Tag: Budi Arie Setiadi

  • Perintah Presiden tegas, berantas rentenir dan tengkulak

    Perintah Presiden tegas, berantas rentenir dan tengkulak

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi saat ditemui awak media, di Kantor Kemenkop RI Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

    Menkop Budi Arie: Perintah Presiden tegas, berantas rentenir dan tengkulak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:14 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wamen Koperasi, Feri Juliantono di undang rapat oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Hari Kamis (27/3). Dalam rapat tersebut dibahas mengenai perkembangan dan persiapan Kopdes Merah Putih.

    “Presiden jelas dan tegas memerintahkan pendirian Kopdes Merah Putih untuk memberantas rentenir, tengkulak dan pinjol- pinjol yang menyengsarakan rakyat di desa. Saatnya negara hadir untuk melawan praktek- praktek ekonomi yang menghisap rakyat dan membuat rakyat terus menerus miskin,” ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dalam rapat yang juga diselingi  buka puasa bersama, presiden juga menekankan jumlah  80.000 Kopdes Merah Putih yg harus terbentuk tahun ini.

    “Presiden Prabowo sangat serius ingin memberantas kemiskinan ekstrem  tahun ini juga. Presiden sangat peduli pada nasib petani dan masyarakat di desa. Karena itu Kopdes Merah Putih menjadi solusi nyata dan straregis,” ujar Budi Arie.

    “Antusiasme warga desa sangat tinggi untuk mewujudkan Kopdes Merah Putih. Kami mengharapkan akhir Juni tahun ini secara kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih dapat terbentuk. Karena pendirian Kopdes harus melalui mekanisme Musyawarah Desa. Kopdea Merah Putih adalah milik warga desa,” ujar Budi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo menyerahkan zakat didampingi oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad. Presiden juga terlihat membaca niat zakat pada proses penyerahan zakat tersebut.

    Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Usai Presiden dan wapres, sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Baznas.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peran zakat dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Presiden menilai bahwa banyak saudara sebangsa yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kondisi yang kurang baik.

    “Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita,” ucap Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyampaikan zakat juga menjadi sarana berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan meringankan beban hidup mereka.

    Zakat disebut sebagai cerminan semangat gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus wujud keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Prabowo berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadhan serta meningkatkan ketakwaan.

    “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadhan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Kepala Negara.

    Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penerimaan tahun ini telah mencapai Rp41 triliun.

    Menurutnya, dengan perhitungan yang ada, kemiskinan absolut dapat dihapuskan dengan dana sekitar Rp30 triliun.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrem. Berarti saudara-saudara peran dari Baznas sangat penting, sangat strategis,” ucap Presiden.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan bahwa pada tahun ini potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun pihaknya hingga saat ini baru bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp41 triliun.

    Adapun para pembayar zakat atau muzaki juga terus meningkat. Dia menyampaikan bahwa pada 2021 jumlah muzaki sebesar 10 juta orang. Namun pada 2024 jumlahnya bertambah menjadi 28,1 juta orang.

    Noor menilai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama.

    “Jadi artinya masyarakat Indonesia masyarakat yang luar biasa, yang Insya Allah tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang ditujukan kepada saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

    “Alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya,” sambung dia.

    Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop pastikan Kopdes Merah Putih dikelola transparan profesional

    Menkop pastikan Kopdes Merah Putih dikelola transparan profesional

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop pastikan Kopdes Merah Putih dikelola transparan profesional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan Koperasi Desa Merah Putih dikelola dengan transparan, akuntabel, dan profesional.

    “Kita juga ingin ini prudent, karena saya berkali-kali wanti-wanti, Koperasi Desa Merah Putih ini harus dikelola dengan transparan, profesional, dan akuntabel,” kata Menkop saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Senin (24/3) malam.

    Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya harus tepat dan baik, sehingga, regulasi dan landasan hukumnya harus kuat.

    “Kita ingin semuanya baik, proven, prudent, good governance-nya jalan, tata kelolanya rapi, jadi karena itu tata kelolanya harus kuat, regulasinya harus kuat,” ujar Menkop.

    Selain melibatkan rapat anggota dan musyawarah desa dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, Menkop Budi mengatakan nantinya pengawasan juga akan melibatkan peran masyarakat dan teknologi digital.

    Menurut dia, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto, di mana keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.

    “Selain itu juga nanti kita awasi lewat sistem digitalisasi koperasi, di mana dalam digitalisasi itu ada yang namanya fraud detection system, mendeteksi kecurangan,“ kata Menkop.

    Sementara itu, pemerintah tengah mematangkan rencana pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia yang ditargetkan terealisasi pada tahun ini.

    Menkop mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi ini direncanakan dibentuk di seluruh desa di Indonesia, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

    Menkop menyadari bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari desa pertanian, desa nelayan, hingga desa-desa tertinggal dan terluar. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap desa.

    “Kita tidak mau grusa-grusu (terburu-buru), tapi fit, mantap, dari sisi membangunnya, perencanaannya, karena Kopdes Merah Putih ini bukan sekadar membangun gedung atau membangun gerai, tapi juga membangun orang, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistemnya,” ujar dia pula.

    Sumber : Antara

  • Jumlah Kopdes Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Ini Alasannya

    Jumlah Kopdes Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Ini Alasannya

    Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi telah menaikkan target pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang semula 70.000 menjadi 80.000. Apa alasannya?

    Budi Arie mengatakan target ini bertambah karena telah memasukkan kelurahan dalam rencana pembentukan Kopdes Merah Putih.

    “Jadi ada pertimbangan juga untuk di kelurahan-kelurahan, melibatkan kelurahan juga. Karena jumlah desa kita kan 75.000, 235.000 kalau nggak salah. Terus ada kelurahan juga, jadi kelurahan juga dilibatkan atau juga ingin diwujudkan di kelurahan-kelurahan,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Senin (24/3/2025).

    Menurut Budi Arie, kemungkinan setiap desa mempunyai lebih dari satu Kopdes. Hal ini dikarenakan ada beberapa desa yang padat penduduknya.

    “Gini, desa-desa yang penduduknya padat banyak sekali, misalnya di Pulau Jawa itu banyak sekali desa yang bahkan ada penduduknya 40.000, mungkin bisa dua Kopdes. Di Bekasi, contohnya desa di Bekasi, Kabupaten Bekasi, itu bisa dua Kopdes. Karena kalau satu mungkin lebih berat,” terang Budi Arie.

    Budi menyebut operasional Kopdes Merah Putih ini dilakukan secara bertahap. Pertama, pihaknya akan membentuk badan hukumnya secara legalitas terlebih dahulu. Pembentukannya ini harus melalui mekanisme musyawarah desa.

    Kemudian, pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga harus melalui persetujuan Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Kementerian Koperasi (Kemenkop).

    “Jadi jangan kamu bayangkan, Juli itu ada 80.000 jadi semua gitu, enggak. Kan badannya, jadi 80.000 sudah terbentuk sebagai legalitas hukumnya. Baru kita bangun, baru kita monitoring, kita evaluasi. Kalau terbentuk kita secara badan hukum harus bisa semua. Karena kan musyawarah desa, terus ke Kementerian Hukum, ke Kementerian Investasi untuk nomor induk perusahaan, terus ke kami, ke Kementerian Koperasi untuk nomor induk koperasi gitu. Kalau terbentuknya bisa, bisa,” jelas Budi Arie.

    (hns/hns)

  • Menkop Pastikan Kopdes Merah Putih Tak Geser BUMDes – Page 3

    Menkop Pastikan Kopdes Merah Putih Tak Geser BUMDes – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

    Menkop mengatakan, keberadaan Kopdes Merah Putih justru akan menjadi pelengkap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka pemerintah desa mengakselerasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

    Menurutnya, BUMDes dan Kopdes Merah Putih nantinya akan berjalan beriringan untuk membangun perekonomian di desa agar terus berkembang.

    Lantaran, kata Menkop, selama ini masih banyak desa yang belum mengetahui potensi desanya secara utuh, sehingga pengembangan perekonomian di desa tidak dapat maksimal.

    BUMDes sebagai lembaga milik desa dan Kopdes sebagai entitas usaha milik masyarakat desa akan bersinergi untuk bersama bersama-sama menggali potensi desa tersebut untuk dijadikan sebagai modal dasar pembangunan desa.

    “Dari segi kepemilikan itu sudah berbeda (antara BUMDes dan Kopdes), jadi nanti kita harapkan Kopdes yang merupakan milik masyarakat dapat bahu-membahu membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi ini (Kopdes Merah Putih), kata Menkop Budi Arie di Kementerian Koperasi, Senin (24/3/2025).

    Menkop Budi optimis dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah tingkat desa, visi untuk membesar usaha BUMDes dan Kopdes dapat berjalan dengan baik.

    Diharapkan kedua entitas ini dapat bersama-sama berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan memangkas kemiskinan ekstrim yang terjadi di desa.

    “Setiap desa itu punya keunikan, yang pasti Kopdes ini tujuannya untuk memangkas rantai kemiskinan ekstrim di desa, memberantas tengkulak atau rentenir dan pinjol yang menyengsarakan masyarakat didesa,” kata Menkop Budi Arie.

     

     

     

     

  • Reaksi 7 Menteri Prabowo soal Tempo Diteror: Kelakar Nasbi, Noel Sebut Tak Ada Kejahatan Sempurna – Halaman all

    Reaksi 7 Menteri Prabowo soal Tempo Diteror: Kelakar Nasbi, Noel Sebut Tak Ada Kejahatan Sempurna – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, turut berkomentar mengenai teror terhadap kantor Tempo.

    Hingga Sabtu (22/3/2025), Tempo telah menerima teror berupa dua paket dari orang tak dikenal (OTK).

    Paket pertama diterima pada Rabu (19/3/2025), yang ditujukan kepada jurnalis Tempo sekaligus pembawa acara Bocor Alus, Franscisca Christy Rosana alias Cica.

    Paket itu diterima Cica pada Kamis (20/3/2024), usai liputan bersama rekan kerjanya. Saat dibuka, paket tersebut ternyata berisi kepala dua.

    Teror berlanjut pada Sabtu, Tempo menerima paket berisikan enam bangkai tikus yang kepalanya telah dipenggal.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini reaksi tujuh menteri Prabowo-Gibran terkait kasus teror terhadap Tempo:

    1. Menteri Komdigi, Meutya Hafid: Silakan Laporkan

    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyarankan pihak Tempo untuk melaporkan teror yang diterima.

    Sebagai mantan jurnalis, kata Meutya, ia sangat menyayangkan tindakan teror tersebut.

    “Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu, silakan saja nanti laporkan gitu, ya. Supaya ketahuan siapa yang kirim,” kata Meutya, Jumat (21/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Lebih lanjut, Meutya memastikan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kebebasan pers.

    Hal ini dibuktikan dengan pemerintah dan Prabowo menampung masukan dari berbagai pihak.

    “Bahwa masukan-masukan dari masyarakat, dari sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi,” ujar Meutya.

    Sekali lagi, Meutya selaku Menteri Komdigi yang membawahi media, menyayangkan adanya teror terhadap Tempo.

    Ia juga menekankan agar Tempo melapor ke pihak kepolisian.

    “Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu, ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian,” tandas dia.

    2. Wamen Komdigi, Nezar Patria: Kalau Ada Konflik, Diselesaikan dengan UU

    Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, memastikan pihaknya sangat mendukung terciptanya kebebasan pers.

    Karena itu, Nezar menyebut, apabila ada konflik, maka diselesaikan berdasarkan undang-undang.

    Sebab, kata Nezar, kebebasan pers telah diatur oleh undang-undang pers.

    “Ya kita mendukung yang namanya kebebasan pers. Kita berharap kalau ada konflik, bisa diselesaikan dengan undang-undang,” ujarnya, Jumat.

    “Ya kebebasan pers kan dilindungi oleh undang-undang pers ya. Jadi kalau memang ada hal yang tidak sesuai, mungkin bisa disesuaikan dengan undang-undang pers,” imbuh dia.

    Saat disinggung mengenai langkah pemerintah soal teror terhadap kantor Tempo, Nezar berpendapat harus menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian.

    “Ya tergantung nanti penyidikannya gimana,” pungkas Nezar.

    3. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas: Jangan Ditanya ke Kami

    Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut kasus teror terhadap Tempo.

    Saat disinggung lebih lanjut mengenai kasus tersebut, Andi meminta agar pihaknya tak ditanya.

    Sebab, Andi mengaku tidak tahu tahu secara detil kasus tersebut.

    Ia menduga ada pihak yang ingin memecah belah masyarakat Indonesia.

    “Kan kita tidak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki ya,” ujarnya, Jumat.

    “Waduh jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu, itu bagian untuk memecah belah kita,” imbuh dia.

    4. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi: Dimasak Saja

    Respons ambigu sempat ditunjukkan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait kasus teror terhadap Tempo.

    Sambil bercanda, Nasbi mengatakan agar paket kepala babi yang ditujukan untuk Cica, dimasak saja.

    Ia juga meminta agar masalah tersebut tak disebar-sebarkan. Menurutnya, meski Tempo mendapat teror, produksi berita masih terus berjalan.

    Artinya, ujar Nasbi, kebebasan pers di tanah air masih bagus.

    “Sudah, dimasak saja, dimasak saja,” kata Nasbi bercanda, Jumat.

    “Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang.”

    “Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” urai dia.

    Saat kembali ditanya mengenai kasus teror terhadap Tempo, Sabtu, Nasbi menyatakan setuju atas sikap Cica.

    Menurut dia, sikap Cica yang menanggapi teror itu dengan candaan, justru membuat pelaku merasa gagal.

    “Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu, sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu (terornya)” ujar Nasbi, Sabtu.

    “Menurut saya kalau dilecehkan begitu, kan si pelaku KPI-nya enggak sampai. Tujuannya enggak sampai.”

    “Saya rasa kalau sekaligus dimasak, jedot-jedotin kepala itu si peneror. Ya gimana, gagal deh,” pungkasnya.

    5. Wamenaker, Immanuel Ebenezer: Saya Tidak Setuju Cara Biadab Seperti Itu

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, mengutuk aksi teror terhadap Tempo.

    Ia mengaku tidak pernah setuju terhadap cara-cara yang dianggapnya biadab seperti sedemikian rupa.

    “Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Saya tidak pernah setuju cara-cara biadab seperti itu,” tegas Noel, Minggu (23/3/2025).

    Noel menuturkan, pers nasional sudah susah-payah turut membangun demokrasi di Indonesia.

    Apabila perjuangan pers diwarnai teror seperti yang dialami Tempo, kata dia, adalah hal keterlaluan.

    “Dalam semua sequence (urutan) perjuangan demokrasi nasional, pers sebagai Pilar Demokrasi Keempat, selalu menjadi katalisator. Maka teror terhadap Majalah Tempo adalah perbuatan biadab,” urainya.

    Atas hal itu, Noel berharap Polri bisa mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo.

    Ia meyakini Polri bisa menyelesaikan kasus tersebut, terlebih memiliki teknologi face recognition.

    “Saya sangat berharap Polri bisa membuka tabir misteri teror Tempo,” kata Noel.

    “Ada adagium yang berkata: tidak ada kejahatan yang sempurna. Dengan adanya rekaman CCTV, maka teknologi face recognition (pengenalan wajah) milik Polri seharusnya bisa mengungkap siapa pelaku teror ini,” yakinnya.

    6. Menteri HAM, Natalius Pigai: Ini Sudah Masuk Kategori Ancaman

    Senada dengan Noel, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga meminta polisi untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo.

    Ia menyebut kasus teror terhadap Tempo merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

    “Apakah ini memang diduga dilakukan oleh siapa, itu kan merupakan kewenangan kepolisian.”

    “Saya minta polisi memang harus usut, jangan hanya sekadar mendapat laporan adanya teror dan tidak harus berbasis laporan. Adalah kewajiban aparat penegak hukum memastikan adanya rasa keadilan,” tutur Pigai, Sabtu.

    Lebih lanjut, Pigai mengaku terkejut saat tahu Tempo mendapat teror.

    Ia pun menegaskan, ancaman dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

    “Ancaman tidak harus fisik, apalagi ancaman dengan simbol-simbol yang mencerminkan gambaran-gambaran yang menakutkan ini enggak boleh,” tegasnya.

    “Ini sudah masuk kategori ancaman. Saya harap polisi menindaklanjuti laporan ini dengan serius, agar ada rasa keadilan,” pungkas Pigai.

    7. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi: Teror Murahan

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menilai teror terhadap Tempo adalah aksi murahan.

    Ia pun mengajak publik untuk ikut serta melawan teror tersebut.

    “Teror murahan begini akan dilawan oleh segenap kekuatan prodemokrasi,” kata dia, Minggu.

    Ia menilai ancaman terhadap Tempo sangat berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan.

    Karena itu, Budi menuturkan, jika ada pihak yang merasa bermalasalah dengan kerja-kerja jurnalistik Tempo, maka seharusnya melapor ke Dewan Pers.

    Hal ini sesuai kaidah hukum dan demokrasi.

    Budi pun meminta agar Tempo maupun media-media yang lain, untuk tidak terpengaruh kasus teros tersebut.

    “Penggunaan cara di luar koridor tersebut tentu saja tidak dibenarkan, apalagi kalau menggunakan cara-cara teror dan intimidasi,” ujarnya.

    “Awak Tempo dan media-media lainnya jangan kendur. Jangan terpengaruh. Pokoknya, kita lawan intimidasi dan teror model beginian demi Indonesia yang lebih baik,” tegas Budi.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Taufik Ismail/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni, Kompas.com)

  • Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini

    Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini

    Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000
    Koperasi Desa Merah Putih
    pada tahun ini.
    Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie Setiadi
    mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tengah dimatangkan.
    “Tadi Pak Presiden sudah sampaikan, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih jumlahnya 80.000 Koperasi Desa. Jadi bukan 70.000, (tapi) 80.000 Koperasi Desa. Targetnya tahun ini membentuk Koperasi Desa Merah Putih, 80.000,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Budi berharap, Inpres mengenai Koperasi Desa Merah Putih itu segera keluar dalam waktu dekat. Sebab, beleid itu akan menjadi dasar eksekusi kebijakan ini.
    Namun ia menegaskan, pendirian Koperasi juga diselaraskan dengan kearifan lokal di wilayah masing-masing.
    “Setiap desa kan kondisinya beragam, ada desa petani, ada nelayan, ada desa yang juga agak terluar, tertinggal. Jadi kita perlu untuk menyelaraskan dengan kearifan lokal Indonesia, itu pasti berbeda setiap desa,” tutur Budi.
    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih akan berperan memajukan desa dan menyejahterakan rakyat lewat kegiatan ekonominya.
    Hal ini lanjutnya, turut berkontribusi dalam
    pengentasan kemiskinan
    dan kemiskinan ekstrem.
    “(Koperasi desa) menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang sebanyak 3,1 juta desa. Tunggu saja (launching-nya), ada (pilot project),” jelas Budi.
    Sebelumnya diberitakan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan outlet simpan pinjam (modal kerja rakyat desa).
    Lalu, ada pula outlet klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkop Budi Targetkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Dibangun Tahun Ini

    Menkop Budi Targetkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Dibangun Tahun Ini

    Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang direncanakan akan dibangun tidak hanya sebanyak 70 ribu melainkan hingga 80 ribu pada tahun ini. Budi mengatakan hal ini masih terus dimatangkan.

    “Tadi Pak Presiden sudah sampaikan, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih jumlahnya 80 ribu Kopdes. Jadi bukan 70 ribu, 80 ribu Kopdes,” kata Budi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    “Nanti sedang dimatangkan Inpresnya dan mudah-mudahan dalam waktu segera bisa keluar dan kita bisa eksekusi dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Targetnya tahun ini membentuk Kopdes Merah Putih, 80 ribu,” imbuhnya.

    Budi menuturkan unit kopdes itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Antara lain dengan kondisi desa petani atau nelayan, terluar atau tertinggal.

    “Nanti kita, nanti soal apa eksekusinya, pelaksanaannya itu di seluruh desa, setiap desa kan kondisinya beragam ada desa petani, ada nelayan, ada desa yang juga agak terluar, tertinggal. Jadi kita perlu untuk menyelaraskan dengan kearifan lokal Indonesia, itu pasti berbeda setiap desa,” kata dia.

    Menurut Budi, kopdes ini menjadi program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa.

    (fca/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menkop: 80.000 Koperasi Merah Putih ditargetkan teralisasi tahun ini

    Menkop: 80.000 Koperasi Merah Putih ditargetkan teralisasi tahun ini

    Jumlahnya, 80.000 koperasi yang sedang dimatangkan. Dalam waktu segera bisa eksekusi dengan sebaik-baiknya, secepat-secepatnya…

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah mematangkan rencana pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia yang ditargetkan terealisasi pada tahun ini.

    “Jumlahnya, 80.000 koperasi yang sedang dimatangkan. Dalam waktu segera bisa eksekusi dengan sebaik-baiknya, secepat-secepatnya, karena targetnya tahun ini Pak Presiden ingin bentuk Koperasi Desa Merah Putih,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Menkop mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi ini direncanakan dibentuk di seluruh desa di Indonesia, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

    Menkop menyadari bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari desa pertanian, desa nelayan, hingga desa-desa tertinggal dan terluar. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap desa.

    “Yang pasti Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alat untuk memajukan desa, mensejahterakan warga desa, serta mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang jumlahnya 3,1 juta di desa,” kata Menkop Budi Arie.

    Terkait peluncuran program ini, Menkop memastikan akan ada pilot project sebelum implementasi skala besar dilakukan. Namun ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi percontohan tersebut.

    Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok sebesar 6,12 persen ke level 6.076 pada Selasa (18/3/2025) tidak berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, koperasi ini justru bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat bawah.

    “Saya tidak mau berkomentar soal IHSG karena itu ada yang mengurus. Namun, Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi rakyat, terutama di desa,” ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Koperasi Desa Dongkrak Ekonomi

    Budi menekankan, koperasi desa berpotensi menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pembangunan di pedesaan sehingga tak ada hubungannya dengan IHSG anjlok. Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara, dengan sistem yang memastikan tidak akan memicu kredit macet.

    “Bagaimana bisa macet kalau dibayar pakai APBN? Ini bukan ekonomi konsumtif, melainkan investasi sosial. Investasi ini berbentuk gerai, gudang, unit simpan pinjam, dan klinik desa,” jelasnya.

    Budi juga membantah anggapan koperasi desa bisa menimbulkan kredit macet baru di bank-bank Himbara. Sebaliknya, ia optimistis koperasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    “Koperasi ini justru mempercepat pembangunan desa. Kalau ekonomi desa bergerak, ekonomi nasional juga terdongkrak. Jadi, IHSG anjlok dan koperasi desa itu tidak ada hubungannya,” tegasnya.