Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Kematian karena Bencana Sumatera Capai 1.053 Jiwa, 200-an Orang Masih Hilang

    Kematian karena Bencana Sumatera Capai 1.053 Jiwa, 200-an Orang Masih Hilang

    Jakarta –

    Dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 17 Desember 2025, jumlah korban meninggal telah mencapai 1.053 jiwa, sementara lebih dari 200 orang masih dinyatakan hilang.

    Selain korban jiwa, BNPB juga melaporkan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Kerusakan infrastruktur pun meluas dan memengaruhi berbagai sektor pelayanan publik.

    Data BNPB juga mencatat 290 gedung dan kantor mengalami kerusakan, disusul 219 fasilitas kesehatan dan 967 fasilitas pendidikan. Kerusakan juga terjadi pada 145 jembatan serta sekitar 1.600 fasilitas umum, yang menghambat akses transportasi dan distribusi bantuan di sejumlah daerah terdampak.

    Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dari sekitar 1.000 puskesmas yang ada di wilayah terdampak bencana Sumatera, lebih dari 500 puskesmas mengalami dampak langsung. Saat ini, 414 puskesmas telah kembali beroperasi meski dengan keterbatasan layanan.

    Namun, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 50 puskesmas tidak dapat beroperasi sama sekali karena hanyut terbawa bencana atau mengalami kerusakan berat hingga dinyatakan hilang.

    Setelah rumah sakit di wilayah terdampak mulai berfungsi kembali, Kemenkes akan memfokuskan upaya pemulihan pada layanan kesehatan primer. Dalam dua pekan ke depan, pemerintah menargetkan pengaktifan kembali puskesmas-puskesmas yang masih lumpuh.

    “Puskesmas ini sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat yang masih tinggal di rumah maupun sekitar 800 ribu pengungsi yang berada di posko-posko pengungsian. Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar layanan ini bisa segera dijalankan,” ujar Menkes.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Sudah 65 Juta Orang Ikut CKG, Menkes Ungkap Masalah Kesehatan Terbanyak

    Sudah 65 Juta Orang Ikut CKG, Menkes Ungkap Masalah Kesehatan Terbanyak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal jumlah masyarakat yang sudah ikut program cek kesehatan gratis (CKG). Pada sidang paripurna di Istana Negara, Menkes mengungkapkan peserta cek kesehatan gratis sudah masuk di angka 65 juta orang.

    Sebagai informasi, program ini dimulai pertama kali pada bulan Februari 2025.

    “Untuk cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus ke angka 65 juta pak. Diharapkan akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta,” ungkap Menkes pada Presiden Prabowo, dilihat detikcom dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/12/2025).

    Kondisi penyakit kronis seperti kolesterol, hipertensi, diabetes, lalu ditambah penyakit gigi menjadi masalah-masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan dalam program CKG. Misalnya, kolesterol dan hipertensi yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu penyakit jantung hingga stroke di masa depan.

    “Nah, yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah, kolesterol, hipertensi, dan diabetes,” ucap Menkes dalam presentasinya.

    Menkes menyebut pada 2026 pihaknya akan mulai fokus pada proses perbaikan kesehatan masyarakat yang terdampak. Kemenkes juga akan melakukan ekspansi CKG ke kantor-kantor untuk meningkatkan jumlah peserta.

    Sebelumnya, program CKG ini hanya dilakukan di puskesmas saja. Lalu, programnya berkembang ke sekolah hingga tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan.

    “Jadi di 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya, Pak. Dan juga ekspansi ke kantor-kantor, termasuk kementerian, lembaga, dan swasta. Jadi kami mohon arahan bapak presiden yang pertama, kalau boleh tahun depan dilombakan tahun depan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat, dikasih hadiah pak,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/naf)

  • Kondisi Faskes Pascabencana Sumatera, Menkes Sebut Ada Puskesmas Hanyut-Hilang

    Kondisi Faskes Pascabencana Sumatera, Menkes Sebut Ada Puskesmas Hanyut-Hilang

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kondisi rumah sakit dan puskesmas yang terdampak bencana alam di Sumatera. Dalam paparannya kepada Presiden Prabowo, Menkes mengungkapkan seluruh rumah sakit sudah mulai beroperasi meski masih terbatas.

    Ketika bencana alam terjadi pada akhir November, Menkes mengungkapkan 41 rumah sakit tidak beroperasi sama sekali.

    “Rumah sakit di Sumatera, kita itu ada 41 yang tidak beroperasi pada saat 26 November. Sekarang alhamdulillah, 100 persen sudah mulai beroperasi, walaupun bertahap, IGD-nya dulu atau ruang operasinya dulu,” ungkap Menkes dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, dilihat detikcom di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/12/2025).

    Menkes lantas mencontohkan RS Tanjung Pura Langkat yang sempat didatangi Presiden Prabowo, kini sudah mulai beroperasi. Rumah sakit tersebut sudah dibersihkan dan dapat melayani masyarakat melalui IGD dan operasi terbatas.

    “Nanti, ini akan kita tingkatkan terus, agar bisa di layanan full-nya jalan,” kata Menkes.

    Sementara itu, dari 1.000 puskesmas yang ada, Menkes menyebut ada sekitar 500 yang terdampak bencana alam Sumatera. Menkes mengungkapkan sebanyak 414 puskesmas saat ini sudah mulai beroperasi.

    Sedangkan menurut data Kemenkes, ada sekitar 50 yang tidak beroperasi karena hanyut atau bahkan hilang. Setelah rumah sakit beroperasi, dalam dua minggu ke depan, pihak Kemenkes akan fokus untuk kembali mengaktifkan puskesmas yang belum beroperasi.

    “Dia (puskesmas) penting untuk melayani kesehatan masyarakat yang masih tinggal di rumah dan juga melayani kesehatan masyarakat di 800 ribu yang ada di posko pengungsian. Kami butuh bantuan Bapak, supaya ini bisa dijalankan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/naf)

  • 600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat disiapkan untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang berada di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengiriman ratusan tenaga medis ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal di tengah kondisi darurat bencana. “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dan perawat di seluruh wilayah terdampak. Para tenaga medis tersebut nantinya akan digilir atau rolling setiap dua pekan untuk menjaga kondisi fisik dan stamina selama bertugas di daerah bencana.

    Untuk teknis keberangkatan, Kemenkes berencana bekerja sama dengan TNI, termasuk dalam penyediaan transportasi udara. “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    Menurutnya, para dokter dan perawat yang terlibat berasal dari berbagai kampus dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemenkes membuka rekrutmen melalui organisasi profesi serta fakultas kedokteran, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama.

    “Yang datang ternyata bukan hanya dokter magang atau koas. Dokter umum dan dokter spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk berangkat ke daerah bencana,” ungkap Budi.

    Menkes menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan, seperti operasi militer bagi prajurit TNI. Pemerintah pun menyiapkan bentuk apresiasi bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. “Ini seperti operasi kemanusiaan. Nanti akan diberikan penghargaan karena mereka sudah ikut misi kemanusiaan,” pungkas Budi.

  • Menkes: Semua RS Terdampak Banjir Sumatera Sudah Beroperasi

    Menkes: Semua RS Terdampak Banjir Sumatera Sudah Beroperasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan seluruh rumah sakit yang terdampak banjir di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Namun saat ini, seluruh rumah sakit tersebut sudah kembali beroperasi.

    “Alhamdulillah, sekarang 100% rumah sakit sudah mulai beroperasi kembali,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, operasional rumah sakit di wilayah terdampak dilakukan secara bertahap. Layanan yang dibuka lebih dahulu adalah instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang operasi, sebelum akhirnya kembali memberikan pelayanan secara penuh.

    Salah satu rumah sakit yang sempat menjadi perhatian adalah Rumah Sakit Tanjungpura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumah sakit tersebut terdampak banjir cukup parah, tetapi kini sudah kembali melayani pasien.

    “Kemarin banjir, hari ini sudah beroperasi. Memang masih terbatas di IGD dan operasi, tetapi akan terus kami tingkatkan sampai layanan penuh bisa berjalan,” kata Budi.

    Pemulihan rumah sakit menjadi prioritas utama Kementerian Kesehatan agar layanan kesehatan rujukan tetap berjalan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

    Setelah seluruh rumah sakit kembali berfungsi, fokus pemulihan selanjutnya diarahkan ke layanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas. Dari hampir 1.000 puskesmas di wilayah terdampak, sekitar 500 di antaranya sempat mengalami gangguan operasional.

    Hingga saat ini, sebanyak 414 puskesmas telah kembali beroperasi. Sementara sisanya belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang hanyut dan hilang akibat bencana.

    “Setelah rumah sakit selesai, kita masuk ke tahap kedua, yaitu puskesmas. Target kami, dalam dua minggu ke depan puskesmas yang belum beroperasi ini bisa segera difungsikan,” jelas Budi.

    Keberadaan puskesmas dinilai sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat, baik di permukiman maupun sekitar 800.000 pengungsi yang tersebar di berbagai posko. Menkes pun meminta dukungan semua pihak agar percepatan pemulihan layanan kesehatan pascabencana dapat berjalan optimal dan merata.

  • Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat akan diberangkatkan ke rumah sakit serta puskesmas di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para tenaga medis akan dikirim secara bergilir atau rolling setiap dua pekan.

    Hal itu disampaikan Budi saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Budi menyebut 450 dari 600 dokter sudah siap dikerahkan pada pekan ini.

    “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujar Budi.

    Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, serta perawat di seluruh lokasi terdampak bencana. Kemenkes akan berkoordinasi dengan TNI untuk teknis keberangkatan ke wilayah bencana.

    “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    “Kita buka secara luas. Kita punya database relawan,” ujarnya.

    Budi menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan seperti operasi militer bagi prajurit TNI. “Jadi nanti dikasih penghargaan, seperti sudah ikut operasi kemanusiaan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, perkembangan terbaru jumlah korban meninggal teridentifikasi di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.030 orang per hari ini.

    “Untuk korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa, dari 1.016 pada hari Minggu kemarin, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Senin (15/12).

    (fca/maa)

  • Video Lapor Ke Prabowo, Menkes Bakal Kirim 600 Dokter ke Bencana Sumatera

    Video Lapor Ke Prabowo, Menkes Bakal Kirim 600 Dokter ke Bencana Sumatera

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan tenaga medis yang dikirim ke bencana di Sumatera. Menkes Budi memastikan akan ada 600 dokter umum, magang, hingga spesialis yang dikirim.

    Pengiriman tenaga medis ke lokasi bencana ini pun diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berterima kasih pada perguruan tinggi dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membantu pengiriman tenaga kesehatan ke lokasi bencana di Sumatera.

    Tonton juga berita video lainnya di sini ya…

  • Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

    Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan pihaknya menyiapkan 600 orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan diberangkatkan ke Sumatra untuk membantu pemulihan medis pascabencana. 

    Pada sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025), Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa yang disiapkan baru gelombang pertama saja. Nantinya, mereka akan dirotasi setiap dua minggu.

    “Batch pertama kami akan memberangkatkan 600 orang. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini,” terang Budi kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Budi pun berharap agar Prabowo nantinya melepas keberangkatan nakes yang meliputi dokter, spesialis hingga perawat itu di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dia bahkan meminta agar mereka diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules. 

    Para nakes yang akan diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana Sumatra itu berasal dari rekrutmen terbuka. Asalnya dari organisasi profesi hingga sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) baik Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. 

    Menurut Budi, dokter-dokter yang dikirim pun berasal dari berbagai latar belakang, yakni koas atau magang, bahkan dokter umum yang mengorbankan pendapatannya untuk pergi ke Sumatra. 

    “Nanti dalam dua minggu kami putar lagi, Pak, 600 lagi, karena ini buat rumah sakit dan Puskesmas. Karena orang di sana terdampak juga, Pak. Dokter, perawatnya yang di Aceh kena juga, jadi mereka masih ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi, butuh dibantu untuk tiga bulan kita rencanakan relawan dari luar,” terangnya. 

    Adapun dari segi sarana dan prasarana, Menkes sejak 2020 itu turut melaporkan bahwa ada 41 rumah sakit (RS) yang sempat tidak beroperasi sejak terjadinya bencana pada 26 November 2025. Sekarang, dia mengeklaim 100% sudah mulai beroperasi secara bertahap. 

    Fasilitas yang baru beroperasi yakni instalasi gawat darurat (IGD) serta ruangan operasi. Sementara itu, sebanyak 500 dari hampir 1.000 puskesmas yang ada turut terdampak. Namun, seiring dengan proses penanggulangan bencana, sebanyak 414 unit puskesmas sudah beroperasi.

    “Masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua sesudah rumah sakit beroperasi, Puskesmas ini akan kami operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan, Pak,” terang pria yang pernah menjabat Wakil Menteri BUMN itu. 

  • Sudah 65 Juta Orang Ikut CKG, Menkes Ungkap Masalah Kesehatan Terbanyak

    Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti rapor Indonesia terkait capaian universal health coverage (UHC) yang dirilis organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam laporan 2023, skor UHC Indonesia tercatat 57 dari 100, sementara peringkatnya berada di nomor 66 dari sekitar 100 negara yang dinilai.

    “Itu artinya kita masih masuk kategori agak di bawah rata-rata,” kata Budi di konferensi pers bersama BPJS Kesehatan, Jumat (12/12/2025).

    Ia menyebut temuan itu membuatnya kembali memeriksa definisi UHC yang digunakan WHO dan menemukan letak persoalannya.

    “Saya quote supaya tidak salah. UHC itu all people have access to the full range of quality health services when and where they need them without financial hardship,” ujar Budi.

    “Artinya ada tiga komponen: everywhere, everyone, every time. Harus ada akses, harus ada kualitas, dan harus tanpa beban finansial.”

    Menurut Budi, tiga komponen itu harus berjalan bersamaan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab pada aspek pembiayaan atau without financial hardship, sedangkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan wajib memastikan akses serta kualitas layanan tersedia di seluruh wilayah.

    “Kalau tanpa tiga itu, UHC-nya doesn’t mean anything. Itu tidak tercapai,” tegasnya.

    Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Ikut Layanan

    Budi mencontohkan situasi yang kerap terjadi di lapangan. Banyak warga sudah memegang kartu JKN, tetapi ketika sakit, fasilitas untuk penanganan tidak tersedia.

    “Dia punya kartu, dia sakit jantung, dia wafat. Karena kartunya tidak memberikan akses, karena fasilitasnya tidak tersedia,” ujarnya.

    “Atau ada cath lab, tapi cath lab-nya tidak bisa beroperasi. Mutunya tidak ada. Itu sebabnya UHC kita masih di bawah rata-rata dunia.”

    Perbaikan layanan kesehatan jadi prioritas

    Ia menegaskan, perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan adalah pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun ia menyebut ada perkembangan positif pada laporan WHO tahun 2025.

    “Kayaknya naik. Skor kita dari 57 ke 66. Sudah sedikit di atas average country. Tapi negara-negara ASEAN banyak yang masih di atas kita.”

    Budi menilai perlu ada kejelasan peran agar perbaikan UHC lebih cepat tercapai. Selama ini, kata dia, masih terjadi kerancuan antara penentu regulasi dan pelaksana.

    “Pemerintah itu pembuat regulasi untuk kesehatan. BPJS itu pelaksana regulasi di bidang pembiayaan,” jelasnya.

    “Ada pelaksana regulasi di sektor farmasi, ada di primer, ada di sekunder. Nah BPJS itu pelaksana di pembiayaan. Pencipta regulasi tetap di Kemenkes.”

    Ia menyebut pihaknya kini tengah merapikan tata kelola tersebut. “Agar jelas, ini pelaksana siapa, pembuat aturan siapa. Kalau tidak jelas, hasilnya ya jelek seperti sekarang.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)