Tag: Budi Arie Setiadi

  • Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    loading…

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara ihwal sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) di Solo, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada momen Lebaran 2025. Salah satunya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Budi Arie berkunjung ke kediaman Jokowi pada Selasa (1/4/2025). Selain Budi, ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Dua menteri itu bertamu ke kediaman Jokowi pada Jumat (11/4/2025). Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai bos.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” kata Trenggono di depan rumah Jokowi.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara ihwal sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ia tak mempermasalahkan silaturahmi para pembantu Presiden Prabowo Subianto ke Jokowi.

    Menurutnya, silaturahmi di momen Idulfitri 1446 Hijriah itu sangat baik. “Selaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Puan pun meyakini tak akan ada matahari kembar. Baginya, pemimpin Indonesia saat ini ialah Presiden Prabowo.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Puan.

    (rca)

  • Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    PIKIRAN RAKYAT – Silaturahmi Lebaran di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, berubah menjadi sorotan publik setelah sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Prabowo-Gibran datang berturut-turut.

    Ada yang menarik dalam ajang silaturahmi tersebut, karena dua menteri secara terbuka menyebut Jokowi masih sebagai “bos” mereka, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dua Menteri Keceplosan: “Bos Saya”

    Kunjungan pertama terjadi pada Jumat 11 April 2025, ketika Trenggono datang lebih awal pukul 09.31 WIB dan langsung bertemu Jokowi dalam forum tertutup. Usai pertemuan, Trenggono menyebut kedatangannya adalah untuk menjalin silaturahmi dalam suasana Idul Fitri. Namun yang mencuri perhatian adalah ucapannya soal status Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono sambil tersenyum di hadapan awak media.

    Menurutnya, selama lebih dari satu jam pertemuan tersebut membahas kondisi kesehatan Jokowi dan juga diwarnai dengan sejumlah arahan dari mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode itu.

    Tak berselang lama, Menkes Budi Gunadi Sadikin tiba pukul 10.40 WIB. Dia datang bersama istrinya. Di hadapan wartawan, Budi menyampaikan niat yang sama: silaturahmi Lebaran. Namun, pernyataannya juga menjadi bahan perbincangan.

    “Ya, ini silaturahmi, karena Pak Jokowi bos saya. Saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain Pak Presiden (Jokowi) dan Ibu (Iriana) sehat,” katanya.

    Silih Berganti: Deretan Menteri dan Tokoh yang Kunjungi Jokowi

    Tidak hanya Trenggono dan Budi, sederet tokoh politik dan pejabat lainnya juga turut berkunjung ke rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Luhut Binsar Pandjaitan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan Menko Marves ini tiba pada Senin 31 Maret 2025 sekira pukul 11.40 WIB. Luhut menyampaikan rasa hormatnya atas kepemimpinan Jokowi selama satu dekade.

    “Saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi selama 10 tahun, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan beliau buat negeri ini,” ujar Luhut.

    2. Didit Hediprasetyo

    Putra Presiden Prabowo, Didit, datang pada Senin 31 Maret 2025 sore pukul 15.36 WIB dan membagikan momen kebersamaan dengan Jokowi-Iriana di Instagram @ragowo.hediprasetyo.

    3. Pratikno

    Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kunjungannya lebih bersifat kekeluargaan.

    “Cerita tentang cucu-cucu. Pak Jokowi itu saksi nikah tiga putri saya,” kata Pratikno.

    4. Ahmad Luthfi

    Gubernur Jawa Tengah ini menyebut Jokowi masih memberikan arahan penting.

    “Sama beliau minta fokus, kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat,” ungkap Luthfi.

    5. Budi Arie Setiadi

    Menteri Koperasi menyampaikan perkembangan program Kopdes Merah Putih yang menurut Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati demi kepentingan masyarakat desa.

    6. Bima Arya

    Wamendagri ini mengunjungi “Wisata Jokowi” di Solo dan mengaku terkesan.

    “Ternyata benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.

    7. Sri Mulyani

    Menteri Keuangan datang pada Kamis 3 April 2025 siang untuk silaturahmi selama 20 menit.

    “Silaturahmi saja,” ujarnya singkat.

    8. Basuki Hadimuljono

    Kepala Otorita IKN ini mengunjungi Jokowi menjelang maghrib. Dia menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai proyek IKN.

    “Sudah lama saya belum pernah ketemu. Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.

    9. Zulkifli Hasan

    Menko Pangan sekaligus Ketum PAN ini datang pada Rabu 9 April 2025 pukul 10.35 WIB.

    “Saya kan menterinya Bapak, banyak dibimbing. Dua tahun dipercaya beliau sama Ibu,” kata Zulhas.

    Dia juga mengaku sempat membicarakan kondisi ekonomi saat ini dengan Jokowi.

    10. Bahlil Lahadalia & Wihaji

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kependudukan Wihaji mengunjungi Jokowi pada Selasa 8 April 2025 malam. Bahlil menyebut hubungannya dengan Jokowi seperti guru dan murid.

    “Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu. Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi,” ujar Bahlil.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penuhi Pasar Eropa, Menkop Perkuat Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi

    Penuhi Pasar Eropa, Menkop Perkuat Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koperasi berkomitmen untuk memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan palm oil atau minyak sawit yang tinggi.

    Hal ini disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Mr. H.E Denis Chaibi dan delegasi di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    “Pertemuan ini membahas proyek kerja sama yang potensial didanai oleh Uni Eropa untuk penguatan dukungan koperasi sebagai instrumen pengembangan komoditas berkelanjutan khususnya program peningkatan ketertelusuran dan keberlanjutan minyak sawit (palm oil),” ucap Budi Arie dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu, (12/4/2025).

    Budi juga menjelaskan, Uni Eropa merupakan mitra strategis Indonesia untuk mendukung pengembangan koperasi melalui pembelajaran praktik terbaik pengembangan koperasi di Eropa termasuk juga potensi kerja sama atau funding. Kolaborasi ini dihadap membuka peluang besar bagi koperasi di Indonesia untuk menembus pasar Eropa.

    “Langkah ini juga mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang diusung Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Selain itu, lanjut Menkop, langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari program pemerintah untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Pasalnya, Koperasi mempunyai potensi untuk menggarap berbagai hilirisasi mulai dari mineral seperti nikel, lithium, bauksit, dan tembaga, termasuk sawit.

    “Dengan adanya pabrik yang dikelola oleh koperasi, maka petani mendapat nilai tambah dari kebun sawitnya. Bukan hanya dijual tandan buah segar (TBS), tetapi bisa diolah,” ujar Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa menyampaikan, Uni Eropa membuka peluangn pendanaan bagi proyek komoditas berkelanjutan antara lain kayu, Minyak sawit, Karet, Coklat dan Kopi.

     

    (fsd/fsd)

  • Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penuhi pasar Eropa, Menkop kuatkan hilirisasi sawit berbasis koperasi

    Penuhi pasar Eropa, Menkop kuatkan hilirisasi sawit berbasis koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan delegasi, di Jakarta, Jumat (11/4/2025). ANTARA/HO-Kemenkop RI

    Penuhi pasar Eropa, Menkop kuatkan hilirisasi sawit berbasis koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya bakal terus memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi, menyusul tingginya permintaan minyak sawit di Uni Eropa.

    Pernyataan tersebut diungkapkan Menkop, usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan delegasi, di Jakarta, Jumat (11/4).

    “Pertemuan ini membahas proyek kerja sama yang potensial didanai oleh Uni Eropa untuk penguatan dukungan koperasi sebagai instrumen pengembangan komoditas berkelanjutan khususnya program peningkatan ketertelusuran dan keberlanjutan minyak sawit (palm oil),” kata Menkop Budi Arie dalam keterangan tertulis.

    Menkop juga menjelaskan Uni Eropa merupakan mitra strategis Indonesia untuk mendukung pengembangan koperasi melalui pembelajaran praktik terbaik pengembangan koperasi di Eropa, termasuk juga potensi kerja sama atau funding.

    Bagi Menkop, kolaborasi ini membuka peluang besar bagi koperasi di Indonesia untuk menembus pasar Eropa melalui produksi yang berkelanjutan dan berbasis koperasi.

    Selain itu, kata Menkop lagi, langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari program pemerintah untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

    “Koperasi mempunyai potensi untuk menggarap berbagai hilirisasi mulai dari mineral seperti nikel, lithium, bauksit, dan tembaga, termasuk sawit,” kata Menkop.

    “Koperasi modern semakin berperan penting dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menguatkan industri menengah nasional,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, Menkop merujuk langkah koperasi mampu mengolah bahan mentah menjadi produk berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan nilai tambah.

    “Dengan adanya pabrik yang dikelola oleh koperasi, maka petani mendapat nilai tambah dari kebun sawitnya. Bukan hanya dijual tandan buah segar (TBS), tetapi bisa diolah,” ujar Budi Arie.

    Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa menyampaikan juga mengenai proyek yang dapat didanai oleh Uni Eropa untuk komoditas berkelanjutan, antara lain kayu (timber), minyak sawit (palm oil), karet (rubber), cokelat dan kopi.

    Sumber : Antara

  • Indef nilai Kopdes Merah Putih bisa bantu ringankan tekanan ekonomi RI

    Indef nilai Kopdes Merah Putih bisa bantu ringankan tekanan ekonomi RI

    Kalau Kopdes Merah Putih sama Koperasi Unit Desa (KUD) sama, kalau BUMDes seperti perusahaan yang profesional.

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Pemerintah bisa membantu meringankan tekanan perekonomian yang tengah dialami oleh Indonesia.

    Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat, menyatakan hal tersebut karena koperasi pada dasarnya bisa menjadi soko guru perekonomian nasional, dengan membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan.

    “Saya rasa bisa, karena tidak semua masyarakat Indonesia itu bankable atau bisa mendapat pembiayaan dari bank. Jadi entah mereka tidak punya kolateral atau apa, mereka yang tidak bankable ini bisa ditampung di koperasi,” kata dia lagi.

    Ia menyatakan agar Kopdes Merah Putih yang akan dibuat tersebut bisa membantu meringankan tekanan perekonomian, pemerintah perlu membuat aturan main (rule of the game) dari badan usaha tersebut.

    Esther menyoroti empat hal yang harus diperbaiki, yakni prinsip dasar dalam berkoperasi, seperti hukum dan aturan main di koperasi tersebut, kemudian pembenahan tata kelola manajemen, pemberian bimbingan teknis secara rutin terhadap manajemen maupun anggota, serta harus ada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja koperasi.

    “Kalau mau berkembang harus diperbaiki itu semua,” kata dia.

    Selain itu, perbedaan antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni terletak pada fungsinya, Kopdes Merah Putih ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus menyejahterakannya, sementara BUMDes lebih ditujukan untuk berbisnis.

    “Kalau Kopdes Merah Putih sama Koperasi Unit Desa (KUD) sama, kalau BUMDes seperti perusahaan yang profesional,” ujarnya pula.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan Kopdes Merah Putih dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin tak menentu.

    Menkop, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/4), mengatakan Kopdes Merah Putih yang menggerakkan perekonomian melalui desa-desa menjadi sebuah instrumen penting.

    Ia menegaskan tujuan utama pembentukan Kopdes Merah Putih adalah untuk memberdayakan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

    Dia menilai, ketika setiap desa dapat mandiri secara ekonomi, maka secara otomatis kemandirian ekonomi sebuah negara akan terwujud dengan sendirinya meski dihadapkan pada tantangan global yang semakin meningkat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop siap jalankan tujuh mandat Inpres Kopdes Merah Putih

    Kemenkop siap jalankan tujuh mandat Inpres Kopdes Merah Putih

    Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap menjalankan tujuh mandat dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengakselerasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Tujuh mandat tersebut tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.

    “Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal,” kata Menkop Budi Arie Setiadi, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Adapun ketujuh instruksi yang harus dijalankan oleh Kemenkop yaitu pertama, menyusun bisnis Model Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah terdapat enam model bisnis yang sudah disusun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kedua, Kemenkop bertugas untuk menyusun modul yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah diterbitkan tiga modul dan masih akan terbit modul lain untuk melengkapi modul sebelumnya.

    Ketiga, menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan dimana saat ini terdapat 52.266 desa yang belum memiliki koperasi sehingga menjadi prioritas dalam program ini. Untuk revitalisasi koperasi terdapat 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang tercatat tidak aktif.

    “Kemudian ada 31.213 desa/kelurahan yang sudah ada koperasinya dan siap untuk dilakukan pengembangan,” kata Budi Arie.

    Keempat, memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, hingga pelatihan SDM Perkoperasian agar nantinya para pengurus koperasi lebih kompeten sehingga benar-benar dapat mendorong kemajuan desa melalui koperasi.

    Kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di desa/ kelurahan. Lalu keenam, melakukan sosialisasi masif kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menkop Budi Arie menyebutkan pihaknya sudah menggelar berbagai audiensi dan sosialisasi terkait seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI), PP Ikatan Notaris Indonesia, APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan lain sebagainya.

    “Instruksi ketujuh yaitu kami diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih Ketika program ini sudah terbentuk nantinya,” kata Menkop.

    Menkop Budi Arie mengharapkan adanya dukungan dan kerja sama antara kementerian/lembaga (K/L) terkait agar target peluncuran Kopdes Merah Putih pada 12 Juli mendatang dapat terlaksana dengan baik.

    “Kami mendorong pembentukan Satgas (Satuan Tugas) antar-K/L untuk program ini untuk menyukseskan arahan bapak Presiden untuk menghadirkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop sebut anggaran untuk 80 ribu Koperasi Desa capai Rp400 triliun

    Menkop sebut anggaran untuk 80 ribu Koperasi Desa capai Rp400 triliun

    Koperasi Merah Putih ini perwujudan dari daya tahan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan goncangan dinamika global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.

    Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, di mana pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kalau misalnya 80 ribu kali Rp5 miliar itu (anggaran), Rp400 triliun. Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong ke Menteri Keuangan sama BUMN,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

    Ia menekankan Kementerian Koperasi akan bertindak dalam tata kelola dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan untuk skema diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Lebih lanjut, kata Budi, pendirian Koperasi Desa bertujuan untuk mewujudkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian.

    “Koperasi Merah Putih ini adalah wujud dari perwujudan daya tahan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan goncangan dinamika global. Jadi kita harus kuat dulu, ketahanan pangan kita harus kuat,” katanya.

    Koperasi Desa Merah Putih disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2.000 triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Dalam acara “Ramadhan Delight Market” di Jakarta, Rabu (19/3), Menkop menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan terkait potensi perputaran uang dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menkop menjelaskan apabila setiap koperasi desa mendapat anggaran sebesar Rp7 miliar, lalu ketika dihitung secara keseluruhan untuk 70 ribu desa, maka perputaran uang di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp490 triliun.

    Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun bahkan Rp2.000 triliun.

    “Tadi kita udah hitung kalau satu koperasi desa ini (anggarannya) Rp7 miliar aja, udah Rp490 triliun berputar. Itu baru dari sisi konsumsi. Kalau desanya produksi, bisa 2-3 kali lipat, bisa Rp1.500 triliun sampai Rp2.000 triliun berputar di Kopdes Merah Putih. Itu bukan angka yang kecil,” kata Menkop.

    Perputaran uang yang besar ini, menurut Menkop, akan memberi dampak signifikan pada ekonomi nasional dengan memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 April 2025

    Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Nasional 10 April 2025

    Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie Setiadi
    menuturkan, pembentukan 80.000
    Koperasi Desa
    (Kopdes) Merah Putih membutuhkan anggaran mencapai Rp 400 triliun.
    Negara membutuhkan anggaran Rp 5 miliar untuk membangun satu Kopdes Merah Putih.
    “Ya kalau misalnya 80.000 dikali Rp 5 miliar itu Rp 400 triliun,” ujar Budi Arie saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
    Budi Arie yakin, negara tidak membutuhkan investasi dari luar untuk membantu mendanai pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.
    “Enggak (butuh investasi luar) lah,” kata Budi Arie dengan yakin.
    Budi menyebut, mekanisme pembangunan Kopdes Merah Putih belum dibicarakan.
    Namun, pembentukan kelembagaan direncanakan selesai Juni 2025.
    Ke depannya, Kementerian Koperasi akan melakukan konsolidasi ke desa-desa untuk memberikan arahan terkait pembentukan Kopdes ini.
    “Jadi nanti kami konsolidasi terus supaya pembentukan Kopdes Merah Putih sesuai dengan perintah dan instruksi Presiden, dan bisa diwujudkan dalam tempo yang tidak lama,” ucapnya.
    Adapun, pembentukan Kopdes ini harus optimal sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.
    Kementerian Desa diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih ketika program ini sudah terbentuk nantinya.
    “Kopdes Merah Putih ini wujud dari daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan guncangan dinamika global. Ketahanan pangan kita harus kuat,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, 80.000 Kopdes Merah Putih bakal dibangun menggunakan
    Dana Desa
    .
    “Pembangunan desa, termasuk (80.000) Koperasi Desa (Merah Putih) ini nanti akan menggunakan Dana Desa,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Ditargetkan pada akhir bulan Juni 2025 proses administrasi dan kelembagaan kopdes rampung.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya saat ini terus menggeber persiapan administrasi dari kopdes tersebut. Proses pembangunan kopdes ini terus berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    “Nanti pembangunannya pasti perlu waktu kan, emang bikin martabak? Tumplek jadi? Kan mesti dievaluasi, dilihat tanahnya gimana, lokasi gimana, gedungnya gimana. Perlu waktu, pasti bertahap,” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera Kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujarnya.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Budi menambahkan, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

    Modal awal untuk pembentukan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar per unit. Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, Kopdes Merah Putih ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari perbankan agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujar Budi.

    (acd/acd)