Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Menkop ajak Muslimat NU ciptakan pemerataan ekonomi melalui koperasi

    Menkop ajak Muslimat NU ciptakan pemerataan ekonomi melalui koperasi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menkop ajak Muslimat NU ciptakan pemerataan ekonomi melalui koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk bersama – sama mengupayakan penguatan peran koperasi bagi pemerataan ekonomi umat dan pencapaian target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muslimat NU, Menkop Budi Arie meyakini peluang memajukan koperasi khususnya di bawah naungan Muslimat NU dan juga mencapai target pemerintah akan semakin besar.

    “Penguatan dan pengembangan koperasi diarahkan untuk mendukung pada Asta Cita kedua swasembada pangan, Asta Cita ketiga terkait pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi dan Asta Cita kelima industrialisasi hilirisasi melalui koperasi,” kata Menkop Budi Arie Setiadi dalam paparannya pada Kongres Muslimah NU Ke XVIII di Surabaya, Kamis (13/02).

    Menkop Budi Arie bertekad untuk mewujudkan industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. Untuk itu seluruh program kerja prioritas Kementerian Koperasi difokuskan  pada dua sasaran utama yaitu upaya peningkatan kinerja usaha koperasi dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam perkoperasian berupa peningkatan jumlah anggota koperasi di Indonesia.

    “Saat ini jumlah masyarakat yang bergabung dalam koperasi hampir 30 juta padahal kita negara Pancasila, sedangkan di Amerika Serikat yang kapitalis jumlah masyarakatnya (yang sudah bergabung koperasi) mencapai 150 juta,” ujar Menkop Budi Arie.

    Dalam mengupayakan peningkatan dan pengembangan koperasi di Indonesia, Menkop Budi Arie mengakui terdapat beberapa tantangan. Tantangan tersebut diantaranya mulai dari skala usaha yang masih mikro, tata kelola koperasi yang belum modern hingga SDM pengelola koperasi yang kurang profesional.

    “Tantangan lain yang kita hadapi adalah minimnya regenerasi  serta keterbatasan akses modal dan nilai tambah produk. Untuk itu saya Minggu depan akan bertemu dengan anak-anak muda untuk menggelorakan semangat berkoperasi di kalangan anak muda,” katanya.

    Meski begitu, Menkop Budi Arie bersyukur di Indonesia terdapat beberapa koperasi yang memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Contohnya Koperasi Pondok Pesatren (Kopontren) Sidogiri, Kopontren Al Ittifaq dan Koperasi Mambo Mina Mekar. 

    Dengan dukungan semua pihak termasuk Muslimat NU, Menkop Budi Arie optimis bahwa kedepan akan semakin banyak koperasi yang dapat dibanggakan.  “Mudah-mudahan ini bisa kita breakdown bersama-sama dengan Muslimat NU,” ujar Menkop Budi Arie.

    Hadir juga dalam Kongres Muslimah NU Ke XVIII Ketua Umum DPP Muslimat NU Khofifah Indar Parawangsa dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Terkait dengan pengembangan koperasi di bawah naungan Muslimat NU, Menkop Budi Arie komitmen untuk memberikan dukungan berupa penguatan SDM hingga kemudahan akses pembiayaan. Kemenkop juga siap melakukan pendampingan bagi koperasi milik muslimat NU agar mampu bersaing di pasar domestik.

    “Bu Ketua (Khofifah) silahkan dilist koperasinya, nanti akan kami bantu berikan dukungan pembiayaan yang murah dalam bentuk pinjaman. Saya percaya bahwa koperasi yang dikelola Ibu-ibu (Muslimat) terkelola dengan baik,” kata Menkop Budi Arie.

    Di tempat yang sama Ketua Umum DPP Muslimat NU Khofifah Indar Parawangsa mengapresiasi komitmen dari Kementerian Koperasi yang akan mendukung pengembangan koperasi khususnya di bawah binaan Muslimat NU. Saat ini terdapat 150 Koperasi Primer dan lebih dari 500 koperasi sekunder di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Muslimat NU.

    “Kita semua bersyukur bahwa pada agenda Pleno Kongres Muslimat NU ini Pak Mendes dan Pak Menkop Budi Arie hadir dan menberikan komitmennya yang kuat untuk semangat bunda -bunda di cabang agar kita bisa bertumbuh berkembang bersama,” kata Khofifah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi

    Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi (tengah) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA/Harianto

    Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya mencatat ada 22 regulasi yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Budi Arie dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa atas adanya penghambat tersebut, pihaknya berupaya melakukan supervisi dan advokasi.

    “Kami di Kementerian Koperasi sudah mencatat ada 22 regulasi yang menghambat perkembangan koperasi yang juga akan kita supervisi dan advokasi,” kata Budi.

    Meski begitu, Budi tidak merinci lebih detail 22 regulasi yang disebutkan menjadi penghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Namun, Budi menyampaikan bahwa ada beberapa isu mengenai koperasi yang harus menjadi perhatian secara bersama. Pertama, regulasi koperasi yang kurang relevan dengan perkembangan terkini.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

    “Sedang kami usahakan untuk direvisi, karena ini Undang-Undang Koperasi sudah tujuh Presiden dari zaman Pak Harto, Habibie, Pak Gusdur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Sudah tujuh Presiden, undang-undang belum pernah mengalami revisi,” ujar Budi.

    “Sehingga banyak aspek regulasi yang juga kita harus bereskan,” tambah Budi.

    Isu kedua yang harus menjadi perhatian adalah koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, belum menjadi mainstream ekonomi, karena sumbangsih koperasi dalam produk domestik bruto (PDB) nasional baru 1,07 persen.

    Ketiga, kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi yang masih rendah dan masih perlunya regenerasi dalam pengelolaan koperasi. Kempat, rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital.

    Kelima, terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan oleh kooperasi. Keenam, rendahnya kumulatif aset dan kontribusi koperasi pada perekonomian nasional.

    “Yang tadi saya sebutkan, koperasi, volume usaha koperasi baru menyumbang 1,07 persen dari PDB nasional. Padahal koperasi adalah ekonomi konstitusi,” tutur Budi.

    Kendati demikian, dia menyebutkan peluang koperasi adalah pertama, badan usaha berbentuk koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota.

    “Ini bisa dicontohkan dari banyaknya koperasi-koperasi yang maju dan besar di seluruh dunia,” ucap dia.

    Kedua, peningkatan jumlah generasi muda yang berpotensi menjadi tenaga kerja terampil untuk memanfaatkan bonus demografi. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi layanan. Keempat, potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, khususnya pada sektor agro-maritim.

    Peluang kelima, menurut Budi menjadi hadiah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kebijakan pemerintah yang afirmatif mendukung pengembangan koperasi, yaitu PP 7 Tahun 2021 dan Perpres 6 Tahun 2025 mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di mana koperasi bisa ikut terlibat.

    “Yang keenam, pembinaan kooperasi yang diampu oleh satu organisasi di Kementerian Koperasi,” kata Budi.

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) rampung dan bisa disahkan oleh legislator pada Maret 2025.

    “RUU Perkoperasian telah masuk dalam agenda rapat Baleg DPR-RI untuk masa sidang I tahun sidang 2024-2025 periode 21 Januari-20 Maret 2025. RUU Perkoperasian ditargetkan untuk dapat disahkan pada akhir masa sidang I pada bulan Maret 2025,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih di Jakarta, Senin (3/2).

    Adapun sebelumnya, tahapan RUU Perkoperasian telah sampai pada penyampaian Surat Presiden kepada Ketua DPR-RI tanggal 19 September 2023. Saat rapat kerja antara Kemenkop dan DPR RI Komisi VI beberapa waktu lalu, para anggota DPR RI juga menyetujui agar RUU Perkoperasian dapat segera dituntaskan pembahasannya sehingga dapat segera diparipurnakan.

     

    Sumber : Antara

  • Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang (PPKL). PHK ini dilakukan karena ada kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapang. Bukan di-PHK,” kata Budi dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    Budi Arie memastikan Kementerian KOperasi tetap akan memberdayakan PPKL guna membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia.

    “Itu kan skemanya kan barang dan jasa sehingga kita juga ingin mengusahakan supaya mereka (PPKL) tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya masih akan menggunakan jasa PPKL untuk membantu meningkatkan semangat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

    “Mungkin nanti kita sesuaikan misalnya Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Ya nantilah, itu masih ada,” katanya.

    Apalagi, menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan koperasi yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 130 ribu yang masih membutuhkan dukungan.

    “Kan gairah masyarakat untuk berkoperasi harus kita tingkatkan, dan itu tentu saja masih kurang, karena kan cakupan koperasi kita kan besar sekali, ada sekitar 130 ribu, negara kita luas,” tutur Budi.

    Dipertanyakan DPR

    Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi, rencana PHK disampaikan pada rapat tersebut.

    Salah satu Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menanyakan terkait rencana efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L.

     

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi mengakui bahwa dirinya masih sering menerima kunjungan dari sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam wawancara di kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025), Jokowi menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi, bukan untuk membahas politik atau memberi arahan terkait pemerintahan.

    “Ya silaturahmi biasa dan kangen karena belum pernah ke rumah. Dan juga sudah tiga bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tidak ada pembicaraan politik,” ungkap Jokowi.

    Sejumlah menteri, seperti Budi Arie Setiadi, diketahui beberapa kali mengunjungi Jokowi di Solo.

    Hal ini pun memicu spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.

    Namun, Jokowi membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam keputusan Prabowo sebagai presiden.

    “Nda, nda (memberikan masukan ke Presiden Prabowo). Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya bicara yang ringan-ringan saja,” ujar Jokowi.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang memiliki pengalaman luas, sehingga tidak perlu ada intervensi dari dirinya.

    “Tidak baik lah saya kira, nanti dikatakan intervensi, dikaitkan dengan cawe-cawe. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Solo, pada Selasa (28/1/2025).

  • Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

    Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pameran produk kerajinan International Handicraft Trade Fair (Inacraft) yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta akhir pekan ini menargetkan transaksi penjualan  Rp100 miliar.

    Inacraft 2025 diikuti 1.061 peserta yang terdiri peserta individu sebanyak 729 booth, 199 booth peserta kementerian/dinas dam 25 booth peserta BUMN, serta 19 booth peserta dari luar negeri.

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, dari pameran ini juga diharapkan terjadi kontrak dagang senilai 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,5 miliar. 

    “Target yang telah ditetapkan tahun ini lebih tinggi dari perolehan hasil transaksi tahun lalu yang mencapai transaksi sekitar Rp75 miliar,” kata Maman dalam keterangannya di sela-sela penyelanggaraan Inacraft belum lama ini.

    Di Inacraft 2025 juga digelar perayaan ulang tahun ASEPHI yang ke-50 tahun.

    Berbagai jenis produk yang dipamerkan meliputi batik, tenun, songket, jewelry, aksesoris, produk fashion, muslim fashion, bordir, ecoprint, household & housewares, gift & decorative items, footwear, bags, travel goods, toys & games, dan berbagai multi produk.

    Inacraft tahun ini menjadi momentum bagi 1000an pengusaha UMKM kita agar bisa tumbuh ke depan dan dibuka secara resmi oleh Istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koperasi, Bapak Budi Arie Setiadi, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi.

    Inacraft mendapatkan dukungan dan peran serta internasional dari World Craft Council (WCC) dan Asean Handicraft Promotion & Development Association (AHPADA) pada International Pavilion di Assembly Hall.

    Ketua Umum BPP Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Muchsin Ridjan mengatakan, untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja serta memudahkan pengunjung.

    “Kami juga melakukan kurasi peserta pameran melalui pembagian zona berdasarkan jenis produk (zoning product),” katanya.

    Sejalan dengan kontribusi ASEPHI lebih luas di tingkatan internasional sebagai National Entity Member, kini ASEPHI menjadi salah satu Executive Board (Vice President) World Craft Council Asia Pacific Regions periode 2025-2028.

    “ASEPHI akan menjadi host board meeting WCC APR periode ini bersamaan pameran yang akan dihadiri perwakilan dari 12 negara dalam rangka menyusun program kerja kedepan untuk keberlanjutan future craft,” ujarnya.

  • Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    TRIBUNJATIM.COM – Sinyal reshuffle kabinet Merah Putih kini dikemukakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencana itu dilakukan untuk menteri yang menurutnya tak mau bekerja untuk rakyat.

    Jawaban itu disampaikan saat menanggapi soal peluang reshuffle kabinet usai 100 hari masa kerja pemerintahannya.

    Diketahui, masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Hahaha,” ujar Prabowo sambil tertawa.

    Menurut Prabowo, pada dasarnya rakyat menuntut pemerintahan yang bersih.

    Prabowo menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya seperti dikutip Kontan

    Sebelumnya dalam sambutan di puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo kembali mengingatkan seluruh aparat dan institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat demi bangsa dan negara.

    HARLAH NU – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kata sambutan pada acara puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Pada sambutannya Prabowo mengatakan turut merasa nyaman bisa berada di tengah-tengah kaum NU. (Tribunnews/Jeprima)

    Jika tidak, Prabowo menegaskan akan menindak langsung mereka yang merugikan dan menyengsaraan rakyat atau tidak mau bekerja untuk rakyat.

    “Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan  ke depan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi. Itu tekad kami,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo dirinya pahan akan ada perlawanan atas apa yang dilakukannya.

    Namun ia yakin semuanya teratasi karena apa dirinya perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

    “Kami tidak ragu bertndak. Seratus hari pertama istilahnya saya sudah beri peringatan berkali kali,” ujarnya.

    “Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo disambut riuh hadirin.

    Prabowo mengaku tahu ada pihak-pihak yang mengatakan dirinya bajingan tolol.

    “Dan saudara saudara jangan kira kami kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa.”

    “Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol. Saya gak sebut namanya kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa, tapi kami paham dan kami mengerti,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya dirinya masih bersikap baik dan berharap ada kesadaran sejumlah pihak yang dianggapnya belum bersih.

    “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran,” kata Prabowo.

    “Saya pernah menyampakan seluruh apaat seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan.”

    “Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” katanya disambut tepuk tangan sorakan hadirin.

    “Kalau kau tidak setia kepada rakyat inidonesia kalau, kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indoesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

    Ia juga meminta para menteri dan lembaga negara yang membantunya tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan selama untuk kepentingan rakyat.

    “Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama,’ katanya.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo RI Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. 

    Tak hanya Prabowo dan Gibran, nampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.

    Saat tiba, Prabowo terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau sementara, Gibran mengenakan kemeja panjang putih.

    Kemudian Keduanya kompak mengenakan peci hitam. 

    Selanjutnya, Prabowo  dan Gibran langsung menyapa para hadirin yang berada dilokasi, Prabowo lantas menyapa dengan melambaikan tangan keatas menghadap hadirin. 

    Prabowo saat tiba didampingi Rais Aam Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU sekaligus Mensos Saefullah Yusuf. 

    Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’aruf Amin juga turut hadir dalam acara tersebut, ia nampak mengenakan baju putih. 

    Selanjutnya, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Mendagri tito karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    ELPIJI KEMBALI DIECER – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Bahlil agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 Kg, Selasa (4/2/2025) (Tangkapan layar Instagram @prabowo)

    Menteri-menteri Prabowo yang Layak Reshuffle Versi CELIOS 

    Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei bertajuk ‘Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan’ pada Selasa (21/1/2025).

    Dalam survei tersebut, Celios menetapkan lima menteri yang perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Celios menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.

    Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

    Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

    Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

    “30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.”

    “Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi.”

    “Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG,” demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

    Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

    Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori ‘Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama’.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

    Sementara, di bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

    Capaian poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

    Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

    Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

    “Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia,” tulis Celios.

    Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi,” tulis Celios.

    Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Sosial dan Politik

    Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

    Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

    Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

    Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

    Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

    “Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya,” tulis Celios.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Hukum dan HAM

    Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

    Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

    “Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM,” tulis Celios.

    Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

    Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

    Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

    “Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain,” tulisnya.

    Sistem Penilaian

    Studi yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment dengan panelisnya merupakan praktisi jurnalis.

    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios.

    Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama.

    Adapun kelima indikator tersebut yaitu:

    – Pencapaian Program

    – Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik

    – Kualitas kepemimpinan dan koordinasi

    – Tata kelola anggaran

    – Komunikasi kebijakan

    Sementara, para jurnalis yang dipilih dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. 

    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik atau Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia atas insiden kelangkaan gas LPG 3 kg di Indonesia secara tiba-tiba. Dia menduga ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo.

    “Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil,” ucap Jerry kepada Pikiran-Rakyat.com pada Rabu 5 Februari 2025.

    Terlebih Jerry menilai, sejak menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil sebagai salah satu menteri sudah merasa di atas angin.

    Untuk itu Jerry menyarankan Partai Golkar mengevaluasi kepemimpinanya. Begitu pula kalau sudah tidak berkompeten menjadi Menteri ESDM.

    “Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antre berjam-jam,” katanya.

    Muncul Penghianat dalam Kabinet

    Selain itu Jerry memprediksi bakal muncul penghianatan dalam kabinet Pemerintahan Prabowo. Ia secara gamblang menyebut seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Ketua Jokowi Mania; Imanu Ebenhaezer; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno hingga Bahlil.

    “Bisa saja menteri-menteri kaki tangan Jokowi akan membuat kebijakan di luar kemauan Presiden Prabowo. Dan saya yakin akan muncul penghianat dalam kabinet Prabowo khususnya dari kaki-tangan Jokowi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wapres Gibran dan Selvi hadiri Inacraft 2025

    Wapres Gibran dan Selvi hadiri Inacraft 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Gibran Rakabuming menghadiri pembukaan acara Inacraft 2025 sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

    Selvi terlihat hadir lebih dahulu untuk membuka rangkaian Inacraft 2025 berbalut kebaya dongker yang serasi dengan para pengurus acara Inacraft.

    Menandai pembukaan Inacraft 2025, Selvi bersama dengan para Menteri dari Kabinet Merah Putih (KMP) seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, hingga Menteri PPPA Arifah Fauzi melakukan pemukulan bonang.

    Setelah membuka secara resmi tersebut, Selvi langsung mengunjungi ke gerai binaan masing-masing Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

    Istri Wakil Presiden RI Selvi Gibran Rakabuming bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kerajinan yang dijajakan di Inacraft 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Ia meninjau-ninjau kerajinan seperti wastra hingga perhiasan yang merupakan hasil tangan dari binaan Dekranasda Kabupaten Penajem Paser Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Selatan, hingga Kota Medan.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kemudian menyusul Selvi melakukan peninjauan bersama memastikan kelancaran Inacraft 2025.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba di Inacraft 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Gibran tiba di JCC pada pukul 11.25 WIB dan dengan segera disambut oleh masyarakat yang menjadi pengunjung dalam acara tersebut.

    Inacraft 2025 berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta Pusat sepanjang 5-9 Februari 2025 dengan tema“From Smart Village to Global Market”.

    Berlangsungnya Inacraft 2025 menandai 25 tahun perjalanan pameran ini dalam mendukung industri kerajinan Nusantara.

    Khusus untuk Inacraft 2025 tercatat ada sebanyak 1000 peserta yang merupakan hasil binaan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

    Mereka hadir memamerkan hasil kerajinan nusantara mulai dari kriya, kuliner, hingga wastra.

    Tidak hanya diikuti peserta kerajinan dari dalam negeri, acara ini juga mengundang peserta lari luar negeri dengan total sebanyak 19 booth.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasib Aplikasi China Diblokir di RI, Kini Dijegal di Eropa

    Nasib Aplikasi China Diblokir di RI, Kini Dijegal di Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi Temu asal China kena tekanan di kawasan Uni Eropa. Sebelumnya, aplikasi e-commerce yang digadang-gadang ‘membunuh UMKM lokal’ tersebut sudah diblokir di Indonesia sejak tahun lalu. 

    Financial Times melaporkan Uni Eropa akan membuat platform e-commerce untuk bertanggung jawab pada produk berbahaya atau ilegal yang dijual online. Selain Temu, laporan itu juga menyebut nama platform lain yakni Shein dan Amazon.

    Menurut laporan, platform diwajibkan menyediakan data sebelum barang tiba di wilayah Eropa. Jadi, petugas bea cukai dapat mengontrol serta memeriksa paket lebih baik.

    Selain itu, pedagang online harus memungut biaya bea masuk dan PPN. Selain itu juga harus mematuhi syarat di Uni Eropa lainnya. Hal ini akan membuat keunggulan Temu yang menawarkan harga super murah bisa terancam.

    “EUCA (otoritas bea cukai Uni Eropa) akan bisa menyaring barang berdasarkan informasi dan mengidentifikasi potensi risiko, bahkan sebelum barang dimuat atau kedatangan fisiknya di UE,” kata laporan tersebut dikutip dari Reuters, Senin (3/1/2025).

    Reuters menuliskan pihak Temu tidak bisa dihubungi. Sementara Amazon, Shein, dan Uni Eropa tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Indonesia telah memblokir Temu pada Oktober lalu. Pemblokiran dilakukan di toko aplikasi baik di Play Store dan App Store.

    Budi Arie Setiadi yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyatakan keputusannya sebagai respons cepat keresahan masyarakat. Ini menjadi langkah pelindungan masyarakat, baik konsumen dan pelaku UMKM.

    “Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” jelas dia.

    (fab/fab)