Tag: Budi Arie Setiadi

  • X Sarang Judi Online, Elon Musk Diminta Tunjuk Perwakilan di RI

    X Sarang Judi Online, Elon Musk Diminta Tunjuk Perwakilan di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media sosial X menjadi ‘sarang’ konten judi online di Indonesia. Hal ini diungkapkan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam RDP Panja Judi Online dengan Komisi I DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    “Terlihat aplikasi X menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar oleh konten judi online. Ada 1,4 juta…selama periode 2016 hingga 21 Januari 2025,” jelasnya.

    Beberapa platform lain yang juga marak menyebarkan konten judi online adalah Meta sebanyak 735 ribu, file sharing 168 ribu, TikTok 12 ribu, dan Telegram 7.800-an.

    Sabar mengatakan terus melakukan komunikasi dengan pihak X terkait hal ini. Namun, komunikasinya dilakukan dengan kantor yang berada di Singapura, karena media sosial milik Elon Musk itu tidak memiliki kantor di tanah air.

    “Yang PIC-nya di Indonesia enggak ada ya. Selama ini sih dengan ini sih ada PIC-nya yang di Singapura,” ucapnya.

    “Sambil kita minta untuk bisa sedapat mungkin ada PIC-nya di sini,” Sabar melanjutkan.

    Saat masih bernama Twitter, X sebenarnya memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Namun hampir 3 tahun terakhir, atau saat Musk mengakuisisi perusahaan, tidak ada kantor resmi di tanah air.

    Masalah ini juga sempat disinggung Budi Arie Setiadi saat masih menjadi Menteri Kominfo. Saat itu, dia mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan X namun belum ada hasilnya.

    Menurutnya tidak adil untuk platform lain yang beroperasi di Indonesia dan juga memiliki perwakilan di sini. “Khusus X ini Pak Dirjen lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah yang strategis untuk X,” ujar Budi kala itu.

    (fab/fab)

  • Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai survei yang memuat Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.
    Dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Bahlil menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sebab, diklaimnya, kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif.
    Oleh karenanya, ia menyayangkan hasil survei itu karena dianggap menyesatkan.
    “Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif,” imbuhnya.
    Dia menambahkan, penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ada banyak sektor yang dikerjakan Bahlil di Kementerian ESDM.
    “Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi,” katanya.
    Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh.
    “Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” ucapnya.
    Adapun Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
    Berdasarkan
    survei Celios
    , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
    Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.
    Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).
    Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkop bentuk satgas baru untuk tangani koperasi bermasalah

    Kemenkop bentuk satgas baru untuk tangani koperasi bermasalah

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koperasi akan kembali membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah yang ada di Indonesia.

    “(Satgas Koperasi) sudah hampir selesai,” kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono ditemui di sela panen perdana ikan kakap putih dan ikan kerapu yang diproduksi oleh Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera di kawasan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Ferry menyampaikan satgas tersebut telah siap untuk diluncurkan. Meski begitu, Wamenkop tidak menyebutkan waktu rencana peluncuran satgas itu.

    “Nanti ini di sesi yang lain ya (penyampaian waktu peluncuran),” ujar Ferry.

    Kendati demikian, Wamenkop menyebutkan bahwa pembentukan Satgas Koperasi melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Unsur-unsurnya dari kejaksaan, dari polisi, BPKP, dan dari PPATK juga sudah memasukkan nama-nama (anggota Satgas). Jadi tinggal kamu launching saja,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan satgas bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Saat ini, delapan koperasi sedang dalam pengawasan.

    Koperasi yang diawasi meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

    “Tujuan utama dari pembentukan satgas ini adalah untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut. Kami ingin memastikan koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya,” ujar Budi Arie dalam unggahan di akun Instagramnya, @budiariesetiadi, pada 9 November 2024.

    Budi Arie berharap koperasi bermasalah dapat segera direstrukturisasi.

    “Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat,” katanya.

    Hingga saat ini, baru Rp3,4 triliun dari total tagihan Rp26 triliun yang telah dibayarkan koperasi bermasalah. Satgas serupa pernah dibentuk Kementerian Koperasi di masa Menteri Teten Masduki. Namun, satgas tersebut dibubarkan pada 2022.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop Bakal Bentuk Satgas buat Bereskan Koperasi Bermasalah di RI

    Kemenkop Bakal Bentuk Satgas buat Bereskan Koperasi Bermasalah di RI

    Jakarta

    Kementerian Koperasi bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembentukan satgas ini akan segera hadir dalam waktu dekat.

    “Sudah hampir selesai pembentukan satgasnya,” kata Wamenkop saat ditemui di lokasi tambak budi daya ikan kerapu dan kakap putih Koperasi Mina Mambi Sekar Sejahtera, Bekasi, Rabu (22/1).

    Wamenkop Ferry mengatakan dalam satgas tersebut akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Mereka juga sudah memasukkan nama (anggota satgas jadi tinggal kita launching,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa tujuan utama satgas ini ialah untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi yang bermasalah.

    Hal ini kata Budi Aire perlu dilakukan agar koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

    “Kami berharap dengan pembentukan Satgas ini, koperasi yang mengalami masalah keuangan dapat segera direstrukturisasi. Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat,” kata Budi Arie dalam keterangan di akun Instagram @budiariesetiadi beberapa waktu lalu.

    (kil/kil)

  • Prabowo-Mega Bakal Ketemu, Jokowi Temui Sultan HB X, hingga Rumor Gibran Masuk Golkar

    Prabowo-Mega Bakal Ketemu, Jokowi Temui Sultan HB X, hingga Rumor Gibran Masuk Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merapat ke Partai Golkar semakin menguat di tengah rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Kabar Gibran masuk Golkar sejatinya bukan sesuatu yang baru. Hal itu sering mengemuka setiap kali konflik antara PDIP dengan keluarga Joko Widodo (Jokowi) memanas. Golkar dinilai akan menjadi kendaraan politik Presiden ke 7 Jokowi pasca dipecat oleh PDIP.

    Menariknya isu Jokowi dan Gibran bergabung Golkar kali ini mencuat ketika wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati menguat. Jokowi bahkan telah sowan langsung Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang dulunya dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar.

    Kendati demikian, Ketua DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman membantah Jokowi dan Gibran bakal bergabung di badan beringin melalui Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Maman menegaskan bahwa kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR untuk mewakili pemerintah. Pasalnya, pada Sabtu (18/1/2025) nanti Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir.

    “Saya belum ada dengar [Jokowi dan Gibran masuk MKGR]. Kehadiran mas Gibran di acara MKGR besok, saya juga enggak tahu final hadir atau tidak tapi mewakili Pak Presiden, karena pak Presiden berhalangan enggak bisa hadir karena ada agenda lain itu yang saya tahu, ” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

    Politkus asal Kalimantan Barat itu juga menyebut bahwa dalam internal partai berlogo pohon beringin itu belum ada pembahasan soal Jokowi dan Gibran gabung MKGR. Dia mengaku belum mengetahui ada isu Jokowi akan menjadi keluarga Golkar.

    “Setahu saya belum ada pembahasan itu jadi yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara,” jelasnya.

    Bagaimana Tanggapan Projo?

    Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa isu kedua tokoh itu bergabung hanya spekulasi belaka.

    Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa kemungkinan Wapres Ke-14 RI itu masuk Golkar akan kembali diserahkan sepenuhnya kepada Gibran. “Spekulasi. Siapa pun boleh lah [masuk Golkar). Tapi, ya itu terserah [Gibran],” imbuhnya. 

    Budi pun tak mau berkomentar banyak saat ditanya rencana kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR sebagai pertanda masuk Partai Golkar. Dia hanya meminta awak media bersabar. “Tunggu tunggu besok,” kata Budi.

    Jokowi Temui Sultan 

    Sementara itu, Presiden ke 7 Jokowi menemui raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana ke X di Kraton Kilen, pada Rabu pekan lalu. 

    Kendati demikian, Sri Sultan memastikan pertemuannya dengan Presiden ke-7 Jokowi tidak membahas isu politik.

    “Enggak (bahas politik). pribadi saja,” ujar Sultan HB X dilansir dari Antara.

    Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan bahwa kedatangan Jokowi ke kediamannya hanya untuk bersilaturahmi dan bersifat pribadi.

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke 7 JokowiPerbesar

    Saat ditanya awak media mengenai isi pembicaraan bersama Jokowi, Sultan enggan mengungkapkan.”Ya enggak bisa (diungkap) dong. Wong itu pribadi kok. Ya, saya enggak mau punya komentar apa-apa. Ya silaturahmi saja,” ujar Sultan.

    Adapun Jokowi tiba di Keraton Kilen pada Rabu (15/1) sekitar pukul 08.51 WIB dengan mobil hitam berpelat nomor B 1568 AZC dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.23 WIB.

    Saat meninggalkan kompleks Keraton Kilen, Jokowi tampak tersenyum ke arah awak media dari dalam mobil.

  • Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto rasanya perlu kembali merotasi para pejabat yang menduduki posisi strategis di sejumlah BUMN. Sebab, keberadaan para relawan dan buzzer politik peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti membawa dampak buruk bagi kinerja dan citra perusahaan pelat merah.

    Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah ketika disinggung soal dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer Jokowi, Kristia Budiyarto.

    “BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut, karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bahkan, Trubus juga menyinggung ketidaktepatannya pemerintah mempercayakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Keberadaan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan juga tak lepas dari sorotannya.

    Trubus pun mengingatkan akan dampak dari penunjukan loyalis tanpa kompetensi ini. Ia menyebut sistem pemerintahan akan memburuk jika tindakan ini tidak segera dihentikan. “Jadi ujung-ujungnya ini merusak birokrasi gitu, karena itu akhirnya ditiru oleh yang lainnya,” tuturnya.

    Diketahui, Kristia Budiyarto sedang jadi sorotan, diduga memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan). Pihak Universitas Hasanuddin juga membantah pria yang akrab disapa Kang Dede ini adalah alumnusnya, Selain itu, perusahaan yang dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan juga tak terdaftar.

    Kristia menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

  • Golkar Bantah Jokowi dan Gibran Gabung Keluarga Beringin Jalur MKGR

    Golkar Bantah Jokowi dan Gibran Gabung Keluarga Beringin Jalur MKGR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman membantah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung di badan beringin melalui Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Maman menegaskan bahwa kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR untuk mewakili pemerintah.

    Penyebabnya, pada Sabtu (18/1/2025) nanti Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir.

    “Saya belum ada dengar [Jokowi dan Gibran masuk MKGR]. Kehadiran mas Gibran di acara MKGR besok, saya juga enggak tahu final hadir atau tidak tapi mewakili Pak Presiden, karena pak Presiden berhalangan enggak bisa hadir karena ada agenda lain itu yang saya tahu, ” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa dalam internal partai berlogo pohon beringin itu belum ada pembahasan soal Jokowi dan Gibran gabung MKGR.

    Dia mengaku belum mengetahui ada isu Jokowi akan menjadi keluarga Golkar.

    “Setahu saya belum ada pembahasan itu jadi yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara,” tandasnya.

    Senada, Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa isu kedua tokoh itu bergabung hanya spekulasi belaka.

    Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa kemungkinan Wapres Ke-14 RI itu masuk Goklar akan kembali diserahkan sepenuhnya kepada Gibran.

    “Spekulasi. Siapa pun boleh lah [masuk Golkar). Tapi, ya itu terserah [Gibran],” imbuhnya. 

    Budi pun tak mau berkomentar banyak saat ditanya rencana kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR sebagai pertanda masuk Partai Golkar.

    Dia hanya meminta awak media bersabar.

    “Tunggu tunggu besok,” pungkas Budi.

  • Ramai Kabar Jokowi Gabung Golkar, Begini Respons Budi Arie & Maman

    Ramai Kabar Jokowi Gabung Golkar, Begini Respons Budi Arie & Maman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Relawan Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi buka suara mengenai isu Presiden RI Ke-7 Joko Widodo bakal bergabung Partai Golkar. Menurutnya itu merupakan isu spekulatif.

    “Spekulasi, Siapapun boleh lah,” kata Budi Arie di kompleks Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

    Ia juga merespons mengenai kabar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut masuk Golkar melalui MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong) yang merupakan organisasi akar ranting partai beringin.

    “Ya kita tunggu saja, tunggu besok,” katanya.

    Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengungkapkan dirinya belum mendengar kabar bergabungnya Jokowi hingga Gibran ke partainya.

    “Belum ada dengar tuh,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Lebih lanjut ia juga belum bisa memastikan kehadiran Gibran pada acara HUT Ke-65 MKGR besok. Namun jika hadir menurutnya itu merupakan representasi kehadiran dari pemerintah.

    “Sepengetahuan saya kehadiran mas Gibran di acara MKGR besok saya juga nggak tahu final hadir atau tidak. Tapi mewakili pak Preside, karena pak Presiden berhalangan tidak bisa hadir karena ada agenda lain,” kata Maman.

    (emy/mij)

  • Projo Jawab Isu Jokowi dan Gibran Gabung MKGR: Tunggu Besok

    Projo Jawab Isu Jokowi dan Gibran Gabung MKGR: Tunggu Besok

    Jakarta

    Relawan Pro-Jokowi (Projo) merespons mencuat isu Presiden ke-7 RI Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergabung Golkar melalui organisasi pendiri partai, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ketum Projo Budi Arie Setiadi meminta semua pihak menunggu saja momentumnya.

    Mulanya, Budi ditanya soal isu akan bergabungnya Jokowi ke Golkar. Dia menegaskan isu itu spekulatif.

    “Spekulasi. Siapa pun boleh lah,” kata Budi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Budi pun merespons isu serupa yang menerpa Gibran. Dia tak berkomentar banyak mengenai isu itu.

    “Ya itu terserah,” kata dia.

    Selanjutnya, Budi ditanya soal isu Gibran akan bergabung Golkar melalui MKGR. Dia pun meminta semua pihak menunggu.

    “Tunggu, tunggu besok,” imbuhnya.

    (fca/maa)

  • Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengimbau koperasi peternak di Indonesia merawat hewan ternak dengan melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Ini memang vaksin ya, harus vaksin menurut saya,” ujar Budi Arie saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Terlebih, kata dia lagi, Indonesia sudah mampu memproduksi vaksin PMK yang diharapkan mampu menekan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian telah menyalurkan 124.225 dosis vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) tahap awal, guna menangani penyebaran penyakit hewan ternak tersebut.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pada 2025 Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap kepada 25 provinsi dengan kasus PMK.

    “Dari 4 juta dosis vaksin yang disiapkan pada 2025, sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit pembibitan,” kata Agung.

    Dia merinci tujuh provinsi penerima vaksin tahap pertama tersebut meliputi Jawa Barat dengan 20.000 dosis; Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit pembibitan ternak (3.225 dosis).

    Ia menuturkan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi.

    Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret.

    Sumber : Antara