Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Presiden Prabowo tiba di New York hadiri Sidang Umum PBB

    Presiden Prabowo tiba di New York hadiri Sidang Umum PBB

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9) waktu setempat, untuk menghadiri Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Jhon F Kennedy, New York, Amerika Serikat, pukul 16.50 waktu setempat, didampingi oleh sang putra Didit Hediprasetyo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kepala Negara disambut oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Y.M. Umar Hadi dan Penasihat Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York Brigadir Jenderal Felix Lumban Tobing.

    Setelahnya, Presiden langsung menuju hotel tempat menginap di kawasan Manhattan, New York.

    Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh para diaspora, yang terdiri dari unsur mahasiswa, serta pejabat, perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat.

    Hadir mendahului Prabowo, Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.

    ‎Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    ‎
    Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
    ‎
    ‎Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Sarankan 2 Butir Telur Rebus untuk Sarapan, Cukupkah Nutrisinya?

    Menkes Sarankan 2 Butir Telur Rebus untuk Sarapan, Cukupkah Nutrisinya?

    Jakarta –

    Belakangan ini ajakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) tentang sarapan sehat dan murah ramai diperbincangkan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Menkes menyebutkan bahwa dua butir telur rebus bisa menjadi pilihan sarapan praktis dengan biaya hanya sekitar Rp 5.000.

    Pesannya sederhana, sarapan tidak harus mahal, dan lebih baik memulai hari dengan sesuatu yang bergizi daripada tidak sarapan sama sekali. Namun, muncul juga diskusi di masyarakat. Ada yang mengapresiasi idenya karena praktis dan ramah di kantong, tapi ada pula yang mengingatkan bahwa sarapan sebaiknya mengandung gizi seimbang, bukan hanya protein dari telur.

    Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi ajakan ini?

    Nutrisi dalam 2 Butir Telur Rebus

    Menteri Kesehatan dalam videonya yang memiliki hastag Budi Gemar Sharing menyampaikan pesan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Dengan mencontohkan 2 telur rebus, ia ingin menunjukkan bahwa sarapan sehat itu bisa murah, cepat, dan bergizi.

    Dua butir telur sudah mengandung:

    sekitar 12 gram proteinvitamin B kompleksvitamin Dseleniumserta kolin yang penting untuk fungsi otak.

    Konsumsi telur di pagi hari dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian tubuh yaitu 0,8 gram/kgBB. Dari sisi praktis, telur rebus juga mudah disiapkan: cukup direbus beberapa menit, tidak butuh bumbu khusus, dan bisa dibawa ke mana-mana.

    Selain itu, ajakan ini juga punya pesan kalau sarapan tidak harus dengan karbohidrat kompleks atau makanan yang manis-manis seperti sereal, lontong, dan nasi uduk. Karena dapat menaikkan gula darah secara mendadak (glucose spike). Telur adalah bahan makanan yang sangat familiar di hampir semua rumah tangga Indonesia. Dengan harga terjangkau dan ketersediaan luas, pesan ini bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

    Kebiasaan sarapan di Indonesia

    Data Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan 2023 menunjukkan bahwa prevalensi tidak terbiasa sarapan pada anak dan remaja sekitar 16,9 persen – 59 persen dan 31,2% persen pada orang dewasa. Alasan untuk meninggalkan dan mengabaikan sarapan sangat beragam, takut terlambat, terburu-buru, tidak terbiasa, dan tidak ada waktu.

    Survei Kemenkes juga menemukan alasan utama orang melewatkan sarapan adalah tidak sempat menyiapkan makanan pagi. Artinya, faktor praktis memang sangat dominan. Dalam konteks ini, ide sarapan dengan dua telur rebus bisa menjadi solusi sederhana dan realistis.

    Apakah cukup sarapan dengan telur saja?

    Apabila sedang terburu-buru atau aktivitas fisik di pagi hari yang tidak terlalu berat, dua butir telur rebus tentu lebih baik daripada tidak sarapan sama sekali, yang bisa membuat tubuh lemas, sulit konsentrasi, dan cepat lapar. Telur rebus mengandung protein yang tinggi, lemak yang baik, dan berbagai vitamin.

    Sarapan hanya dengan kopi manis atau camilan gorengan juga tidak baik untuk kesehatan, karena tinggi kalori tapi rendah gizi. Sarapan dengan kopi manis dan gorengan bisa menyebabkan lonjakan gula mendadak (glucose spike). Jika setiap hari dilakukan dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe-2.

    Menu sarapan tinggi kalori namun kurang seimbang, seperti nasi uduk atau lontong yang sering kali minim sayuran juga sering dijadikan menu sarapan masyarakat Indonesia. Nasi uduk dan lontong mungkin bisa buat cepat merasa kenyang. Namun, rasa kenyang yang dirasakan tidak akan bertahan lama, sehingga satu hingga dua jam kemudian tubuh akan merasa lapar dan ingin makan lagi. Hal ini dapat meningkatkan asupan kalori harian meningkat, sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas.

    Kalau dilihat dari angka kecukupan gizi (AKG), kebutuhan energi orang dewasa rata-rata 2.000 kalori per hari. Dua telur rebus hanya menyumbang sekitar 140 kalori. Jadi, secara energi masih jauh dari cukup. Tetapi, dari sisi kualitas gizi, telur termasuk makanan padat gizi (nutrient-dense). Dengan kata lain, meski kalorinya tidak banyak, kandungan proteinnya tinggi , sehingga membuat tubuh merasa kenyang lebih lama dan sangat bermanfaat untuk membangun jaringan tubuh serta menjaga fungsi otot.

    Namun menurut Pedoman Gizi Seimbang, melalui kampanye Isi Piringku, sarapan yang baik seharusnya mengandung nutrisi yang lengkap, setiap kali makan dianjurkan ada:

    1/3 porsi karbohidrat1/3 porsi sayur1/6 porsi lauk berproteindan 1/6 porsi buah.

    WHO (2020) juga menekankan pentingnya kombinasi zat gizi pada sarapan untuk menunjang konsentrasi belajar maupun bekerja.

    Kenapa penting ada karbohidrat, lemak, dan serat?

    Sarapan memberikan banyak manfaat berupa energi untuk memulai hari dan meningkatkan produktivitas. Sarapan yang sehat harus mencakup kandungan utama seperti protein, serat, lemak, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks (nasi, ubi, roti gandum, oatmeal) adalah bahan bakar utama tubuh dan otak. Tanpa karbohidrat yang cukup, seseorang bisa cepat lelah, pusing, atau sulit fokus. Tubuh saat bangun membutuhkan karbohidrat karena sudah berpuasa selama tidur.

    Serat dari sayur dan buah membantu pencernaan, menjaga rasa kenyang, serta melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral. Lemak sehat (dari alpukat, kacang, biji-bijian) memberi energi lebih tahan lama dan baik untuk fungsi sel tubuh.

    Risiko jika sering melewatkan sarapan

    Pada anak sekolah, studi ilmiah menemukan hubungan antara kebiasaan tidak sarapan dengan penurunan nilai ujian matematika dan membaca. Pada orang dewasa, tidak sarapan dapat meningkatkan kecenderungan makan berlebihan di siang atau malam hari. Kondisi ini bisa memperburuk pola makan dan mengganggu metabolisme tubuh. Dengan kata lain, sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga mengatur ritme biologis tubuh (circadian rhythm) agar energi lebih stabil sepanjang hari.

    Bagaimana cara menyiasati kalau cuma sempat telur rebus?

    Tidak masalah sesekali sarapan sederhana hanya dengan 2 butir telur rebus. Prinsip gizi seimbang bisa tetap dijaga dengan menyesuaikan makan siang dan malam. Misalnya, jika pagi hanya telur, maka saat jam 10 dan jam 15 (jam ngemil) bisa konsumsi sayur dan buah. Jika tidak, saat siang bisa dipenuhi kebutuhan gizi yang belum terpenuhi di pagi hari dengan menambah sayuran dan buah lebih banyak sebagai pencuci mulut. Siang dan malam hari, tetap makan sesuai porsi Isi Piringku atau Pedoman Gizi Seimbang.

    Prinsipnya, kalau tidak bisa lengkap dalam satu waktu, maka seimbangkan asupan gizi dalam 24 jam.

    Jadi, bagaimana sebaiknya?

    Intinya, tidak ada yang salah dengan ajakan Menkes. Dua telur rebus jelas lebih baik daripada melewatkan sarapan atau mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak bergizi.

    Namun, penting diingat bahwa tubuh butuh variasi. Kalau ada waktu, siapkan sarapan yang lebih lengkap dengan tambahan karbohidrat, sayur, dan buah. Kalau tidak sempat, imbangi kebutuhan gizi di waktu makan lain.

    Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah meal preparation sederhana. Misalnya, pada malam hari sudah menyiapkan buah seperti pisang atau buah lainnya yang dipotong dalam wadah, atau merebus ubi sekaligus untuk stok beberapa hari. Dengan begitu, pagi hari bisa langsung dikombinasikan dengan telur rebus tanpa perlu banyak waktu terpakai.

    Dengan begitu, ajakan Menkes bisa dimaknai sebagai pesan sederhana yang mudah diikuti, sementara masyarakat tetap bisa menyesuaikan dengan prinsip gizi seimbang sesuai kondisi masing-masing.

    Halaman 2 dari 5

    Simak Video “Video: Agenda Menkes ke Sumenep, Kebut Akselerasi Imunisasi Campak”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Menkes Sarankan 2 Butir Telur Rebus untuk Sarapan, Cukupkah Nutrisinya?

    Menkes Sebut ‘NutriGrade’ di RI Tinggal Tunggu Waktu, Targetnya Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan penetapan labeling seperti yang dilakukan Singapura pada minuman dengan kadar gula tinggi, akan ditetapkan tahun ini. Wacana tersebut semula muncul pasca kasus obesitas hingga diabetes terus meningkat, termasuk pada kelompok anak.

    Regulasi baru semacam ini diharapkan bisa meningkatkan ‘awareness’ atau literasi di lingkup masyarakat agar lebih bijak memilih makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Label sehat di Singapura dinamakan ‘NutriGrade’ dengan mengkategorikan kelompok makanan berdasarkan level A, B, C, dan D.

    Masyarakat dengan mudah mengenali makanan ataupun minuman yang termasuk kelompok D adalah paling tidak sehat, sementara kelompok A sebaliknya.

    “NutriGrade sama BPOM RI sebenarnya pembahasannya sudah final, kita akan tiru yang di Singapura itu, tinggal tunggu ‘timingnya’ saja,” beber Menkes kepada wartawan, pasca rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Menkes Budi menekankan target pemerintah tetap di tahun ini.

    “Targetnya bisa tahun ini,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan saat ini tahapan penetapan NutriGrade masih menunggu hasil sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

    “Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

    Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

    “Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Video Menkes Budi Cari Mekanisme Pengajuan Tambahan Anggaran Kemenkes

    Video Menkes Budi Cari Mekanisme Pengajuan Tambahan Anggaran Kemenkes

    Jakarta – Pagu anggaran Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 114 triliun untuk tahun anggaran 2026, telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Persetujuan anggaran tersebut dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di ruang rapat komisi IX DPR RI pada Senin (15/9) siang.

    Setelah ditemui saat rapat, Menkes akui ingin mencari mekanisme untuk mengajukan tambahan pada anggaran 2026. Menurutnya anggaran Rp 114 triliun tersebut belum termasuk program rutin Kemenkes seperti Cek Kesehatan Gratis, vaksin, dan obat-obatan.

    (/)

  • Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan sejumlah menteri/lembaga hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Zulhas mengaku bersyukur berkat kehadiran Purbaya, persoalan keuangan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat diselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih yang tak kunjung rampung.

    “Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah kopdes terjawab soal uang,” ujar Zulhas usai mengadakan rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Peraturan yang rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Oleh karena itu yang pertama, hari ini Rakortas,” tambah Zulhas.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, hingga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Zulhas juga mengakui Purbaya memang bergaya koboi. Namun, hal itu dalam artian yang positif. Dengan kehadiran Purbaya, Zulhas menyebut peraturan-peraturan yang berbelit itu dapat selesai dalam kurun waktu 1,5 jam.

    “Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Menkeu Purbaya yang hadir disini, di tengah-tengah kita,” jelasnya.

    Zulhas menekankan dukungan keuangan dari pemerintah menjadi hal penting bagi keberlanjutan KopDesKel Merah Putih. Ia pun menyambut baik terkait kebijakan Purbaya yang menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pinjaman kredit ke KopDesKel Merah Putih.

    “Ini walaupun sama-sama pemerintah tapi sakingnya Pak Ferry (Menteri Koperasi) ya. Kita berapa lama menunggu ini? Sudah berbulan-bulan ya. Dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya,” terang Zulhas.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan plafon pinjaman Rp 3 miliar. Saat ini setidaknya 1.000 KopDesKel Merah Putih yang mengajukan pinjaman dapat dicairkan mulai hari ini.

    “Kemudian berlanjut, sambil menunggu yang PMK yang baru, nanti 16 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan ini,” ujar Ferry.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Pemerintah Indonesia menandatangani keputusan bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota lewat Mal Pelayanan Publik Digital Nasional atau MPPDN. Keputusan ini ditandatangani oleh lima kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari ini, Selasa (9/9).

    Ada tiga izin utama yang terintegrasi yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Saturan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP). “MPPDN ini membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang berbeda,” ucap Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI Nezar Patria.

    “Adanya otomatisasi ini prosesnya semua cepat. Transparan, bisa diaudit, trace-able dan nggak perlu ada uang-uang tidak resmi,” jelas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Label Khusus Makanan Ditunda, Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi Asing

    Video Label Khusus Makanan Ditunda, Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi Asing

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penerapan label Nutri-Grade atau label khusus pada produk makanan tinggi gula, garam, lemak, sedang diproses bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

    Tak hanya itu, Menkes Budi juga membantah isu intervensi dari Amerika Serikat terkait rencana RI menerapkan Nutri-Grade ini. “Tidak ada intervensi dari negara mana pun,” tegas Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kementerian Kesehatan pada Selasa (9/9).

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

    (/)