Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    Pascabencana Sumatera
    di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
    Untuk diketahui, saat ini, Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Di awal penugasannya, Tito langsung bergerak cepat menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
    Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    Hasil pemetaan tersebut membagi daerah dalam tiga kategori, antara lain daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Pemetaan ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. 
    “Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu. 
    Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan di lapangan, Tito mengungkapkan tiga langkah prioritas.
    Pertama
    , percepatan
    pembersihan lumpur
    di kawasan permukiman dan aliran sungai.
    Menurutnya, pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
    Selain TNI dan Polri, dukungan tambahan personel juga bisa didapatkan dari sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya, seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ).
    Nantinya, penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak. 
    “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan. (Mereka) bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan. Saya yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” ungkap Tito.
    Kedua
    , Tito menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah (
    pemda
    ), salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Ia mengatakan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda melakukan perubahan APBD secara cepat.
    Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
    “Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak. Jadi, (daerah terdampak) punya modal,” jelasnya.
    Ketiga
    , penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
    Tito menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). 
    “Kalau mereka diberikan bantuan (seperti) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” katanya.
    Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (
    huntara
    ), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan.
    Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga dibutuhkan untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
    Selain itu, Tito juga menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.
    Ke depan, ia akan meninjau daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah lain di Sumut dan Sumbar.
    “Makin detail (datanya), kita akan makin tepat (penanganannya). Kita mau bergerak,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
    Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

    Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel untuk membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana di Sumatera.

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

    “Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI-POLRI, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata Tito dalam rapat.

    Tito menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. Apabila bulan puasa maka akan sulit kerja maksimal.

    “Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” kata dia.

     

  • Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

    Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR dan pemerintah digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabiltasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat.

    Dasco memastikan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional dan ke depan akan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

    “Selanjutnya satgas pascabencana DPR RI akan menyertai, membantu mengkoordinasikan, untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan,” kata dia.

    Sementara itu, Tito melaporkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 12 wilayah yang belum pulih pascabencana.

    “Ada 12 wilayah yang belum normal, 7 di Aceh, Sumut ada 5, di Sumbar ada 3,” kata dia.

  • Oktober 2025 Puncak Paparan Super Flu

    Oktober 2025 Puncak Paparan Super Flu

    Liputan6.com, Bandung – Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Hasan Sadikin Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) menyebutkan pada bulan Oktober 2025 merupakan puncak pasien yang terpapar influenza H3A2 subklade K lebih populer disebut super flu.

    Menurut Ketua Tim Penyakit Infeksi New Emerging dan Reemerging (Pinere) RSUP Hasan Sadikin Kota Bandung, dr. Yovita Hartantri, SpPD(K)PTI, berdasarkan data hasil pemeriksaan sampel surveilans khusus pasien dengan gejala influenza yang dikirimkan ke Kementerian Kesehatan RI, paparan influenza H3A2 subklade K dimulai sejak Agustus 2025.

    “Kejadian dari Influenza khususnya influenza A itu meningkat dari mulai bulan Agustus itu ada peningkatan. Jadi temen-temen di awal tahun 2025 meningkat, dan Agustus, September, Oktober puncaknya, tapi November sudah menurun,” ujar Yovita dalam keterangannya ditulis Bandung, Sabtu (10/1/2025).

    Yovita mengatakan data tersebut merupakan hasil pemeriksaan seluruh sampel pemeriksaan pasien yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Jakarta.

    Tak hanya RSUP Hasan Sadikin, hal serupa pula dilakukan rumah sakit yang bertanggung jawab langsung ke Kementerian Kesehatan.

    “Semua sampel yang kami kerjakan baik juga di rumah sakit lain di seluruh Indonesia, termasuk rumah sakit vertikal dilakukan pemeriksaan diminta sequencing. Dan itulah kami baru dapat data di Januari 2026 ini,” kata Yovita.

    Dia merinci hasil akhir pada 2 Januari 2026 ada 10 kasus yang dinyatakan influenza H3A2 subklade K. Seluruh pasien 10 ini memang sudah dirawat di RSUP Hasan Sadikin yaitu di bulan Oktober 2025 ada 8 kasus, dan November 2025 ada 2 kasus.

     

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan super flu varian K atau H3N2 subclade baru yang merebak di sejumlah negara. Di Indonesia tercatat 62 kasus, masyarakat diminta waspada namun tidak panik.

  • Superflu Menyebar Cepat, Bagaimana Tingkat Bahayanya?

    Superflu Menyebar Cepat, Bagaimana Tingkat Bahayanya?

    Superflu Menyebar Cepat, Bagaimana Tingkat Bahayanya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Superflu belakangan ramai diperbincangkan publik dan memicu kekhawatiran, padahal tingkat bahayanya tidak setara dengan Covid-19.
    Ketua Dewan Penasihat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menegaskan bahwa penyakit yang disebut masyarakat sebagai
    superflu
    itu tidak lebih berbahaya dibandingkan influenza biasa.
    Daeng menjelaskan, superflu bukanlah istilah medis. Dalam dunia kedokteran,
    virus
    yang dimaksud merupakan Influenza A strain H3N2 subclade K, yang telah dilaporkan oleh Organisasi
    Kesehatan
    Dunia (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, serta Kementerian Kesehatan RI.
    “Superflu itu istilah masyarakat ya. Istilah populer ya, bukan istilah medis,” kata Daeng kepada
    Kompas.com
    , Rabu (7/1/2026).
    Menurut Daeng, meskipun penamaannya terkesan menakutkan, tingkat keparahan virus tersebut tidak melebihi influenza pada umumnya. Hal ini merujuk pada laporan resmi WHO.
    “Kalau tingkat berbahayanya, ini kebetulan sudah ada laporan eh dari WHO bahwa itu tidak ada eh apa, tingkat keparahan yang melebihi dari Virus Influenza biasanya,” ujar dia.
    Oleh karena itu, Daeng meminta masyarakat tidak panik berlebihan. Ia menegaskan, tidak ditemukan indikasi bahwa virus ini menyebabkan keparahan seperti yang pernah dialami dunia saat pandemi Covid-19.
    “Jadi, jadi masyarakat tidak terlalu panik dan khawatir. Karena tidak dijumpai tingkat keparahan yang melebihi dari tingkat keparahan Virus Influenza seperti biasanya,” kata Daeng.
    Daeng juga mengingatkan, membandingkan superflu dengan Covid-19 tidaklah tepat. Keduanya berasal dari kelompok virus yang berbeda.
    “Covid itu kan golongan Coronavirus ya. Sama-sama virusnya, tapi beda ini. Kalau ini Virus Influenza Tipe A, H3N2. Kalau yang Covid, Coronavirus ya,” ujarnya.
    Meski meminta publik tidak panik, Daeng menekankan kewaspadaan tetap diperlukan. Pasalnya, virus Influenza A H3N2 subclade K ini memiliki tingkat penyebaran yang cepat, meski tidak lebih mematikan.
    “Tapi kalau laporan dari WHO tingkat keparahannya tuh tidak, tidak lebih parah dari eh Virus Influenza yang sudah biasa,” kata Daeng.
    Ia mengakui, sejumlah pasien mengeluhkan gejala yang terasa lebih berat dibanding flu pada umumnya, meskipun tidak sampai mengarah pada kondisi fatal. Beberapa gejala yang dikeluhkan antara lain nyeri di tenggorokan, punggung, dan tulang-tulang tubuh.
    Kondisi inilah yang menurut Daeng membuat masyarakat tetap perlu waspada, meski tidak perlu merasa takut berlebihan.
    “Karena ada gejala-gejala yang seperti itu dan penyebarannya cepat, masyarakat tetap harus waspada,” ujar dia.
    Penjelasan IDI tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
    Budi menegaskan bahwa superflu bukanlah virus baru dan tidak memiliki tingkat keganasan seperti Covid-19 varian Delta yang pernah memicu krisis kesehatan global.
    “Karena ini sama seperti flu biasa bukan seperti Covid-19 yang dulu-dulu yang varian Delta mematikan,” ujar Budi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu
    Budi bilang, istilah superflu merujuk pada virus influenza tipe A dengan subclade K. Ia menekankan perbedaan karakteristik antara influenza dan Covid-19.
    “Covid-19 itu nama virusnya. Tapi variannya kan ada yang Delta, Omicron, ada yang Beta, Alpha, segala macam. Jadi ini sebenarnya virus H3N2. Namanya, nama ininya, populernya Influenza A,” kata Budi.
    Menurut Budi, influenza A (H3N2) sudah lama dikenal dan kerap muncul secara musiman, terutama di negara-negara dengan empat musim. Meski penularannya cepat, tingkat kematian akibat virus ini sangat rendah.
    “Ya dia penularannya cepat, tetapi kematiannya sangat rendah dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin, di negara-negara maju tuh selalu terjadi kenaikan,” ujarnya.
    Di Indonesia, Budi menyebutkan jumlah kasus masih terbatas dan mayoritas dapat ditangani dengan pengobatan standar. “Yang saya lihat laporan terakhir masih puluhan ya. Dan enggak parah sih. Artinya bisa dengan pengobatan biasa tetap sembuh,” kata Menkes.
    Karena itu, ia meminta masyarakat tidak panik, meski tetap waspada. “Pesan saya ke masyarakat, nomor satu, kita harus hati-hati dan sadar ada ini, tapi tidak usah panik,” ujarnya.
    Budi juga menekankan pentingnya menjaga imunitas tubuh sebagai benteng utama. “Kalau imunitas, sistem imunitas kita bagus, makannya cukup, tidurnya cukup, olahraga cukup, insya Allah kalau ada virus masuk dan virusnya lemah seperti yang
    super flu
    ini, kita bisa sembuh,” paparnya.
    Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan sederhana seperti mencuci tangan dan memakai masker dalam situasi tertentu. “Nah, kalau ternyata di lingkungan kita banyak yang batuk-batuk, ya kita untuk precautions kita pakai masker lah, pakai masker dan rajin cuci tangan,” ucap Budi.
    Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa meminta pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi tanpa menunggu lonjakan kasus, mengingat influenza A (H3N2) subclade K telah terdeteksi di sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, hingga Singapura.
    “Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sangat penting karena terbukti efektif menekan penularan virus pernapasan, termasuk influenza,” ujar Neng Eem dalam keterangannya, Rabu.
    Ia menekankan bahwa pencegahan lebih efektif dan lebih murah dibandingkan penanganan ketika kasus sudah meluas. “Pencegahan lebih murah dan lebih efektif dibanding penanganan ketika kasus sudah meluas. Koordinasi lintas sektor dan kesiapan layanan kesehatan tidak boleh ditunda,” katanya.
    Kementerian Kesehatan RI mencatat terdapat 62 kasus infeksi influenza A (H3N2) subclade K di Indonesia hingga akhir Desember 2025. Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI Prima Yosephine menyampaikan bahwa kasus tersebut tersebar di delapan provinsi.
    “Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza A (H3N2) subclade K yang tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak,” kata Prima dalam siaran pers, Senin (5/1/2026).
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hutama Karya – Wika Groundbreaking Gedung CMU RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

    Hutama Karya – Wika Groundbreaking Gedung CMU RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

    Liputan6.com, Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) memulai pembangunan gedung Central Medical Unit (CMU) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Yogyakarta.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pembangunan gedung Central Medical Unit RSUP Dr Sardjito merupakan bagian dari agenda transformasi sistem kesehatan nasional. Bertujuan memastikan pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

    “Salah satu pilar penting dalam transformasi tersebut adalah penguatan infrastruktur sarana dan prasarana rumah sakit,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers resmi Hutama Karya, Jumat (9/1/2026).

    Pembangunan Gedung CMU dilakukan di kawasan RSUP Dr Sardjito, dengan rencana bangunan terdiri dari 2 lantai basement dan 13 lantai utama, serta target penyelesaian pada akhir 2027.

    Bangunan ini memiliki luas total 55.574 m² dan disusun melalui desain stacking vertikal 14 lantai untuk memastikan konektivitas antar ruang, mempercepat alur layanan pasien, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan nasional di RSUP Dr Sardjito.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pembangunan Gedung Central Medical Unit RSUP Dr Sardjito merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan masa depan yang unggul, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan.

    “Gedung ini diharapkan menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi Yogyakarta, wilayah selatan Jawa, hingga nasional, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar dia.

     

  • Perbaikan Hampir Rampung, Mendagri Sebut Sisa Satu Jalan Nasional Rusak akibat Bencana Sumatera

    Perbaikan Hampir Rampung, Mendagri Sebut Sisa Satu Jalan Nasional Rusak akibat Bencana Sumatera

    Perbaikan Hampir Rampung, Mendagri Sebut Sisa Satu Jalan Nasional Rusak akibat Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, jalan nasional yang rusak akibat bencana Sumatera tersisa satu ruas.
    Jalan nasional tersebut adalah Jalan Blangkejeren – Kutacane untuk menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tenggara.
    “Kalau untuk nasional, menurut Menteri PU tinggal satu saja yang akan dikerjakan beliau dan sedang dikerjakan,” kata Tito dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (8/1/2026).
    Sementara itu, seluruh
    perbaikan jalan
    nasional di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah rampung.
    “Sehingga akan memudahkan mobilitas orang maupun barang, termasuk dukungan-dukungan,” jelas dia.
    Terlepas dari itu, Kementerian Pekerjaan Umum disebut masih mendata jalan provinsi hingga jalan kabupaten/kota yang rusak akibat
    bencana Sumatera
    .
    “Ini di-
    backup
    semua, dikeroyok oleh Kementerian PU, TNI, Polri, Danantara. Empat yang paling utama ini (untuk proses perbaikan),” tegas dia.
    Di sisi lain, menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 52
    rumah sakit umum daerah
    (RSUD) di 52 kabupaten/kota terdampak akibat bencana Sumatera ini telah beroperasi.
    “Ada yang sudah maksimal, ada juga yang belum maksimal. Yang belum maksimal adalah Aceh Tamiang,” ungkap Tito.
    Tito sempat meninjau RSUD di Aceh Tamiang dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
    Ia mengatakan, rumah sakit tersebut sudah kembali melayani pasien, termasuk rawat inap.
    “Semua dukungan termasuk peralatan-peralatan teknis, ada yang rusak alat MRI, CT Scan, yang teknis-teknis semua itu di-deploy, didukung, dan dikirim relawan-relawan,” ucapnya.
    Kementerian Kesehatan juga mengerahkan relawan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, di bawah koordinasi Menteri Kesehatan.
    Sekitar 300 tenaga dikerahkan untuk memulihkan sarana kesehatan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkes Belum Wajibkan Vaksinasi Lawan ‘Super Flu’, Ini Alasannya

    Kemenkes Belum Wajibkan Vaksinasi Lawan ‘Super Flu’, Ini Alasannya

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menegaskan saat ini belum mewajibkan adanya vaksinasi massal untuk melawan Influenza A H3N2 subclade K atau yang populer dijuluki ‘super flu’.

    “Vaksin itu boleh-boleh saja, tapi sifatnya opsional. Jadi nggak wajib, boleh untuk kelompok rentan lansia, anak-anak, tenaga kesehatan gitu ya,” kata Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman, saat ditemui di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

    Menurut Kemenkes saat ini yang terpenting adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh menjadi lebih baik, sehingga subclade K tersebut bisa dikalahkan.

    “Menurut kami, pertahanan terbaik adalah imunitas tubuh yang harus diperkuat. Jadi anak-anak atau siapapun itu, dewasa, lansia, perkuatlah pertahanan tubuh dengan imunitas tubuh yang baik. Makan bergizi dan istirahat cukup,” kata Aji.

    Namun, untuk mereka yang mengalami gejala-gejala seperti flu, yakni batuk-batuk, bersin, dan sebagainya untuk sebisa mungkin membatasi bersosialisasi.

    “Stay dulu di rumah, pakai masker, terapkan etiket batuk bersin segala macam. Kalau sudah berat sakitnya, lebih dari 2-3 hari, segera saja ke dokter atau fasilitas kesehatan,” tegas Aji.

    Masyarakat Jangan Panik

    Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi serangan super flu saat ini.

    “Dia penularannya cepet, tapi kematiannya sangat rendah. Dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin. Di Indonesia kita juga sudah identifikasi, terkahir jumlahnya puluhan. Nggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa,” kata Menkes Budi.

    “Tapi nggak usah panik, karena sama seperti flu biasa bukan seperti COVID-19 yang dulu-dulu,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Menkes Ajukan Anggaran Rp 500 M untuk Pemulihan Dampak Banjir Sumatera

    Menkes Ajukan Anggaran Rp 500 M untuk Pemulihan Dampak Banjir Sumatera

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap anggaran yang sudah digelontorkan untuk tangani penanganan dampak bencana Sumatera. Sampai saat ini, sudah Rp 50 miliar dikeluarkan.

    Menkes Budi pun mengungkap, pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk pemulihan selanjutnya.

    “Nah, ke depannya apa yang akan, akan kita lakukan? Untuk semua biaya ini memang disentralisasi di BNPB. Jadi semua nanti yang ada kita lakukan, kita udah ngajukan anggaran sekarang sekitar Rp 500 miliar untuk revitalisasi yang tahap tiga tadi,” ujar Menkes.

  • Cegah Penularan Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Anak di Pengungsian Sumatera

    Cegah Penularan Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Anak di Pengungsian Sumatera

    SUMATERA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pelaksanaan imunisasi campak di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera sejak awal pekan ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit menular, khususnya pada anak-anak yang tinggal di lokasi pengungsian.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu, 7 Januari menjelaskan hasil pemantauan kesehatan di lapangan menunjukkan sejumlah penyakit yang paling banyak dialami pengungsi, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dan diare. Untuk menangani kondisi tersebut, Kemenkes telah menyalurkan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak.

    “Penyakit menular yang kami awasi secara ketat adalah campak. Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan COVID-19 dari sisi reproduction rate, campak termasuk yang paling mudah menular,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, potensi penularan campak teridentifikasi di lima kabupaten. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes langsung menjalankan program imunisasi khusus bagi anak-anak di wilayah tersebut sejak Senin (6/1). “Program imunisasi ini sudah berjalan di daerah-daerah yang kami identifikasi memiliki risiko atau kasus campak,” katanya.

    Selain campak, Kemenkes juga mencermati potensi munculnya penyakit menular lain seperti tuberkulosis (TBC) dan leptospirosis di kawasan pengungsian. Menurut Budi, pemberian imunisasi menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dari risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkes menyampaikan bahwa sekitar 4.000 relawan telah dikerahkan ke berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera. Para relawan tersebut terdiri dari tenaga kesehatan yang bertugas menangani tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental para penyintas.

    Budi mencontohkan, sejumlah tenaga kesehatan dan psikolog mengadakan aktivitas bermain bersama anak-anak di pengungsian. “Setiap kali pengiriman, kami sertakan sekitar 30 hingga 35 psikolog klinis. Tugas mereka adalah mendampingi, bercerita, menghibur, dan membantu anak-anak agar tetap ceria, karena dampak bencana tidak selalu terlihat secara fisik,” ujarnya.