Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Menkop apresiasi muslimat NU dukung program strategis MBG

    Menkop apresiasi muslimat NU dukung program strategis MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi komitmen Muslimat NU dalam mendukung salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Terlebih lagi, Muslimat NU memiliki Koperasi An-Nisa yang bisa turut serta mendukung berjalannya program melalui koperasi,” kata Menkop di Jakarta, Jumat.

    Lebih jauh, Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telor, beras, susu dan lainnya hingga terlibat dalam distribusi pada program MBG.

    Dirinya pun meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut. “Kita berharap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini, sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplayer effect yang sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya lagi.

    Ia menyebut Kabupaten Sukabumi bisa dijadikan sebagai percontohan karena ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik, bahkan koperasi-koperasi yang ada di Sukabumi sudah dipetakan untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG) tersebut.

    Baginya, piloting (Sukabumi) yang paling bagus dari 85 piloting, dan ini bisa ditiru untuk Satuan Pelayanan MBG di daerah lain.

    Hal itu merujuk pada empat tujuan utama dari program MBG, yaitu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, hingga menggerakkan ekonomi rakyat.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kini Pemerintah Vietnam Tangguhkan Aplikasi Temu, Ada Apa?

    Kini Pemerintah Vietnam Tangguhkan Aplikasi Temu, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam melalukan menangguhkan sementara operasi aplikasi Temu di negara mereka. Hal ini dilakukan karena Temu gagal memenuhi tenggat akhir pendaftaran bisnis pada akhir November. 

    Melansir dari Reuter, Kamis (5/12/2024)  e-commerce yang dimiliki PDD Holdings, mulai beroperasi di Vietnam pada bulan Oktober dan menawarkan berbagai produk dengan harga diskon. 

    Sesuai peraturan, perusahaan tersebut diharuskan untuk mendaftar ke pemerintah Vietnam sebelum 30 November, atau menghadapi pemblokiran akses ke domain dan aplikasi internetnya. Namun, Temu tidak berhasil menyelesaikan prosedur pendaftaran tepat waktu.

    Melihat hal tersebut, Kementerian Perdagangan Vietnam mengungkapkan pihaknya menangguhkan sementara operasi aplikasi Temu di Vietnam.

    Meski begitu, kementerian tidak menjelaskan berapa lama penangguhan ini akan berlangsung atau apa yang perlu dilakukan Temu untuk mengaktifkan kembali layanannya.

    “Operasi Temu akan ditangguhkan sementara hingga mereka menyelesaikan prosedur pendaftaran,” kata Kementerian Perdagangan Vietnam.

    Situs web Temu juga menunjukkan perubahan signifikan, salah satunya opsi bahasa Vietnam telah dihapus ketika diakses dari dalam negara tersebut.

    Pemberitahuan di situs menyatakan bahwa Temu tengah bekerja sama dengan Badan Ekonomi Digital dan E-dagang Vietnam serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelesaikan pendaftaran layanan e-commerce mereka.

    Menanggapi masalah ini, Temu mengonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, meskipun tidak memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memulai kembali operasinya.

    Adapun pada bulan Oktober lalu Budi Arie Setiadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) atau sekarang Komdigi memastikan aplikasi asal China bernama Temu tidak akan hadir di Indonesia. 

    Regulator menutup pintu bagi Temu untuk mendaftar di sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

    Budi menegaskan jika nanti Temu ingin mengajukan PSE, Kemenkominfo tidak akan memberikan jalan untuk Temu melakukan pendaftaran tersebut.

    “PSEnya pasti tidak akan kita kasih untuk Temu karena ini mengganggu ekosistem UMKM kita,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

    Tak hanya soal PSE, Budi menegaskan bahwa Aplikasi Temu tidak bisa masuk ke Indonesia dengan cara apapun, termasuk lewat skema akuisisi. Hal itu dilakukan semata-mata untuk melindungi UMKM di dalam negeri. 

    “Tetap kita tidak akan kasih mereka beroperasi, kita harus melindungi UMKM kita. Karena itu ada jutaan tenaga kerja,” ucap Budi.

  • Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    “Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi,” ujar Muhaimin seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/12).

    Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, utamanya yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun yang ilegal.

    Untuk itu, Kemenko Pemmas melalui koordinasi antara berbagai kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah tersebut.

    “Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini,” kata dia.

    Muhaimin mengatakan nantinya Satgas ini diisi oleh pejabat pada level deputi. “Soal siapa yang akan duduk di satuan tugas, ya jelas dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan menangani level deputi,” katanya.

    Rapat tingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamendes Riza Patria.

    Sumber : Antara

  • Kemenkop Dorong Penguatan Peran Koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Kemenkop Dorong Penguatan Peran Koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) telah melaksanakan proyek percontohan atau pilot project untuk memperkuat peran koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Diketahui, ada tiga koperasi telah dipersiapkan sebagai percontohan, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung, dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon, Malang, Jawa Timur.

    Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, dalam program MBG, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan tetapi juga sebagai satuan pelayanan yang mencakup pengelolaan dapur dan manajemen sumber daya manusia (SDM). 

    Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam pengadaan bahan pangan melalui koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren, serta koperasi induk lainnya.

    “Koperasi hadir sebagai penyedia bahan pangan, baik dari koperasi produsen (petani, peternak, dan nelayan) maupun koperasi pasar. Peran ini juga melibatkan koperasi unit desa (KUD), BUMDes, UMKM, dan entitas lainnya,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan inovasi, seperti minyak makan merah untuk masyarakat. 

    “Kami berharap kehadiran minyak makan merah dapat mendukung keberhasilan program MBG,” tambah Budi.

    Kementerian Koperasi juga menegaskan untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, kemudian penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi.

  • Menkop ajak Hippi untuk terlibat pengembangan ekosistem koperasi

    Menkop ajak Hippi untuk terlibat pengembangan ekosistem koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. ANTARA/HO-Kemenkop

    Menkop ajak Hippi untuk terlibat pengembangan ekosistem koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) dapat bersama-sama terlibat dalam pengembangan dan perbaikan ekosistem koperasi di Indonesia, sehingga diharapkan koperasi dapat menjadi bagian utama dari pengelolaan ekonomi nasional.

    “Kita berharap organisasi seperti Hippi bisa ikut membantu menggairahkan koperasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan begitu koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia dan sebagai citra diri bangsa dalam mengurus perekonomiannya,” kata Menkop Budi Arie dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Salah satu contoh program yang dapat dikolaborasikan antara koperasi dengan Hippi, kata dia, yaitu program hilirisasi kelapa sawit. Dalam program ini koperasi berperan dalam mengkonsolidasikan hasil panen sawit dan Hippi sebagai pihak yang membantu dalam proses hilirisasi hingga pemasaran produk akhir.

    “Petani ini nanti hanya cukup menanam sama panen, untuk urusan pemrosesan dari TBS (Tandan Buah Segar) ke CPO dan dari CPO ke market itu harus ada yang punya keahlian sendiri. Inilah yang bisa kita kerja samakan,” kata Menkop.

    Dirinya juga meyakini melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Hippi, nantinya koperasi dapat berperan lebih besar, sebab saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih sangat kecil di bawah 5 persen. Strategi lain dalam pengembangan koperasi agar lebih berdaya saing yaitu dengan melakukan penggabungan entitas usaha koperasi yang serumpun atau Koperasi Multi Pihak (KMP).

    Budi Arie mendorong anggota Hippi untuk menjadi bagian dari anggota koperasi sehingga rasio keanggotaan koperasi dapat semakin meningkat. Ketua Umum DPP Hippi Erik Hidayat menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ancaman akuisisi asing terhadap perusahaan lokal strategis.

    Pihaknya pun mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap aset nasional, termasuk dukungan kepada UMKM dan pengusaha lokal.

    “Saat ini kami butuh kebijakan yang tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakan pengusaha pribumi, saya percaya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkannya,” pungkasnya.
     

    Sumber : Antara

  • Cegah Judi Online, Transfer Pulsa Kini Maksimal Rp 1 Juta

    Cegah Judi Online, Transfer Pulsa Kini Maksimal Rp 1 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerjasama dengan operator seluler membatasi transfer pulsa maksimal Rp 1 juta. Upaya ini untuk menekan penggunaan pulsa sebagai alat transaksi judi online.

    Plt Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Digital Ismail mengungkapkan pembatasan transfer pulsa tersebut sudah diterapkan dan sudah berjalan.

    “Jadi, aktivitas maksimal Rp 1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh operator seluler. Kita ini rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi aktivitas. Jadi, (pembatasan pulsa) itu sudah jalan,” ujar Ismail di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (3/12/2012).

    Pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta itu karena sebelumnya diduga pulsa dimanfaatkan para pemain judi online sebagai alat transaksi permainan haram tersebut. Wacana ini digaungkan di era Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Adapun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan perputaran transaksi judi online di Indonesia pada kuartal ketiga 2024 mencapai Rp 43 triliun. Nilai itu naik Rp 9 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    Sebagai informasi, pada hari ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang DigitalAlexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler.

    Dalam pertemuan ini, disampaikan Ismail, menghasilkan dua topik utama. Pertama terkait upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online.

    “Dan itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted, dan sebagainya,” ungkap Ismail.

    Topik kedua, Ismail menjelaskan, juga membahas tentang upaya-upaya kita untuk mencegah transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online.

    “Dan ini preliminary meeting, baru meeting yang masih awal gitu, jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dilakukan selanjutnya,” kata Ismail.

    (agt/fay)

  • Komdigi Pertajam Larangan Transfer Pulsa di Atas Rp1 Juta, Nominal Diturunkan?

    Komdigi Pertajam Larangan Transfer Pulsa di Atas Rp1 Juta, Nominal Diturunkan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mempertajam kembali larangan transfer pulsa di atas Rp1 juta yang telah berjalan selama ini agar lebih optimal dalam menekan transaksi judi online (judol). 

    Komdigi menegaskan telah membatasi transfer pulsa Rp1 juta per hari. Nilai pembatasan akan dievaluasi kembali mengingat nilai transaksi judi online di masyarakat menyentuh nominal kecil hingga Rp50.000.

    Komdigi menggelar rapat bersama opsel dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas hal tersebut. 

    “Aktivitas maksimal Rp1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh seluruh operator itu terus berjalan, kita rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi, jadi itu sudah jalan,” kata Plt Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ismail di Kantor Komdigi, Selasa (3/12/2024). 

    Adapun, Komdigi hari ini melakukan rapat koordinasi dengan jajaran opsel dan PPATK untuk membahas langkah-langkah dan rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi pencegahan judi online dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya di ruang digital. 

    Terdapat 2 topik utama yang dibahas yaitu upaya melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online.

    “Itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted, dan sebagainya,” jelasnya. 

    Topik kedua yaitu membahas terkait upaya pencegahan transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online.

    Dalam hal ini termasuk upaya penerapan pembatasan transfer pulsa Rp1 juta yang dipertajam. 

    “Ini preliminary meeting, baru meeting yang masih awal gitu, jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dimasukan selanjutnya,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, rencana pembatasan transaksi pulsa di atas Rp1 juta per hari telah dibahas pada periode Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Agustus 2024 lalu. Kala itu, kebijakan telah disosialisasikan kepada opsel mulai dari Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren. 

    Transaksi transfer pulsa yang melebihi angka Rp1 juta merupakan nominal yang mencurigakan dan disinyalir merupakan perputaran judi online disinyalir menggunakan pulsa seluler.

  • Terpopuler, kebakaran di Matraman hingga V BTS berduka

    Terpopuler, kebakaran di Matraman hingga V BTS berduka

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak pada Selasa pagi, mulai dari kebakaran yang terjadi di Simpang Matraman Jakarta yang menyebabkan satu orang meninggal hingga V BTS berduka karena kematian anjing peliharaannya. Berikut rangkuman beritanya :

    1. Kebakaran terjadi di Simpang Matraman pada Senin pagi

    Kebakaran terjadi di Simpang Matraman kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi pukul 05.40 WIB. Selengkapnya di sini.

    2.Menkop Budi Arie melantik empat pejabat Kementerian Koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melantik empat pejabat eselon 1 di jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk menyukseskan 16 Program Prioritas Kemenkop yang sudah dicanangkan. Selengkapnya di sini.

    3.Ini pesan Rizieq Shihab ke massa reuni Akbar PA 212 di Monas

    Imam Besar Muhammad Rizieq Shihab berorasi di depan belasan ribu massa yang hadir dalam reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di dalam kawasan Monumen Nasional (Monas) Senin pagi. Selengkapnya di sini.

    4.Erick Thohir bangga timnas putri Indonesia ke final Piala AFF 2024

    Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir bangga dengan capaian timnas putri Indonesia yang berhasil melangkah ke final AFF Women’s Cup 2024 atau Piala AFF Wanita 2024. Selengkapnya di sini.

    5.V BTS sampaikan kabar kematian anjing peliharaannya

    Anggota grup BTS Kim Taehyung, yang juga dikenal dengan nama V BTS, menyampaikan kabar tentang kematian anjing peliharaannya yang dinamai Yeontan lewat unggahan Instagram Stories pada Senin. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 hari ini. Dalam rapat kali ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Abdul Latif mengukuhkan pengurus Kadin Periode 2024-2029.

    Dia mengatakan pengukuhan ini dilakukan lebih awal agar pengurus Kadin 2024-2029 telah sah dan dapat meneruskan tugas-tugasnya. Dia pun berharap para pengurus ke depannya dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai fakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan fakta integritas Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” kata Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” sahut pengurus Kadin secara serentak.

    Kemudian Anindya membacakan naskah pengukuhan:

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ujar Anindya.

    Berikut susunan pengurus Kadin 2024-2029:

    Dewan Kehormatan

    1. Ketua : Rosan P. Roeslani
    2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

    Dewan

    1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
    2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo, Eddy Baskoro, Budi Arie Setiadi, Wisnu Wardhana
    3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
    4. Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Al-Qadri, Fuad Hasan, Rachmad Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan Djokosoetono, Maruarar Sirait
    5. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid
    6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan: Agus Silaban, Agus Gumiwang Kartasasmita, Raden Pardede, Ary Ginanjar Agustian

    Dewan Pengurus

    1. Ketua Umum Kadin Indonesia
    Anindya Novyan Bakrie

    WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI: Erwin Aksa

    1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

    2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

    3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

    4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

    1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

    2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

    3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

    4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

    B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: Franky O. WIjaya

    1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

    2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

    3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

    4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

    5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

    6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

    C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP: Bobby Gafur Umar

    1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

    4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

    5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

    6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

    7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

    D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN: Bambang Soesatyo

    1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

    E. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI: James T. Riady

    1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

    (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

    2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

    F. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR

    1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

    2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

    3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

    G. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL: Dyah Anita Prihapsari

    1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

    2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

    3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

    H. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN HAM (LEGISLASI, SARANA DAN PRASARANA): Azis Syamsuddin

    1. WKU Bidang Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM

    2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath, SH,MH

    3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

    (kil/kil)

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih