Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Budi Arie Tuding Ada Pihak Sengaja Mainkan Isu Mark Up Whoosh: Gagal Paham, Transportasi Publik Penting

    Budi Arie Tuding Ada Pihak Sengaja Mainkan Isu Mark Up Whoosh: Gagal Paham, Transportasi Publik Penting

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menduga ada pihak yang sengaja memainkan isu dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Dia menyindir pihak-pihak itu tak paham konteks dari pembangunan transportasi publik.

    “Ini yang goreng-goreng isu. Whoosh ini kayaknya gagal paham. Transportasi publik itu penting,” ujar Budi Arie di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Dia menegaskan, proyek kereta cepat merupakan simbol kemajuan transportasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, Budi mendukung penegak hukum mengusut jika menemukan dugaan mark up Whoosh.

    “Kita ini satu-satunya negara ASEAN saat ini yang mempunyai kereta cepat. Bahwa ada problematika-problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan saja penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum,” tegasnya.

    Mantan Mendes ini menegaskan, Projo menghormati langkah penegak hukum bila ditemukan pelanggaran. Namun, dia menilai proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

    “Itu kan tugas dari aparat penegak hukum dan kita hormati aparat penegak hukum untuk mengusul bahkan melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan-kemungkinan bila proyek kereta cepat Whoosh ini bermasalah secara hukum. Tapi saya yakin kalau soal manfaatnya sangat bermanfaat,” sambungnya.

    Projo juga meyakini program strategis era Presiden ke-7 RI Jokowi itu bukan semata-mata soal keuntungan, tetapi juga manfaat bagi masyarakat.

    “Kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit,” katanya.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebanggaannya pada Danantara bisa merestrukturisasi utang kereta cepat Whoosh menjadi bertenor 60 tahun.

  • Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia menyebut, pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membuka peluang bagi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik hanyalah strategi komunikasi politik semata.

    Dikatakan Heru, langkah tersebut merupakan cara Budi Arie untuk menghidupkan kembali semangat dan eksistensi Projo di tengah situasi politik yang dinamis.

    Ia menilai, isu pembentukan partai politik merupakan manuver populis agar Projo kembali menjadi sorotan publik.

    “Dalam konteks komunikasi politik, ini upaya naik panggung. Projo ingin kembali bersemangat dan bangkit dengan memainkan isu populis soal partai politik,” ujar Heru kepada fajar.co.id (29/10/2025).

    Namun, Heru memandang bahwa langkah tersebut justru tidak relevan dengan posisi dan fungsi Projo selama ini.

    Ia mengatakan, sejak awal Projo dibentuk sebagai relawan pendukung Jokowi, bukan entitas politik yang memiliki basis ideologi atau agenda kekuasaan sendiri.

    “Platform Projo sejak awal adalah relawan. Kepentingannya mengawal Jokowi dua periode. Sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka sebenarnya Projo sudah kehilangan orientasi politiknya,” jelas Heru.

    Heru menambahkan, secara politik dan kelembagaan, Budi Arie saat ini juga tidak memiliki posisi kuat.

    Setelah dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM oleh Presiden Prabowo, menurutnya, Budi Arie justru sedang menghadapi tekanan politik dan bayang-bayang kasus hukum.

    “Budi Arie bukan lagi siapa-siapa. Ia tidak punya portofolio kuat untuk menjadikan Projo sebagai partai politik,” tegasnya.

  • Luhut Terang-terangan Puji Purbaya, Herwin Sudikta: Pantes Projo Dikumpulin Lagi

    Luhut Terang-terangan Puji Purbaya, Herwin Sudikta: Pantes Projo Dikumpulin Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyinggung soal kondisi keuangan Indonesia yang sempat diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

    Disampaikan Herwin, Ketua DEN itu juga memuji langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengguyur dana Rp200 triliun ke Himbara dan BSI.

    Herwin mengatakan, dinamika ini menjadi sinyal adanya pergeseran dalam lingkaran kekuasaan.

    Ia menyebut bahwa dukungan yang selama ini terlihat solid di internal pendukung mantan Presiden Jokowi, kini mulai menunjukkan tanda-tanda retak.

    “Pantesan Projo dikumpulin lagi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Ia menilai, langkah tersebut bukan tanpa alasan. Herwin menggambarkan kondisi politik dan ekonomi saat ini seperti tembok kokoh yang mulai kehilangan daya tahannya.

    “Rupanya bahkan tembok paling tebal pun mulai retak dari dalam,” sebutnya.

    Herwin juga menyinggung perubahan sikap sebagian tokoh yang dulunya dikenal sangat loyal terhadap pemerintahan.

    “Yang dulu berdiri paling depan membela, kini mulai bicara dengan nada berbeda,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia memberikan sindiran menohok yang menggambarkan bahwa masa kejayaan kekuasaan itu perlahan mulai bergeser.

    “Mungkin inilah tanda masa kebesaran itu sudah mendekati senja,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, bersama jajaran pengurus pusat DPP Projo, bertemu dengan Jokowi, di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, kemarin.

    Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut sempat memperlihatkan ijazah aslinya kepada para relawan pendukung Projo.

  • Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

    Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

    GELORA.CO  – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang disebut oleh relawan pendukung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai karya terbaik.

    Ketua Umum ProJo (Pro-Jokowi) Budi Arie Setiadi menyebut Whoosh adalah karya terbaik, sekaligus proyek yang membawa manfaat bagi rakyat.

    Bahkan, menurut Budi Arie, proyek tersebut harus dikembangkan meski saat ini sudah dibayangi utang bernilai fantastis, Rp116 triliun.

    “Itu karya terbaik. Harusnya ditambahin kereta cepatnya ke Surabaya Banyuwangi. Bagus buat rakyat program itu,” tutur Budi Arie saat berbincang dengan awak media di kediaman Jokowi di di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat (24/10/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Anggapan Budi Arie Setiadi soal Whoosh menjadi karya terbaik juga diamini dan didukung oleh relawan Jokowi, David Pajung.

    David menilai, Whoosh layak disebut karya terbaik karena merupakan proyek prestisius, dan hanya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat seperti ini.

    “Terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya,” kata David saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Jumat (24/10/2025).

    “Untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya. Di Asia hanya tiga, China, Jepang, dan Indonesia,” tambahnya.

    Penilaian para relawan pendukung Jokowi soal Whoosh menjadi karya terbaik mendapat kritikan tajam dari Yunarto Wijaya.

    Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, statement Whoosh sebagai karya terbaik mencerminkan sudah sejak lama, relawan selalu menoleransi atau membiarkan kesalahan Jokowi.

    Toto menilai, meski Jokowi mengeluarkan program atau kebijakan yang buruk, para relawan akan tetap setia mendukungnya.

    Ia pun menyoroti konsep pembentukan organisasi relawan pendukung yang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda mengkultuskan sosok Jokowi.

    Kultus sendiri artinya pemujaan berlebihan.

    Sehingga, kata Toto, relawan Jokowi cenderung memuja Jokowi dari sosoknya saja, bukan menilainya secara objektif mengenai pencapaian atau prestasi.

    “Sebetulnya nggak ada yang baru buat teman-teman relawan ini. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan juga sudah mengarah kepada kultus ya. Dari namanya saja, relawan ‘Pro Jokowi,’”kata Yunarto Wijaya, dalam program Kompas Petang, Jumat.

    “Artinya, memang yang difokuskan adalah pemujaan terhadap sosok, bukan berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi,” tambahnya.

    Proyek Jokowi, terutama Whoosh, Harus Diakui Ada Kekurangan dan Perlu Evaluasi

    Yunarto selanjutnya menyatakan, meski Jokowi dikenal sebagai presiden yang berani mengambil terobosan untuk pembangunan infrastruktur, kebijakannya tak lepas dari kritik dan evaluasi.

    Sehingga, justru ketika kekurangan atau kesalahan diakui, maka akan dijadikan evaluasi agar tidak terulang.

    Apalagi mengingat ada sejumlah proyek era Jokowi yang terancam bermasalah, seperti IKN (Ibu Kota Nusantara), Whoosh, bandara yang sepi, sampai sejumlah BUMN terjerat utang.

    “Kita bisa mempelajari apa yang sudah jadi kelebihan, kita juga harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim selanjutnya,” jelas Toto.

    “Nah, ketika berbicara mengenai Whoosh, IKN, terjeratnya BUMN pada utang karena proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobusan-terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang seringkali menjadi masalah dalam logistik kita,” tambahnya.

    “Biayanya mahal, supply chain terganggu, dalam proses pelaksanaan harus kita akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan,” lanjutnya.

    Yunarto pun menjabarkan ada dua aspek yang harus diakui sekaligus dievaluasi dalam sejumlah proyek Jokowi yang bermasalah.

    “Pertama, misalnya jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN atau BUMN kita, yang pada akhirnya menjadi beban hutang di masa-masa berikutnya,” ucap Yunarto.

    “Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita,” tambahnya.

    “Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat bandara. Karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara cost keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikutnya. Termasuk dalam konteks Whoosh,” tegasnya.

    Yunarto menambahkan, seharusnya para relawan pendukung Jokowi menerima memang proyek Whoosh tersebut bermasalah dan harus dievaluasi.

    Ia juga meminta agar relawan Jokowi tidak melihat secara hitam putih, apa pun yang dibangun Jokowi adalah benar dan yang mengkritik Jokowi itu pasti salah

    “Terima saja ini sebagai sebuah diskusi, bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk diteruskan ke Surabaya, misalnya,” papar Yunarto.

    “Jadi, jangan serta-merta berbicara ini hitam putih; bahwa apa pun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar. lalu yang menolak apa pun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah,” tandasnya

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo

    Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo

    GELORA.CO – Masa kekuasaan Joko Widodo atau Jokowi sudah selesai terhitung kursi RI 1 disi kepala negara baru, yakni Prabowo Subianto. Berbagai strategi dan manuver yang dilancarkan dinilai akan sulit menghidupkan kembali era Jokowi.

    Salah satunya soal gimmick Mr J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Sosok J ini seolah digiring menjurus ke Jokowi meski hingga kini masih dirahasiakan parpol pimpinan Kaesang Pangarep itu.

    “Mau bikin manuver apalagi untuk memviralkan PSI? Publik enggak mempan lagi dikibulin. Manuver Jokowi membranding PSI dengan gimmick Mr J enggak akan laku di tengah utang-utang dan tekanan ekonomi,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Alih-alih mengangkat kembali pamor positif Jokowi, Muslim justru membaca ada gelagat publik lebih tertarik jika Presiden Prabowo membersihkan kabinetnya dari orang-orang dekat Jokowi yang kerap disebut “Geng Solo”.

    Contoh yang sudah dilakukan adalah dengan memecat loyalis Jokowi, Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi. Budi Arie kerap disorot karena namanya kerap dikait-kaitkan dengan kasus judi online di meja persidangan. 

    “Rakyat lebih tertarik Presiden Prabowo menumpas pejabat Geng Solo, ini lebih trending dibanding gimmick Mr J untuk kelabui publik. Rakyat pasti sudah bosan dengan gimmick menipu itu,” pungkas Muslim.

  • Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang mengatakan ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    Pernyataan itu senada dengan pandangan Waketum PSI, Andy Budiman, soal adanya pihak yang ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.

    Heru menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merupakan bentuk fitnah politik yang mengaburkan fakta sebenarnya.

    Ia menegaskan, tuduhan itu mengarah pada pihak-pihak yang selama ini justru ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

    “Jadi saya tegaskan lagi, kebetulan ini Projo, menuduh bahwa teman-teman yang kalah Pilpres 2024 adalah para pihak yang diyakini sebagai dalang atau aktor di balik usaha untuk menceraiberaikan hubungan politik Prabowo dan Jokowi,” kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Heru mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Ketua Umum Projo saat itu, Budi Arie Setiadi, justru pernah terlibat dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

    Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Projo lebih hati-hati sebelum melontarkan tuduhan.

    “Saya ingatkan kembali, dalam skenario Pilpres 2024, Ketua Projo waktu itu Budi Arie ada dalam satu kelompok mendukung Ganjar. Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar Nasional tahu persis soal itu,” ungkap Heru.

    Ia menyebut, pernyataan Freddy Damanik dan Projo menunjukkan bahwa mereka kehilangan kontrol dan arah politik.

    “Sepertinya tuduhan Anda ini fitnah yang luar biasa, mabuk terhadap isu-isu, dan saya meyakini Anda sudah kehilangan kontrol dan jati diri dalam menentukan standar politik,” tegasnya.

  • 8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
    Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
    Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
    Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
    “Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
    Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
    Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
    “Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
    Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
    Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
    “Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
    Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
    reshuffle
    kabinet.
    Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
    “Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
    reshuffle
    dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
    Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
    Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
    “Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
    Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
    Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
    “Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
    Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
    Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
    Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
    Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
    Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

    Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru-baru ini, polisi mengatakan telah menangkap hacker Bjorka karena diduga telah menjual data orang Indonesia, tetapi apakah yang ditangkap adalah Bjorka asli?

    Hacker Bjorka Kembali naik daun di Indonesia. Kehadiran Bjorka  di Indonesia menjadi pro kontra, sebab ada netizen yang suka tetapi ada juga yang tidak suka.

    Bjorka juga acap kali dikenal sebagai sosok yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hacker asal Indonesia ini juga pernah viral dan mengirimi pesan kepada Kominfo terkait data registrasi SIM card.

    Simak Fakta-fakta tentang penangkapan Bjorka:

    1. Kominfo Sebut Bjorka Jual Data NPWP

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums. Kini pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

    Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

    “Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

    Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

    Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

    2. Polri Sebut Data Jokowi dan Sri Mulyani Bocor

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

    Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN. Kini polisi juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensic.

    Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu. 

    3. Polisi Sebut Borjka Jual Beli Data Ilegal di Dark Web

    Polda Metro Jaya masih menghitung keuntungan WFT (22) pria yang diduga peretas atau hacker Bjorka dalam perkara jual beli data ilegal di dark web. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus mengatakan pihaknya masih perlu waktu untuk menghitung keuntungan dari perbuatan WFT tersebut.

    “Iya masih kita hitung, kan butuh waktu untuk membuka harta kekayaan. Butuh waktu belum kita dapatkan, butuh waktu,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).

    Fian mengemukakan bahwa keuntungan Bjorka dalam memperjualbelikan data yang diperolehnya itu bisa sampai puluhan juta dalam satu kali transaksi. Transaksi transaksi tersebut menggunakan metode pembayaran mata uang kripto alias cryptocurrency.

    “Pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum,” imbuhnya.

    4. Bjorka Kritisi Lembaga Gizi MBG

    Baru-baru ini, akun Instagram yang diduga milik peretas (hacker) yang dikenal dengan nama Bjorka, @bjorkanism, membantah kabar dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Melalui unggahan pada Sabtu (4/10/2025), akun yang mengaku sebagai Bjorka itu menyatakan masih bebas. Dia sekaligus menyindir pemerintah Indonesia agar fokus pada urusan lain seperti permasalahan makan bergizi gratis.

    “Ya, aku masih hidup dan bebas. Urus saja lembaga gizi bodoh kalian itu, fokus pada masalah di negaramu sendiri, jangan bicarakan aku sebelum aku ungkap data sialan itu,” tulis akun tersebut dalam unggahan Instagram Story.

    Unggahan itu muncul tak lama setelah Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap seorang pria yang mengaku sebagai pemilik akun Bjorka. Penangkapan tersebut terkait dugaan akses ilegal, manipulasi, dan peretasan data 4,9 juta nasabah bank.

    Sebelumnya, Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan pria tersebut berinisial WFT (22). Dia ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan Bjorka terkenal dengan pemilik akun di dark web sejak 2020. Dia juga sempat mengganti akunnya beberapa kali seperti @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    Tujuan penggantian akun ini dilakukan untuk menyamarkan diri sendiri agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH). Adapun, tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Bjorka ini berkaitan dengan data yang diperjualbelikan

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Sementara itu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengakui bahwa pihaknya masih perlu menelusuri bukti lain untuk menyatakan bahwa WFT merupakan Bjorka asli.

  • Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengklaim telah menangkap pria yang mengaku pemilik akun peretas alias hacker Bjorka, yang selama ini dikenal publik sebagai sosok misterius di balik sejumlah kasus kebocoran data besar di Indonesia.

    Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyampaikan pria berinisial WFT (22) itu ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara, pada 23 September 2025.

    “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan bahwa Bjorka sudah dikenal sebagai pemilik akun di dark web sejak 2020. Identitasnya sulit dilacak karena kerap mengganti nama akun, mulai dari @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Menurut Fian, hasil penjualan data tersebut membuat pelaku meraup keuntungan yang dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto. “Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency,” pungkasnya.

    Kasubdit IV Ditsiber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco menyebut penangkapan WFT bermula dari laporan sebuah bank swasta terkait akun X bernama @bjotkanesiaaa. Akun itu mengunggah data 4,9 juta nasabah bank dan mengklaim telah berhasil meretas sistem.

    “Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut,” tutur Herman.

    Atas perbuatannya, WFT ditahan dan dijerat Pasal 46 Juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 48 Jo Pasal 32 dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No.11/2008 sebagaimana diubah dengan UU No.1/2024 tentang ITE. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.

    Jejak Panjang Peretasan Bjorka

    Meski polisi telah menangkap WFT yang mengaku sebagai Bjorka, hingga kini belum ada kepastian apakah ia merupakan sosok sama yang selama beberapa tahun terakhir dikenal publik dengan nama Bjorka. Nama ini sempat membuat heboh karena aksi-aksinya meretas dan memperjualbelikan data pribadi dari jutaan warga Indonesia hingga pejabat tinggi negara.

    Pada Maret 2023, Bjorka mengklaim memiliki 19,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan yang ia jual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta di forum Breached.vc. Dalam unggahan 12 Maret 2023, ia bahkan merilis 100.000 sampel data yang bisa diunduh gratis sebagai “bukti”. Data tersebut mencakup nama, NIK, alamat, nomor telepon, email, hingga informasi pekerjaan.

    Sebelumnya, pada 2022, Bjorka muncul dengan sederet aksi besar:

    Mengklaim memiliki 3,2 miliar data dari aplikasi PeduliLindungi.
    Menjual 44 juta data MyPertamina.
    Mengunggah 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87GB.
    Membocorkan data pribadi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga selebritas Deddy Corbuzier.

    Bahkan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, turut disebut datanya bocor. Namun Anies membantah kebenarannya.

    “Iya sayang, NIK-nya [Nomor Induk Kependudukannya] salah. Nomor HP-nya [Handphone] juga salah,” kata Anies di DPRD DKI, Selasa (13/9/2022). Ia menambahkan, “Itu enggak tahu saya ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya.”

    Kasus Bocornya Data Pajak

    Nama Bjorka kembali menjadi perhatian pada September 2024. Saat itu, akun X @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar di Breach Forums yang menunjukkan Bjorka menjual data NPWP sebesar 2GB (dikompres 500MB) seharga US$10.000.

    Data itu diduga berasal dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dengan daftar nama besar yang disebut bocor: Presiden Joko Widodo, anak-anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengonfirmasi pihaknya menindaklanjuti kasus ini. “⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu, Senin (23/9/2024).

    Sementara itu, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut penyelidikan dilakukan dengan menggandeng BSSN. “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya, Selasa (24/9/2024).