Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Video Langkah BGN-Kemenkes Bereskan Masalah Sertifikasi SPPG MBG

    Video Langkah BGN-Kemenkes Bereskan Masalah Sertifikasi SPPG MBG

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan membereskan masalah sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut sertifikasi ini merupakan standar minimum bagi SPPG.

    “Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), kemudian nanti juga ada sertifikasi dari halal,” jelas Menkes Budi. “Ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu rekognisi dari BPOM.”

    “Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) itu memang yang sedang kita kejar di awal-awal ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana. “Kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini lebih banyak nanti ke arah kemanan pangan.”

    Tonton berita video lainnya di sini!

    (/)

    mbg makan bergizi gratis slhs sppg kemenkes badan gizi nasional

  • Puan Ingin Perpres MBG Segera Diteken, Kunci Perbaikan Tata Kelola

    Puan Ingin Perpres MBG Segera Diteken, Kunci Perbaikan Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diteken agar memperbaiki tata kelola program strategis itu.

    Puan menyampaikan DPR melalui komisi terkait telah melakukan pembahasan mengenai Perpres yang kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah. Puan menyebut Perpres menjadi payung hukum dalam pelaksanaan MBG agar berjalan optimal.

    Perpres ini nantinya akan mengatur secara detail penerapan MBG dengan melibatkan lembaga, kementerian, dan stakeholder terkait, sehingga pelaksanaan MBG lebih jelas.

    “DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Selain itu, menurutnya Perpres ini juga diharapkan mampu mencegah keracunan massal akibat mengonsumsi MBG yang belakangan ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    Pasalnya, dia menilai program unggulan Prabowo ini memiliki dampak positif bagi anak-anak Indonesia. Tak lepas dari itu, dia terus mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh khususnya di lokasi yang bermasalah.

    “Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi,” ucapnya.

    Terkait moratorium atau penundaan sementara pelaksanaan MBG, Puan menyebut masyarakat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. 

    “Kita lihat dulu, kita evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang harus kita evaluasi, karena sekarang baru akan dilakukan,” kata Puan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyisir SPPG yang bermasalah dengan menerapkan tim evaluasi. Di samping itu, berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 17% menu MBG terkonfirmasi beberapa zat mikrobiologi seperti bakteri Salmonella.

    Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga akan melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap satuan pendidikan untuk mengajarkan mitigasi keracunan MBG. Nantinya setiap UKS bakal memeriksa menu MBG sebelum diberikan kepada siswa. 

  • Sistem Evaluasi Baru MBG: Berat-Tinggi Badan Anak Dicek Setiap 6 Bulan

    Sistem Evaluasi Baru MBG: Berat-Tinggi Badan Anak Dicek Setiap 6 Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memperluas pengawasan terhadap program pemberian makanan bergizi (MBG), tak hanya dari sisi produksi, tetapi juga terhadap kondisi penerima manfaat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pemeriksaan berkala tinggi dan berat badan siswa penerima MBG.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, evaluasi efektivitas program gizi tidak bisa hanya dilakukan dari dapur produksi. Pengawasan terhadap kondisi fisik penerima juga penting agar program berjalan tepat sasaran.

    “Pengawasan monitor program sudah disetujui. Tiap 6 bulan penerima gizi diukur berat badan, tinggi badan, sehingga akan tahu seefektif apa programnya,” kata Budi di Kemenkes, Kamis (2/10/2025).

    Langkah ini juga akan diperkuat dengan survei gizi nasional yang lebih menyeluruh, dimulai dari pengukuran prevalensi stunting, hingga diperluas pada anak-anak sekolah dalam jangka lima tahun ke depan.

    “Kita akan survei gizi nasional dulu untuk stunting aja dan ditambah 5 tahun untuk anak-anak sekolah, jadi bisa dilihat status gizi anak-anak dan bisa menggunakannya sebagai nantinya untuk kebijakan,” ujarnya.

    Dari sisi pengawasan terhadap program MBG akan melibatkan unit terbesar dalam sistem pendidikan nasional, yakni sekolah. Pemerintah akan mengandalkan jaringan sekolah sebagai ujung tombak pemantauan penerima manfaat program makanan bergizi.

    “Pengawasan kita ingin melibatkan unit terbesar, pengawasan bukan hanya produksi, tapi juga penerimanya, dan di sini unit penerima paling besar Menteri Dikdasmen, sekolah umum 450 ribu lebih,” ungkapnya.

    Karena itu, sekolah-sekolah penerima bantuan akan diberikan peran penting dalam proses pengawasan sederhana namun krusial terhadap kualitas makanan yang diterima siswa setiap hari.

    “Kita libatkan sekolah penerima bantuan melakukan pengawasan dan akan mengkoordinasikan agar bisa memanfaatkan unit-unit sekolah di seluruh untuk mengawasi, sehingga bisa dilihat warnanya berubah apa ngga, baunya berubah apa ngga, fisiknya berubah apa ngga, pengawasan sesederhana itu akan dilakukan untuk mengurangi risiko keracunan,” jelas Budi.

    Dengan sistem pengawasan gizi dan keamanan pangan yang berlapis ini, pemerintah berharap dapat mencegah kejadian luar biasa seperti keracunan massal, sekaligus memastikan program MBG berdampak positif terhadap status gizi anak-anak Indonesia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos BGN Respons Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas: Bukan karena MBG!

    Bos BGN Respons Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas: Bukan karena MBG!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar duka datang dari SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Seorang siswi kelas XII, Bunga Rahmawati (17), meninggal dunia pada Selasa (30/9/2025) kemarin. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami gejala mual, muntah, hingga ditemukan tak bernyawa dalam keadaan mulut berbusa.

    Kematian Bunga sempat memicu spekulasi, karena beredar kabar ia meninggal akibat mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan tidak ada kaitan antara peristiwa ini dengan MBG.

    “Itu kan sudah dijelaskan (Dinas Kesehatan) bahwa itu tidak ada hubungan dengan MBG,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Dadan mengungkapkan pihaknya tidak melakukan investigasi lebih jauh lantaran keluarga menolak dilakukan otopsi.

    “Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan tidak boleh, tidak mengizinkan untuk otopsi. Jadi kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat, Lia Nurliana Sukandar, telah memastikan hal serupa. “Bukan, bukan. Enggak ada kaitannya dengan itu (MBG),” kata Lia saat dikonfirmasi, Rabu (1/10/2025), dikutip dari detikJabar.

    Adapun dalam laporan kronologis resmi bernomor 400.7.7.1/X.1.1/P2P yang diterbitkan Dinkes Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bunga diketahui masih beraktivitas seperti biasa setelah mengonsumsi MBG pada Rabu, 24 September 2025. Ia bahkan tetap sekolah hingga Senin, 29 September 2025, meski sempat mengeluhkan pusing.

    Pada Selasa dini hari, 30 September 2025, kondisinya menurun drastis. Ia mengalami muntah hingga lima kali, sesak napas, dan kejang dengan mulut berbusa. Keluarga sempat membawanya ke bidan praktik mandiri, lalu dirujuk ke RSUD Cililin. Namun pasien dinyatakan meninggal di perjalanan oleh dokter IGD RSUD Cililin.

    “Kesimpulannya, pasien meninggal bukan akibat dari mengonsumsi MBG pada hari Rabu, 24 September 2025. Pasien mengeluhkan gejala pada hari Senin, 29 September 2025 (lebih dari 2×24 jam dari mengonsumsi MBG),” demikian isi laporan yang ditandatangani Plt Kepala Dinkes KBB, dr. Lia Nurliana Sukandar, tertanggal 1 Oktober 2025.

    Pemerintah Pastikan Biaya Ditanggung

    Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh biaya perawatan pada kasus keracunan dalam program MBG akan ditanggung pemerintah melalui BGN.

    “Jadi memang (biaya perawatan pada kasus keracunan MBG) nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya.

    Terkait desakan agar status kasus ini dinaikkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) nasional, Budi menyebut hal itu ada aturannya tersendiri.

    “Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya di undang-undang dan peraturan Presidennya. Untuk jadi KLB nasional itu harus ada berapa provinsi, berapa lama,” ujarnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal Nasional 2 Oktober 2025

    Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal Nasional 2 Oktober 2025

    Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis.
    “Kami juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan Sertifikasi Laik Higene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, itu prosesnya berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
    HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan produksi dan penyediaan makanan. Sistem HACCP ini digunakan secara luas di industri makanan hingga restoran.
    Kemudian, sertifikasi halal juga diperlukan. Proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    “Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM,” ucapnya.
    Budi menegaskan, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi sebagai proses standardisasi awal.
    “Kami juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal,” kata Budi.
    Budi melanjutkan, pengawasan secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap harinya.
    “Kami akan membangun
    checklist
    apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang dipakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak, itu dibicarakan,” jelas dia.
    Budi menyebut, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, juga turun mengecek kualitas bahan baku MBG.
    “Kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya
    on daily basis
    oleh BGN,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Keracunan Meningkat, Zulhas Ungkap Instruksi Prabowo soal Program MBG

    Kasus Keracunan Meningkat, Zulhas Ungkap Instruksi Prabowo soal Program MBG

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto pada program makan bergizi gratis (MBG) di tengah meningkatkanya kasus keracunan atau kejadian luar biasa (KLB). Jumlah keracunan MBG yang tercatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai 75 kejadian.

    Zulhas memastikan program MBG berjalan dengan aman, layak, sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP), serta tepat sasaran. Zulhas menerangkan MBG merupakan hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul di masa yang akan datang.

    “Tentu program Bapak Presiden mendasar dan besar memberikan dampak luas juga tantangannya tidak ringan. Oleh karena itu ada tantangan dan kekurangan tapi pemerintah jelas merespons cepat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Rabu (2/10/2025).

    Zulhas menerangkan Prabowo telah memberikan instruksi terkait insiden keracunan pada program MBG. Prabowo meminta agar diperbaiki sistem tata kelola serta pengawasaannya.

    “Instruksi Bapak Presiden jelas perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Hari ini kami membahas terkait pengawasannya,” terang Zulhas.

    Zulhas menerangkan terkait perbaikan tata kelola MBG nanti akan diterbitkan berupa Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden. Ia menargetkan dalam satu minggu aturan tersebut akan terbit.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan salah satu pengawasan, yakni melalui sertifikasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Budi menyebut SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sertifikat halal, serta sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

    “HACPP untuk proses di utamanya berkaitan standar gizi dan manajemen risikonya dan tadi sertifikasi halal,” ujar Budi.

    (rea/rrd)

  • Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program makan bergizi gratis, khususnya terkait korban keracunan pangan.

    Budi menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan mirip dengan catatan COVID-19 harian maupun mingguan.

    Hal ini menjadi standarisasi pelaporan angka, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian dan lembaga lain pada Kamis (2/10/2025).

    “Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” katanya dalam konferensi pers.

    “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tandas dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan terus melakukan gerak cepat atas laporan kejadian luar biasa keracunan pangan.

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yg akan datang,” bebernya.

    “Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan selalu ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis hingga Makan Belatung Gratis, DPR: Sangat-sangat Menyedihkan

    Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis hingga Makan Belatung Gratis, DPR: Sangat-sangat Menyedihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) berbuntut pada berbagai plesetan. Hal itu menjadi atensi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

    Itu diungkapkan Charles saat rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menkes Budi Gunadi Sadikin, hingga Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pada Rabu (1/10/2025) di kompleks parlemen Senayan.

    Hal tersebut, kata Charles, berangkat dari sejumlah konten dengan sentimen negatif terkait MBG di media sosial.

    “Saya rasa kita semua punya media sosial ya, kalau kita buka sosial media hari-hari ini ini, banyak itu berseliweran konten-konten termasuk ajakan untuk menolak MBG,” kata Charles dikutip dari TV Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Jika kembali pada tujuan MBGm dia mengungkapkan konten yang seliweran sangat jauh dari harapan. Baginya, semua itu sangat menyedihkan.

    “Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan, kita kan mau program ini berhasil. Tapi, kalau ini dibiarkan maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG,” ucapnya.

    Dia juga menyebut sejumlah plesetan dimaksud. Charles menanggapnya lucu.

    “Konten-kontennya banyak Pak, lucu-lucu MBG itu sekarang dipelesetin bukan Makan Bergizi Gratis tapi ‘Makan Beracun Gratis’, ‘Makan Belatung Gratis’, makanan berbahaya dan lain-lainlah,” kata Charles.

    Saat ini, dia mengatakan Kepala BGN Dadan Hindayana tengah populer. Fotonya banyak beredar di media sosial.

    Charles lalu mengungkit latar belakang Dadan sebagai ahli serangga. Itu, kata dia, juga dijadikan konten di media sosial.

  • Menkes Usul Kurikulum Keamanan Pangan Agar Anak Terhindar Keracunan MBG

    Menkes Usul Kurikulum Keamanan Pangan Agar Anak Terhindar Keracunan MBG

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan topik soal keamanan pangan dan gizi menjadi pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah. Menkes menuturkan cara ini dilakukan agar anak lebih paham seperti apa makanan yang masih layak konsumsi.

    Dalam rapat kerja bersama anggota DPR-RI Komisi IX, Menkes menuturkan ini sebagai upaya salah satu upaya pencegahan masalah keracunan menu makan bergizi gratis (MBG).

    “Sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin Kurikulum Merdeka-nya sama Pak Nadiem. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dulu yang kita masukan ke Kurikulum Merdeka Belajar, sehingga mendidik anak-anak kita mengenai gizi dan keamanan makanan,” kata Menkes dalam ruang rapat DPR-RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Budi lalu menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Ia mengusulkan materi keamanan pangan dan gizi ini tidak hanya dimasukkan dalam kurikulum pilihan, tapi pelajaran wajib.

    Dengan begini, pencegahan kejadian keracunan MBG bisa dilakukan secara berlapis, tidak hanya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saja.

    “Nah, saya sudah ngomong sama Menteri Dikdasmen kalau bisa yang mengenai pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan bisa pilih, nanti masuknya sebagai wajib,” kata Menkes.

    “Supaya nanti anak-anak juga tahu nggak usah diajari gurunya ‘pak, kalau ini sudah nggak sehat nih, jadi saya nggak makan’ dan melaporkannya, sehingga fungsi kontrolnya lebih baik lagi,” sambungnya.

    Berkaitan dengan peran sekolah, Menkes sebelumnya juga mengusulkan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) untuk membantu pengawasan MBG di sekolah. Jika selama ini UKS lebih banyak digunakan sebagai tempat pendidikan dan pembinaan, Menkes meminta UKS juga diperbantukan dalam mengawasi MBG.

    Melalui UKS, anak-anak sekolah juga diajarkan untuk lebih memahami gizi dan keamanan pangan.

    “Misalnya, nanti kita ajarin UKS kalau menerima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak, ada bau yang aneh nggak, ada lendirnya nggak, ini kita mau ajarin. Sehingga nanti kalau masuk, bisa mencegah nggak usah dimakan duluan,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Komisi IX melakukan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Dalam rapat tersebut, mereka membahas soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan.

    Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan usai makan MBG muncul secara berulang di berbagai daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hingga September 2025, total ada 6.517 kasus keracunan sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025.

    Ada sejumlah faktor penyebab kasus keracunan yang muncul pada anak-anak penerima MBG. Menurutnya, ini disebabkan oleh standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan dengan benar oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Mulai dari pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan,” beber Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

    Mereka menemukan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 sebelum penyajian. Padahal, sesuai aturan yang dibuat, bahan baku disiapkan maksimal H-2 untuk menjaga kesegarannya makanan.

    Masalah juga ditemukan pada proses pemasakan dan pengiriman MBG. Ada dapur yang selesai masak pada pukul 9 pagi, tapi makanan baru sampai ke penerima setelah lebih dari 12 jam. Ia juga menyoroti kondisi sanitasi SPPG yang belum seluruhnya baik.

    “Belum semua air yang dipakai oleh SPPG memenuhi standar. Bahkan saat kami cek di Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas,” jelasnya.

    Polemik Ultra Processed Food di MBG

    Pemberian menu Ultra Processed Food (UPF) sebagai menu MBG menjadi polemik. Dadan menuturkan beberapa produk UPF masih bisa digunakan sebagai menu MBG, salah satunya adalah susu UHT.

    “Untuk beberapa produk (UPF) yang berkualitas yang tidak mengandung gula berlebihan masih bisa digunakan. Contohnya, susu UHT yang plain, saya kira semuanya minum ya,” kata Dadan.

    BGN sendiri telah merilis surat edaran terkait penggunaan UPF sebagai menu MBG, asal produk merupakan produksi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa poin yang dibagikan BGN kepada Kepala SPPG di seluruh Indonesia meliputi:

    1. Penggunaan produk (biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dll) mengutamakan produk lokal kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan lokal, dengan tidak terbatas pada satu merek.

    2. Roti dan pangan sejenis mengutamakan dipasok dari UMKM atau produk lokal setempat.

    3. Olahan daging (sosis, nugget, burger, dll) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal 1 minggu dari tanggal edar.

    “Jadi gini, kami ingin mengakomodir produk lokal UMKM dan beberapa produk lokal yang berbasis teknologi tinggi harus kita hargai hormati. Karena itu kan proses panjang dari sains atau keilmuan teknologi pangan,” tutupnya.

    Ada Temuan Kontaminasi Bakteri

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab keracunan terbagi menjadi tiga jenis infeksi, yaitu bakteri, virus, dan zat kimia. Menkes mengatakan pihaknya akan rutin mengambil sampel dan menyiapkan reagen demi mempercepat deteksi bakteri pemicu keracunan di MBG.

    “Kenapa ini menentukan untuk kita cari tahu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena,” beber Menkes dalam kesempatan yang sama.

    “Kita juga bisa melacak sumbernya penyebabnya karena apa, karena masing-masing bakteri atau virus itu kan berbeda-beda timbulnya,” lanjutnya, sembari menekankan semua laboratorium di kabupaten atau kota siap melakukan penelitian mikrobiologis dan toksikologi.

    “Reagennya kita siapkan untuk mendeteksi bakteri atau virus ini. Dan kita sudah lihat beberapa hasilnya,” sambungnya.

    Beberapa jenis bakteri yang paling banyak ditemukan meliputi Salmonella, Escherichia Coli, Bacillus Cereus, dan Staphylococcus.

    Mempercepat Sertifikasi SLHS

    Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah bakal mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk semua SPPG yang beroperasi. Hingga saat ini baru ada 198 SPPG yang memiliki SLHS dari 10 ribu lebih SPPG yang sudah ada.

    Menkes meminta proses sertifikasi SLHS untuk SPPG ini nantinya disederhanakan. Ia berharap SLHS ini nantinya bisa dikeluarkan lebih cepat, sehingga SPPG bisa menerapkan standar yang lebih baik.

    “Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan jadi sekarang sudah ada penyederhanaannya. Supaya mempercepat penerbitan SLHS ke ribuan SPPG yang ada,” katanya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video BGN: Sedikit Siswa yang Trauma, Sebagian Besar Senang dengan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (avk/kna)