Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Kepala BGN untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

    Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

  • Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia masih dalam proses untuk memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    Saat ditanya berapa jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS, Menkes menjawab bahwa data lengkap masih belum ada di tangan pemerintah, tetapi sebagian besar masih dalam proses. 

    Hal ini disampaikan usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya belum lengkap ada di saya, tapi saya tahu sebagian besar masih dalam proses,” ujar Budi.

    Ketika ditanya mengenai persentase SPPG yang sudah memiliki sertifikat tersebut, Budi kembali menjelaskan bahwa memang sebagian besar belum memiliki SLHS.

    “Masih sebagian besar belum, sebagian besar belum,” tegasnya.

    Di sisi lain, Budi juga menanggapi kemungkinan penutupan SPPG yang tidak memiliki SLHS dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur hal tersebut sudah berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh fasilitas pengolahan dan penyajian makanan, guna mencegah insiden keracunan makanan dan menjamin kesehatan masyarakat.

    “Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN, karena itu wewenangnya BGN,” tandas Budi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Insiden yang terjadi di sejumlah SPPG, menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

    Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

    “Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.

  • Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

    Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan dengan segera menyusul kekhawatiran publik atas insiden keracunan makanan yang tengah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang.

    Hal itu disampaikan Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi ini akan kita percepat, agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar personelnya, dan juga standar prosesnya. Diharapkan dalam satu bulan bisa selesai semuanya,” ujar Budi.

    Budi menegaskan bahwa sertifikasi ini penting agar SPPG memiliki sistem dan kualitas pengolahan makanan yang sesuai standar kesehatan. Namun, ia juga mengakui bahwa sertifikasi saja tidak cukup.

    Dia menekankan bahwa diperlukan pengawasan ketat dan menyeluruh sejak proses awal hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Sehingga, solusi jauh saat ini adalah Pemerintah menekankan pentingnya kualitas sanitasi dan standar operasional di setiap lini.

    Kemenkes bersama BGN juga berjanji akan memantau langsung proses sertifikasi SLHS dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG.

    “Memang harus ada juga prosesnya benar-benar didata. Tadi kita sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) sepakat untuk mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, sampai penyajian. Itu semua akan kita bantu bersama agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang lagi,” tandas Budi.

  • Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan melakukan koordinasi teknis soal program makan bergizi gratis (MBG) bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul dengan kasus keracunan berkaitan dengan MBG yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir.

    Diharapkan, melalui koordinasi teknis ini nantinya program MBG bisa berjalan lebih baik dan aman untuk masyarakat.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kemudian pendidikan, serta sekda,” ujar Mendagri, dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).

    “Nanti juga akan dihadiri oleh bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan juga ada dari Badan Gizi Nasional, dari wakil Ibu Nanik S Deyang Insya Allah akan hadir,” sambungnya.

    Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk memberikan arahan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia terkait rencana pengerahan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. UKS nantinya akan dikerahkan bersama Puskesmas untuk melakukan pengawasan secara berkala.

    “Di samping itu ada sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) itu kan juga melibatkan dinkes (dinas kesehatan), besok pagi jam 8 kita akan melaksanakan meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Menkes Targetkan Seluruh SPPG Dapat Sertifikat Higiene dalam 1 Bulan ke Depan!

    Menkes Targetkan Seluruh SPPG Dapat Sertifikat Higiene dalam 1 Bulan ke Depan!

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG). Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS.

    Namun, pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam satu bulan ke depan.

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Higiene dan Layak Sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya selesai,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Minggu (28/9/2025).

    “Dan diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” kata dia.

    Menkes Budi mengaku upaya ini memang belum cukup untuk memastikan proses penyajian makanan bergizi gratis ke depan bebas dari keracunan. Meski begitu, pemerintah bekerja sama dengan BGN memperketat kontrol proses persiapan makanan ke depan.

    “Mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakatilah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini,” sambungnya.

    Ia tidak berkomentar banyak terkait penutupan SPPG yang belum mengantongi SLHS per hari ini, lantaran wewenangnya berada di Badan Gizi Nasional.

    “Tapi saya tahu bahwa sebagian besar masih dalam proses,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah Nasional 28 September 2025

    Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah Nasional 28 September 2025

    Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah sebagai langkah menangani keracunan MBG di pelbagai daerah.
    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Zulkifli telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, dan KemenPPA Arifah Fauzi.
    “Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulkifli Hasan.
    Dalam rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.
    “Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan) tapi di seluruh SPPG,” kata Zulkifli Hasan.
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Depan Prabowo, Menkes Budi Lapor Program Unggulan: Anak Buahnya Pada Wafat …!

    Depan Prabowo, Menkes Budi Lapor Program Unggulan: Anak Buahnya Pada Wafat …!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 16 Des 2025, 20:41 WIB

    Diterbitkan 16 Des 2025, 16:57 WIB

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melapor kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Budi mengungkapkan program Cek Kesehatan Gratis saat ini sudah mencapai 65 juta masyarakat.

    Dia meminta Prabowo untuk mendorong para PNS dan pekerja swasta turut serta dalam program ini. Budi juga meminta Prabowo mengadakan lomba untuk anggota kabinet tentang siapa yang paling sehat.

  • Dokter Spesialis Kurang, Anak Pengidap PJB Harus Tunggu 2 Tahun untuk Operasi

    Dokter Spesialis Kurang, Anak Pengidap PJB Harus Tunggu 2 Tahun untuk Operasi

    Jakarta –

    Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Dr dr Iwan Dakota, SpJP mengatakan saat ini antrean pasien anak dengan penyakit jantung bawaan (PJB) membludak. Bahkan, pasien bisa menunggu hingga dua tahun untuk bisa mendapatkan penanganan.

    “Jadi khusus penyakit jantung anak, di data kami mungkin 2.000-an (pasien antre), dan itu lima bulan lalu. Mungkin sekarang jauh lagi. Ini karena sebagian besar (pasien anak PJB) dikirim ke sini,” kata dr Iwan di sela kunjungan Yayasan Jantung Indonesia (YJI) ke RSJPD Harapan Kita, Jakarta Barat, Rabu (24/9/2025).

    Dari banyaknya antrean tersebut, lanjut Iwan, satu pasien bisa menunggu 18 bulan hingga 2 tahun untuk bisa mendapatkan penanganan di RSJPD Harapan Kita.

    Terlebih, saat ini, spesialis bedah jantung anak di Indonesia juga belum banyak. Hal ini karena mereka harus menempuh banyak perjalanan, termasuk studi atau praktik di luar negeri.

    “Dokter bedah jantung anak, itu bisa dibilang mungkin paling maksimal 10 jumlahnya (di Indonesia), dan 6 ada di sini (RSJPD Harapan Kita),” kata dr Iwan.

    dr Iwan menambahkan dari kurangnya jumlah dokter spesialis bedah jantung anak di Indonesia, ada terkait fasilitas yang juga masih menjadi sorotan.

    Menurut dr Iwan, banyak pasien anak PJB dikirim ke RSJPD Harapan Kita adalah yang memiliki kondisi rumit atau kasus berat, sehingga membutuhkan dokter terbaik dengan fasilitas lengkap dan terbaik.

    “Di sini nanti kami akan perbanyak ruangan, sehingga nanti waktu menunggunya bisa kami potong,” kata Iwan.

    “Pak Menteri (Budi Gunadi Sadikin) ingin di setiap provinsi (bisa menangani kasus PJB anak). Jadi nggak usah dikirim lagi ke sini, kecuali yang sulit sekali dan memerlukan tindakan dengan kesulitan tinggi bisa diselesaikan di sini,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Bill Gates Dapat Bintang Jasa Utama, Prabowo Ungkap Jasanya

    Bill Gates Dapat Bintang Jasa Utama, Prabowo Ungkap Jasanya

    Jakarta –

    Pengusaha kawakan Amerika Serikat (AS) sekaligus pendiri raksasa teknologi Microsoft, Bill Gates mendapatkan anugerah penghargaan Order of Distinguished Stars atau Bintang Jasa Utama dari pemerintah. Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya pada sela rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.

    Penganugerahan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi luar biasa Bill Gates dalam bidang dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara.

    Prabowo mengungkapkan jasa-jasa Bill Gates kepada Indonesia yang membuat dirinya memutuskan memberikan Bintang Jasa Utama. Menurutnya Bill Gates banyak membantu riset soal obat-obatan dan vaksin

    “Beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia. Banyak bantuannya luar biasa. Bantuan riset, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi, dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan,” ungkap Prabowo dalam keterangan pers di New York, Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Dia mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yayasan milik Bill Gates telah menyumbang Rp 7-8 triliun untuk mengembangkan sektor kesehatan di Indonesia.

    “Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar Rp 7 triliun ya, Rp 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih US$ 4,5 miliar,” papar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo memaparkan pemerintah Indonesia, lewat Danantara, akan melakukan komunikasi bersama yayasan Bill Gates untuk proyek kemanusiaan.

    “Proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan. Pendidikan kunci masa depan kita,” pungkas Prabowo.

    (hal/ara)

  • Prabowo Bertemu Bill Gates di New York, Anugerahkan Bintang Jasa Utama – Page 3

    Prabowo Bertemu Bill Gates di New York, Anugerahkan Bintang Jasa Utama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Landmark Room, Lantai 29, Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza, Amerika Serikat (AS) pada Selasa 23 September 2025.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di sela rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, Prabowo tidak hanya membahas peluang kerja sama di berbagai bidang, namun juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada Bill Gates atas jasa dan dedikasinya yang luar biasa bagi kesejahteraan umat manusia.

    Setibanya di lokasi pertemuan, keduanya berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Bill Gates melanjutkan pertemuan.

    Dalam keterangannya usai pertemuan, Prabowo mengatakan bahwa pertemuan dengan Bill Gates berlangsung sangat positif.

    Menurutnya, Bill Gates memberikan perhatian dan bantuan luar biasa kepada Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan.

    “Bantuan riset, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin,” ucap Prabowo.

    Oleh sebab itu, Prabowo menganugerahkan penghargaan Order of Distinguished Stars atau Bintang Jasa Utama kepada William Henry Gates III atau Bill Gates.

    Penganugerahan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi luar biasa Bill Gates dalam bidang dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara.

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini Danantara, terus melakukan komunikasi bersama yayasan Bill Gates untuk proyek kemanusiaan.

    “Proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan. Pendidikan kunci masa depan kita,” tutup Prabowo.

    Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting di Sidang Umum PBB pada 22 September 2025. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. Ia menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya ja…