Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Bisnis.com, JAKARTA – kumparan AI for Indonesia kembali digelar di The Ballroom at Djakarta Theater, pada Kamis, 23 Oktober 2025, dengan tema “Accelerating Impact with Applied AI”. Forum ini menyoroti bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan produktivitas, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data yang berdampak nyata bagi masyarakat, bisnis, dan kebijakan publik.

    Tahun ini, kumparan merilis Indonesia AI Report 2025, sebuah riset kolaboratif bersama Populix yang menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia memandang, memanfaatkan, dan beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Riset ini melibatkan 1.000 responden dari berbagai kota besar di Indonesia dengan latar usia dan profesi yang beragam. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat kini melihat AI sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru, meski sebagian besar masih memahami manfaatnya tanpa benar-benar mengerti cara kerjanya. Indonesia AI Report 2025 dapat diunduh secara lengkap melalui platform kumparan dengan mengunjungi tautan kum.pr/aireport2025.

    Chief of AI & Corporate Strategy kumparan Andrias Ekoyuono menjelaskan bahwa perubahan akibat AI kini terlihat nyata di ruang ekonomi, sosial, dan budaya. “Sebanyak 95 persen responden percaya AI akan mengubah cara mereka bekerja dalam lima tahun ke depan, meski 68 persen juga khawatir pekerjaannya bisa tergantikan,” ujar Andrias.

    The PLAIGROUND, Indonesia AI Report 2025: How We Live, Work, and Think with AI.

    Foto: kumparan

    Andrias juga menambahkan bahwa implementasi AI di kumparan kini mendapat pengakuan global. Berdasarkan laporan terbaru Ahrefs tentang Global Top 50 Most Cited Brands in AI Assistants, kumparan tercatat sebagai salah satu brand asal Indonesia yang menjadi rujukan utama bagi ChatGPT, Perplexity, dan Google AI Overviews. “Kami ingin mendorong bagaimana AI dapat diimplementasikan secara konkret, bukan hanya membahas konsep tetapi menampilkan hasil nyata dan kolaborasi yang mempercepat dampak positif bagi masyarakat,” tambah Andrias.

    Dalam keynote speech, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kecerdasan buatan bukan ancaman, melainkan peluang besar bagi bangsa jika dikembangkan dengan nilai dan etika yang benar. Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berpihak pada manusia dan membawa manfaat bagi semua. “AI bukan sekadar algoritma, tapi cermin dari nilai yang kita tanamkan. Karena itu, setiap langkah inovasi harus bersifat inklusif agar tidak meninggalkan siapa pun,” pesan Meutya.

    Selaras dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyoroti peran penting AI sebagai pendorong efisiensi dan inovasi industri nasional. “AI telah menjadi fondasi yang penting bagi daya saing industri masa depan dan ini bukan lagi sekedar tren teknologi. Saat ini, 66% Chief Information Officer di berbagai perusahaan juga menyatakan kekhawatiran akan tertinggal dari kompetitor apabila mereka tidak segera mengimplementasikan AI dalam perusahaan masing-masing. Kondisi ini tentu menggambarkan urgency yang tinggi untuk bergerak cepat dan melakukan langkah strategis yang terukur yang bisa dibantu melalui AI,” ungkap Agus.

    Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, menekankan peran pendidikan, riset, inovasi, serta kolaborasi lintas lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan Indonesia memiliki talenta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi AI. “AI bisa menggantikan pekerjaan tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. AI bisa menurunkan keamanan, tetapi juga bisa mendeteksi ancaman lebih akurat. Kita bisa menggunakan AI untuk memeriksa reliabilitas informasi. Di Indonesia, kita bisa menggunakan AI sama seperti negara maju, karena AI adalah penyeimbang,” tutur Stella.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memberikan pandangan mengenai bagaimana pemanfaatan AI berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, mulai dari deteksi dini penyakit, efisiensi operasional rumah sakit, hingga percepatan riset medis yang berbasis data. “AI itu ‘kan butuh belajar, butuh data. Ternyata yang kita lakukan tentang digitalisasi, konektivitas, robotik, bioteknologi, nanti akan berdampak sangat besar terhadap perkembangan AI di kesehatan, yang nanti akan berdampak sangat besar terhadap layanan kesehatan di Indonesia,” jelas Budi.

    Acara kumparan AI for Indonesia 2025 menghadirkan berbagai diskusi panel lintas sektor yang membahas kolaborasi industri, etika penggunaan AI, hingga implementasinya dalam layanan publik dan ekonomi digital. Dari sektor pemerintahan hadir Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan. Dari sektor swasta hadir Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur, CTO GDP Venture & CEO GDP Labs On Lee, Chief Data & AI Officer Indosat Ooredoo Hutchison Chirag Sukhadia, VP Technology Strategy and Consumer Product Development Telkomsel Ronald Limoa, VP IT Automation & Security NeutraDC MD Septianto (Adhie), Data Science Assistant Vice President Blibli Welly Dwi Putra, Deputy EGM Digital Product Telkom Indonesia Fauzan Feisal, Group Head Enterprise Data Management & Analytics BRI Ajutorius Pinem, dan Wakil Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Yayasan Mitra Netra Budi Darmulyana.

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

    Iuran BPJS Kesehatan Naik Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada 2025 ini. Sebab menurutnya saat ini perekonomian dalam negeri baru mengalami pemulihan.

    “Kalau sekarang belum, sekarang belum,” jawabnya singkat saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Meski begitu, Purbaya mengatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

    “Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terangnya.

    Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, ia belum bisa memastikan.

    “Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, Purbaya sempat mengatakan persoalan kenaikan tarif BPJS Kesehatan belum diputuskan. Sebab pihaknya masih menyerahkan perhitungan itu kepada BPJS Kesehatan.

    “Belum itu, biar mereka yang ngitung,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Purbaya juga mengakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu pembahasan saat bertemu Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Keduanya diketahui bertemu membahas pengelolaan BPJS Kesehatan.

    “Ada (pembahasan soal iuran BPJS Kesehatan) tapi belum final, baru permukaannya aja. Jadi belum bisa didiskusikan ke media, belum clear,” tuturnya.

    Selain itu dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap.

    “Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis dokumen tersebut.

    Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    (igo/fdl)

  • Kemenkes Akan Buka 500 RS Jadi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis Nasional 20 Oktober 2025

    Kemenkes Akan Buka 500 RS Jadi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis Nasional 20 Oktober 2025

    Kemenkes Akan Buka 500 RS Jadi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan akan membuka 500 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan utama untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
    Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sidang uji materi Undang-Undang Kesehatan 3/2023 dengan nomor perkara 143/PUU-XXIII/2025 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (20/10/2025).
    Pembukaan ini dilakukan, kata Menkes, untuk menambah jumlah, meratakan distribusi, dan membebaskan biaya pendidikan dokter spesialis.
    “Pertama, untuk menambah jumlah dokter spesialis dalam lima tahun ke depan, pemerintah berencana membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk mengejar pemenuhan kebutuhan dokter spesialis,” kata Budi Gunadi, yang hadir secara virtual.
    Dia mengatakan, tujuh dokter spesialis dasar akan menjadi prioritas, seperti penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi, anestesi, radiologi, dan patologi klinis.
    Begitu juga spesialis untuk penyakit yang menyebabkan kematian lebih dari satu juta masyarakat Indonesia, seperti kanker, jantung, stroke, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.
    “Upaya ini diproyeksikan akan menambah sejumlah 6.000 orang dokter spesialis baru per tahun dalam 10 tahun ke depan,” ucap dia.
    Budi berharap, pembukaan program PPDS berbasis rumah sakit ini bisa mendukung program PPDS berbasis universitas.
    “Kedua sistem ini dapat mengejar, semoga pemenuhan kebutuhan dokter spesialis 15 tahun lebih awal jika dibandingkan tanpa intervensi apapun dari pemerintah,” ucap dia.
    Dalam pemaparan ini, Budi menyebut Indonesia kekurangan 70.000 dokter spesialis.
    Sedangkan produksi dokter spesialis untuk basis universitas saja hanya 3.000 per tahun.
    Kekurangan ini tidak akan tertutupi hingga 2045 jika hanya mengandalkan PPDS berbasis universitas.
    Uji materi UU Kesehatan ini diajukan oleh dua mahasiswa sarjana ilmu kedokteran dan dua dosen kedokteran yang merupakan ahli bedah dan ahli anestesi.
    Mereka menilai, terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan PPDS dari pemberian beasiswa.
    Saat ini terdapat dua alternatif penyelenggaraan PPDS, dari Kemenkes disebut
    hospital based
    atau berbasis rumah sakit, dan dari Kemendikti disebut dengan basis universitas/kampus.
    Pemohon menyebut, dua alternatif ini menyebabkan diskriminasi karena perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
    university based
    dan
    hospital based
    .
    “Yakni berkaitan dengan pemberian biaya gratis untuk mahasiswa
    hospital based
    , akan tetapi pada
    university based
    masih dibebani biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karenanya, menjadi tidak adil dan menimbulkan kecemburuan apabila pemohon I dan pemohon II akan mengambil program spesialis/subspesialis nantinya di
    university based
    ,” tulis permohonan tersebut.
    Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menghapus penyelenggaraan berbasis rumah sakit dan seluruh penyelenggaraan PPDS harus di bawah kerangka sistem pendidikan tinggi dengan kampus sebagai penyelenggara utama.
    MK diminta membatasi rumah sakit pendidikan hanya berperan sebagai mitra pelaksana klinis, bukan sebagai penyelenggara utama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Survei Poltracking Indonesia mengungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi salah satu menteri dengen kepuasan tertinggi. Dari survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Zulhas masuk 8 besar menteri dengan kinerja positif.

    “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif, kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan teruji kala dia memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam di sepanjang tahun 2025. Zulhas mengeklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.

    Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.

     

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur Regional 19 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur Regional 19 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com –
    Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI adalah milik rakyat dan wajib mengabdi untuk kepentingan rakyat.
    Ini disampaikannya saat mengunjungi Batalyon Infanteri (Yonif) TP 835 di Desa Kerekeh, Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (18/10/2025).
    “Kami hadir di sini untuk menunjukkan soliditas pemerintah dalam membangun pertahanan nasional. TNI ini dibiayai rakyat, maka harus hadir membela dan melayani rakyat,” ujarnya.
    Dalam kunjungan itu, Menhan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
    Batalyon 835 menjadi bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh Indonesia pada 2025.
    Sjafrie menekankan agar prajurit tidak hanya fokus pada tugas tempur, tetapi juga menyatu dengan masyarakat.
    “Saya ingatkan prajurit untuk disiplin, giat berlatih, dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan,” tambah Sjafrie.
    Ia menyampaikan kunjungan ini menunjukkan soliditas pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan nasional dengan TNI sebagai tulang punggung operasional.
    Salah satunya Batalyon 835 yang mana merupakan bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025, yang akan menjadi titik kuat pertahanan rakyat semesta.
    “Oleh karena itu, para tentara ini harus dapat bersatu dengan rakyat, harus disiplin, giat berlatih dan bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya,” ujarnya.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Batalyon 835 merupakan batalyon teritorial yang dilengkapi dengan berbagai kompi fungsional seperti kompi pertanian, kompi kesehatan, kompi konstruksi, kompi peternakan dan kompi kesehatan.
    “Kunjungan ini juga untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam memberikan dukungan teknis bagi penguatan fasilitas kesehatan di batalyon tersebut, khususnya untuk pengembangan kompi kesehatan, jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan

    Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

    Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

    “Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).

    Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

    Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

    “Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

    Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

    “Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

    Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

    “Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

    (naf/naf)

  • Kenalkan Wamenkes Benjamin, Menkes: Ditelepon Mensesneg Disuruh Pegang MBG Nasional 17 Oktober 2025

    Kenalkan Wamenkes Benjamin, Menkes: Ditelepon Mensesneg Disuruh Pegang MBG Nasional 17 Oktober 2025

    Kenalkan Wamenkes Benjamin, Menkes: Ditelepon Mensesneg Disuruh Pegang MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengenalkan partner barunya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Octavianus.
    Dalam agenda Temu Media, Budi mengatakan, Wamenkes Dante Saksono dan Wamenkes Benjamin Octavianus memiliki tugas masing-masing sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Jadi, dokter Dante pegang penyakit tidak menular, dokter Benny pegang penyakit menular. Kemudian Bapak Presiden itu kan ada beberapa program utama. Tadi, kita juga baru tahu ya, kita baru tahunya di telepon sama Pak Mensesneg, bahwa dokter Benny (Benjamin) disuruh pegang MBG,” ucap Budi, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
    Budi mengatakan, Benjamin dipercaya oleh Prabowo untuk membantu pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) meski posisinya hanya untuk mendukung.
    “Jadi, makan bergizi gratis, tapi sifat kita men-
    support
    ya. Kita mesti men-
    support
    BGN agar program makan bergizi gratisnya Bapak Presiden berhasil,” kata Budi.
    Budi menyebut, Benjamin diminta mengawal program MBG karena keberhasilan program ini berdampak besar pada status kesehatan di Indonesia.
    Ia mengatakan, MBG bisa menyelesaikan kurang lebih 40 hingga 50 persen masalah kesehatan.
    “Saya sebagai Menkes selalu bilang, kalau itu berhasil, mungkin 40-50 persen masalah kesehatan selesai,” tutur dia.
    Budi mengatakan, masalah gizi juga erat kaitannya dengan TBC, stunting, masalah infeksi, bahkan hubungan kematian ibu dan anak.
    “Itu semuanya bisa berkurang. Jadi untuk program utamanya Bapak Presiden, dokter Benny pegang yang makan bergizi gratis, bantuin BGN,” ucap Budi.
    Dalam kesempatan yang sama, Benjamin memastikan masyarakat tidak lagi khawatir terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program MBG.
    Ia memastikan akan mengawasi dan mencegah agar kasus luar biasa (KLB) selama program ini berjalan terus menurun.
    “Jangan khawatir, kami yang nge-
    push
    terus, karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk memantau, tugas kita tuh supaya bisa mencegah, bisa supaya kasus-kasus ini makin hari makin turun,” ucap Benjamin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Kenalkan Wamen Baru, dr Benny Juga Ditugasi Kawal Keamanan MBG

    Menkes Kenalkan Wamen Baru, dr Benny Juga Ditugasi Kawal Keamanan MBG

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkenalkan wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus, spesialis pulmonologi yang kini diberi mandat mengawal tuberkulosis (TBC). Tidak hanya itu, rupanya ia juga ditugasi mengawal keamanan pangan makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi ini ada Pak Wamen Dante, ada Pak Wamen Benny. Ini saya dikelilingi oleh dua dokter, satu dokter spesialis penyakit dalam, satu dokter spesialis penyakit paru. Kita sudah bagi-bagi tugas, sesuai bidangnya,” tuturnya dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).

    “Kalau dokter Benny itu TBC dan semua penyakit-penyakit yang dulu paling mematikan. Tapi sekarang karena udah reda COVID-nya, TBC naik lagi, COVID-19 yang paling tinggi, sekarang COVID-19 sudah turun. Kalau Pak Benny ini ada yang rutin, tapi biasanya kalau loncat tinggi sekali,” sebutnya, sembari menekankan sementara Wamenkes Dante Saksono Harbuwono ditugasi menangani penyakit tidak menular.

    Terkait arahan MBG, Menkes Budi menyebut dr Benny mengawal dalam mendukung program MBG. Hal ini dikarenakan keberhasilan MBG berdampak besar pada status kesehatan di Indonesia.

    Bahkan, Menkes Budi menyebut bisa menyelesaikan kurang lebih 40 hingga 50 persen masalah kesehatan.

    “Dokter Benny disuruh pegang MBG. Jadi makan bergizi gratis, tapi sifat kita men-support ya. Kita mesti men-support BGN agar program makan bergizi gratis-nya Bapak Presiden berhasil. Dan saya sebagai Menkes selalu bilang, kalau itu berhasil, mungkin 40-50 persen masalah kesehatan selesai,” sambungnya.

    Menkes Budi menekankan masalah gizi juga erat kaitannya dengan TBC, stunting, masalah infeksi, juga hubungan kematian ibu anak.

    “Itu semuanya bisa berkurang. Jadi untuk program utamanya Bapak Presiden, dokter Benny pegang yang makan bergizi gratis, bantuin BGN,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Kemenkes Susun Regulasi Donor Organ untuk Cegah Perdagangan Organ Ilegal

    Kemenkes Susun Regulasi Donor Organ untuk Cegah Perdagangan Organ Ilegal

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor organ sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem transplantasi organ di Indonesia. Regulasi ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerusakan organ vital masih menjadi penyebab kematian tinggi di Indonesia, padahal hampir semua organ tubuh manusia dapat dicangkokkan, kecuali otak.

    “Prosedur cangkok ini harus ada donor dan resipien. Biasanya diatur oleh negara untuk mencegah praktik ilegal perdagangan organ,” ujar Menkes Budi di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (8/10).

    Ia menegaskan bahwa pengaturan donor organ harus menjunjung prinsip keadilan dan mencegah diskriminasi.

    “Karena ini menyangkut nyawa, semua orang pasti ingin dapat organ. Jangan sampai hanya orang kaya yang bisa,” katanya.

    Selain itu, Budi menyoroti potensi tekanan ekonomi yang dapat membuat seseorang terpaksa mendonorkan organ karena alasan finansial.

    “Donor jangan sampai terpaksa karena kurang uang. Itu bisa menimbulkan masalah etika dan sosial,” tegasnya.

    Budi menyebut, etika, keadilan, dan transparansi menjadi dasar utama perumusan regulasi ini. Negara perlu memastikan sistem donor organ aman, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun.

    “Selama ini kita belum punya aturan yang kuat. Karena itu saya minta agar Dirjen Kesehatan Lanjutan segera menuntaskan regulasi ini sebelum akhir tahun,” ujarnya.

    Permenkes tersebut nantinya akan menjadi payung hukum pelaksanaan donor organ di Indonesia, mencakup tata cara donor, kriteria penerima, mekanisme perizinan, serta perlindungan hukum bagi donor dan tenaga medis.

    Dengan hadirnya regulasi ini, pemerintah berharap sistem transplantasi organ di Indonesia dapat berjalan lebih aman, transparan, dan berlandaskan kemanusiaan.

    “Tujuan utama kami adalah memastikan setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik melalui transplantasi organ,” tutur Menkes Budi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)