Tag: Budi Arie Setiadi

  • Luncurkan Website Kopdes Merah Putih, Menkop Budi Arie: Jadi Sumber Data Tunggal – Halaman all

    Luncurkan Website Kopdes Merah Putih, Menkop Budi Arie: Jadi Sumber Data Tunggal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melakukan Kick-Off peluncuran platform kopdesmerahputih.kop.id yang merupakan situs resmi pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara self-declare, di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    “Satgas Kopdes/Kel Merah Putih sudah bersepakat bahwa website ini menjadi dashboard nasional sebagai sumber data tunggal program tersebut,” kata Menkop Budi Arie dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

    Menkop menambahkan, dashboard ini akan dikelola bersama oleh Satgas dan secara teknis dikelola di bawah Kementerian Koperasi.

    “Dashboard nasional ini bertujuan untuk merekap, serta memantau proses pembentukan Kopdes/kelurahan Merah Putih. Mulai dari sosialisasi, musyawarah desa khusus, rapat anggota, hingga koperasi berdiri,” papar Menkop Budi Arie.

    Menkop memastikan bahwa perkembangan data-data yang terhimpun dalam website tersebut, akan disajikan secara realtime. “Kita semua bisa memantau perkembangan pembentukan Kopdes Merah Putih,” kata Menkop Budi Arie.

    Ke depan, lanjut Menkop, dari data yang ada, akan dikembangkan menjadi Kop-Hub, atau Omnichannel Marketplace. “Fungsinya, untuk memantaj rantai pasok produk-produk desa, serta memonitoring kesehatan Kopdes,” ucap Menkop.

    Menkop mengakui, seluruh desa yang ada memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. “Maka, pendekatan kita adalah menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing desa. Sampai akhir Juni 2025, kita fokus pada pembentukan Kopdes/Kel,” terang Menkop.

    Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisai Koperasi Kemenkop Henra Saragih memaparkan kanal-kanal yang ada di dalam website kopdesmerahputih.kop.id

    “Di dalamnya mencakup bagaimana membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dari membentuk koperasi baru, mengembangkan yang sudah ada, atau merevitalisasi koperasi yang ada di desa tersebut. Hal itu ditentukan oleh musyawarah desa khusus,” ujar Henra. 

  • 10
                    
                        Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos…
                        Regional

    10 Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos… Regional

    Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos…
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Sejumlah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada momen Lebaran 2025.
    Kunjungan tersebut berlangsung di rumah
    Jokowi
    di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota
    Solo
    .
    Para pejabat tersebut mengungkapkan bahwa kunjungan mereka merupakan ajang silaturahmi dan halal bihalal dengan Jokowi serta keluarganya.
    Berikut ini adalah daftar menteri dan wakil menteri yang menemui Jokowi, lengkap dengan waktu kunjungan dan isi pertemuan:
    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 11 April 2025.
    Dalam pernyataannya, Trenggono menyebut bahwa Jokowi adalah bosnya dan ia meminta sejumlah arahan yang berkaitan dengan kemajuan sektor kelautan dan perikanan.
    “Silaturahim sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya. (Membicarakan) ya kesehatan dan sebagainya, saya sehat beliau sehat dan minta apa arahan-arahan banyak sekali saya harus belajar juga,” kata Trenggono.
    Pertemuan antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Jokowi juga berlangsung pada Jumat, 11 April 2025, setelah pertemuan Jokowi dengan Menteri KKP.
    Budi menyatakan bahwa kunjungan itu adalah bentuk silaturahmi dalam suasana Lebaran. Ia juga menyampaikan pesan dari Jokowi yang masih menaruh perhatian terhadap kesehatan rakyat Indonesia.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya, saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin,” katanya.
    “Pak Jokowi titipnya itu kesehatan rakyat jangan dilupakan. Jangan hanya presidennya aja yang dijagain. Itu 280 juta masyarakat Indonesia itu mesti dijaga kesehatannya,” jelasnya.
    Budi Arie Setiadi mengunjungi Presiden Jokowi pada hari kedua Lebaran, Selasa, 1 April 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia membicarakan program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa. Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia bersama Wihaji menemui Jokowi pada Selasa malam, 8 April 2025.
    Kunjungan tersebut disebut sebagai ajang silaturahmi dalam suasana Idul Fitri.
    Bahlil dan Wihaji, yang keduanya berasal dari Partai Golkar, datang bersama menemui Jokowi.
    “Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu makan sama-sama terus ngomong-ngomong ringan ya perkembangan ekonomi ya,” ujarnya.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), datang menemui Jokowi pada Rabu, 9 April 2025. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari tradisi silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahim, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya silaturahim lebaran,” lanjutnya.
    Keduanya menemui Jokowi pada Kamis, 3 April 2025. Sri Mulyani menyebut pertemuan yang berlangsung hanya selama 20 menit itu semata-mata sebagai ajang silaturahmi.
    “Silaturahim saja,” singkatnya setelah pertemuan.
    Usai Sri Mulyani, tampak pula Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono hadir. Ia menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan pertamanya dengan Jokowi sejak tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR.
    “Ini bertemu pertama sejak Oktober (Jokowi tak menjabat) kemarin. Jadi saya pikir saya sangat memerlukan bertemu beliau, silaturahmi,” ucapnya.
    Saat ditanya apakah ada pembicaraan mengenai proyek IKN, Basuki menjawab:
    “Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.
    Kunjungan Pratikno ke kediaman Jokowi berlangsung pada Senin, 30 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal terkait pemerintahan, melainkan hanya tentang keluarga dan suasana Lebaran.
    “Oh enggak lah, pening-pening Idul Fitri. (Pesan khusus soal pemerintahan) Oh malah, Pak Joko Widodo kan juga sering bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi kan enggak perlu lewat siapapun bisa langsung. Ya,” jelasnya.
    Bima Arya juga turut berkunjung ke rumah pribadi Jokowi pada Kamis, 3 April 2025. Ia mengaku kagum karena rumah tersebut kini menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo.
    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.
    Sudaryono berkunjung pada Minggu, 10 April 2025. Ia menyampaikan bahwa suasana pertemuan berlangsung santai. Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan perkembangan sektor pertanian, khususnya produksi beras nasional.
    “Tadi dipuji sih sama beliau (Jokowi). Dipuji bahwa produksi melimpah, produksi kita melimpah beras itu di tengah-tengah negara tetangga kita lagi kesusahan beras,” ujar Sudaryono.
    Luhut bertemu Jokowi pada Senin, 31 Maret 2025 siang. Kunjungannya disebut sebagai bagian dari tradisi silaturahmi Idul Fitri. Sebelumnya, Luhut juga menghadiri open house yang diadakan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.
    “Kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo, kami mau Lebaran ke tempatnya Pak Jokowi karena menurut saya, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini,” kata Luhut setelah pertemuan.
    Pertemuan selama satu jam itu juga membahas beberapa isu pemerintahan, termasuk pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
    “Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliaukan hormat betul sama Presiden Prabowo dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa, sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus,” tambah Luhut.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Matahari Cuma Satu, Presiden Prabowo

    Matahari Cuma Satu, Presiden Prabowo

    loading…

    Mantan Presiden Jokowi buka suara mengenai tudingan matahari kembar antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan saat ini. FOTO/DOK.SindoNews

    SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara mengenai tudingan matahari kembar dalam pemerintahan saat ini. Tudingan muncul menyusul sejumlah menteri datang ke rumah Jokowi saat momen Lebaran.

    “Apa yang salah, silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapa pun,” kata Jokowi di Solo, Senin (21/4/2025).

    Mengenai tudingan matahari kembar, Jokowi menegaskan bahwa hal itu tidak ada. “Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto ,” kata Jokowi.

    Dia menegaskan bahwa kedatangan para menteri hanya silaturahmi biasa. Disinggung mengenai adanya menteri yang menyebut bos, Jokowi menegaskan bahwa dirinya hanya mantan. “Mantan bos,” katanya.

    Presiden ke-7 RI ini mengaku sudah bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Lebaran hari pertama. Silaturahmi dilakukan melalui video call cukup lama. Hal serupa juga dilakukan dengan mantan Wakil Presiden Maruf Amin.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    (abd)

  • Jawa Timur Berpotensi Jadi Salah Satu Provinsi Penyumbang Kopdes Merah Putih Terbanyak – Halaman all

    Jawa Timur Berpotensi Jadi Salah Satu Provinsi Penyumbang Kopdes Merah Putih Terbanyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyebut Jawa Timur merupakan satu dari sekian provinsi yang berpotensi menyumbang Koprasi Desa (Kopdes) Merah Putih terbanyak, terutama dari kabupaten/kota Malang.

    Menurut dia, Malang diperkirakan akan melahirkan 390 Kopdes Merah Putih yang siap dilegalisasi sebagai badan hukum usaha koperasi.

    Hal itu diungkap Ahmad Zabadi usai menghadiri pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Sabtu (19/4/2025).

    Per Sabtu kemarin, jumlah Kopdes Merah Putih yang siap didirikan sebanyak 60 unit.

    “Kabupaten Malang saya kira sudah menargetkan sebelum 30 Juni 2025 Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk di 390 desa,” kata Ahmad Zabadi dikutip dari siaran pers pada Minggu (20/4/2025).

    Ia mengungkap pelaksanaan Musdes yang dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Malang ini menjadi satu dari sekian bagian mekanisme utama dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Adapun persyaratan pendirian Kopdes Merah Putih harus diawali dengan musyawarah di tingkat desa sebagaimana pedoman baku yang tertuang di dalam modul yang disusun oleh Kemenkop.

    “Kami memikirkan itu semua dengan memberikan pendampingan, modul, sampai melakukan pengawasan yang sistematik,” ujar Ahmad Zabadi.

    Kemenkop menargetkan 80 ribu Kopdes Merah Putih dari satu Indonesia dapat dikukuhkan pada 12 Juli 2025. Ini bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Budi Arie menerangkan, surat ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Terkait, Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, Kepala Dinas yang membidangi koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala Desa seluruh Indonesia.

    “Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan Kopdes Merah Putih,” ujar Budi Arie di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Dalam SE tersebut dipaparkan tahapan dan lini masa pembentukan Kopdes Merah Putih yang berlangsung pada Maret-Juni 2025.

    Di dalamnya mencakup tahap sosialisasi dan persiapan, mulai Maret 2025, dilakukan sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah (Gubernur, Bupati Walikota) hingga tingkat desa (Kepala Desa).

    Dalam SE tersebut, Budi Arie juga menyinggung soal musyawarah desa dalam pembentukan koperasi, dimana setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi harus menyelenggarakan musyawarah desa khusus.

    “Dalam forum ini, harus disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal mencakup nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dan sebagainya, serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi,” ujar Budi Arie.

    Tahap selanjutnya, lanjut Budi Arie, terkait pengesahan badan hukum untuk pendirian koperasi baru. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum.

    Lalu, diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Namun, bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. 

    Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Kopdes Merah Putih.

    “Ini tanpa perlu mendirikan baru, dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi,” terang Budi Arie.

    Menurut Budi Arie, desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka koperasi desa bisa didirikan lebih dari satu desa.

  • Ini 7 Menteri dan 1 Wamen Kabinet Merah Putih yang Sowan ke Rumah Jokowi di Solo

    Ini 7 Menteri dan 1 Wamen Kabinet Merah Putih yang Sowan ke Rumah Jokowi di Solo

    loading…

    Menkop Budi Arie Setiadi dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto sowan ke rumah Jokowi di Solo pada momen Idulfitri. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Jika situasi ini terjadi, maka akan terjadi ketidakjelasan arah kebijakan, potensi terjadinya konflik internal, hingga instabilitas dalam pengambilan keputusan. Karena itu, idealnya dalam satu sistem pemerintahan hanya ada satu pusat kekuasaan tertinggi agar arah dan kebijakan jelas.

    Banyaknya menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke kediaman Jokowi di Solo menimbulkan anggapan adanya matahari kembar tersebut. Mereka yang bersilaturahmi ke kediaman Jokowi adalah menteri yang telah menjabat sejak era Presiden Jokowi. Lalu siapa saja mereka?

    1. Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno
    Pratikno bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/3/2025), atau pada hari H Idulfitri. Pratikno datang ke kediaman Jokowi sekitar pukul 16.30 WIB. Sekitar pukul 17.20 WIB, Pratikno meninggalkan kediaman Jokowi.

    Keduanya ngobrol santai membicarakan anak dan cucu. “Tadi cerita tentang cucu-cucu,” kata Pratikno sesaat sebelum meninggalkan kediaman Jokowi. Praktikno mengaku tidak ada pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang dititipkan kepada Jokowi.

    2. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
    Selanjutnya ada Menkop Budi Arie Setiadi yang bersilaturahmi ke kediaman Jokowi pada Selasa, 1 April 2025.

    “Silaturahmi di hari baik, cuma ngobrol-ngobrol aja,” kata Budi Arie usai bertemu Jokowi, di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

    Diakuinya, saat ngobrol Jokowi memberikan saran dan kemajuan untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya adalah pemberantasan rentenir melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jokowi berpesan agar berhati-hati dan melakukannya dengan baik agar menjadi instrumen kemajuan masyarakat desa.

  • Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mempertanyakan urgensi dana tambahan Rp1,2 triliun untuk melatih pengawas Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Dana tersebut terlalu besar untuk dikeluarkan bagi sesuatu hal yang tidak mendesak.

    Untuk diketahui, tambahan anggaran jumbo yang diminta Kemenkop itu untuk melakukan pelatihan terhadap 240.000 pengawas 80.000 KopDes Merah Putih. Pelatihan ini berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan menilai Kemenkop semestinya lebih mengoptimalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang saat ini mencapai 1.325 orang.

    “Berdasarkan pertimbangan saya saat ini belum perlu sekali [untuk meminta tambahan anggaran]. Karena pengawasan masa pendirian ada baiknya menggoptimalkan tenaga PPKL yang saat ini sudah ada,” kata Rully kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, PPKL hingga alumnus Ikopin (Universitas Koperasi Indonesia) sebaiknya terpilih menjadi pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Sehingga, pelatihan dasar pengawasan berbasis manajemen risiko untuk KopDes Merah Putih tidak dimulai dari nol.

    “Pelatihan yg dimaksud sebaiknya tidak mulai dari nol opitmalkan tenaga pengawas fungsional, PPKL, dan alumnus Ikopin. Serta, pemegang sertifikasi LSP [lembaga sertifikasi profesi] pengawas koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Rully menilai langkah efektif di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran adalah dengan mengoptimalkan tenaga fungsional yang ada di pusat dan daerah.

    “Intinya jangan khianati komitmen Presiden untuk melakukan langkah efisiensi dengan mengajukan anggaran baru yang kurang rasional. Nanti jadi bahan kritikan bagi Presiden,” tuturnya.

    Di sisi lain, dalam hal mencegah fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih, Rully memandang perlu dilakukan penyusunan sistem dengan melibatkan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari perencanaan yang terintegrasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Rencananya, pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Dia memperkirakan, setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Dengan kata lain, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih  240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

    “Tetapi sesaat setelah terbentuk [80.000 KopDes Merah Putih] bulan Juli, kita akan ada anggaran tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] dan juga disampaikan ke media bahwa kita membutuhkan anggaran tambahan,” ungkapnya.

    Herbert menjelaskan tambahan anggaran ini akan diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme penambahan perubahan anggaran yang biasa dilakukan setiap tahun.

    Meski begitu, hingga saat ini anggaran tambahan sekitar Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih belum diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Namun yang pasti, tambahan anggaran jumbo ini hanya untuk sebatas pelatihan terhadap 240.000 pengawas KopDes Merah Putih, alias belum termasuk dari Deputi Kemenkop lain.

    “Kayaknya lebih sih [dari Rp1,2 triliun]. Saya nggak tahu, kalian pikirkan deh. Soalnya kan di sini Deputi kan ada berapa Deputi, enggak tahu yang lain mau bikin apa, yang lain kan juga mempunyai program-program dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Ini untuk di pengawasan aja, saya karena pegang pengawasannya,” tandasnya.

  • 240.000 Pengawas KopDes Akan Dilatih Manajemen Risiko, Kemenkop Minta Rp1,2 Triliun

    240.000 Pengawas KopDes Akan Dilatih Manajemen Risiko, Kemenkop Minta Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membekali 240.000 pengawas internal Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih dengan literasi seputar manajemen risiko. Butuh anggaran tambahan Rp1,2 triliun. 

    Hal itu dilakukan untuk memitigasi adanya gagal bayar hingga fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    Adapun, pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih secara badan hukum akan terbit pada Juli mendatang, atau tepat pada Hari Koperasi 12 Juli 2025.

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pelatihan terhadap 240.000 pengawas ini nantinya berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Herbert menjelaskan bahwa pada dasarnya pelatihan ini dilakukan untuk meminimalisir praktik fraud di KopDes Merah Putih.

    “Namanya manusia ya kalau dilatih, terus punya niat selanjutnya, punya niat yang enggak-enggak [melakukan kecurangan], tapi paling [tidak] kita mau minimalisir itu [fraud],” kata Herbert sata ditemui seusai konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Sejumlah pelatihan dasar ini terdiri dari pengenalan anti pencucian uang hingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 

    Dia memperkirakan, setidaknya 240.000 pengawas KopDes ini akan menghabiskan waktu sekitar 5 hari dalam satu kali pelatihan.

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan memiliki 5 orang pengurus, tiga orang pengawas, dan anggota sebanyak-banyaknya. Di mana, tiga orang pengawas harus dilatih dan ditingkatkan kapasitas terkait dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    “Itu akan dilakukan kepada 240.000 pengawas internal Koperasi Desa Merah Putih mulai bulan Agustus sampai dengan akhir 2025,” jelasnya.

    Herbert menambahkan 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan dilatih oleh Training of Trainer.

    “Nanti kami melakukan Master of Training, kemudian Master of Training dilakukan lagi Training of Trainer, kemudian Training of Trainer ini trainer-trainer yang sudah di-training inilah yang melatih pengawas-pengawas ini,” terangnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pelatihan ini pada dasarnya untuk mengantisipasi koperasi bermasalah yang akan muncul apabila itu tidak dimitigasi sedini mungkin.

    “Khususnya 80.000 [KopDes Merah Putih] ini yang memang banyak kritik muncul di masyarakat, ‘ini kayaknya nih terbentuk langsung pada fraud gitu, bubar, apalagi kalau dana dikasih ke desa’,” ujarnya.

    Namun, Herbert menjelaskan bahwa Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sudah mewanti-wanti permasalahan yang muncul di KopDes Merah Putih.

    “Pak Menteri juga sangat meyakini akan segera menghadapi masalah, terutama pada saat secara simultan kan dana akan disalurkan,” tandasnya.

  • Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi memajukan perekonomian di tingkat perdesaan lewat Koperasi Desa Merah Putih. 

    Tak main-main, Prabowo melalui kementerian terkait siap menggelontorkan dana hingga Rp5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih yang ditargetkan terbangun 80.000 unit.

    Presiden Prabowo Subianto pun telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

    “Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ditegaskan Presiden Prabowo dalam Inpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Lebih lanjut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan mendukung pemberantasan kemiskinan di perdesaan. 

    “Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dilansir dari laman resmi Setkab. 

    Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih akan memaksimalkan potensi ekonomi di perekonomian nasional.

    Dia menyebutkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

    “Di Jepang, 84 persen atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” ujar Tito.

    Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

    Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

    BUMDes Jadi Lawan atau Kawan? 

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, untuk menjawab kekhawatiran sejumlah Kepala Desa terhadap kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Ini banyak pertanyaan dari Kepala Desa, ribuan BUMDes yang sudah maju itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan,” tegas Yandri dalam Kick-Off & Sosialisasi Inpres No.9/2025 di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).

    Yandri menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis (Juknis) mengenai hubungan kelembagaan antara BUMDes dengan KopDes Merah Putih.

    Dia menyebut, ada kemungkinan bahwa KopDes Merah Putih menjadi bagian dari BUMDes ataupun sebaliknya.

    “Bisa jadi koperasi bagian dari BUMDes atau BUMDes bagian dari koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Yandri mengimbau seluruh Kepala Desa agar tidak khawatir keberadaan BUMDes terancam dengan hadirnya KopDes Merah Putih 

    Dia juga memastikan, BUMDes yang sudah maju, utamanya yang menghasilkan pendapatan tinggi per tahunnya tidak akan ditiadakan. Justru, kata dia, BUMDes tersebut akan semakin diperkuat dengan kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Jadi tidak perlu khawatir pak Kades, BUMDes yang sudah maju apalagi satu tahun pendapatannya Rp17 miliar, Rp24 miliar itu tidak akan tiadakan, justru kita perkuat dengan keberadaan Kopdes Merah Putih,” tuturnya.

    Diketahui, berdasarkan data terkini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), jumlah BUMDes secara nasional mencapai lebih dari 64.000 unit. 

  • Penuhi pasar minyak sawit Eropa, Menkop perkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi

    Penuhi pasar minyak sawit Eropa, Menkop perkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Penuhi pasar minyak sawit Eropa, Menkop perkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 April 2025 – 20:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pihaknya bakal terus memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi, karena fakta tingginya kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan palm oil atau minyak sawit.

    Pernyataan tersebut diungkapkan Menkop usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Mr. H.E Denis Chaibi dan delegasi di Jakarta, Jumat (11/4). “Pertemuan ini membahas proyek kerja sama yang potensial didanai oleh Uni Eropa untuk penguatan dukungan koperasi sebagai instrumen pengembangan komoditas berkelanjutan khususnya program peningkatan ketertelusuran dan keberlanjutan minyak sawit (palm oil),” ucap Menkop Budi Arie.

    Menkop juga menjelaskan bahwa Uni Eropa merupakan mitra strategis Indonesia untuk mendukung pengembangan koperasi melalui pembelajaran praktik terbaik pengembangan koperasi di Eropa termasuk juga potensi kerja sama atau funding.

    Bagi Menkop, kolaborasi ini membuka peluang besar bagi koperasi di Indonesia untuk menembus pasar Eropa melalui produksi yang berkelanjutan dan berbasis koperasi.

    “Langkah ini juga mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang diusung Presiden Prabowo Subianto,” imbuh Menkop Budi Arie.

    Selain itu, lanjut Menkop, langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari program pemerintah untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA). “Koperasi mempunyai potensi untuk menggarap berbagai hilirisasi mulai dari mineral seperti nikel, lithium, bauksit, dan tembaga, termasuk sawit,” kata Menkop.

    “Koperasi modern semakin berperan penting dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menguatkan industri menengah nasional,” ucap Menkop Budi Arie.

    Menkop merujuk langkah dimana koperasi mampu mengolah bahan mentah menjadi produk berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan nilai tambah.

    “Dengan adanya pabrik yang dikelola oleh koperasi, maka petani mendapat nilai tambah dari kebun sawitnya. Bukan hanya dijual tandan buah segar (TBS), tetapi bisa diolah,” ujar Menkop Budi Arie. 

    Dalam kesempatan yang sama Duta Besar Uni Eropa menyampaikan juga mengenai proyek yang dapat didanai oleh Uni Eropa untuk komoditas berkelanjutan antara lain kayu (Timber), Minyak sawit (Palm Oil), Karet (Rubber), Coklat (Cocoa) dan Kopi (coffee).

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos Nasional 14 April 2025

    Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Idul Fitri tahun ini menjadi momen sejumlah
    menteri
    dari
    Kabinet Merah Putih
    kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Mereka datang silih berganti pada 8 hingga 11 April 2025 ke kediaman Jokowi di bilangan Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.
    Menteri
    -menteri yang sowan adalah orang-orang sebelumnya juga mengisi jabatan di
    Kabinet Indonesia Maju
    pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
    Menariknya, menteri-menteri tersebut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi saat Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah dan Turki.
    Namun, kehadiran sejumlah menteri ke kediaman Jokowi dipandang sebagai ”
    matahari kembar
    ” di tengah kepemimpinan Prabowo saat ini.
    Isu matahari kembar yang merujuk antara Jokowi dengan Prabowo ramai ketika dua menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Solo.
    Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memanggil Jokowi sebagai bos.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.
    Selain Budi dan Trenggono, nama menteri dalam Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo juga sowan untuk bertemu Jokowi.
    Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Solo pada Selasa (8/4/2025).
    Bahlil yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di era kepemimpinan Jokowi tersebut mengaku kangen dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
    Bahkan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut dirinya sebagai murid dari Jokowi.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” ujar Bahlil.
    Nama lainnya yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu silaturahmi ke kediaman Jokowi pada Rabu (9/4/2025). Zulhas sendiri merupakan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Jokowi.
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Saya silaturahim
    Lebaran
    ya. Kemarin pertama Lebaran di Jakarta. Habis itu saya malamnya nganter cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Ya saya tanya bapak telepon ajudan bapak. Bapak juga lagi ngangon (momong) cucu-cucu. Lalu, saya dan ibu, hari ini bisa silaturahmi,” ujar Zulhas.
    Selain nama-nama tersebut, datang pula ke kediaman Jokowi seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera-lah orang yang pertama menyinggung matahari kembar.
    Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi dua menteri di era Prabowo yang memanggil Jokowi sebagai bos.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke kediaman Jokowi.
    Meski begitu, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” sambungnya mengingatkan.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun membantah Jokowi dan Prabowo yang menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
    Meskipun terdapat dua menteri di era kepemimpinan Prabowo yang dengan gamblangnya menyebut Jokowi sebagai bos.
    Hasan menekankan, kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Jokowi itu sebatas silaturahmi. Ia meminta agar silaturahmi itu tidak dikaitkan dengan politik.
    “Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
    Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran. Karenanya, hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
    “Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” kata Hasan.
    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai
    Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa hanya ada satu “matahari” di Indonesia saat ini.
    Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo.
    “Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu ya,” kata Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    Herzaky menyampaikan bahwa momen silaturahmi menteri dengan Jokowi adalah hal yang biasa.
    Di samping itu, kedatangan menteri untuk bertemu Jokowi sudah pasti atas sepengetahuan Prabowo.
    Begitu pun sebagai bagian mengemban tugasnya menjadi seorang menteri untuk mendengarkan masukan. Ia tak ingin silaturahmi justru diartikan sebagai sebuah hal yang negatif.
    “Agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan. Kalaupun konteksnya misalnya ada menteri-menteri, kan bukan hanya menteri ya, siapapun kan bebas menjadi silaturahmi,” ujar Herzaky.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ), Puan Maharani mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di era Prabowo ke kediaman Jokowi seharusnya diapresiasi.
    Puan membantah adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
    Ia pun menegaskan, Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 adalah Prabowo, bukan Jokowi.
    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik.
    Matahari kembar
    ? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (14/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.