juga bahas tentang peresmian tiga rumah sakit,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara meminta Budi agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai.
    Presiden RI pun memberi arahan agar penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan berjalan beriringan.
    “Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini kalau sudah ada alat-alatnya akan butuh SDM dan butuh pembiayaan,” tambahnya.
    Tak cuma itu, Prabowo juga menargetkan Menkes soal jumlah capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 20 juta orang pada 17 Agustus nanti.
    Sebab, ia melaporkan per tanggal 4 Agustus kemarin, jumlah pengguna CKG sudah 17 juta orang.
    “Dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana,” ujar Menteri Kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Rp30 Juta bagi Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal

    Prabowo Terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Rp30 Juta bagi Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Untuk tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    “Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Senin 4 Agustus malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan melanjutkan penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

    Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

    “Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7).

    Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus yang diberikan kepada para dokter per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlalu sesuai ketentuan kepegawaian.

    Pemerintah pun mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut, terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.