Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sumatera
di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Untuk diketahui, saat ini, Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Di awal penugasannya, Tito langsung bergerak cepat menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Hasil pemetaan tersebut membagi daerah dalam tiga kategori, antara lain daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Pemetaan ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan di lapangan, Tito mengungkapkan tiga langkah prioritas.
Pertama
, percepatan
pembersihan lumpur
di kawasan permukiman dan aliran sungai.
Menurutnya, pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
Selain TNI dan Polri, dukungan tambahan personel juga bisa didapatkan dari sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya, seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
).
Nantinya, penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan. (Mereka) bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan. Saya yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” ungkap Tito.
Kedua
, Tito menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah (
pemda
), salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda melakukan perubahan APBD secara cepat.
Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak. Jadi, (daerah terdampak) punya modal,” jelasnya.
Ketiga
, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tito menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan bantuan (seperti) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (
huntara
), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan.
Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga dibutuhkan untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Selain itu, Tito juga menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.
Ke depan, ia akan meninjau daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah lain di Sumut dan Sumbar.
“Makin detail (datanya), kita akan makin tepat (penanganannya). Kita mau bergerak,” tegas Tito.
Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Gunadi Sadikin
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5457729/original/052058000_1767019149-Mendagri.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel untuk membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana di Sumatera.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
“Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI-POLRI, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata Tito dalam rapat.
Tito menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. Apabila bulan puasa maka akan sulit kerja maksimal.
“Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” kata dia.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5467668/original/045058200_1767926659-1000025866.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hutama Karya – Wika Groundbreaking Gedung CMU RSUP Dr Sardjito Yogyakarta
Liputan6.com, Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) memulai pembangunan gedung Central Medical Unit (CMU) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Yogyakarta.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pembangunan gedung Central Medical Unit RSUP Dr Sardjito merupakan bagian dari agenda transformasi sistem kesehatan nasional. Bertujuan memastikan pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.
“Salah satu pilar penting dalam transformasi tersebut adalah penguatan infrastruktur sarana dan prasarana rumah sakit,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers resmi Hutama Karya, Jumat (9/1/2026).
Pembangunan Gedung CMU dilakukan di kawasan RSUP Dr Sardjito, dengan rencana bangunan terdiri dari 2 lantai basement dan 13 lantai utama, serta target penyelesaian pada akhir 2027.
Bangunan ini memiliki luas total 55.574 m² dan disusun melalui desain stacking vertikal 14 lantai untuk memastikan konektivitas antar ruang, mempercepat alur layanan pasien, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan nasional di RSUP Dr Sardjito.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pembangunan Gedung Central Medical Unit RSUP Dr Sardjito merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan masa depan yang unggul, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan.
“Gedung ini diharapkan menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi Yogyakarta, wilayah selatan Jawa, hingga nasional, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar dia.
-

Kemenkes Belum Wajibkan Vaksinasi Lawan ‘Super Flu’, Ini Alasannya
Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menegaskan saat ini belum mewajibkan adanya vaksinasi massal untuk melawan Influenza A H3N2 subclade K atau yang populer dijuluki ‘super flu’.
“Vaksin itu boleh-boleh saja, tapi sifatnya opsional. Jadi nggak wajib, boleh untuk kelompok rentan lansia, anak-anak, tenaga kesehatan gitu ya,” kata Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman, saat ditemui di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).
Menurut Kemenkes saat ini yang terpenting adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh menjadi lebih baik, sehingga subclade K tersebut bisa dikalahkan.
“Menurut kami, pertahanan terbaik adalah imunitas tubuh yang harus diperkuat. Jadi anak-anak atau siapapun itu, dewasa, lansia, perkuatlah pertahanan tubuh dengan imunitas tubuh yang baik. Makan bergizi dan istirahat cukup,” kata Aji.
Namun, untuk mereka yang mengalami gejala-gejala seperti flu, yakni batuk-batuk, bersin, dan sebagainya untuk sebisa mungkin membatasi bersosialisasi.
“Stay dulu di rumah, pakai masker, terapkan etiket batuk bersin segala macam. Kalau sudah berat sakitnya, lebih dari 2-3 hari, segera saja ke dokter atau fasilitas kesehatan,” tegas Aji.
Masyarakat Jangan Panik
Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi serangan super flu saat ini.
“Dia penularannya cepet, tapi kematiannya sangat rendah. Dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin. Di Indonesia kita juga sudah identifikasi, terkahir jumlahnya puluhan. Nggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa,” kata Menkes Budi.
“Tapi nggak usah panik, karena sama seperti flu biasa bukan seperti COVID-19 yang dulu-dulu,” tutupnya.
(dpy/up)
-

Menkes Ajukan Anggaran Rp 500 M untuk Pemulihan Dampak Banjir Sumatera
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap anggaran yang sudah digelontorkan untuk tangani penanganan dampak bencana Sumatera. Sampai saat ini, sudah Rp 50 miliar dikeluarkan.
Menkes Budi pun mengungkap, pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk pemulihan selanjutnya.
“Nah, ke depannya apa yang akan, akan kita lakukan? Untuk semua biaya ini memang disentralisasi di BNPB. Jadi semua nanti yang ada kita lakukan, kita udah ngajukan anggaran sekarang sekitar Rp 500 miliar untuk revitalisasi yang tahap tiga tadi,” ujar Menkes.
-

Cegah Penularan Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Anak di Pengungsian Sumatera
SUMATERA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pelaksanaan imunisasi campak di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera sejak awal pekan ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit menular, khususnya pada anak-anak yang tinggal di lokasi pengungsian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu, 7 Januari menjelaskan hasil pemantauan kesehatan di lapangan menunjukkan sejumlah penyakit yang paling banyak dialami pengungsi, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dan diare. Untuk menangani kondisi tersebut, Kemenkes telah menyalurkan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak.
“Penyakit menular yang kami awasi secara ketat adalah campak. Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan COVID-19 dari sisi reproduction rate, campak termasuk yang paling mudah menular,” ujar Budi.
Ia menambahkan, potensi penularan campak teridentifikasi di lima kabupaten. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes langsung menjalankan program imunisasi khusus bagi anak-anak di wilayah tersebut sejak Senin (6/1). “Program imunisasi ini sudah berjalan di daerah-daerah yang kami identifikasi memiliki risiko atau kasus campak,” katanya.
Selain campak, Kemenkes juga mencermati potensi munculnya penyakit menular lain seperti tuberkulosis (TBC) dan leptospirosis di kawasan pengungsian. Menurut Budi, pemberian imunisasi menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dari risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.
Dalam kesempatan yang sama, Menkes menyampaikan bahwa sekitar 4.000 relawan telah dikerahkan ke berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera. Para relawan tersebut terdiri dari tenaga kesehatan yang bertugas menangani tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental para penyintas.
Budi mencontohkan, sejumlah tenaga kesehatan dan psikolog mengadakan aktivitas bermain bersama anak-anak di pengungsian. “Setiap kali pengiriman, kami sertakan sekitar 30 hingga 35 psikolog klinis. Tugas mereka adalah mendampingi, bercerita, menghibur, dan membantu anak-anak agar tetap ceria, karena dampak bencana tidak selalu terlihat secara fisik,” ujarnya.
/data/photo/2026/01/10/6962226840b1d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5468826/original/036194100_1768019343-Rapat_Bencana_Aceh.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3191445/original/003195900_1595837123-IMG-20200723-WA0020.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2023/06/22/6493e13143a9f.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2026/01/08/695f67e94aa8c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)