Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Makan Bergizi Gratis Bisa Turunkan Kemiskinan hingga 2,6 Persen

    Makan Bergizi Gratis Bisa Turunkan Kemiskinan hingga 2,6 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai bahwa program makanan bergizi gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan hingga 2,6%.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, program ini merupakan salah satu inisiatif strategis yang perlu didukung agar dapat berjalan secara optimal. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171 triliun dengan target penerima sebanyak 82,9 juta orang.

    “Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya peroleh, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini mampu menyerap hasil produksi dalam negeri serta memperkuat sektor pertanian,” ujar Luhut dalam pernyataan resminya pada Selasa (11/3/2025).

    Selain menciptakan lapangan kerja, Luhut menambahkan bahwa makanan bergizi gratis juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah. Keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

    “Untuk memastikan keberlanjutan makanan bergizi gratis ini, saya meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program tetap kuat dan akuntabel,” lanjutnya.

    Saat ini, makanan bergizi gratis telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat. Program ini didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan serta memastikan distribusi berjalan lancar. Hingga akhir 2025, pemerintah menargetkan 32.000 SPPG beroperasi guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

    Lebih dari sekadar program sosial, kehadiran MBG juga berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Dampaknya terlihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan, koperasi yang terlibat dalam program MBG akan mengalami peningkatan skala usaha secara otomatis.

    Kenaikan kapasitas usaha ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan anggota koperasi, terutama petani, peternak, nelayan lokal, serta pelaku usaha kecil yang berperan sebagai pemasok bahan baku dalam program ini.

    Dengan semakin banyaknya koperasi yang terlibat dan peningkatan kapasitas usaha mereka, minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi juga diperkirakan akan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan rasio partisipasi masyarakat dalam koperasi.

    “Program MBG juga akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan, serta peternak untuk meningkatkan usahanya, baik sebagai penyedia bahan baku bagi MBG maupun sebagai bagian dari pengelola SPPG,” ujar Budi Arie.

    Dengan sinergi antara berbagai pihak, program makanan bergizi gratis diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.

  • 70.000 Koperasi Desa Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

    70.000 Koperasi Desa Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah semakin serius dalam menekan kemiskinan ekstrem di desa. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 koperasi desa (kopdes) Merah Putih, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi optimistis koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi desa sehingga mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Melalui koperasi desa ini, kita bisa membangun simpul ekonomi dari desa, memperpendek rantai distribusi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok,” ujar Budi Arie, Senin (10/3/2025).

    Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih Bekerja?

    Sebanyak 70.000 Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan mengelola rantai pasok sembako, kebutuhan primer, dan distribusi logistik. Kemenkop akan membentuk koperasi ini melalui tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi eksisting.

    Selain itu, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai agregator harga hasil pertanian, memastikan hasil tani, ternak, dan produk desa dapat diolah serta dipasarkan dengan lebih efisien.

    Target Ambisius, Tim Khusus Dibentuk!

    Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan untuk memastikan target 70.000 koperasi desa dapat terealisasi, pemerintah akan membentuk tim khusus. Tim ini akan menjalin komunikasi dengan perangkat desa, menyediakan modul pendirian koperasi, dan mengawal musyawarah desa untuk pembentukan koperasi.

    Sementara itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menyebut koperasi desa akan menghadirkan gerai desa sebagai pusat distribusi hasil tani, ternak, dan produk lokal lainnya.

    Koperasi Jadi Solusi Atasi Kemiskinan Desa

    Wamensos Agus Jabo menilai koperasi adalah jawaban mendesak untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa, terutama bagi 40% penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani.

    “Dengan adanya koperasi desa, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan,” pungkas Agus Jabo terkait kemiskinan ekstrem.

  • Soroti Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi, PDIP: Pencitraan!

    Soroti Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi, PDIP: Pencitraan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi pertemuan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

    Dia mengatakan bahwa tanpa sadar sebenarnya Jokowi membungkus pertemuan itu sebagai pertemuan politik guna membentuk opini bahwa dirinya masih sangat berpengaruh dalam pemerintahan kini. 

    “Jadi tidak penting substansi pertemuan itu, tapi kesan dan opini yang dibangun dari pertemuan itu adalah politik pencitraan Jokowi,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Guntur melanjutkan, apalagi jika menilik keterangan Hashim yang menyebut bahwa dirinyalah yang diundang oleh Jokowi ke Solo, ini menandakan Jokowi sedang dan terus membangun opini bahwa dirinya masih sangat memiliki pengaruh.

    “Adik Presiden saja bisa dia ‘panggil’ ke Solo. Juga tokoh-tokoh politik dan pengusaha yang lain. Media-media juga digerakkan dan dikumpulkan oleh Jokowi untuk membentuk opini bahwa dia sangat berpengaruh. Tujuannya untuk kepentingan dia sendiri, keluarganya dan kroninya,” tegasnya.

    Di lain sisi, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Hashim dan Jokowi memang sudah sejak lama ingin bertemu. 

    Namun, dia mengaku tak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. “Ya kangen-kangenan lah pasti,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

  • Pengamat Soroti Urgensi Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi

    Pengamat Soroti Urgensi Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memandang pertemuan antara Hashim Djojohadikusumo dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai kelemahan Presiden Prabowo Subainto.

    Menurutnya, Hashim menemui Jokowi sangat mungkin dimaksudkan sebagai ‘tangan’ Prabowo, bukan sebagai pebisnis. Jika berbicara kepentingan bisnis, seharusnya Hashim bisa langsung berdiskusi dengan Prabowo, bukan Jokowi.

    “Pertemuan Hashim [dengan Jokowi] bisa ditafsir sebagai kelemahan Presiden, bahwa Prabowo masih memerlukan Jokowi untuk memimpin negara ini,” ungkapnya, Minggu (9/3/2025).

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menuturkan tak menutup kemungkinan pertemuan antara Hashim dengan Jokowi ini merupakan suatu koordinasi terkait kebijakan pemerintah. 

    Terlebih, tambahnya, saat ini Presiden Prabowo baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan seiring dengan itu juga Presiden bertemu para konglomerat.

    “Pertemuan Jokowi dengan sejumlah elit cukup mengkhawatirkan, karena ada potensi intervensi dalam pemerintah, termasuk dengan Hashim sebagai perwakilan Prabowo baru-baru ini,” bebernya.

    Dedi melihat hal ini menandakan bahwa Jokowi terkesan masih memiliki pengaruh untuk pemerintah kini dan ini sebenarnya sangatlah tak lazim.

    Sebab itu, dia menilai bahwa Presiden Prabowo seakan tidak kuat dan mandiri, sehingga wibawa Presiden perlu dipertanyakan. “Prabowo sangat mungkin berada di bawah kendali Jokowi, setidaknya iya belum sepenuhnya bebas dari pengaruh Jokowi,” jelasnya.

    Pertemuan di Solo 

    Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    “Dengar begitu, ya kita tunggu sajalah. [Ketemu] di Solo ya,” ucap pria yang kini juga menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu. 

    Budi Arie membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung tertutup di rumah pribadi Jokowi. Dia irit berbicara soal pertemuan itu, dan meminta agar publik menunggu pernyataan dari Jokowi saja. 

    “[Pertemuannya, red] yang pasti untuk kemajuan negara,” kata pria yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika serta Wakil Menteri Desa pada pemerintahan Jokowi itu. 

    Menurutnya, Hashim dan Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. 

    “Ya kangen-kangenan lah pasti,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Hashim saat ini turut menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dia turut mewakili delegasi Indonesia di COP, Azerbaijan pada 2024 lalu. 

    Hashim juga diketahui merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang bertugas untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo. 

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkop Sebut Masyarakat Bisa Lepas dari Jerat Pinjol Lewat Koperasi Desa Merah Putih

    Menkop Sebut Masyarakat Bisa Lepas dari Jerat Pinjol Lewat Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut kehadiran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online alias pinjol.

    Terlebih, Budi Arie menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memiliki tujuan mulia, yakni memutus mata rantai kemiskinan di desa dan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online [pinjol] ini menjadi sumber kemiskinan di desa, karena koperasi desa ada salah satu unit koperasi simpan pinjam sehingga masyarakat akan terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan itu,” kata Budi Arie dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (8/3/2025).

    Dia juga menegaskan rencana pembentukan Kopdes Merah Putih untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat di pedesaan.

    Adapun, proses peluncuran Kopdes Merah Putih ini rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025 mendatang, atau saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dalam hal skema pembentukan koperasi, Budi menyampaikan Kemenkop akan melakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi existing. Ketiga, membangun serta mengembangkan koperasi yang sudah ada.

    Nantinya, Budi menjelaskan Kopdes Merah Putih akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, outlet gerai obat murah, apotek desa, outlet kantor koperasi, outlet usaha pinjam koperasi, outlet klinik desa, cold storage, hingga distribusi logistik.

    Di samping itu, dia juga memastikan dalam beberapa hari ke depan pemerintah pusat akan melakukan dialog dengan para kepala desa. Salah satu yang dibahas adalah terkait pemberdayaan masyarakat desa melalui Kopdes Merah Putih.

    “Kami diundang rapat dengan Pak Presiden untuk membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih, termasuk membahas bagaimana rencana ini bisa disosialisasikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

  • Koperasi Desa Merah Putih mampu putus mata rantai kemiskinan

    Koperasi Desa Merah Putih mampu putus mata rantai kemiskinan

    Menkop Budi Arie Setiadi dan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers tentang Koperasi Desa Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/2025). Foto: Huyomo Budi

    Koperasi Desa Merah Putih mampu putus mata rantai kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 20:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Rapat membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

    “Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujar Budi Arie

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Tito menyebutkan bahwa 44 % penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

    “Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.

    Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan bahwa  Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

    “Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga menambahkan bahwa koperasi desa ini akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.

     

    “Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.

    Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp 5 miliar untuk setiap koperasi desa yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

    Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.

    “Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.

    Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jangan Halangi Pemerintah Berbuat yang Terbaik untuk Rakyat

    Jangan Halangi Pemerintah Berbuat yang Terbaik untuk Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, meminta agar tidak ada pihak yang menghalangi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menanggapi soal penolakan dari sejumlah kepala desa terkait akan dibentuknya program koperasi desa merah putih.

    “Kalau penolakan ini menurut saya karena belum paham, terus ada yang mencoba menungganginya juga dengan politik dan pasti gagal, orang pro rakyat kok. Kalau kalian tolak, nanti kalian digilas rakyat. jangan coba main-main dan memprovokasi.” kata Budi dalam program detikSore, Jumat (7/3/2025).

    Menurut Budi, pemerintah saat ini tengah menggodok payung hukum pembentukan koperasi desa merah putih. Untuk itu, wajar jika ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat. Dia pun berharap tidak ada pihak yang mencoba menghalangi upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

    “Jangan bereaksi terhadap sesuatu yang basisnya hoax, fitnah, provokasi. orang kita udah tahu kok siapa yang memprovokasi, motifnya apa, tujuannya.” kata Budi.

    “Saya cuma mau ingatkan, kalian jangan menghalangi pemerintah berbuat yang terbaik untuk rakyat.” lanjutnya.

    Budi memastikan, koperasi merah putih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat desa diharapkan bisa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ekonominya.

    Sejumlah praktik yang membentuk mata rantai kemiskinan di desa juga akan dicoba diputus lewat koperasi ini. Mulai dari praktik tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online yang menumpuk di tengah masyarakat desa.

    “Koperasi ini adalah instrumen pemerataan pembangunan. Karena kemiskinan ini banyak di desa. Adanya koperasi desa merah putih ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan SDM di desa dan membawa kemajuan bagi desa.” jelas dia.

    Budi Arie mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih memiliki unit simpan pinjam yang dapat digunakan warga desa, sehingga masyarakat desa tak perlu lagi melakukan peminjaman ke rentenir ataupun pinjaman online.

    Di sisi lain, Koperasi Desa juga bakal diplot menjadi off taker atau pembeli tetap hasil bumi masyarakat desa. Harganya pun akan disesuaikan tidak seenaknya seperti tengkulak. Dengan begitu masyarakat bisa terbebas dari jeratan tengkulak dan semacamnya.

    (eds/vys)

  • Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa

    Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 12:22 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat pagi, untuk mengikuti rapat terbatas membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang mengenakan kemeja batik tiba di Istana sekitar pukul 09.17 WIB, kemudian diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pukul 09.30 WIB.

    “(Membahas) yang sebelumnya ya. Koperasi desa,” kata Budi Arie kepada awak media.

    Budi menjelaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, serta menjadi pusat kegiatan perekonomian desa yang mencakup sejumlah outlet.

    “Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa, ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa,” kata Budi Arie.

    Senada, Mendagri Tito Karnavian mengatakan hadir untuk memenuhi undangan rapat terbatas bersama Menteri Koperasi dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

    Namun demikian, Tito tidak merinci pembahasan khusus dalam rapat tersebut.

    “Bersama Menteri Koperasi, ada (Menteri) Komdigi. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” kata Tito.

    Adapun Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai pusat kegiatan ekonomi di tiap desa yang akan menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

    Zulkifli Hasan atau Zulhas memperkirakan setiap desa butuh anggaran sebanyak Rp3 miliar sampai Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sumber : Antara

  • Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025), (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 70.000 desa untuk menjaga masyarakat pedesaan dari lilitan utang rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Budi menyebutkan nantinya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memberikan pendanaan bagi warga desa melalui salah satu unit bernama unit simpan pinjam yang tentu skemanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

    Lebih lanjut ia menambahkan dengan skema Koperasi Desa Merah Putih, harapannya tradisi “gali lubang, tutup lubang” yang biasa ditemui dalam pengelolaan usaha di desa bisa dihentikan di generasi ini.

    “Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Budi.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menambahkan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maka masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran negara termasuk dalam hal mendukung pendanaan usaha.

    Menurut Tito, ini memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dan ini berbeda dari praktik pendanaan usaha di desa yang selama ini erat dengan praktik pinjaman rentenir bahkan setelah terdigitalisasi tak terhindar ada pinjol ilegal.

    “Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan kooperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka,” ujar Tito.

    Sebelumnya, pada Senin (3/3), diumumkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin sore ini.

    “Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sumber : Antara