Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Menkes Minta Keluarga Pasien Paksa Dokter Buka Masker Disanksi Hukum: Biar Jera

    Menkes Minta Keluarga Pasien Paksa Dokter Buka Masker Disanksi Hukum: Biar Jera

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan perlakuan kekerasan yang dilakukan keluarga pasien kepada dokter di RSUD Sekayu perlu ditindak secara hukum. Hal ini menurutnya demi memberikan efek jera, agar kasus yang sama tidak terulang di kemudian hari.

    Dokter berhak mendapat perlindungan dan keamanan selama menjalankan tugas. Terlebih, dr Syahpri Putra Wangsa adalah tenaga medis yang bersedia mengabdi di daerah.

    “Saya sangat menghargai tenaga medis berkualitas seperti dr Syahpri, seorang dokter subspesialis yang bersedia mengabdi di Kabupaten Sekayu, lokasi yang ditempuh 4 jam dari Kota Palembang,” tuturnya dalam akun Instagram resmi, Kamis (14/8/2025).

    Menkes menyebut pihaknya sudah menugaskan tim Kemenkes RI untuk memberikan dukungan penegakan hukum atas kekerasan yang diterima dr Syahpri di RSUD Sekayu, saat dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien.

    “Saya dukung sepenuhnya kasus ini harus dituntaskan melalui jalur hukum untuk memberikan efek jera,” tutur dia.

    Menkes mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, tindakan kekerasan dalam bentuk dengan alasan apapun tidak dapat ditolerir. Terlebih dalam kasus terkait, tindakan ini juga mengarah pada risiko penularan penyakit infeksius.

    “Beliau mendapat tindakan kekerasan verbal dan fisik oleh keluarga pasien. Saya menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kekerasan dan pelecehan terhadap siapapun tidak dapat dibenarkan,” pungkasnya.

    (naf/up)

  • Tim Kemenkes Turun Tangan, Dukung Proses Hukum Dokter Dipaksa Buka Masker di RSUD Sekayu

    Tim Kemenkes Turun Tangan, Dukung Proses Hukum Dokter Dipaksa Buka Masker di RSUD Sekayu

    Jakarta –

    Tim Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melakukan kunjungan ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan terkait kasus kekerasan yang dialami dokter di RSUD Sekayu oleh keluarga pasien yang diduga mengidap tuberkulosis (TB/TBC).

    Kedatangan tim itu juga sesuai arahan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang akan memberi dukungan terhadap proses hukum yang diambil oleh dr Syahpri dan RSUD Sekayu.

    Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kemenkes Zubaedah Elvia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Muba terhadap perlindungan tenaga kesehatan, khususnya dalam mengawal permasalahan yang terjadi kepada dr Syahpri Putra Wangsa. Dia juga berharap peristiwa ini tidak terulang kembali.

    “Kami melihat pemerintah daerah serius memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan, sekaligus memperhatikan kesejahteraan nakes. Harapan kami, insiden ini menjadi pelajaran bersama agar suasana pelayanan kesehatan tetap kondusif bagi semua pihak,” ujar Zubaedah, Kamis (14/8/2025), dikutip dari detiksumbagsel.

    Bupati Muba M Toha Tohet juga mengatakan akan memastikan tenaga kesehatan mendapat perlindungan penuh, agar dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa rasa khawatir. Toha menyebut kunjungan tim kemenkes ini merupakan bentuk perhatian serius semua pihak terhadap tindakan kekerasan yang dialami dr Syahpri.

    “Kami di Pemkab Muba tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan tenaga medis bekerja dengan aman dan nyaman. Terima kasih kepada dr. Syahpri atas kesabarannya menghadapi insiden ini. Ke depan, perlindungan tenaga medis akan lebih maksimal sehingga kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Dirinya menekankan, pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu harus tetap berjalan optimal sesuai standar, tanpa terganggu oleh insiden yang terjadi.

    Menkes Buka Suara

    Sebelumnya, Menkes juga ikut buka suara soal laporan tindakan kekerasan dokter di RSUD Sekayu, dr Syahpri Putra Wangsa, yang dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien saat tengah bertugas.

    Menkes mengecam dan menyesalkan tindakan yang dinilai menghalangi prosedur pencegahan penularan penyakit infeksius. Korban juga sebelumnya mendapatkan kekerasan verbal dari pasien.

    “Kami sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap tenaga medis yang terjadi di RSUD Sekayu,” tegas Menkes dalam pernyataan resminya, Rabu (14/8).

    Dengan alasan apapun, kekerasan pada dokter, tenaga kesehatan, tidak bisa dibenarkan.

    “Kami tidak menoleransi adanya kekerasan dalam bentuk apapun terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya,” lanjut Menkes.

    Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, keselamatan dan keamanan para dokter jelas dilindungi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, terlebih saat sudah menjalankan tugas sesuai prosedur operasional baku (SOP) dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan.

    Menkes mengatakan, fasilitas kesehatan harus menjadi tempat yang aman, tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi para tenaga medis yang bekerja di dalamnya.

    Senada, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami anggotanya, dr Syahpri Putra Wangsa, SpPD, KGH, FINASIM, saat bertugas di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

    Dalam pernyataan resmi, Rabu (13/8), PAPDI menyebut perlakuan tersebut termasuk kriminalisasi lantaran keluarga pasien melontarkan perkataan kasar, ancaman, intimidasi, hingga tindakan fisik berupa memegang leher dan melepas masker medis yang digunakan dr Syahpri saat memeriksa pasien.

    PAPDI sepenuhnya mendukung kriminalisasi tersebut dilanjutkan ke ranah hukum demi keadilan anggota yang menjadi korban.

    “Mengharapkan aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi secara adil, profesional, dan sesuai ketentuan, agar perbuatan serupa tidak terulang,” demikian sorot PAPDI dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Halaman 2 dari 3

    (suc/up)

  • Menkes Kecam Keluarga Pasien yang Viral Paksa Dokter Buka Masker di RSUD Sekayu

    Menkes Kecam Keluarga Pasien yang Viral Paksa Dokter Buka Masker di RSUD Sekayu

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ikut buka suara soal laporan tindak kekerasan yang dialami dokter di RSUD Sekayu. Adalah dr Syahpri Putra Wangsa yang dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien saat tengah bertugas.

    Menkes mengecam dan menyesalkan tindakan yang dinilai menghalangi prosedur pencegahan penularan penyakit infeksius. Terlebih, korban juga sebelumnya mendapatkan kekerasan verbal dari pasien.

    “Kami sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap tenaga medis yang terjadi di RSUD Sekayu,” tegas Menkes dalam pernyataan resminya, Rabu (14/8/2025).

    Dengan alasan apapun, kekerasan pada dokter, tenaga kesehatan, tidak bisa dibenarkan.

    “Kami tidak menoleransi adanya kekerasan dalam bentuk apapun terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya,” lanjut Menkes.

    Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, keselamatan dan keamanan para dokter jelas dilindungi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, terlebih saat sudah menjalankan tugas sesuai prosedur operasional baku (SOP) dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan.

    Fasilitas kesehatan, lanjutnya, harus menjadi tempat yang aman, tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi para tenaga medis yang bekerja di dalamnya.

    Kemenkes mengimbau masyarakat agar menghormati profesi tenaga kesehatan dan tidak bertindak di luar batas jika merasa tidak puas terhadap pelayanan.

    “Jika masyarakat mengalami ketidakpuasan dalam pelayanan, kami mohon agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan,” kata Menkes.

    Menkes berharap insiden serupa tidak kembali terjadi di fasilitas kesehatan lainnya. Ia mengajak semua pihak untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, bermartabat, dan saling menghormati.

    Simak juga Video ‘Reaksi IDI soal Keluarga Pasien TBC Paksa Dokter Buka Masker’:

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Video: Menkes Ungkap Strategi Dongkrak Investasi di Sektor Kesehatan

    Video: Menkes Ungkap Strategi Dongkrak Investasi di Sektor Kesehatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan sektor swasta memegang peran penting untuk meningkatkan investasi kesehatan di Tanah Air. BGS menegaskan pemerintah akan memastikan iklim investasi yang nyaman untuk menarik minat investor di sektor swasta.

    Selengkapnya saksikan di Program Health Summit 2025 CNBC Indonesia, Rabu (13/08/2025).

  • Dokter Dipaksa Buka Masker oleh Keluarga Pasien RSUD Sekayu, Ini Kata Majelis Disiplin Profesi

    Dokter Dipaksa Buka Masker oleh Keluarga Pasien RSUD Sekayu, Ini Kata Majelis Disiplin Profesi

    Jakarta –

    Viral seorang dokter di RSUD Sekayu mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga pasien. Dalam video yang viral beredar di media sosial, keluarga pasien tampak emosi saat dokter dinilai lambat dalam menangani proses pemeriksaan pasien.

    “Buka masker kamu, dokter apa kamu jelaskan! Ini kami di ruang VVIP paling layak. Ibu saya sudah tiga hari dirawat, dokter ini cuma melihatkan hasil rontgen,” beber salah satu anggota keluarga pasien dalam video yang ramai beredar.

    Keluarga pasien mencecar dokter lantaran pelayanan yang didapat disebut tidak sesuai dengan kamar VVIP yang sudah dibayar untuk merawat ibunya.

    Ketua Majelis Disiplin Profesi (MDP) Sundoyo mengaku belum mendapatkan pengaduan terkait kriminalisasi tersebut. Meski begitu, pihaknya terbuka untuk proses pendampingan kepada tenaga dokter.

    “Kasus ini belum diadukan ke MDP,” bebernya saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (13/8/2025).

    MDP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selain bertugas menegakkan disiplin profesi nakes, termasuk menerima pengaduan, memverifikasi, memberikan rekomendasi, pihaknya berperan dalam mencegah kriminalisasi nakes yang tidak berdasar, memastikan penegakan disiplin dilakukan secara adil dan transparan.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya juga menekankan perlunya membangun sistem pengaduan yang adil guna memastikan para tenaga kesehatan dan tenaga medis terlindungi dari kriminalisasi, tetapi tetap diberikan hukuman jika ditemukan kelalaian.

    “Sekarang kita ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan penyedia jasa kesehatan, yang selama ini kita rasakan keseimbangannya belum sama mengenai pengaduan dugaan,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut jelas tergambar pada total laporan aduan terkait tenaga medis.

    Sundoyo juga sebelumnya merinci total pengaduan yang telah diterima oleh MDP sebanyak 57 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, 31 pengaduan masih dalam proses pemeriksaan dan 24 pengaduan lainnya telah selesai diperiksa. Hasilnya, 8 pengaduan terbukti sebagai pelanggaran disiplin profesi, sementara 16 lainnya terbukti bukan pelanggaran.

    Artinya, tidak sedikit kasus yang malah berujung pada kriminalisasi tenaga dokter.

    Lihat video ‘Viral Dokter di Muba Diserang Keluarga Pasien, Dipaksa Buka Masker’:

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Menkes Bicara Kurikulum Kesehatan Dasar Jadi Materi Wajib di Sekolah

    Menkes Bicara Kurikulum Kesehatan Dasar Jadi Materi Wajib di Sekolah

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tengah mengupayakan kurikulum kesehatan dasar masuk sebagai pelajaran wajib di setiap satuan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan dengan membujuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Kita sedang membujuk Pak Mendikdasmen agar menjadikannya kurikulum wajib,” kata Budi di Kota Padang, Sumatera Barat, dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Budi menjelaskan, materi kurikulum ini antara lain mengajarkan cara bertindak ketika menghadapi situasi tidak terduga, seperti gempa bumi, cara menangani diri sendiri saat terluka, dan pentingnya menjaga kebersihan.

    “Bahkan anak didik juga diajarkan untuk menegur atau menjelaskan kepada masing-masing orang tua perokok terkait bahaya terpapar asap rokok,” ujar Budi.

    “Jadi, tujuannya agar setiap orang itu sejak dini sudah memahami pentingnya menjaga kesehatan,” lanjutnya.

    Budi menyampaikan, pendidikan kesehatan sebetulnya sudah mulai dikerjakan dan diimplementasikan Kementerian Kesehatan pada 2023, bekerja sama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat itu dijabat Nadiem Anwar Makarim.

    Ia meyakini, jika kurikulum kesehatan masuk ke ranah pendidikan, kesadaran masyarakat akan kesehatan akan jauh lebih baik.

    Di kesempatan yang sama, Budi menegaskan bahwa menjaga tubuh tetap sehat merupakan tindakan promotif dan preventif, sedangkan mengobati orang sakit adalah tindakan kuratif.

    Ia mendorong seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, termasuk dinas kesehatan di provinsi, kabupaten, dan kota, untuk terus menggerakkan pola hidup sehat, skrining kesehatan, dan langkah pencegahan lainnya agar masyarakat tidak jatuh sakit.

    Budi juga mencontohkan Singapura yang memiliki rata-rata usia penduduk 84 tahun, lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang rata-rata 79 tahun meski biaya kesehatan di AS jauh lebih tinggi. Menurutnya, keberhasilan Singapura tidak lepas dari pemahaman warganya terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    (naf/naf)

  • BGS Ungkap Kontribusi Sektor Kesehatan untuk Kerek Ekonomi 8%

    BGS Ungkap Kontribusi Sektor Kesehatan untuk Kerek Ekonomi 8%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kontribusi sektor kesehatan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi 8%, melalui pembangunan sistem ketahanan kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kadin Indonesia untuk merancang cetak biru industri kesehatan.

    “Belanja kesehatan di Indonesia itu sekitar Rp 641 triliun atau US$ 40 miliar, setiap tahun sekarang kita dengan bantuan BPS sudah menghitung berapa belanja kesehatan. Kalau dibagi per kapitanya sekitar US$ 140 per kapita,” ujar Budi Gunadi dalam CNBC Indonesia Helath Summit 2025, Rabu (13/8/2025).

    Dia menegaskan potensi industri kesehatan di Indonesia sangat besar, meski belanja kesehatan per kapita masih kalah dari Malaysia yang mencapai US$ 432 per kapita. Jika Indonesia bisa mencapai belanja kesehatan yang sama dengan Malaysia, maka potensi sektor ini sangat besar dalam 5-10 tahun mendatang.

    “Kalau belanjanya sekitar US$ 432 per pita, dikalikan 280 juta populasi, maka bisa mencapai US$ 84 miliar. Jadi ada sebesar itu potensi pendapatan,” kata dia.

    Secara historis, industri kesehatan tumbuh 9-11% setiap tahunnya, namun tidak tercermin pada GDP. Budi menegaskan, hal ini disebabkan oleh besarnya impor di sektor kesehatan.

    “Kalau vaksin misalnya masih diimpor dari luar, makanya GDP growthnya tidak terjadi di Indonesia. Maka ini jadi tugas kita, 9-11% pertumbuhan itu tidak tercermin di GDP,” tegas Budi.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • Kata Menkes Terkait Rencana Tunjangan Rp 30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T

    Kata Menkes Terkait Rencana Tunjangan Rp 30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut peluncuran rencana tunjangan Rp 30 juta untuk dokter di daerah terpencil segera diumumkan oleh Presiden Prabowo. Aturan terkait hal itu telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    “Itu nanti Beliau yang akan luncurkan, karena itu idenya Beliau ya. Jadi, teman-teman tahu Beliau sudah mengeluarkan Perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal,” kata Menkes dikutip dari Antara, Selasa (7/8/2025).

    Perpres Nomor 81 Tahun 2025, yang diteken oleh Presiden Prabowo sekitar akhir Juli, mengatur pemberian tunjangan khusus kepada dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di daerah DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    Tunjangan khusus ini disebut sebagai bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian.

    Untuk tahap pertama, tunjangan khusus itu diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di daerah DTPK.

    Selain pemberian tunjangan, tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

    Langkah ini bertujuan agar tenaga medis di wilayah terpencil tetap memiliki akses untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki,” kata Mensesneg Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8).

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Prabowo heran menteri kabinet dan dirut BUMN banyak dari lulusan ITB

    Prabowo heran menteri kabinet dan dirut BUMN banyak dari lulusan ITB

    “Menteri dan setingkat menteri yang hadir. Saya bacakan semua ya, karena penting ini, ini budaya kita. Jauh-jauh datang enggak disapa. Enggak apa-apa kan? Saya ga dibatasi waktu? Siapa tahu ITB kan?

    Bandung (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto sempat terheran tentang banyaknya menteri dan kepala lembaga di jajaran Kabinet Merah Putih, hingga direktur utama BUMN yang merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Momen tersebut terjadi saat Presiden Prabowo menyampaikan sambutan dan turut membacakan daftar nama menteri yang hadir pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    “Menteri dan setingkat menteri yang hadir. Saya bacakan semua ya, karena penting ini, ini budaya kita. Jauh-jauh datang enggak disapa. Enggak apa-apa kan? Saya ga dibatasi waktu? Siapa tahu ITB kan? kata Presiden berkelakar yang disambut tepuk tangan dari hadiri.

    Dalam sambutannya saat membacakan nama-nama menteri yang hadir, Presiden Prabowo menyadari bahwa selain Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan peneliti di ITB, banyak anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan ITB.

    Para menteri itu, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar.

    Selain menteri, ada juga sejumlah direktur utama BUMN yang hadir dan merupakan lulusan ITB, yakni Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan.

    “Menteri ketenagakerjaan Prof. Yassierli, ITB rupanya nih. ITB banyak sekali nih. Kepala Badan Pusat Statistik Saudara Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” kata Prabowo sembari tertawa.

    Adapun sejumlah menteri lainnya yang hadir pada KSTI 2025, yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie.

    KSTI 2025 yang mengusung tema “Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Penguasaan Sains dan Teknologi”, menjadi forum strategis berskala nasional dan internasional.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, acara ini mempertemukan ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk ilmuwan terkemuka, teknokrat, CEO BUMN, pelaku industri strategis nasional, pengambil kebijakan tingkat tinggi, hingga diaspora Indonesia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.