Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Musim Batuk Pilek Melanda, Ini Wanti-wanti Menkes untuk Warga +62

    Musim Batuk Pilek Melanda, Ini Wanti-wanti Menkes untuk Warga +62

    Jakarta –

    Belakangan banyak masyarakat curhat bahwa mereka mengalami sakit seperti batu, pilek, hingga tenggorokan gatal terus menerus. Bahkan, ada yang mengeluh bahwa batuk dan pileknya tak kunjung sembuh.

    “lagi musim pilek kh? temen duduk satu baris di kelas gua juga pada batuk pilek anjir,” ucap akun media sosial X @so***, dikutip detikcom, Rabu (8/10/2025).

    “Ni lagi musim sakit apa gimana. Plissss besok UTS skrng batuk pilek, tenggorokan sakit,” kata netizen lain.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan saran kepada masyarakat yang sedang mengalami gejala di atas untuk sebisa mungkin untuk tidak menularkan ke orang lain, serta bagi mereka yang tidak sakit untuk bisa menjaga kesehatannya.

    “Orang-orang flu itu sebenarnya infeksi saluran pernapasan. Flu kan nularnya lewat droplet, kalau ada yang sebelahnya batuk-batuk atau pilek yang pakai masker, atau kalau kita batuk pilek ya pakai masker biar gak nularin,” kata Menkes saat ditemui di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

    Menkes juga memberikan saran kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan di tengah banyaknya warga yang ‘tumbang’ trrkait musim yang tidak menentu seperti sekarang.

    “Kalau sarannya saya, nomor satu masyarakat harus tidur cukup, makannya cukup, olahraga cukup supaya sistem imunnya baik,” kata Menkes.

    Lagi Musim Flu

    Berkaitan dengan fenomena tersebut, spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menjelaskan memang ada peningkatan kasus batuk dan pilek. Menurutnya, ini disebabkan oleh perubahan cuaca tak menentu dan sirkulasi virus yang terus meningkat.

    Hal ini yang membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga seseorang lebih rentan mengalami masalah batuk dan pilek.

    “Iya sekarang lagi musim infeksi saluran pernafasan hal ini disebabkan perubahan cuaca dan sirkulasi virus yang meningkat seiring dengan perubahan cuaca,” kata dr Erlang ketika dihubungi detikcom, Rabu (8/10/2025).

    dr Erlang menjelaskan sebagian besar masalah infeksi disebabkan oleh virus dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, ia mengingatkan pada kelompok rentan, misalnya pada lansia dan orang dengan komorbid (penyakit penyerta), tetap harus berhati-hati.

    Jika dirasa masalah batuk pilek tidak sembuh dalam waktu lama, maka pemeriksaan lebih lanjut sebaiknya tetap dilakukan.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

    Musim Batuk-Radang Tenggorokan

    7 Konten

    Cuaca tak menentu belakangan ini membuat daya tahan tubuh menurun. Alhasil banyak yang ngedrop, batuk-batuk hingga radang tenggorokan. Flu biasa, atau memang ada lonjakan COVID-19?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Rencana RSPPN Soedirman Kemhan Jadi Bertaraf Internasional

    Rencana RSPPN Soedirman Kemhan Jadi Bertaraf Internasional

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan RSPPN (Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara) Soedirman Kemhan (Kementerian Pertahanan) bakal menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Beberapa program diakui bakal segera dijalankan. Seperti kerja sama internasional dengan menggunakan jalur di bawah Defense Cooperation Agreement.

    “Pak Menhan sudah bertemu dengan kami sebelumnya. Salah satu cita-citanya adalah menjadikan rumah sakit ini bertaraf internasional,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Selain itu, RSPPN Soedirman Kemhan juga akan menjadi salah satu rumah sakit penyelenggara pendidikan utama (RSPPU) untuk tujuh spesialis dasar.

  • Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” kata Sjafrie saat menggelar jumpa pers di RSPPN, Selasa.

    Sontak para awak media yang menghadiri jumpa pers tersebut tepuk tangan setelah mendengar pernyataan tersebut.

    Sjafrie melanjutkan, rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu dipastikan memberi pengobatan gratis, bahkan di luar fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Salah satu awak media pun bertanya kepada Sjafrie sejak kapan fasilitas kesehatan gratis itu diberikan kepada awak media.

    “Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 (HUT ke-80 TNI),” jelas Sjafrie.

    Pernyataan tersebut menjadi penutup jumpa pers yang digelar Sjafrie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

    Sebelumya, tiga pejabat negara itu menggelar rapat tertutup di RSPPN hari ini. Rapat tersebut membahas kerja sama pengembangan obat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPOM. (Pram/fajar)

  • Menkes Update Data Keracunan MBG, Soroti Kasus di NTT yang Menimpa Bayi-Bumil

    Menkes Update Data Keracunan MBG, Soroti Kasus di NTT yang Menimpa Bayi-Bumil

    Jakarta –

    Pemerintah memperbaiki sistem pelaporan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) agar terintegrasi, demi memantau setiap kasus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan lebih cepat dan tepat di lapangan.

    Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejak libur panjang beberapa waktu lalu, kasus baru sempat berhenti muncul. Namun, data terbaru pada 4 Oktober 2025 mencatat dua kejadian baru yang dilaporkan resmi ke Kementerian Kesehatan.

    “Sekarang tiap hari kita lihat. Karena liburan jadi nggak ada. Tapi tanggal 4 kemarin saya dapat laporan. Satu di Soe, NTT, dan satu lagi di Jakarta. Dua-duanya tidak ada yang fatal, anak-anaknya sudah dirawat,” kata Budi di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Ia menambahkan, laporan tersebut kini tidak hanya berasal dari media sosial seperti pada awal pelaksanaan program, tetapi juga langsung dari dinas kesehatan daerah yang sudah dilibatkan secara aktif.

    “Sekarang laporan itu sudah terintegrasi. Dinas kesehatan di daerah sudah mengisi laporan secara resmi. Kalau ada di media sosial, kita langsung cocokkan agar penanganannya lebih cepat,” jelas Budi.

    Melalui sistem baru ini, Kemenkes dapat segera memberikan umpan balik ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG. Nantinya, BGN bersama dinas kesehatan akan turun langsung melakukan audit tata kelola dan prosedur implementasi di lapangan.

    “BGN sedang membangun infrastruktur di daerah, memang belum lengkap semua. Tapi dengan laporan dari dinas kesehatan, kita bisa cepat feedback ke BGN. Mereka akan turun bersama untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur implementasinya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” ujar Budi.

    Langkah ini, menurutnya, mirip dengan sistem pelaporan COVID-19 yang dilakukan secara real-time. Data kasus kini diperbarui setiap hari, memungkinkan pengawasan lebih akurat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) pangan di berbagai daerah.

    “Iya, datanya sekarang tiap hari kita masuk. Mirip seperti COVID-19 dulu,” kata Budi.

    Meski tidak menyebut angka pasti, Budi mengatakan bahwa jumlah anak terdampak di dua lokasi terakhir mencapai ratusan orang.

    Kementerian Kesehatan memastikan, selain memberikan perawatan bagi anak-anak yang terdampak, pemerintah juga memprioritaskan evaluasi sistem penyediaan dan distribusi makanan. Audit bersama BGN diharapkan dapat mengidentifikasi titik rawan, mulai dari bahan baku, penyimpanan, hingga proses distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah.

    Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun, beberapa kali laporan dugaan keracunan di sejumlah daerah memicu evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan pangan di tingkat daerah.

    “Yang tahu duluan kan daerah. Dengan keterlibatan dinas kesehatan, kita bisa langsung tangani dan perbaiki,” tegas Budi.

    Sebelumnya diberitakan, Korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 384 dari sebelumnya 331 orang.
    Kepala Dinas Kesehatan TTS, dr. R.A. Karolina Tahun mengatakan korban diduga keracunan MBG bertambah sebanyak 53 orang pada Sabtu (4/10).

    “Iya ada tambahan hari kedua (Sabtu 4/10) jadi 384 orang,” kata Karolina, dikutip dari CNNIndonesia.

    Korban yang terdampak termasuk seorang ibu hamil dan tiga orang balita berusia 1,6 tahun, 2,7 tahun dan 2 tahun 10 bulan serta satu bayi berusia sembilan bulan.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video KuTips: Catat Pertolongan Pertama Jika Anak Keracunan Makanan!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Perintah Tegas Presiden Prabowo ke SPPG Usai Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Perintah Tegas Presiden Prabowo ke SPPG Usai Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Ada tiga sertifikat yang harus dimiliki SPPG untuk memastikan dapur higienis. Yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/SLHS, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan sertifikasi halal.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketiga sertifikat itu adalah standar minimum bagi SPPG.

    “Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi,” kata Budi dalam konferensi pers usai rakor.

    Sertifikasi HACCP bertujuan memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara SLHS adalah untuk sertifikasi sumber daya manusianya.

  • Menkes Ungkap Kondisi 9 Pasien di RS Fatmawati yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Menkes Ungkap Kondisi 9 Pasien di RS Fatmawati yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut 9 pasien yang terkena paparan zat radioaktif cesium-137 di Cikande, Banten, berangsur membaik. Mereka semula menjalani pengobatan di RS Fatmawati.

    Menkes mengklaim kadar cemaran radioaktif cesium-137 yang ditemukan pada 9 pasien tersebut relatif rendah.

    “Sekarang sudah membaik. Itu kan ada ambang batasnya. Mereka belum sampai di taraf yang membahayakan,” sebut Menkes saat ditemui di Gedung BPOM RI, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

    “Jadi boleh dikasih obat saja cukup dan bisa pulang. Jadi nggak ada yang perlu dirawat,” tandasnya.

    Pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar yang berada di zona berisiko tinggi yakni Cikande, Banten, Jawa Barat. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut demi melihat kemungkinan paparan.

    “Imbauan-nya untuk masyarakat yang ada di sekitar melakukan program cek kesehatan gratis dengan alat itu ada namanya Geiger Muller untuk cek radiasinya.”

    Alat tersebut disebutnya bisa memantau eksposure seseorang terhadap radiasi.

    (naf/kna)

  • Kemenkes RI Buka Hotline Pengaduan Keracunan MBG, Bisa Lapor Lewat WA

    Kemenkes RI Buka Hotline Pengaduan Keracunan MBG, Bisa Lapor Lewat WA

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengalami gejala mual, muntah, pusing, atau sesak napas setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Imbauan ini dikeluarkan dalam rangka mempercepat penanganan darurat terhadap dugaan kasus keracunan akibat MBG yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

    Apabila mengalami gejala tersebut, masyarakat diminta untuk segera menghubungi layanan darurat medis melalui nomor 119 yang siaga 24 jam dan bebas pulsa.

    “Mual, muntah, pusing, atau sesak setelah mengonsumsi MBG?” demikian kata Kemenkes melalui akun X, dikutip Senin (6/10/2025).

    “Jangan tunggu parah, segera hubungi 119 atau datang ke Puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan cepat,” tuturnya.

    Masyarakat juga dapat menghubungi nomor WhatsApp +62 87777591097 atau mendatangi puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan pemeriksaan lebih lanjut.

    Kemenkes mengatakan, Tim Public Safety Center (PSC) akan segera menindaklanjuti laporan yang masuk dan memastikan setiap korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

    Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, memastikan biaya perawatan rumah sakit bagi anak yang menjadi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditanggung oleh pemerintah.

    Hal ini diungkapkannya saat menjawab pertanyaan di konferensi pers di Jakarta Selatan terkait Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis.

    “Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah dan hal ini oleh BGN,” katanya, Kamis (2/10).

    Senada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan ada dua mekanisme penanggulangan biaya.

    “Bila sudah terjadi (KLB), jadi ada dua daerah menetapkan KLB di daerah kota dan kabupaten, dan ketika pemerintah kota dan kabupaten sudah menetapkan (KLB) maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaan itu ke asuransi,” ujar Dadan dalam kesempatan yang sama.

    “Lalu bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh badan gizi nasional,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • 127 Orang Keracunan MBG di Purworejo, Ternyata SPPG Belum Bersertifikat Laik Higiene Regional 3 Oktober 2025

    127 Orang Keracunan MBG di Purworejo, Ternyata SPPG Belum Bersertifikat Laik Higiene Regional 3 Oktober 2025

    127 Orang Keracunan MBG di Purworejo, Ternyata SPPG Belum Bersertifikat Laik Higiene
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com –
    Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 127 orang di Kecamatan, Purwodadi, Kabupaten Purworejo membuka fakta baru.
    Dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang memasok hidangan untuk para korban ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
    Ratusan orang dari SMAN 3 dan SMPN 8 Purworejo diduga menjadi korban keracunan. 104 orang dilakukan rawat jalan dan 23 lainnya harus rawat inap diberbagai rumah sakit dan Puskesmas.
    “Proses sertifikasi sedang berjalan, namun memang belum ada yang selesai dan terbit izinnya,” ujar ketua Satgas MBG Kabupaten Purworejo dr Tolkha pada Jumat (3/10/2025).
    Meski demikian kata Tolkha, pihaknya sudah memanggil semua dapur yang sudah beroperasi dan merekomendasikan agar secepatnya mengajukan sertifikasi tersebut. Ada 19 dapur yang saat ini sedang mengurus sertifikasi tersebut.
    “Iya semuanya lagi mengurus, semoga cepat keluar sertifikasi nya,” kata Tolkha.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan semua dapur MBG atau SPPG mendapatkan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dalam sebulan ini.
    “Kalau ditanya kapan saya dan pak Dandan (Kepala BGN) itu sudah menargetkan paling lama satu bulan,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta Selatan Kamis (2/10/2025).
    Diketahui keracunan di Kabupaten Purworejo melibatkan 127 orang.
    Pemkab Purworejo menanggung seluruh biaya perawatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), karena kasus tersebut tidak tercakup BPJS Kesehatan.
    Penanganan para korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk:
    Pemkab juga memberikan perhatian serius terhadap pelayanan dan pengawasan selama masa perawatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dampak MBG Akan Diukur Lewat Survei Gizi Nasional Tiap Tahun Nasional 3 Oktober 2025

    Dampak MBG Akan Diukur Lewat Survei Gizi Nasional Tiap Tahun Nasional 3 Oktober 2025

    Dampak MBG Akan Diukur Lewat Survei Gizi Nasional Tiap Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan melakukan Survei Gizi Nasional setiap tahun sebagai upaya untuk memantau efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan status gizi anak-anak Indonesia.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, survei semacam itu sebelumnya dilakukan untuk anak-anak stunting.
    Kini, dengan adanya program MBG, seluruh penerima manfaat dari anak usia sekolah di atas lima tahun akan dicek secara berkala.
    “Dan setiap tahun sekali, kita akan melakukan survei gizi nasional,” ujar Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    “Dulu kan kita lakukan untuk stunting saja yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas lima tahun khusus untuk anak-anak sekolah,” lanjutnya.
    Selain survei tahunan, pemerintah juga akan memantau kondisi gizi penerima manfaat MBG secara berkala setiap enam bulan sekali.
    “Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizi MBG akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya,” kata Budi.
    Data hasil pengukuran tersebut akan dimasukkan secara individual (by name, by address) dalam sistem pelaporan kesehatan nasional.
    Dengan demikian, perkembangan gizi anak-anak dapat dipantau secara menyeluruh dan terintegrasi.
    “Sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa,” jelasnya.
    Budi menegaskan, hasil survei dan pemantauan gizi tersebut akan menjadi parameter utama untuk mengevaluasi efektivitas MBG serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan gizi nasional di masa mendatang.
    “Kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita, dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang efektif nanti akan kita lakukan,” ujarnya.
    Survei dan pengawasan gizi nasional ini akan dilakukan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    “Jadi, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara kombinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan juga BPOM,” tutur Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • P2G Kritik Dapur MBG Baru Diwajibkan Sertifikat HACCP: Mestinya dari Awal

    P2G Kritik Dapur MBG Baru Diwajibkan Sertifikat HACCP: Mestinya dari Awal

    Jakarta –

    Pemerintah kini tak hanya mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) punya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), tapi juga wajib punya sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan syarat sertifikasi baru diwajibkan sekarang.

    “Ini (syarat sertifikasi) mestinya dari awal gitu. Dari awal sudah disiapkan oleh BGN (Badan Gizi Nasional). Sejak sebelum program MBG itu dilaksanakan, diimplementasikan gitu,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim kepada wartawan, Juamt (2/10/2025).

    Satriwan menyebut adanya syarat sertifikasi usai program MBG jalan berbulan-bulan menandakan Badan Gizi Nasional tidak siap melaksanakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Satriwan juga menyoroti pemerintah yang baru membuat syarat sertifikasi untuk dapur MBG usai banyak korban keracunan.

    “Tentu kita sangat sedih sekali ya sudah jatuh korban gitu. Sudah menyebar luas (kasus keracunan) bahkan makin meningkat ya sebaran anak-anak yang keracunan termasuk guru gitu. Nah kemudian SOP nya baru disiapkan. Kemudian apa sertifikasi standar gizi manajemen risikonya baru disiapkan. Nah ini dari segi perencanaan tentu tidak baik gitu,” kata Satriwan.

    Satriwan meminta program MBG tidak dipukul rata dibagikan kepada pelajar di seluruh Indonesia. Namun, lebih ditargetkan kepada anak-anak yang tidak mampu.

    Satriwan turut menyorot adanya sekolah yang pelajarnya berasal dari keluarga mampu juga mendapatkan MBG. Padahal di sekolah bonafit tersebut, terangnya, juga disediakan program makan siang mandiri yang dari segi kualitas dan harga di atas MBG.

    “Sekolah-sekolah seperti ini selayaknya mereka tidak perlu mendapatkan MBG dari pemerintah gitu. Makanya kami sangat menyayangkan sekali ketika sekolah-sekolah swasta yang sudah punya program MBG secara mandiri kemudian diwajibkan oleh pemerintah daerah gitu ya untuk mengikuti program MBG juga,” jelasnya.

    Dia meminta ahli gizi dilibatkan di sekolah untuk mencoba MBG sebelum diberikan kepada pelajar. Nantinya, yang mencicipi MBG di sekolah adalah ahli gizi, bukan guru.

    “Guru tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengecek apakah makanan ini bergizi atau tidak bergizi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Gizi Nasional menyepakati setiap dapur MBG harus mempunyai sertifikat HACCP. Sertifikat ini berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risiko.

    “Kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati BGN akan mewajibkan sertifikasi layak higiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada proses HACCP untuk prosesnya, terutama berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Selian itu, Budi mengatakan setiap SPPG nantinya akan memiliki sertifikasi halal. Dia menyebutkan proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    “Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal,” kata dia.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/ygs)