Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo Ikut “Fit and Proper Test” Calon Dubes Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Adik kandung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan,
Nurmala Kartini
disebut hadir dalam
fit and proper test
atau uji kelayakan dan kepatutan calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Jepang.
Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua
Komisi I DPR
RI
Budi Djiwandono
di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
“Menurut daftar ya (ikut uji kelayakan dan kepatutan), hari ini kita melihat kalau tidak salah ke (untuk KBRI Tokyo) Jepang,” kata Budi.
Selain Nurmala Kartini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Dwisuryo
Indroyono Soesilo
yang turut hadir dalam
fit and proper test
tersebut.
Indroyono disebut menjadi
calon Dubes RI
untuk Amerika Serikat (AS).
“Kalau tidak salah di list yang terakhir yang sudah diumumkan Ketua DPR (benar
calon Dubes
AS) demikian,” ujar Budi.
Selain kedua nama tersebut, informasi yang diterima
Kompas.com
, terdapat empat
calon dubes
lainnya yang hadir dalam sesi pertama
fit and proper test
pada Sabtu hari ini.
Keempat calon tersebut adalah Abdul Kadir Jaelani untuk penempatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin Jerman, dan Redianto Heru Nurcahyo untuk KBRI Bratislava Slovakia.
Kemudian, ada Umar Hadi sebagai Perutusan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Hotmangaradja Pandjaitan untuk KBRI Singapura.
Budi menjelaskan, dalam proses
fit and proper test
, para anggota Komisi I akan mendengarkan pemahaman geopolitik dan posisi Indonesia di kancah global.
“Pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara (tempat ditugaskan) tersebut,” katanya.
Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I akan rapat secara internal untuk hasilnya diberikan kepada pimpinan DPR.
Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2025.
Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Djiwandono
-
/data/photo/2019/09/11/5d7872200abd3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo Ikut “Fit and Proper Test” Calon Dubes Hari Ini
-

Komisi I DPR RI Gelar Fit and Proper Calon Dubes, Ini yang akan Didalami
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono mengatakan pihaknya akan menggelar fit and proper test calon duta besar (dubes) hari ini. Budi mengatakan pihaknya akan mendengarkan pemahaman dari para calon dubes tersebut.
“Ya kira-kira kita akan mendengarkan pemahaman calon duta besar negara-negara sahabat, ya tentu mengenai politik luar negeri Indonesia,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
“Tapi juga negara-negara yang mereka akan bertugas kita akan mendengarkan, pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara tersebut,” sambungnya.
Budi mengatakan usai fit and proper test, pihaknya akan menggelar rapat internal terlebih dulu. Setelahnya, kata dia, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR mengenai calon-calon dubes tersebut.
“Biasanya kita setelah mungkin semua sudah dilaksanakan proper test, Komisi I akan rapat internal lagi untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi kepada pimpinan DPR,” jelasnya.
Budi mengaku tak dapat memastikan akan ada calon dubes lolos atau tidak. Namun, dia meyakini jika pemerintah telah memberikan pertimbangan matang saat memilih calon-calon dubes tersebut.
“Saya sekilas sudah melihat rekam jejak para calon dan saya rasa sangat-sangat mumpuni, sangat baik dan kita lihat proses hari ini dan besok. Saya rasa kami dari Komisi I saya atas nama Partai Gerindra mendukung penuh usulan-usulan dari pemerintah,” imbuh dia.
Sebelumnya, Komisi I DPR menggelar fit and proper test 12 calon Dubes hari ini. Kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi, pagi dan siang.
(amw/aud)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Dasco: Kunjungan Prabowo ke Arab Saudi Bahas Evaluasi Pelaksanaan Haji
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa salah satu agenda penting dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi adalah membahas soal penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Dasco, pemerintah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah masukan dan melakukan evaluasi demi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Tentunya masukan-masukan kepada pihak pemerintah Indonesia tentang evaluasi pelaksanaan haji ke depan yang tentunya akan menjadi perhatian bagi kita semua dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan haji yang akan datang,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).
Dasco menambahkan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah sekaligus menyempurnakan persiapan haji berikutnya.
Hal tersebut menjadi salah satu topik utama yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Jadi Arab Saudi itu tadi kebetulan memang ada beberapa agenda yang memang sudah disampaikan beberapa, antara lain juga mengenai haji dan beberapa dibahas dengan Menteri Sekretariat Negara,” pungkas Dasco.
Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto kembali memulai lawatan luar negerinya dengan agenda kunjungan dengan rencana setidaknya ke dua negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan menginjakkan kaki ke Arab Saudi dan Brasil. Adapun, Prancis juga menjadi negara yang tentatif akan dikunjungi.
“Ada beberapa negara yang akan dikunjungi. yang pertama ke Arab Saudi,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Ke-8 RI itu akan menjalankan sejumlah agenda di Arab Saudi, meski belum membeberkan detail lengkapnya.
Namun, dia memastikan ada sejumlah isu penting yang dibawa, termasuk kerja sama geopolitik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Pastilah akan berbicara masalah politik kerja sama politik baik Indonesia antara Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” sambung Prasetyo.
Usai kunjungan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertolak ke Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-7 Juli 2025.
Terkait undangan menghadiri peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang mengingat Prabowo memang diundang secara langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prasetyo menyebut Presiden belum memastikan kehadirannya.
“Direncanakan [ke Prancis, tetapi] nanti dilihat kondisinya setelah BRICS,” pungkas Prasetyo.
Menurut pantauan, Presiden bertolak menggunakan pesawat kenegaraan melalui Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Keberangkatan Presiden turut dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, serta Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono.
-

Prabowo Bertolak ke Arab Saudi dan Brasil, Bahas Geopolitik hingga Kampung Haji
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali memulai lawatan luar negerinya dengan agenda kunjungan dengan rencana setidaknya ke dua negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan menginjakkan kaki ke Arab Saudi dan Brasil. Adapun, Prancis juga menjadi negara yang tentatif akan dikunjungi.
“Ada beberapa negara yang akan dikunjungi. yang pertama ke Arab Saudi,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Ke-8 RI itu akan menjalankan sejumlah agenda di Arab Saudi, meski belum membeberkan detail lengkapnya.
Namun, dia memastikan ada sejumlah isu penting yang dibawa, termasuk kerja sama geopolitik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Pastilah akan berbicara masalah politik kerja sama politik baik Indonesia antara Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” sambung Prasetyo.
Usai kunjungan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertolak ke Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-7 Juli 2025.
Terkait undangan menghadiri peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang mengingat Prabowo memang diundang secara langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prasetyo menyebut Presiden belum memastikan kehadirannya.
“Direncanakan [ke Prancis, tetapi] nanti dilihat kondisinya setelah BRICS,” pungkas Prasetyo.
Menurut pantauan, Presiden bertolak menggunakan pesawat kenegaraan melalui Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Keberangkatan Presiden turut dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, serta Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono.
-
/data/photo/2025/03/24/67e1348c70343.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK Nasional
Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
melantik para
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
(Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat di
Istana Negara
, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/3/2025).
Sebanyak 31
Duta Besar LBBP
itu menjalani prosesi pelantikan yang pengambilan sumpah jabatannya dipimpin oleh Presiden.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Pantauan Kompas.com di lokasi, prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kemudian, Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar.
“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata para Duta Besar mengikuti sumpah jabatan.
“Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” imbuh dia.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Kiranya Tuhan menolong saya,” tutup para duta besar.
Setelah pelantikan, Prabowo memberikan ucapan selamat dengan menyalami para duta besar yang dilantik satu per satu.
Hadir dalam pelantikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Anggota DPR RI Budi Djiwandono.
Berikut daftar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang dilantik Prabowo hari ini:
1. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina.
2. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria.
3. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO).
4. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania.
5. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT).
6. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania.
7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia.
8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago.
9. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara.
10. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko.
11. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile.
12. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.
13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia.
14. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon.
15. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak.
16. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan.
17. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan.
18. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
19. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
20. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea.
21. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika.
22. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi.
23. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola.
24. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, Gabon, dan ECOWAS.
25. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua.
26. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal.
27. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone.
28. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro.
29. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana.
30. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan.
31. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pimpinan Komisi I DPR temui Presiden Prabowo jelang pengesahan RUU TNI
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.
Saat ditanya lebih lanjut, Utut yang hendak keluar melalui pintu halaman Istana Kepresidenan mengakui RUU TNI menjadi salah satu pembahasan dengan Presiden Prabowo.
“Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari…,” kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.
Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
Ia mengatakan bahwa Presiden tidak menemui adanya masalah dalam revisi UU TNI. “Kan semuanya enggak ada masalah,” katanya.
Ketika diminta untuk merinci pembahasan tersebut dengan Presiden, Utut menegaskan bahwa tidak ada jumpa pers yang dilakukan pada hari ini.
“Tidak ada jumpa pers. Jadi, nunggu besoklah ya. Soalnya kalau saya udah ngomong begitu kan enggak enaklah ya,” tambahnya.
Utut juga membantah bahwa dirinya menghindar dari awak media untuk diwawancarai lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR RI.
Komisi I DPR dan pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3) untuk disahkan.
RUU TNI disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.
Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.
“Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).
Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).
“Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.
“Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.
Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.
“Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.
Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).
Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI.
Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.
“Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
“Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.
Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.
“Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.
Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.
Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.
Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.
Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.
“Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.
“Setuju,” jawab para fraksi di DPR.
/data/photo/2025/07/01/6863a68ebfab1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
