Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung s

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama hampir 3 jam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, bersama beberapa menterinya membahas berbagai program prioritas antara lain soal MBG, pangan, migas, dan perikanan.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas pada Minggu malam itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifili Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, menjelaskan Presiden Prabowo sengaja menggelar rapat terbatas pada Minggu malam karena Presiden terus memonitor dan ingin secepatnya mendapatkan laporan terbaru dari para menterinya.

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung selesai,” kata Prasetyo saat ditemui selepas rapat menjelaskan alasan ratas digelar pada Minggu malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, sapaan akrab Prasetyo, menjelaskan Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan soal program cetak sawah, tata kelola Badan Gizi Nasional dan makan bergizi gratis (MBG), kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lanjut melaporkan perkembangan target lifting minyak.

    “Kemudian, akan segera ada groundbreaking, yaitu untuk pabrik metanol maupun pembangunan pabrik etanol, yang selama ini kita masih impor. Jadi, harapan kita dalam waktu 2 tahun ke depan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap important metanol maupun etanol,” kata Pras.

    Prasetyo melanjutkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan beberapa program, antara lain revitalisasi 20 hektare tambak di Jawa Barat, kemudian pembangunan kampung nelayan.

    “Progress pembangunan kampung nelayan yang sejak awal sudah direncanakan, dan masuk di dalam skema pembiayaan baik dari APBN maupun skema pembiayaan dari sisi investasi. Jadi, banyak sekali hari ini, hampir tiga jam,” sambung Pras.

    Terkait pembangunan kampung nelayan, Pras melanjutkan dari hasil rapat kemudian diketahui perlunya ada koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Sementara terkait MBG, Pras melanjutkan Presiden pada Sabtu (28/9), beberapa jam setelah Presiden Prabowo tiba di Jakarta, langsung memberikan arahan-arahan yang teknis dan detail mengenai makan bergizi gratis (MBG) sehingga insiden keracunan tidak lagi berulang.

    “Kami melaporkan hasil rapat kami tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ terus terang Bapak Presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai (diperiksa, red.) itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

    “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Minggu (28/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. 

    Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

    “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Dia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan 

    Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

    Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

  • Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Dadan untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala negara menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. 

    “Perlunya peningkatan tata kelola dan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” ujarnya melalui rilis BGN, Minggu (28/9/2025).

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

    Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.

    Di sisi lain, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” tandas Dadan.

     

  • Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Kepala BGN untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

    Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

  • Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia masih dalam proses untuk memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    Saat ditanya berapa jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS, Menkes menjawab bahwa data lengkap masih belum ada di tangan pemerintah, tetapi sebagian besar masih dalam proses. 

    Hal ini disampaikan usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya belum lengkap ada di saya, tapi saya tahu sebagian besar masih dalam proses,” ujar Budi.

    Ketika ditanya mengenai persentase SPPG yang sudah memiliki sertifikat tersebut, Budi kembali menjelaskan bahwa memang sebagian besar belum memiliki SLHS.

    “Masih sebagian besar belum, sebagian besar belum,” tegasnya.

    Di sisi lain, Budi juga menanggapi kemungkinan penutupan SPPG yang tidak memiliki SLHS dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur hal tersebut sudah berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh fasilitas pengolahan dan penyajian makanan, guna mencegah insiden keracunan makanan dan menjamin kesehatan masyarakat.

    “Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN, karena itu wewenangnya BGN,” tandas Budi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Insiden yang terjadi di sejumlah SPPG, menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

    Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

    “Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.

  • Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

    Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan dengan segera menyusul kekhawatiran publik atas insiden keracunan makanan yang tengah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang.

    Hal itu disampaikan Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi ini akan kita percepat, agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar personelnya, dan juga standar prosesnya. Diharapkan dalam satu bulan bisa selesai semuanya,” ujar Budi.

    Budi menegaskan bahwa sertifikasi ini penting agar SPPG memiliki sistem dan kualitas pengolahan makanan yang sesuai standar kesehatan. Namun, ia juga mengakui bahwa sertifikasi saja tidak cukup.

    Dia menekankan bahwa diperlukan pengawasan ketat dan menyeluruh sejak proses awal hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Sehingga, solusi jauh saat ini adalah Pemerintah menekankan pentingnya kualitas sanitasi dan standar operasional di setiap lini.

    Kemenkes bersama BGN juga berjanji akan memantau langsung proses sertifikasi SLHS dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG.

    “Memang harus ada juga prosesnya benar-benar didata. Tadi kita sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) sepakat untuk mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, sampai penyajian. Itu semua akan kita bantu bersama agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang lagi,” tandas Budi.

  • Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan melakukan koordinasi teknis soal program makan bergizi gratis (MBG) bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul dengan kasus keracunan berkaitan dengan MBG yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir.

    Diharapkan, melalui koordinasi teknis ini nantinya program MBG bisa berjalan lebih baik dan aman untuk masyarakat.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kemudian pendidikan, serta sekda,” ujar Mendagri, dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).

    “Nanti juga akan dihadiri oleh bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan juga ada dari Badan Gizi Nasional, dari wakil Ibu Nanik S Deyang Insya Allah akan hadir,” sambungnya.

    Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk memberikan arahan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia terkait rencana pengerahan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. UKS nantinya akan dikerahkan bersama Puskesmas untuk melakukan pengawasan secara berkala.

    “Di samping itu ada sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) itu kan juga melibatkan dinkes (dinas kesehatan), besok pagi jam 8 kita akan melaksanakan meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Menkes Targetkan Seluruh SPPG Dapat Sertifikat Higiene dalam 1 Bulan ke Depan!

    Menkes Targetkan Seluruh SPPG Dapat Sertifikat Higiene dalam 1 Bulan ke Depan!

    Jakarta

    Pemerintah mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG). Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS.

    Namun, pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam satu bulan ke depan.

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Higiene dan Layak Sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya selesai,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Minggu (28/9/2025).

    “Dan diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” kata dia.

    Menkes Budi mengaku upaya ini memang belum cukup untuk memastikan proses penyajian makanan bergizi gratis ke depan bebas dari keracunan. Meski begitu, pemerintah bekerja sama dengan BGN memperketat kontrol proses persiapan makanan ke depan.

    “Mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakatilah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini,” sambungnya.

    Ia tidak berkomentar banyak terkait penutupan SPPG yang belum mengantongi SLHS per hari ini, lantaran wewenangnya berada di Badan Gizi Nasional.

    “Tapi saya tahu bahwa sebagian besar masih dalam proses,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 September 2025

    Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah Nasional 28 September 2025

    Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah sebagai langkah menangani keracunan MBG di pelbagai daerah.
    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Zulkifli telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, dan KemenPPA Arifah Fauzi.
    “Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulkifli Hasan.
    Dalam rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.
    “Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan) tapi di seluruh SPPG,” kata Zulkifli Hasan.
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Depan Prabowo, Menkes Budi Lapor Program Unggulan: Anak Buahnya Pada Wafat …!

    Depan Prabowo, Menkes Budi Lapor Program Unggulan: Anak Buahnya Pada Wafat …!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 16 Des 2025, 20:41 WIB

    Diterbitkan 16 Des 2025, 16:57 WIB

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melapor kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Budi mengungkapkan program Cek Kesehatan Gratis saat ini sudah mencapai 65 juta masyarakat.

    Dia meminta Prabowo untuk mendorong para PNS dan pekerja swasta turut serta dalam program ini. Budi juga meminta Prabowo mengadakan lomba untuk anggota kabinet tentang siapa yang paling sehat.