Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap – Halaman all

    Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan mengubah status puluhan ribu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima pupuk bersubsidi menjadi badan hukum koperasi secara bertahap.

    Adapun pemerintah telah memangkas rantai distribusi pupuk subsidi. Alurnya menjadi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia (Persero), kemudian langsung ke Gapoktan untuk disalurkan ke para petani yang menjadi anggotanya.

    Intinya, sudah ada perubahan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi melalui agen atau dealer, tetapi langsung ke penerima manfaat seperti Gapoktan.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, dari 64 ribu Gapoktan yang ada, baru 4 ribu yang berbadan hukum koperasi. Ia memastikan secara bertahap jumlahnya akan bertambah.

    “Gapoktan ada 64 ribu, yang sudah jadi Koperasi ada 4 ribu. Nah 60 ribu ini kita lakukan perubahan Gapoktan kepada koperasi secara bertahap. 6 ribu, terus selanjutnya, selanjutnya,” katanya ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Menurut dia, mengubah puluhan ribu Gapoktan menjadi koperasi tidak mudah. Maka dari itu, Ferry telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukannya secara bertahap.

    Ia mengatakan, dibutuhkan waktu beberapa bulan agar bisa melakukan perubahan ini.

    Secara bertahap, 6 ribu Gapoktan diperkirakan akan diubah menjadi koperasi, kemudian 6 ribu lagi di beberapa bulan kemudian.

    “Ini saja mungkin baru kita lakukan 6 ribu dulu, mungkin nanti beberapa bulan kemudian 6 ribu lagi. Itu butuh persiapan juga dari Gapoktan untuk bisa menjalankan,” ujar Ferry.

    Ia belum bisa memberi waktu spesifik kapan seluruh 64 ribu Gapoktan akan berbadan hukum koperasi. Ferry hanya meminta doanya agar ini bisa berjalan lancar.

    Sebelumnya, keputusan mengubah status Gapoktan yang akan terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia menjadi badan hukum koperasi diungkap oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Budi mengungkapkannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    “Oleh sebab itu Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen,” kata Budi dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (29/11/2024).

    Budi pun mengatakan Gapoktan dan kios atau pengecer bisa bergabung mendirikan koperasi.

    Rencananya, Kementerian Koperasi akan melakukan piloting pada 500 Gapoktan yang akan menjadi koperasi.

    Jumlah tersebut sesuai dengan anggaran pengembangan koperasi yang dimiliki Kementerian Koperasi.

    Budi pun telah bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menerapkan standar pelaporan keuangan koperasi secara sederhana.

    Ada 1.200 Penyuluh Koperasi yang akan memberi pendampingan bagi Gapoktan.

    “Ada juga Sarjana Penggerak Koperasi atau SPK, di mana kita membutuhkan sekitar 9.000 SPK,” ucap Budi.

    Kartika Wirjoatmodjo menekankan perlunya dukungan Kementerian Koperasi untuk percepatan perubahan bentuk kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi.

    Tugasnya, pertama, pendampingan teknis dan administrasi terkait proses perubahan kelembagaan Gapoktan.

    Itu termasuk pendaftaran massal Gapoktan sekaligus pembukaan rekening bank untuk pengelolaan keuangan operasional koperasi Gapoktan.

    Kedua, membantu percepatan proses legalitas dan pengesahan koperasi Gapoktan.

    “Ketiga, menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi pengurus dan anggota koperasi dalam Gapoktan,” kata Kartika.

    Perubahan kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi diharapkan dapat selesai maksimal pada April 2025. 

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Adita Irawati
    mengatakan, tidak selalu ada
    susu
    yang diberikan dalam menu
    makan bergizi gratis
    (MBG).
    Hal tersebut disampaikan Adita usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
    ”
    Susu
    bisa diberikan bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral,” kata Adita di SDN Susukan 01, Selasa.
    Adita mengatakan, ada sejumlah bahan makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu yang nantinya tersaji dalam menu MBG.
    “Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu. Artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” ucap Adita.
    Adita menjelaskan, terdapat sejumlah daerah yang jauh dari sentra susu. Karena itu, tak adanya susu di dalam menu MBG bisa digantikan dengan protein lain.
    “Jika merujuk pada Badan Gizi Nasional itu setidaknya ada dua jenis makanan yang mengandung protein untuk mengganti susu,” kata Adita.
    “Jadi susu sekali lagi jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi. Kami sudah berkonsultasi dengan ahli gizi,” sambungnya.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta masih terkendala.
    Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.
    Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.
    “Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
    Menu MBG yang dibagikan pada hari pertama berupa nasi, sayur tumis buncis, ayam teriyaki, dan satu buah pisang untuk masing-masing siswa. Namun, susu belum bisa disalurkan pada hari pertama.
    Budi Arie menambahkan, susu akan diberikan pada hari kedua pelaksanaan MBG, yaitu Selasa (7/1/2025).
    “Tidak perlu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini. Susu belum siap, nanti diurus,” kata Budi.
    Saat ini, koperasi susu Indonesia hanya mampu menyediakan sekitar 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program MBG. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mencari strategi guna menambah ketersediaan susu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang dipimpin Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi akan segera menerbitkan peraturan baru.

    Peraturan yang segera terbit itu akan memungkinkan koperasi di Indonesia masuk ke sektor industri besar, termasuk memiliki fasilitas seperti smelter.

    Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menjelaskan aturan baru ini bertujuan untuk mempercepat transformasi koperasi di Tanah Air agar mampu bersaing dengan perusahaan besar.

    Menurut dia, upaya ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi di Indonesia dapat berkembang layaknya koperasi di negara-negara maju.

    “Bapak Prabowo ingin koperasi itu bisa seperti di luar negeri. Masuk ke sektor industri, tapi tetap tidak melupakan sektor pertanian dan sektor-sektor dasar. Proses transformasi koperasi untuk punya nilai tambah yang lebih tinggi lagi itu harus dimungkinkan,” kata Ferry ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Ia mengatakan, selama ini kendala yang ada adalah regulasi yang membatasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam membiayai suatu hal yang sifatnya aksi korporasi.

    Contoh aksi korporasi itu seperti mengakuisisi atau membeli fasilitas pabrik smelter, pabrik CPO, dan lain-lain.

    Kendala itu kini akan diatasi dengan adanya peraturan baru berupa Peraturan Menteri Koperasi yang akan diterbitkan pekan ini atau paling lambat pekan depan.

    Peraturan baru tersebut memungkinkan LPDB-KUMKM untuk masuk ke sektor-sektor usaha besar dan melakukan pembiayaan pada koperasi yang akan berinvestasi di industri besar.

    “Nah, salah satu kendala kemarin adalah lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi, namanya LPDB-KUMKM, itu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, terkendala dia tidak bisa masuk ke investasi untuk melakukan semacam corporate action [seperti] mengakuisisi, membeli pabrik smelter, pabrik CPO, dan lain sebagainya,” ujar Ferry.

    “Insyaallah minggu ini, paling lambat minggu depan, ada Peraturan Menteri Koperasi yang baru yang memungkinkan LPDB-KUMKM bisa melakukan langkah-langkah untuk bisa masuk ke sektor-sektor usaha besar,” lanjutnya.

    Transformasi koperasi ini diharapkan dapat memperluas aset badan usaha koperasi secara bertahap dan signifikan.

    Sehingga, koperasi mampu mengejar ketertinggalan mereka dari badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

    “Itu harapannya yang kita sekarang sedang kejar. Kita jadikan target dan mudah-mudahan nanti dengan cara seperti itu, perluasan aset badan usaha koperasi bisa secara bertahap naik secara signifikan untuk mengejar ketinggalannya dari badan usaha yang lain, BUMN maupun badan usaha swasta,” ucap Ferry.

  • Kemenkop Pastikan Menu MBG Pakai Bahan Baku Lokal

    Kemenkop Pastikan Menu MBG Pakai Bahan Baku Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menekankan bahan baku untuk penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dalam negeri alias lokal.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa sejumlah koperasi akan memenuhi kebutuhan dapur MBG untuk memasok bahan baku, mulai dari koperasi sayur, peternakan ayam, ayam petelur, maupun peternakan ayam potong. Adapun, bahan baku untuk penyelenggaraan MBG ini berasal dari dalam negeri.

    “Yang terpenting adalah juga karena kemarin arahannya penggunaan bahan-bahan untuk makan bergizi gratis [MBG] ini diharapkan bisa menggunakan bahan baku lokal, supply chain ini juga kita sedang persiapkan,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Terlebih, Ferry menyampaikan bahwa Kemenkop mendapatkan amanat untuk bisa ikut terlibat mendorong koperasi menjadi pemasok bahan baku, bahan olahan, juga menjadi dapur atau unit pelayanan.

    Adapun, Ferry menyatakan koperasi yang paling siap memasok bahan baku program MBG adalah koperasi pondok pesantren. “Karena mereka memang biasa melayani kebutuhan makanan untuk ribuan siswa atau santri,” terangnya.

    Meski begitu, Ferry menyampaikan bahwa sebanyak 1.331 koperasi ikut memasok bahan-bahan untuk penyelenggaraan program MBG. Di samping itu, juga ada koperasi yang kini sudah mulai mempersiapkan dapur MBG.

    Di sisi lain, dia juga tak mengelak akan adanya trial and error. “Pasti ada trial-error-nya, kami juga akan simulasikan kemampuan mereka, jadi memang harus disimulasikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa program MBG kemarin sudah dilaksanakan secara bertahap. Dia menjelaskan sudah ada beberapa koperasi yang sudah disiapkan, termasuk koperasi pondok pesantren. “Ada banyak koperasi yang sekarang sudah mulai mempersiapkan dapur-dapur,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui produk lokal.

    “Karena pesan Presiden sangat jelas program MBG harus produk lokal. Karena itu desa, koperasi, dan juga bumdes maksimal dalam berpartisipasi mensukseskan dan mendukung MBG,” jelasnya. 

    Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1/2025). Di DKI Jakarta, sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah telah mendapatkan MBG di hari pertama.

  • Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

    Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025). 

    Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​ 

    Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

    Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

    Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

    Tak Ada Susu di Menu MBG

    Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.  

    Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong. 

    “Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024). 

    Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

    Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

    “Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

    Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

    “Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

    Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

    “Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

    “Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

    Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin. 

    “Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya. 

    Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu. 

    Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

    “Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

     Perbesar

    Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo 

    Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

    “Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

    Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo. 

    Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) 

    “[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya.  

    Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

    Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis. 

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” tandas Hasan.

    Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025). 

    Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

    “Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

    Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

     

    Tumbuhkan Perekonomian Daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

    Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro. 

    “Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

    Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG. 

    Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

  • Tambahan Rp10 triliun untuk LPDB-KUMKM bersumber dari APBN

    Tambahan Rp10 triliun untuk LPDB-KUMKM bersumber dari APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Menkop: Tambahan Rp10 triliun untuk LPDB-KUMKM bersumber dari APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tambahan Rp10 triliun dana bergulir melaluiLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersumber dari APBN.

    “APBN, itu bentuknya piutang negara,” kata Budi Arie Setiadi usai memimpin Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Program Kerja LPDB-KUMKM Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Menkop Budi Arie Setiadi menghadiri Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Program Kerja LPDB-KUMKM Tahun 2025 di Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai tambahan Rp10 triliun dana bergulir melalui LPDB-KUMKM.

    “Iya, itu bagaimana menurunkannya dalam bentuk program dan aksi yang nyata, bagaimana dieksekusinya, bagaimana mendukung swasembada pangan dan penguatan koperasi,” ujarnya.

    Terkait mekanismenya, Menkop nantinya akan melakukan revisi dan penyesuaian-penyesuaian.

    Sebagai informasi, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan nyata terhadap koperasi.

    Menurut dia, dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap koperasi dibuktikan dengan beberapa kabar baik. Pertama, adanya tambahan anggaran sebagai modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui LPDB-KUMKM.

    Budi Arie mengatakan, angka tersebut bukan angka yang kecil, sehingga itu tanggung jawab besar. Untuk itu, ia meminta harus ada pengawasan.

    Kedua, penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan koperasi. Ketiga, dorong untuk digitalisasi induk Koperasi Unit Desa (KUD).

    Keempat, Kementerian Koperasi terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus menggunakan produk lokal. Melibatkan desa, koperasi dan BUMdes.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk sektor produktif pada tahun 2025.

    Keberadaan koperasi sangat penting karena merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan.

    Sumber : Antara

  • Fokus penyaluran LPDB-KUMKM usaha produktif sektor riil

    Fokus penyaluran LPDB-KUMKM usaha produktif sektor riil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Menkop: Fokus penyaluran LPDB-KUMKM usaha produktif sektor riil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya fokus penyaluran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kegiatan produktif di sektor riil, dengan dana yang disalurkan harus memberikan daya ungkit perekonomian nasional.

    “Khususnya, kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah,” kata Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Senin.

    Menkop mengungkapkan hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan Kemenkop melalui LPDB-KUMKM mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.

    Kedua, penyaluran dana bergulir harus diselaraskan dengan kebutuhan program kedeputian, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan. “Pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara efektif dan optimal,” kata Budi Arie.

    Langkah ketiga, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif. “Jika ada mekanisme yang belum jelas, maka harus diperjelas. Jangan berasumsi,” ujarnya.

    Caranya, kata dia, ajak diskusi Inspektorat Kemenkop, gandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, untuk memberikan masukan yang independen jika diperlukan.

    Dalam kesempatan itu, Menkop Budi Arie juga menekankan pentingnya menyelaraskan beberapa hal secara lintas kedeputian, termasuk LPDB.

    “Saya berharap Ses-Kemenkop dan seluruh deputi segera melakukan pemetaan program sesuai sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, hingga menyusun rencana pelaksanaannya,” ujarnya.

    Bagi Menkop, program yang dilakukan harus fokus sebagai upaya menyelesaikan sumber permasalahan yang riil, bukan hanya menyelesaikan gejala.

    “Kebijakan dan program yang disusun harus bertujuan memudahkan kehidupan masyarakat, khususnya pengurus dan anggota koperasi,” katanya pula.

    Menkop Budi Arie mengingatkan peran Kemenkop adalah memberdayakan koperasi agar semakin inovatif, solutif, dan dipercaya untuk terlibat aktif pada berbagai program prioritas sektor lain.

    Kemenkop dapat melakukan upaya tersebut antara lain melalui penyusunan kebijakan strategis, serta penguatan koperasi agar dapat mendukung kegiatan sektor lain. “Bukan Kemenkop melaksanakan tugas atau fungsi kementerian atau lembaga lain,” ujar Budi Arie.

    Sumber : Antara

  • VIDEO: Budi Arie Pantau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

    VIDEO: Budi Arie Pantau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meninjau langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada hari ini, Senin (06/01/2025).

    Ringkasan

  • Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    Menkop: Menu Makan Bergizi Gratis Akan Diubah Setiap 20 Hari Sekali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa sajian menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. 

    “Berganti-ganti setiap 20 hari. Jadi 20 hari sekali baru ganti,” ujar Budi Arie di SD Angkasa 05 Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

    Menurut Budi Arie, pergantian menu untuk menghindari kebosanan anak, terutama pada menu hidangan MBG. Budi Arie menambahkan, per hari ini, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi memasok paket program MBG..

    “Hari ini, ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000,” tambah Budi Arie.

    Dia berujar, nantinya akan dilakukan uji coba selama tiga bulan. Sedangkan, untuk koperasi yang berpartisipasi sekitar 1.332. Angka tersebut adalah koperasi yang siap untuk menjadi pemasok bahan baku untuk makan bergizi gratis. Seluruh Indonesia.

    “Jadi per provinsinya sudah ada dan lain-lain,” ucao Budi Arie.

    Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan yang digarap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. MBG menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

    Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, tercatat ada 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

  • Istana: Presiden tinjau program MBG secara mendadak agar lebih alami

    Istana: Presiden tinjau program MBG secara mendadak agar lebih alami

    sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mendadak agar terlihat alami, tanpa persiapan khusus.

    “Beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi, enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Hasan Nasbi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Pernyataan Hasan Nasbi tersebut berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Hasan pun menjelaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan MBG di titik tertentu, baik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sekolah-sekolah.

    Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

    Kepala Kantor Hasan Nasbi pun meninjau dapur umum SPPG Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor dan dua sekolah tingkat SD dan SMP.

    Adapun program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025