Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Top 3 News: Prabowo Copot Mendiktisaintek Satryo Soemantri, Digantikan Brian Yuliarto – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Copot Mendiktisaintek Satryo Soemantri, Digantikan Brian Yuliarto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam reshuffle kabinet perdana ini, posisi tersebut digantikan oleh Guru Besar ITB Brian Yuliarto. Berdasarkan data website Fakultas Teknologi Industri Institute Teknologi Bandung (ITB), Profesor Brian Yuliarto S.T., M.Eng., PH.D merupakan lulusan S1 ITB pada 1999. Pendidikannya berlanjut untuk meraih S2 dan S3 di University of Tokyo, Jepang pada 2002 dan 2005.

    Hadir dalam pelantikan reshuffle perdana ini antara lain, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perlindungan Pekerja Migra Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.

    Sementara itu, musisi Fariz RM kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini, dia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Andri Kurniawan, membenarkan kabar penangkapan tersebut.

    Namun, Andri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi penangkapan. Saat ini, Fariz RM masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memastikan, permohonan praperadilan kedua untu kliennya sudah diregistrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Hal itu dilakukan, usai pihaknya melihat celah dari putusan pertama yang menolak permohonan tersebut sebab dinilai belum masuk ke dalam pokok perkara.

    Ronny Talapessy menjelaskan, permohonan dimasukkan kembali oleh timnya pada Jumat 14 Februari 2025 melalui e-court. Bedanya, kali ini yang diajukan dua perkara terpisah, dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 19 Februari 2025:

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, diperiksa Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, di gedung Bareskrim Polri. Budi diminta keterangan seputar kasus mafia buka akses situs judi online…

  • Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Hal ini keinginan Ketua Umum relawan Projo itu mengaku ingin bertemu Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

    Pertemuan ini ingin ia lakukan setelah digelarnya reshuffle atau kocok ulang kabinet perdana.

    Adapun alasan dirinya ingin bertemu dengan Jokowi Widodo tidak diungkapnya.

    “Ya, ya ini mau ketemu,” kata Budi

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa dan rakyat,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Budi mendukung pembentukan koalisi permanen bagi koalisi partai politik yang digagas Prabowo.

    “Ya bagus untuk Indonesia,” ungkapnya.

    Menanggapi hal ini, melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahean memberikan sindiran.

    Ia memberikan pertanyaan sekaligus sindiran yang cukup menohok ke Projo Budi.

    “Kapan ya orang ini berubah warna jadi orange?,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sebelumnya, Budi juga sempat bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada akhir Januari 2025 lalu. Ia mengklaim pertemuan saat itu hanya silaturahmi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ini Deretan 5 Menteri Terbaik Menurut Survei Roda Institute – Page 3

    Ini Deretan 5 Menteri Terbaik Menurut Survei Roda Institute – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute, Ahmad Rijal Ilyas mengatakan pihaknya telah melakukan riset terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri kabinet merah putih. Riset ini dilakukan pada 3-5 Februari 2025, responden dipilih, dari sektor pekerja, wirausaha, pemuda dan mahasiswa.

    Hasilnya, terdapat lima nama menteri yang menduduki 5 teratas adalah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid.

    “Itulah hasilnya, ada lima nama yang menduduki peringkat 5 teratas, responden kami tanyakan seputar, kinerja menteri, dekat dengan masyarakat, sering turun ke lapangan serta yang sangat terlihat mendukung visi Presiden Prabowo-Gibran Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” papar Rijal kepada awak media, Rabu (19/2/2025).

    Rijal mengatakan, lima nama pembantu presiden dengan peringkat tertinggi atau kinerja terbaik menurut Roda Institute adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, karena dinilai publik sangat terasa terkait kebijakan-kebijakannya, terutama di sektor agama.

    “Yang mengejutkan justru, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, dia berada di urutan kedua, pabrik merasa sangat merasakan hasil kinerja beliau di bidang koperasi, kemudian disusul oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang dinilai banyak gebrakan di 100 hari pertama,” kata Rijal.

    Setelah Meutya Hafid, lanjut Rijal, peringkat selanjutnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti yang dipilih masyarakat, karena dinilai sukses dalam melakukan inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru terlihat dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

    “Terakhir adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menduduki posisi kelima, menteri ini baru-baru saja viral masyarakat mengapresiasi terkait kinerja beliau, dinilai berani dan dekat dengan masyarakat,” tutup Rijal.

    Sebagai informasi, survei ini melibatkan 400 orang sebagai responden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan terdistribusi secara proporsional pada seluruh provinsi di Indonesia. Adapun margin of error (MoE) survei ini sekitar ±4% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  • RODA rilis lima menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik

    RODA rilis lima menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Hasil riset Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute menyatakan ada lima menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki kinerja terbaik.

    Kelima menteri tersebut yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

    “Responden kami tanyakan seputar, kinerja menteri, dekat dengan masyarakat, sering turun kelapangan serta yang sangat terlihat mendukung visi Presiden Prabowo-Gibran,” kata Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Rijal Ilyas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Riset yang dilakukan pada bulan Februari 2025 itu melibatkan responden dari sektor pekerja, wirausaha, pemuda dan mahasiswa.

    Rijal mengungkapkan, peringkat tertinggi atau kinerja terbaik dalam riset tersebut diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar, karena kebijakan-kebijakan di sektor agama yang dinilai memberi dampak yang signifikan.

    Di posisi kedua, ada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan ketiga, Menteri Komdigi Meutya Hafid.

    “Yang mengejutkan justru, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dia berada di urutan kedua, publik merasa sangat merasakan hasil kinerja beliau di bidang koperasi, kemudian disusul oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang dinilai banyak gebrakan di 100 hari pertama,” kata Rijal.

    Setelah Mutya Hafid, lanjutnya, peringkat selanjutnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dipilih masyarakat karena dinilai sukses dalam melakukan inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru terlihat dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

    Sementara itu peringkat kelima ditempati Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang dinilai berani atas sejumlah kasus viral baru-baru ini.

    “Terakhir adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menduduki posisi kelima, menteri ini baru-baru saja viral masyarakat mengapresiasi terkait kinerja beliau, dinilai berani dan dekat dengan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • “Reshuffle” perdana, Budi Arie sebut rencana ketemu Jokowi

    “Reshuffle” perdana, Budi Arie sebut rencana ketemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut rencananya bertemu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, usai menghadiri pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Pelantikan Mendiktisaintek itu menandai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

    “Ya, ya, ini mau ketemu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan.

    Walaupun demikian, saat ditegaskan kembali rencana pertemuan itu, Budi Arie menunjukkan gesture tak ingin bicara.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” sambung Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie masih enggan menanggapi isu Jokowi ingin membentuk partai.

    “Tanya Pak Jokowi,” kata Budi Arie.

    Saat ditanya apakah Projo akan mendukung jika benar Jokowi membentuk partai, Budi Arie meminta wartawan menunggu saja.

    “Tunggu saja lah,” kata Ketua Umum Projo.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    Bersamaan dengan pelantikan Brian, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP definitif, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Amalia Adininggar sebagai Kepala BPS definitif, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, kemudian Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Bakal Bahas Partai Baru?

    Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Bakal Bahas Partai Baru?

    Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Bakal Bahas Partai Baru?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    mengungkapkan bahwa ia akan bertemu dengan Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    .
    Hal ini disampaikannya usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
    “Ya, ya ini mau ketemu. Ngobrol aja,” kata Budi Arie, Rabu.
    Ia hanya menuturkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat.
    Ia pun enggan menanggapi apakah pertemuannya termasuk membahas rencana pembentukan partai.
    Menurutnya, masalah itu lebih baik ditanyakan langsung kepada Jokowi.
    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat. (Kalau bentuk partai) Tanya Pak Jokowi,” kata Budi.
    Lebih lanjut, ia meminta semua pihak menunggu rencana tersebut, terlepas dari bakal adanya rencana pembentukan partai baru atau sebaliknya.
    “Tunggu saja, lah. Tunggu aja lah (apakah Projo siap mendukung),” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas TV, Presiden ke-7 Joko Widodo mengungkapkan bahwa rencana pembentukan partai baru yang disebut Partai Super TBK atau Terbuka sedang dimatangkan.
    Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa rencana pembentukan
    Partai Super Terbuka
    bisa terealisasi atau bisa juga tidak.
    Sebelum muncul rencana membentuk Partai Super Terbuka, beberapa kali Jokowi menyinggung soal “partai perorangan” menyusul pemecatannya sebagai kader oleh PDI Perjuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang

    Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 16:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi ini, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, membuka peluang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

    “Pada Pasal 51 disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas,” jelasnya.

    Menurut Menkop, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi.

    “Selama ini pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” ungkap Budi Arie.

    Ia menambahkan, pengesahan UU Minerba ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk berkontribusi lebih strategis dalam arus besar ekonomi masa depan Indonesia. Dengan masuknya koperasi ke dalam sektor pertambangan, bukan hanya kapasitas usaha koperasi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

    “Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” paparnya. “Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.”

    Menkop Budi Arie berharap ke depan semakin banyak koperasi yang tertarik dan mampu mengelola pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi dapat semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Gerakan Koperasi seluruh Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan DPR serta semua pihak yang telah membantu sehingga koperasi dapat berkiprah di sektor minerba. “Saatnya Koperasi Bangkit,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menkop Budi Arie Apresiasi Pengesahan RUU Minerba, Koperasi Diizinkan Kelola Tambang – Halaman all

    Menkop Budi Arie Apresiasi Pengesahan RUU Minerba, Koperasi Diizinkan Kelola Tambang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). 

    Revisi ini, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, membuka peluang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

    “Pada Pasal 51 disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas,” jelasnya.

    Menurut Menkop, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi.

    “Selama ini pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” ungkap Budi Arie.

    Ia menambahkan, pengesahan UU Minerba ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk berkontribusi lebih strategis dalam arus besar ekonomi masa depan Indonesia. 

    Dengan masuknya koperasi ke dalam sektor pertambangan, bukan hanya kapasitas usaha koperasi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

    “Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” paparnya. 

    “Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” sambungnya.

    Menkop Budi Arie berharap ke depan semakin banyak koperasi yang tertarik dan mampu mengelola pertambangan di Indonesia. 

    Dengan demikian, peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi dapat semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Gerakan Koperasi seluruh Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan DPR serta semua pihak yang telah membantu sehingga koperasi dapat berkiprah di sektor minerba. “Saatnya Koperasi Bangkit,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi.

  • Sosok Mantan Presiden yang Ikut Retret Kepala Daerah, SBY dan Jokowi Diundang Presiden Prabowo?

    Sosok Mantan Presiden yang Ikut Retret Kepala Daerah, SBY dan Jokowi Diundang Presiden Prabowo?

    TRIBUNJATIM.COM – Retret kepala daerah diisukan akan diikuti oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Diketahui, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Acara itu dijadwalkan akan dilakukan setelah pelantikan kepala daerah tahap pertama yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025.

    Sementara, retret akan berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025 atau tepat setelah pelantikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan SBY atau Jokowi diagendakan akan menjadi pembicara utama dalam kegiatan yang diikuti calon kepala daerah seluruh Indonesia.

    “Ya, kali ini pembicaranya melibatkan Presiden Prabowo Subianto, menteri-menteri terkait, serta Widyaiswara Lemhanas dan mungkin juga ada mantan Presiden yang akan berbicara,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Ketika ditanya lebih lanjut tentang siapa mantan presiden yang dimaksud, Bima Arya memilih untuk merahasiakannya.

    “Nanti saja, yang pasti ada mantan Presiden yang akan berbicara,” ujar Bima Arya.

    Kabar ini mengundang publik untuk berspekulasi tentang siapa sosok yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.

    Nama-nama seperti SBY dan Jokowi pun langsung disebut mungkin akan menjadi pembicaranya.

    Selain itu, Bima Arya juga mengatakan akan ada sebanyak 40 menteri di Kabinet Merah Putih menjadi pembicara.

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima Arya.

    Dalam acara tersebut, kata Bima Arya, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.

    “Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan.” 

    “Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujar Bima Arya.

    Dalam retret akan dibahas konsep astacita yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antar-kepala daerah serta pemerintah pusat.

    “Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima Arya juga menjelaskan akan ada aspek materi yang akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan,” kata Bima Arya.

    Bukan Kali Pertama

    Retret ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, retret pemerintahan telah dilakukan oleh Prabowo dengan melibatkan para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus presiden.

    Retret dilakukan di tempat yang sama di di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama empat hari, dari tanggal 24-27 Oktober 2025.

    Kala itu kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta.

    Beberapa di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Lalu ada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Selama kegiatan, peserta mengenakan seragam komponen cadangan (Komcad).

    Kini retret kembali digelar untuk para bupati/wali kota serta gubernur terpilih pada Pilkada 2024 lalu.

    Sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Retret Kepala Daerah dilaksanakan sehari setelah pelantikan kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

  • Efisiensi Anggaran Kementerian, Kontrak PPKL Dipertimbangkan

    Efisiensi Anggaran Kementerian, Kontrak PPKL Dipertimbangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi buka suara soal kontrak petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) dampak dari efesiensi anggaran kementeriannya. Dia mengaku PPKL merupakan petugas kontrak, tetapi sangat dibutuhkan. 

    Dia mendukung adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai status PPKL merupakan pegawai kontrak, tetapi di peran mereka sangat diperlukan.

    “Bagus, (bersihkan) lemak lemak. Otot yang ada. Soal PPKL itu kan kontrak, akan kita bereskan. Kita akan lihat lagi nanti karena kita perlu juga kan,” kata Budi di kantornya, Senin (17/2/2025) tentang kontrak PPKL.

    Budi menegaskan, pihaknya tengah berupaya memperpanjang kontrak dari PPKL. Namun, kepastiannya masih dalam pembahasan.

    “Kita kan lagi diskusi itu, tetapi yang pasti kita perlu petugas penyuluh koperasi,” jelasnya. 

    Budi mengatakan anggaran PPKL saat ini masuk dalam bujet barang dan jasa yang dipangkas. Saat ini anggaran PPKL sedang dipertiyungkan masuk pos anggaran lainnya.

    “Jumlahnya belum kita tahu karena perlu kita asesmen dulu. Mudah mudahan (diperpanjang) kita mohon doanya,” pungkasnya tentang kontrak PPKL.