Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Video Menkes Budi Cari Mekanisme Pengajuan Tambahan Anggaran Kemenkes

    Video Menkes Budi Cari Mekanisme Pengajuan Tambahan Anggaran Kemenkes

    Jakarta – Pagu anggaran Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 114 triliun untuk tahun anggaran 2026, telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Persetujuan anggaran tersebut dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di ruang rapat komisi IX DPR RI pada Senin (15/9) siang.

    Setelah ditemui saat rapat, Menkes akui ingin mencari mekanisme untuk mengajukan tambahan pada anggaran 2026. Menurutnya anggaran Rp 114 triliun tersebut belum termasuk program rutin Kemenkes seperti Cek Kesehatan Gratis, vaksin, dan obat-obatan.

    (/)

  • Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan sejumlah menteri/lembaga hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Zulhas mengaku bersyukur berkat kehadiran Purbaya, persoalan keuangan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat diselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih yang tak kunjung rampung.

    “Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah kopdes terjawab soal uang,” ujar Zulhas usai mengadakan rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Peraturan yang rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Oleh karena itu yang pertama, hari ini Rakortas,” tambah Zulhas.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, hingga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Zulhas juga mengakui Purbaya memang bergaya koboi. Namun, hal itu dalam artian yang positif. Dengan kehadiran Purbaya, Zulhas menyebut peraturan-peraturan yang berbelit itu dapat selesai dalam kurun waktu 1,5 jam.

    “Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Menkeu Purbaya yang hadir disini, di tengah-tengah kita,” jelasnya.

    Zulhas menekankan dukungan keuangan dari pemerintah menjadi hal penting bagi keberlanjutan KopDesKel Merah Putih. Ia pun menyambut baik terkait kebijakan Purbaya yang menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pinjaman kredit ke KopDesKel Merah Putih.

    “Ini walaupun sama-sama pemerintah tapi sakingnya Pak Ferry (Menteri Koperasi) ya. Kita berapa lama menunggu ini? Sudah berbulan-bulan ya. Dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya,” terang Zulhas.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan plafon pinjaman Rp 3 miliar. Saat ini setidaknya 1.000 KopDesKel Merah Putih yang mengajukan pinjaman dapat dicairkan mulai hari ini.

    “Kemudian berlanjut, sambil menunggu yang PMK yang baru, nanti 16 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan ini,” ujar Ferry.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Pemerintah Indonesia menandatangani keputusan bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota lewat Mal Pelayanan Publik Digital Nasional atau MPPDN. Keputusan ini ditandatangani oleh lima kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari ini, Selasa (9/9).

    Ada tiga izin utama yang terintegrasi yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Saturan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP). “MPPDN ini membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang berbeda,” ucap Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI Nezar Patria.

    “Adanya otomatisasi ini prosesnya semua cepat. Transparan, bisa diaudit, trace-able dan nggak perlu ada uang-uang tidak resmi,” jelas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Label Khusus Makanan Ditunda, Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi Asing

    Video Label Khusus Makanan Ditunda, Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi Asing

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penerapan label Nutri-Grade atau label khusus pada produk makanan tinggi gula, garam, lemak, sedang diproses bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

    Tak hanya itu, Menkes Budi juga membantah isu intervensi dari Amerika Serikat terkait rencana RI menerapkan Nutri-Grade ini. “Tidak ada intervensi dari negara mana pun,” tegas Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kementerian Kesehatan pada Selasa (9/9).

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

    (/)

  • Alasan Pemerintah RI Tunda Label ‘NutriGrade’, Bukan karena Lobi-lobi AS

    Alasan Pemerintah RI Tunda Label ‘NutriGrade’, Bukan karena Lobi-lobi AS

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan nihil intervensi dari negara luar terkait kebijakan penerapan label sehat di Indonesia, yakni Nutri-level atau ‘Nutri-Grade’ ala Singapura.

    Kabar yang muncul belakangan mengaitkan penundaan penerapan Nutri-level di Indonesia dengan adanya lobi dari pihak Amerika Serikat untuk mengkaji ulang.

    “Tidak ada intervensi dari negara apapun termasuk Nutri-Grade, Nutri-Grade ini memang sedang kita proses bersama dengan BPOM RI untuk bisa kita kerjakan, biar masyarakat sehat,” beber dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

    Dihubungi terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan penundaan yang dimaksud adalah grace period atau batas maksimal periode penetapan, mengacu peraturan pemerintah (PP).

    Sebelum benar-benar disahkan, menurutnya ada banyak tahapan yang dilalui termasuk sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

    “Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

    Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

    “Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

    Wacana penetapan Nutri-Level mengacu pada regulasi Singapura yang sudah lebih dulu diterapkan pada minuman tinggi gula, seperti minuman boba. Insiden kasus obesitas diklaim menurun pasca penetapan label tersebut, seiring meningkatnya kebiasaan masyarakat yang memilih minuman lebih sehat.

    Level A dikategorikan sebagai minuman paling sehat sementara level D paling tinggi gula garam lemak (GGL).

    (naf/up)

  • Menkes Bantah ‘NutriGrade’ di RI Ditunda 2 Tahun usai Dilobi AS, Ini Penjelasannya

    Menkes Bantah ‘NutriGrade’ di RI Ditunda 2 Tahun usai Dilobi AS, Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Ramai kabar penundaan label sehat ‘Nutri-level’ pada pangan olahan maupun siap saji pasca adanya lobi dari Amerika Serikat (AS). Disebut-sebut, Presiden Prabowo Subianto diminta AS untuk kembali mengkaji regulasi ini.

    Seperti diberitakan sebelumnya, ‘Nutri-level’ adalah wacana pemerintah untuk meningkatkan pola makan sehat di Indonesia, berkaca dari apa yang dilakukan Singapura dengan NutriGrade.

    Label ini bisa menunjukkan pangan apa yang paling sehat dengan tidak sehat, berdasarkan abjad A, B, C, dan D. Mengingat, tren kasus penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat signifikan.

    Misalnya, obesitas sentral, saat lingkar perut sudah melampaui 80 sentimeter bagi pria dan 90 sentimeter bagi wanita. Obesitas sentral di Indonesia meningkat lebih pesat dari semula 18,8 persen pada 2007, menjadi 36,8 persen pada 2023 dengan 56 persen lebih banyak terjadi pada perempuan dan pria 48 persen.

    Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko terbesar seseorang mengalami masalah jantung hingga diabetes.

    Menkes Angkat Bicara

    Menyoal kabar tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjamin tidak ada lobi-lobi dari negara lain mengenai kebijakan pemerintah.

    “Tidak ada intervensi dari negara apapun termasuk Nutri-Grade, Nutri-Grade ini memang sedang kita proses bersama dengan BPOM RI untuk bisa kita kerjakan, biar masyarakat sehat,” tandasnya.

    Adapun penundaan penetapan mengacu pada penyesuaian beberapa produsen untuk melakukan reformulasi produk sebelum akhirnya dicantumkan NutriGrade.

    Penundaan penetapan tersebut juga sempat disinggung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Prof Taruna Ikrar.

    “Kan stakeholder yang berhubungan dengan asosiasi industri kan, mereka (industri) juga harus paraf (aturan Nutri-Grade). Kedua masih ada kontradiktif yang labeling dan yang kemasan siap saji, jadi masih complicated,” kata Taruna di Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    Taruna Ikrar menambahkan aturan ini juga akan berdampak pada pengubahan sedikit banyak sistem bisnis industri pangan, sehingga pihaknya masih terus mengupayakan titik tengah.

    “Pastilah berpengaruh (pada bisnis mereka), karena berpengaruh makannya mereka keberatan kan,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Rusia Punya Vaksin Kanker Efikasi 100 Persen, Menkes Buka Opsi Diuji di RI

    Rusia Punya Vaksin Kanker Efikasi 100 Persen, Menkes Buka Opsi Diuji di RI

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka opsi kemungkinan pemberian obat kanker besutan Rusia yang diklaim memiliki efikasi 100 persen dari hasil uji praklinis. Obat tersebut diklaim produsen sebagai vaksin teurapetik.

    “Saya sudah dengar itu, saya sudah bicara juga dengan beberapa perusahaan yang membuat ini, ini sekarang sedang ada clinical trial-nya atau uji coba obat untuk kanker ini, cuman metodenya mirip dengan vaksin,” terang dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

    Menkes menyebut sudah mengirim tim dari Indonesia untuk melakukan pendekatan lebih lanjut. Termasuk pertimbangan untuk Sputnik, perusahaan yang mengembangkan vaksin, ikut melakukan uji klinis di Indonesia.

    “Saya sudah kirim tim untuk bisa mempelajari apakah mungkin clinical trial-nya juga bisa dilakukan di Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Federal Medical and Biological Agency (FMBA) di Rusia mengumumkan vaksin kanker berbasis mRNA-nya yang dinamakan Enteromix, menunjukkan efektivitas 100 persen dalam uji praklinis.

    Vaksin ini tidak hanya terbukti aman, tetapi menurut para peneliti mampu melawan tumor.

    Kabar ini ramai disorot pasca Sputnik mengunggah kabar tersebut di X.

    Kepala FMBA, Veronica Skvortsova, menjelaskan vaksin tersebut dirancang khusus untuk setiap pasien, disesuaikan dengan RNA masing-masing. Bentuk pertama vaksin ini akan digunakan untuk mengobati kanker kolorektal.

    “Salah satu kanker paling umum dan mematikan di seluruh dunia,” ujarnya.

    Penelitian juga terus berlanjut untuk bentuk-bentuk lain, termasuk glioblastoma, tumor otak yang sangat agresif, dan jenis melanoma tertentu, seperti melanoma okular.

    Hasil uji yang meyakinkan

    Hasil praklinis menunjukkan penyusutan tumor yang signifikan dan perlambatan pertumbuhannya. Vaksin ini juga terbukti aman untuk penggunaan berulang, sebuah faktor kunci dalam pengobatan kanker jangka panjang.

    Tidak seperti vaksin tradisional yang diterima di masa kanak-kanak untuk penyakit seperti campak atau cacar air, vaksin kanker bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker.

    Sementara vaksin pencegahan seperti HPV sudah melindungi dari kanker yang disebabkan virus, vaksin terapeutik seperti Enteromix dirancang untuk mengobati kanker yang sudah ada secara langsung.

    Pengumuman terobosan ini disampaikan pada Forum Ekonomi Timur ke-10 di Vladivostok, yang diselenggarakan dari 3 hingga 6 September. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 8.400 delegasi dari 75 negara, tetapi Enteromix-lah yang mencuri perhatian, seperti diberitakan The Economic Times.

    Secara global, kanker terus menjadi salah satu penyebab utama kematian, dengan jutaan kasus baru dilaporkan setiap tahun.

    Jika uji klinis lebih lanjut mengonfirmasi efektivitasnya pada manusia, Enteromix dapat menandai tonggak sejarah dalam penelitian kanker global dan berpotensi mengubah cara dokter menangani salah satu penyakit paling mematikan di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Bentuk Enteromix, Vaksin Kanker Buatan Rusia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Menkes: PPDS Hospital Based Adopsi Standar Internasional, Digaji-Dibiayai Pemerintah

    Menkes: PPDS Hospital Based Adopsi Standar Internasional, Digaji-Dibiayai Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melakukan reformasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dia menyebut PPDS ‘hospital based’ mengadopsi pola peserta didik tidak lagi dianggap mahasiswa, melainkan tenaga profesional yang bekerja sambil menempuh pelatihan.

    “Spesialis di luar negeri itu tidak ada yang bayar uang kuliah, tapi mereka itu bekerja, bukan kuliah. Sebabnya mereka dibayar, digaji, bukan harus bayar,” ujarnya dalam Orientasi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Konsep baru tersebut, kata Budi, sekaligus menekan praktik pungutan liar yang kerap membebani calon spesialis. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang bersih.

    Dengan pola ini, peserta didik PPDS RSPPU akan menerima gaji karena mereka memiliki indikator kinerja yang jelas. Penugasan mereka di rumah sakit pendidikan akan dipantau ketat, termasuk dalam hal etika, profesionalisme, dan tanggung jawab klinis.

    Langkah ini diharapkan mampu mempercepat produksi dokter spesialis di Indonesia. Selama ini, kebutuhan mencapai 70 ribu orang, sementara produksi hanya 2.700 per tahun.

    “Dengan konsepnya ini, PPDS itu bekerja bukan kuliah, dan saya pastikan tata kelolanya jangan ada biaya-biaya yang tidak resmi,” kata Budi.

    PPDS RSPPU fase pertama menempatkan 58 peserta dari berbagai daerah yang selama ini mengalami kelangkaan tenaga spesialis. Seluruh peserta angkatan pertama ini dipastikan akan kembali bertugas di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.

    Peserta didik berasal dari berbagai program studi, antara lain Ilmu Kesehatan Anak, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Onkologi Radiasi, Orthopaedi dan Traumatologi, serta Ilmu Kesehatan Mata.

    Mereka akan ditempatkan di RS PON, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Ortopaedi Soeharso Solo, dan RSAB Harapan Kita.

    (kna/up)