Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus membandingkan akses ke fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan Papua saat bicara terkait kasus kasus kematian ibu hamil di Papua.
    Diketahui, seorang ibu di
    Papua
    bernama Irene Sokoy meninggal pada Senin, 17 November 2025, setelah tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura, Papua.
    Menurut Ben, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di Papua memang belum memadai dibandingkan dengan Pulau Jawa.
    Dia menjabarkan, dibutuhkan kurang dari dua jam menjangkau fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Hal itu dikatakan berbanding jauh dengan di Papua.
    “Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” kata Ben di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Ben lantas menyebut, lamanya waktu menuju fasilitas kesehatan tersebut yang meningkatkan risiko pasien meninggal.
    “Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben.
    Namun, Ben mengatakan, Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) telah mengirimkan tiga orang ke Papua, guna melakukan investigasi terkait kasus ibu hamil tersebut.
    “Tim dari tim Kemenkes, tiga orang, dari hasilnya apa, kita bisa tahu nanti,” katanya.
    Kemudian, dia memastikan bakal ada sanksi jika hasil investigasi terbukti ada kelalaian dari fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan Irene meninggal dunia.
    “Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kasus
    ibu hamil meninggal
    dunia karena ditolak empat rumah sakit di Papua.
    Menurut Tito, Menkes dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menuju Jayapura untuk melakukan audit.
    “Kemudian, Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
    Tito mengatakan, perintah audit itu berasal langsung dari Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Dia menjelaskan bahwa Prabowo membicarakan kasus itu dengan dirinya dalam kesempatan ratas usai mendapatkan laporan.
    Kemudian, Presiden meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit. Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
    Dia pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Tak hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengungkapkan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu, 16 November 2025, siang.
    Kemudian, Irene dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, di RSUD tersebut, Irene tidak ditangani cepat karena dokter tidak ada di tempat dan proses pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat.
    Padahal, saat itu, kondisi Irene disebut sudah mulai memburuk.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Setelah empat kali harus berpindah tempat pelayanan kesehatan dan tak mendapatkan pelayanan memadai, Irene akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan negara berkewajiban memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau.

    Menkes kemudian menyoroti fenomena banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri mulai dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Menurutnya, persepsi masyarakat yang masih menganggap layanan kesehatan di negara lain lebih baik harus menjadi introspeksi pemerintah.

    “Kalau masyarakat masih merasa tenaga medis Malaysia lebih bagus, atau memilih ke Thailand untuk berobat, itu artinya kualitas layanan kita masih perlu diperbaiki. Kita tidak boleh denial, harus menerima sebagai masukan” bebernya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Meski begitu, Menkes melihat adanya tren positif, yaitu meningkatnya pasien luar negeri yang datang ke Indonesia untuk layanan gigi dan estetika di Bali atau Batam.

    “Target kita, orang ASEAN sakit jantung bisa memilih Indonesia. Orang Papua Nugini hingga Fiji bisa terapi kanker di Indonesia. Saat itu tercapai, barulah publik mengakui kualitas kita,” lanjutnya.

    Untuk menangani persoalan tersebut, Menkes menilai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) memiliki peran besar. Utamanya dalam memastikan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis.

    “Tanggung jawab KKI bukan hanya kepada dokter atau tenaga kesehatan, tapi kepada 280 juta masyarakat Indonesia. Keputusan apapun harus mengutamakan kepentingan mereka” Ujarnya.

    Dengan adanya perbaikan layanan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, serta pembiayaan yang lebih efektif, pemerintah berharap angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri dapat terus ditekan, dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional semakin meningkat.

    (naf/naf)

  • Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ia menilai, kenyataan banyak masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri merupakan indikator fasilitas kesehatan dan mutu layanan dalam negeri masih harus dibenahi.

    Budi menyebut fenomena masyarakat berobat ke Malaysia, Singapura, atau Thailand bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi tenaga kesehatan di Indonesia dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.

    “Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa tenaga kesehatan di Malaysia lebih bagus, berarti tugas kita belum selesai. Kita tidak bisa hanya bilang kita bagus, sementara kenyataannya masyarakat banyak pergi ke luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Ia mencontohkan prosedur seperti bone marrow transplant yang sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, tetapi sebagian pasien tetap memilih Thailand karena menganggap kualitasnya lebih meyakinkan.

    Budi menegaskan fenomena ini harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan sesuatu yang perlu ditolak atau disangkal.

    “Kita harus menerima itu sebagai koreksi untuk perbaikan diri, bukan untuk denial,” katanya.

    Namun, Menkes juga melihat tren positif yang mulai muncul. Ia menyebut sejumlah warga negara asing sudah datang ke Indonesia untuk layanan tertentu.

    “Orang Singapura kalau beresin gigi datang ke Bali, orang Singapura kalau mau estetik datang ke Batam. Itu menunjukkan tren bagus,” ungkapnya.

    Budi berharap tren serupa dapat meluas ke layanan penyakit berat. Ia membayangkan suatu saat Indonesia mampu menjadi rujukan kesehatan untuk kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. “Kalau nanti pasien kanker dari negara tetangga memilih pengobatan di Indonesia, atau pasien jantung dari Filipina lebih memilih terbang ke Manado, itu baru bukti nyata kualitas kita diakui dunia.”

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di dalam negeri. Dari proses yang lambat hingga pasien yang harus berpindah-pindah rumah sakit tanpa memperoleh perawatan optimal. Budi menilai ini adalah bukti bahwa pekerjaan rumah masih besar.

    “Kalau masih ada yang komplain sudah pindah empat rumah sakit dan tidak terlayani sampai meninggal, berarti kita masih harus terus memperbaiki diri,” tegasnya.

    Menkes menutup dengan pesan bahwa pembenahan sistem kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri. Perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan penataan sistem pembiayaan harus dilakukan secara kolektif.

    “Artinya memang ada yang harus kita beresin. Dan kita harus beresin itu bersama-sama,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

    Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

    Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

    “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit,” kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

    Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” tegas Puan.

    Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

    Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

  • Menkes Kirim Tim ke Papua Investigasi Kasus Bumil Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Menkes Kirim Tim ke Papua Investigasi Kasus Bumil Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah pusat telah menurunkan tim khusus ke Papua untuk menginvestigasi kasus tragis seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal bersama bayinya. Kasus ini mendapat perhatian luas publik dan memicu kekhawatiran serius mengenai kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.

    “Sekarang kita sudah kirim tim, sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya di mana. Itu (tim) dari Rumah Sakit Harapan Kita Ibu Anak, karena ini memang kasus rujukan ibu dan anak,” beber Budi saat ditemui detikcom di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Menurutnya, investigasi ini tidak hanya berfokus pada satu fasilitas, melainkan pada keseluruhan alur rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

    Selain mengirim tim teknis, Menkes juga berkoordinasi langsung dengan Gubernur Papua. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk membenahi layanan kesehatan.

    “Saya sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka. Tapi Pak Gubernur itu niatnya baik, beliau ingin agar ini diperbaiki,” kata Budi.

    Untuk memperkuat proses pembenahan, Kemenkes juga mengirim tim tambahan dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang berpengalaman dalam manajemen rumah sakit daerah. Tim ini bertugas menata ulang tata kelola RSUD di Papua, termasuk sistem rujukan, administrasi layanan, dan manajemen pasien.

    “Kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua supaya ke depannya hal-hal seperti ini bisa dicegah,” jelasnya.

    Saat ditanya terkait kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di Papua, Budi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan program besar penguatan fasilitas kesehatan hingga 2027.

    “Alat dan SDM? Dengan adanya program Kementerian Kesehatan sampai 2024 hingga 2027, kita akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota dengan alat-alatnya,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa persoalan kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Untuk itu, Kemenkes tengah mempercepat distribusi tenaga medis dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

    “Nah kalau SDM-nya memang kurang, itu yang sekarang kita lagi kerja. Itu tugas Bu Ade,” kata Budi, merujuk pada pejabat di Kemenkes yang membidangi penguatan SDM kesehatan.

    Menkes menegaskan kejadian di Papua menjadi momentum penting evaluasi sistem kesehatan daerah. Ia berharap langkah-langkah investigatif dan perbaikan tata kelola yang dilakukan saat ini dapat memastikan setiap ibu hamil mendapatkan layanan yang layak, tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit dan tanpa kehilangan nyawa akibat kegagalan sistem.

    “Ini harus jadi pelajaran. Kita harus pastikan tidak ada lagi ibu dan bayi yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mendapatkan pelayanan pada waktunya,” tegasnya

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Menkes Respons Kemungkinan Dipanggil KPK soal Pembangunan RSUD

    Menkes Respons Kemungkinan Dipanggil KPK soal Pembangunan RSUD

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk meminta keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers penetapan tiga orang tersangka baru dan penahanan pada Senin (24/11) malam.

    Asep mengatakan penyidikan kasus ini akan dilakukan dengan metode bottom up atau menelusuri dari bawah ke atas.

    Selain RSUD Koltim, belakangan 31 pembangunan RSUD yang lain juga tengah didalami.

    Menyoal laporan tersebut, Menkes menyebut pihaknya akan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik wajib kooperatif apabila dimintai keterangan oleh penegak hukum.

    ” Itu prosesnya tentu akan kita ikuti,” ujarnya kepada detikcom Senin (25/11/2025).

    Budi juga menambahkan kementeriannya berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam proyek-proyek pembangunan fasilitas kesehatan di daerah.

    Setiap program pembangunan yang melibatkan kementeriannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum.

    Kemenkes disebut telah menyerahkan sejumlah dokumen yang relevan kepada KPK. Proses verifikasi internal pun tengah dilakukan sembari menunggu perkembangan penyidikan.

    (naf/naf)

  • Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Perintah tersebut terkait kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

    Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

    “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta,” kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2025).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri juga telag berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

    Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD,” katanya.

    Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

    Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. 

  • 3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Papua kini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo
    membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
    Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit.
    Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Presiden Prabowo, Senin.
    Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
    Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit.
    Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua, kemarin.
    “Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
    Mendagri juga meminta
    Gubernur Papua
    Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene.
     “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kataTito.
    Sementara itu,Mathius Fakhari telah meminta maaf dan menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
    Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    Ia juga telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujar Mathius.
    Peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Iren yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
    Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Subianto resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia

    Rabu, 19 November 2025 13:43 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) di kawasan Solo Technopark, Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan RS KEI dengan fasilitas kesehatan khusus jantung yang modern dan teknologi medis mutakhir, layanan yang tersedia mencakup diagnostik jantung, kardiologi intervensi, serta bedah jantung, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanganan penyakit kardiovaskular di Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Presiden Prabowo Subianto (kempat kanan) bersama Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan (ketiga kiri) didampingi Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi (kanan), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kedua kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ketiga kanan), Seskab Teddy Indra Wijaya (kiri) dan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Mazroui (kedua kiri) meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di kawasan Solo Technopark, Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan RS KEI dengan fasilitas kesehatan khusus jantung yang modern dan teknologi medis mutakhir, layanan yang tersedia mencakup diagnostik jantung, kardiologi intervensi, serta bedah jantung, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanganan penyakit kardiovaskular di Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Buka Peluang Panggil Menkes BGS Terkait Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

    KPK Buka Peluang Panggil Menkes BGS Terkait Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait dugaan suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur. Kemungkinan ini terbuka karena penyidik akan mendalmi aliran duit dalam kasus ini.

    Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu usai pengumuman sekaligus penahanan tiga tersangka baru dalam kasus ini, Senin, 24 November. Kata dia, penyidik pasti mengikuti ke mana aliran duit suap mengalir.

    Adapun pembangunan rumah sakit ini dilakukan dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

    “Kalau sudah waktunya dan memang juga ada keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa aliran uang ataupun alur perintah, ya, dari top manajernya di Kementerian Kesehatan, tentu kami juga akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin malam, 24 November.

    Asep mengatakan kekinian penyidik memang masih mendalami pengetahuan sejumlah pihak.

    “Dari si pemberi di tingkat daerah, dalam hal ini dari Kolaka Timur kemudian nanti kepada ASN-nya, kepada Dirjen, dan selanjutnya,” tegasnya.

    Adapun pendalaman ini, kata Asep, dilakukan lewat beberapa pihak. Salah satunya, Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni.

    “Karena kita, yang kita perolehkan sejauh ini adalah adanya uang kickback dari sana, tadi ada yang Rp1,5 miliar. Dari sana, diikuti sambil kita juga mencari atau mendalami alur perintahnya karena ada dua hal, alur perintah dulu biasanya itu yang lazimnya atau rumusnya itu,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus kasus suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur. Salah satunya adalah Hendrik Permana selaku aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Berikut adalah daftar lengkap tersangka yang baru ditahan:

     

    Yasin selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara;Hendrik Permana selaku ASN di Kementerian Kesehatan; danAswin Griksa selaku pihak swasta atau Direktur Utama PT Griksa Cipta.

    Adapun penetapan tersangka ketiganya merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama empat orang lainnya pada Agustus 2025 lalu.