Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel Pnb. M. Amry Taufany bertindak selaku komandan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2025 yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu.

    Amry Taufany lahir di Denpasar pada 11 Desember 1981. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002 dan saat ini menjabat Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

    Adapun cadangan komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono, yang lahir di Sidoarjo pada 5 Juli 1979. Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2001 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana.

    Sementara itu, perwira upacara dipercayakan kepada Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa. Perwira tinggi TNI yang lahir di Mempawah pada 8 Juni 1978 itu merupakan lulusan Akademi Militer 1999 dan kini menjabat Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

    Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

    Kemudian ada pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka Minta 6 Provinsi di Tanah Papua Percepat Eliminasi Malaria Nasional 30 September 2025

    Wamendagri Ribka Minta 6 Provinsi di Tanah Papua Percepat Eliminasi Malaria Nasional 30 September 2025

    Wamendagri Ribka Minta 6 Provinsi di Tanah Papua Percepat Eliminasi Malaria
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta enam provinsi di Tanah Papua mempercepat langkah eliminasi malaria. Enam provinsi itu meliputi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
    Ribka menegaskan, kasus malaria masih menjadi persoalan besar bagi masyarakat Papua, sehingga pemerintah daerah (pemda) perlu bergerak cepat.
    “Setelah hasil evaluasi, kami dapatkan khusus untuk tugas Kementerian Dalam Negeri adalah bagaimana kita memberikan penguatan atau fasilitasi regulasi untuk percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua,” ujar Ribka usai mengikuti Rapat Evaluasi Bulanan Percepatan Eliminasi Malaria di Tanah Papua secara virtual dari Jakarta, Selasa (30/9/2025).
    Rapat itu turut dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta jajaran pemda di Tanah Papua.
    Ribka menekankan pentingnya percepatan pembentukan regulasi khusus eliminasi malaria.
    Berdasarkan data yang dikantonginya, saat ini, baru Papua dan Papua Barat yang memiliki aturan tersebut, namun masih perlu revisi karena memuat kewenangan kabupaten/kota di empat daerah otonom baru (DOB).
    Menurut Ribka, regulasi menjadi landasan utama untuk merealisasikan program sekaligus memastikan masuknya eliminasi malaria ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi Pemda.
    “Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak menyiapkan dana bagi eliminasi malaria,” tegas Ribka.
    Lebih jauh, dia menyebut percepatan eliminasi malaria harus dioptimalkan karena penyakit tersebut masih banyak dialami masyarakat dan berkontribusi besar pada angka kematian. Sosialisasi juga dinilai penting, khususnya terkait kebersihan lingkungan.
    “Karena malaria ini kan sifatnya suka di air-air yang tergenang, hutan, atau daerah-daerah dengan genangan air yang tidak bersih. Sehingga kami harapkan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi,” katanya.
    Ribka memastikan Kemendagri bersama kementerian terkait akan membantu secara kolektif dalam mengatasi malaria di Papua.
    “Kami dorong percepatan regulasi karena itu akan menjadi dasar pelaksanaan program-program eliminasi malaria di Tanah Papua,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    MAKASSAR – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) 02 Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Imbasnya, lebih dari 50 pekerja atau karyawan terpaksa dirumahkan.

    SPPG program MBG yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang itu sebelumnya menyediakan makan bergizi gratis untuk lebih dari 10 sekolah dengan jumlah produksi sekitar 3.500 porsi per hari.

    Dapur SPPG yang beroperasi sejak Februari 2025 di bawah naungan Yayasan Tangan Fatima Bekerja ini telah tutup sejak sepekan terakhir dan tidak lagi menyalurkan makan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar penerima manfaat. Hal tersebut diduga terjadi karena polemik pagu Rp 6.500 per porsi.

    “Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp 10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp 6.500,” ujar salah seorang karyawan, Sri Bulan, Senin (29/9/2025).

    Dampak dari ditutupnya dapur SPPG ini, sebanyak 50 karyawan yang umumnya warga sekitar dan merupakan janda, kini menganggur. “Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tuturnya.

    Lonjakan kasus keracunan massal dari program MBG memaksa pemerintah bertindak tegas. Sejumlah SPPG atau dapur MBG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan.

    Langkah cepat ini diputuskan setelah rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN).

  • 10 Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola Nasional

    10 Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola Nasional

    Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah usai Kejadian Luar Biasa (KLB) pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat ribuan siswa keracunan di beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
    Sebagai respons cepat, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dilakukan pada Minggu (28/9/2025) untuk memastikan langkah pencegahan kasus serupa berulang terjadi.
    Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyiapkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG.
    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” kata Budi usai Rakor, Minggu (28/9/2025).
    Budi belum menjelaskan secara terperinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN.
    Dia mengatakan, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.
    “Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik, diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” ujarnya.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong perbaikan tata kelola BGN usai ramai kasus keracunan.
    “Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas.
    Zulhas mengatakan, hasil Rakor menghasilkan beberapa hal, di antaranya penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG yang bermasalah.
    Penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut bisa dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
    SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah. Pemerintah juga mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG.
    Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, sebelumnya menegaskan bahwa tim investigasi kasus keracunan dalam program MBG sudah dibentuk dan kini mulai bekerja.
    Dia mengatakan, tim tersebut terdiri dari gabungan internal dan eksternal untuk memastikan proses berjalan transparan.
    “Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik di Cibubur, Kamis (25/9/2025).
    Nanik memaparkan, akan ada dua tim investigasi yang dibentuk BGN.
    Tim investigasi yang pertama ada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
    “Deputi Tawas, Pemantauan dan Pengawasan nanti kerja sama di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes (Dinas Kesehatan), BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik.
    Sementara itu, tim investigasi kedua bersifat independen atau tersendiri yang diisi oleh para ahli. Tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef.
    “Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu,” katanya.
    BGN juga resmi membuka saluran pengaduan atau hotline Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat diakses masyarakat mulai Senin hingga Jumat, pukul 09.00-22.00 WIB.
    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan, saluran pengaduan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala maupun menyampaikan informasi terkait program MBG.
    “Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Hida.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Keracunan Massal, Menkes Ikut Siapkan Bantuan Ahli Gizi

    Ramai Keracunan Massal, Menkes Ikut Siapkan Bantuan Ahli Gizi

    Jakarta –

    Pemerintah bakal memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pasca insiden keracunan massal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengirimkan tenaga ahli gizi untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan standar gizi dan kebersihan dapur penyedia MBG.

    “Ahli gizinya sedang saya siapkan, untuk sementara akan dibantu dari Kemenkes,” ujar Budi usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Budi belum merinci jumlah tenaga yang akan diperbantukan, tetapi ia menegaskan pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi standar dalam satu bulan ke depan. “Agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses penyajian. Itu yang sedang kita percepat,” jelasnya.

    Dapur MBG Jadi Sorotan

    Selain penambahan ahli gizi, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan evaluasi akan dilakukan terhadap disiplin, kemampuan, dan kualitas juru masak di seluruh SPPG.

    “Evaluasi ini bukan hanya di lokasi yang terdampak, tetapi di semua SPPG. Bila ada yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan investigasi dan perbaikan,” tutur Zulhas.

    Ia menambahkan, setiap dapur diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan dan perbaikan sistem sanitasi, terutama terkait kualitas air dan alur limbah. Pemerintah juga menekankan pentingnya juru masak bersertifikat untuk memastikan keamanan pangan.

    Dalam rakor tersebut, pemerintah menegaskan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib bagi seluruh dapur penyedia MBG. Zulhas menekankan, langkah ini diambil demi menjamin keselamatan anak-anak penerima program.

    “Keselamatan anak adalah prioritas. Karena itu, semua SPPG wajib memiliki SLHS. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah juga harus aktif mengawasi,” ujarnya.

    Sebagai tambahan, Kemenkes diminta untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melakukan pemantauan rutin terhadap dapur MBG di seluruh Indonesia.

    (naf/kna)

  • Marak Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Seluruh SPPG Punya SLHS

    Marak Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Seluruh SPPG Punya SLHS

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pangan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan awalnya SHLS merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi SPPG. Namun, sambung dia, karena maraknya kasus keracunan menjadi perhatian khusus.

    Adapun berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini terdapat 9.533 SPPG yang tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Meski begitu, belum diketahui berapa SPPG yang sudah memiliki SHLS tersebut.

    “Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Pria yang akrab disapa Zulhas menekankan bahwa keselamatan anak-anak yang mengonsumsi MBG menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, sambung Zulhas, seluruh SPPG wajib memiliki SLHS.

    “Akan dicek. Kalau enggak ada ini, akan kejadian lagi, kejadian lagi. Keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mememerintahkan Puskesmas di seluruh daerah aktif memantau SPPG secara rutin.

    “Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung s

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama hampir 3 jam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, bersama beberapa menterinya membahas berbagai program prioritas antara lain soal MBG, pangan, migas, dan perikanan.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas pada Minggu malam itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifili Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, menjelaskan Presiden Prabowo sengaja menggelar rapat terbatas pada Minggu malam karena Presiden terus memonitor dan ingin secepatnya mendapatkan laporan terbaru dari para menterinya.

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung selesai,” kata Prasetyo saat ditemui selepas rapat menjelaskan alasan ratas digelar pada Minggu malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, sapaan akrab Prasetyo, menjelaskan Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan soal program cetak sawah, tata kelola Badan Gizi Nasional dan makan bergizi gratis (MBG), kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lanjut melaporkan perkembangan target lifting minyak.

    “Kemudian, akan segera ada groundbreaking, yaitu untuk pabrik metanol maupun pembangunan pabrik etanol, yang selama ini kita masih impor. Jadi, harapan kita dalam waktu 2 tahun ke depan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap important metanol maupun etanol,” kata Pras.

    Prasetyo melanjutkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan beberapa program, antara lain revitalisasi 20 hektare tambak di Jawa Barat, kemudian pembangunan kampung nelayan.

    “Progress pembangunan kampung nelayan yang sejak awal sudah direncanakan, dan masuk di dalam skema pembiayaan baik dari APBN maupun skema pembiayaan dari sisi investasi. Jadi, banyak sekali hari ini, hampir tiga jam,” sambung Pras.

    Terkait pembangunan kampung nelayan, Pras melanjutkan dari hasil rapat kemudian diketahui perlunya ada koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Sementara terkait MBG, Pras melanjutkan Presiden pada Sabtu (28/9), beberapa jam setelah Presiden Prabowo tiba di Jakarta, langsung memberikan arahan-arahan yang teknis dan detail mengenai makan bergizi gratis (MBG) sehingga insiden keracunan tidak lagi berulang.

    “Kami melaporkan hasil rapat kami tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ terus terang Bapak Presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai (diperiksa, red.) itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

    “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Minggu (28/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. 

    Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

    “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Dia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan 

    Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

    Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

  • Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Dadan untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala negara menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. 

    “Perlunya peningkatan tata kelola dan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” ujarnya melalui rilis BGN, Minggu (28/9/2025).

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

    Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.

    Di sisi lain, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” tandas Dadan.