Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

    Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

    Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi solusi untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran.

    Hal ini menyusul Kopdes Merah Putih yang ia sebut berpotensi untuk membuka setidaknya dua juta lapangan kerja baru.

    “Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat, Pak Presiden (Prabowo Subianto) selalu sampaikan yaitu membuka lapangan pekerjaan, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi,” ujar Menkop Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, selain dapat membuka lapangan kerja baru, Kopdes Merah Putih juga bisa ikut serta dalam upaya swasembada pangan dan energi, hingga hilirisasi, utamanya di desa-desa.

    Ia berharap, program strategis ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif untuk masyarakat desa, bisa mendorong kemajuan bagi desa, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ia sebut paling banyak di desa.

    “Di koperasi ini pembukaan lapangan pekerjaan pasti, swasembada pangan juga, swasembada energi nanti akan dilanjutkan dengan (pembangunan) PLTS-PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Terakhir, hilirisasi, kalau perlu (warga desa dan Kopdes Merah Putih) memiliki industri yang sampai hilir,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kegiatan Kopdes Merah Putih, diharapkan bisa menunjang target-target tersebut.

    “Ketika koperasi itu ada jaringan koperasi nasional, kemudian di koperasi nanti juga ada bantuan dari pemerintah, pelatihan, dari sana nanti akan tumbuhnya itu secara bottom-up,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo: Klarifikasi Profesor P Justru Menguatkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi

    Roy Suryo: Klarifikasi Profesor P Justru Menguatkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini perbincangan mengenai sosok Profesor P yang diduga bagian dari otak pencetakan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus mengalir.

    Hanya saja, tidak sedikit yang mengira bahwa Profesor P yang banyak disinggung itu merupakan mantan Rektor UGM, Prof Pratikno.

    Pakar Telematika, Roy Suryo mengatakan, meskipun posisi Pratikno sangat strategis, tapi ia bukan Profesor P yang dimaksud.

    “Sekali lagi belum Prof Pratikno yang akan dibahas mendalam kali ini, meski tidak menutup kemungkinan pada saatnya akan dibahas juga di kemudian hari,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (29/6/2025).

    Ia menekankan bahwa Profesor P yang dimaksud sebenarnya adalah Profesor Paiman Rahardjo Dwidjonegoro, Rektor Universitas Prof Dr Moestopo.

    “Perlu diingat pergantian Wamendes PDTT ini sangat terasa kental sekali nuansa politik bagi-bagi jatah jabatan relawan di era Jokowi,” sebutnya.

    Bukan tanpa alasan, Roy menuturkan bahwa Budi Arie Setiadi yang saat ini sebagai Menteri Koperasi merupakan ketua Relawan Projo. Sementara Profesor P, merupakan ketua relawan Seludir Jokowi.

    “Sebuah contoh yang sangat tidak baik untuk penentuan pejabat publik di Indonesia karena ditunjuk hanya berdasarkan like and dislike tanpa melalui proses meritokrasi seharusnya,” ucap Roy.

    Dikatakan Roy, itu merupakan contoh warisan buruk rezim Jokowi yang diwariskan di era Prabowo, termasuk membuat Indonesia menjadi gelap sampai saat ini.

    “Kalau sekarang nama Prof P ini sedang viral, banyak disebut di kasus Ijazah Palsu kaitannya dengan Universitas Pasar Pramuka (UPP), sebenarnya kalau ditelisik ke belakang, keterlibatannya sudah ada semenjak sekitar sebulan lalu,” jelasnya.

  • Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Dapur-Pemasok Makan Bergizi Gratis

    Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Dapur-Pemasok Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih bisa menjadi bagian dari pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak hanya itu, Kopdeskel Merah Putih juga dapat menjadi pengelola dapur.

    Untuk merealisasikan hal tersebut, Budi Arie menyampaikan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

    “Itu semua bisa dilakukan melalui Kopdes/Kel Merah Putih. Kita tunggu Perpresnya,” ujar Budi Arie dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Budi Arie mengatakan sebelumnya yang dapat bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya yayasan. Melalui Perpres ini, Budi Arie menilai koperasi mendapat kesempatan yang sama untuk bermitra dengan BGN.

    “Melalui Perpres ini, koperasi diberikan kesempatan yang sama untuk dapat bermitra dengan BGN dalam membangun SPPG, dan menyediakan sarana serta prasarana penyelenggaraan MBG,” kata Budi Arie.

    Budi Arie meyakini Perpres MBG tersebut bisa memberi kesempatan kepada koperasi seluas-luasnya untuk berpartisipasi melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis.

    Di sisi lain, koperasi juga bisa berperan sebagai konsolidator produk anggota petani, nelayan, serta menjamin penyerapan hasil produksi.

    Disebutkan, Kopdes/Kel Merah Putih menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang juga mendukung tugas Badan Gizi Nasional serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

    Dengan begitu, Kementerian Koperasi mendorong materi muatan Perpres ini sesuai mandat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 bahwa pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sehingga, pelibatan Kopdes/Kel Merah Putih bisa dilakukan secara optimal.

    “Selain itu, kita mendorong pelibatan daerah dengan membentuk Satgas MBG, seperti Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Intinya, Perpres MBG akan memaksimalkan peran koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih dalam pelaksanaan program MBG,” terang Budi Arie.

    Saat ini, sekitar 284 koperasi sudah bermitra sebagai supplier, serta 319 koperasi diusulkan sebagai suplier. Data lainnya, ada 59 koperasi dalam proses mengajukan, sedangkan 13 koperasi sudah menjadi SPPG, sebagai langkah awal dan menunggu verifikasi BGN untuk menjadi dapur SPPG.

    (rea/rrd)

  • Menkop ajak kepala daerah fokus tingkatkan ekonomi rakyat lewat Kopdes/Kel MP

    Menkop ajak kepala daerah fokus tingkatkan ekonomi rakyat lewat Kopdes/Kel MP

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Menkop ajak kepala daerah fokus tingkatkan ekonomi rakyat lewat Kopdes/Kel MP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 15:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa program strategis pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia dirancang untuk mengatasi aneka masalah struktural di desa-desa. Diantaranya, rantai distribusi yang panjang, ketergantungan pada tengkulak, serta tingginya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok.

    “Program ini inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai pusat ekonomi lokal,” kata Menkop, pada acara Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II dengan tema Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kementerian Dalam Negeri RI, di Kampus IPDN, Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/6).

    Bagi Menkop Budi Arie, dengan pendekatan koperasi modern yang terintegrasi, dilengkapi berbagai layanan utama, Kopdes/Kel Merah Putih juga ditargetkan menjadi penggerak utama ekonomi rakyat sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional.

    “Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan koperasi sebagai instrumen penting pemberdayaan ekonomi dari tingkat akar rumput,” ucap Menkop.

    Lebih dari itu, lanjut Menkop, Kopdes/Kel Merah Putih menjadi bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada swasembada pangan (Astacita 2) dan pemerataan ekonomi dari desa (Astacita 6).

    Melalui Inpres 9/2025, Presiden menugaskan 18 Kementerian dan Lembaga, serta seluruh Kepala Daerah dengan pendekatan yang strategis dan terkoordinasi untuk melakukan percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih. “Itu mencakup pendirian baru, penguatan koperasi aktif, serta revitalisasi koperasi,” kata Menkop.

    Sebagai upaya mengawal implementasinya, kata Menkop Budi Arie, dibentuk Satgas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang bertanggungjawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemajuan program Kopdes/Kel Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat.

    Menurut Menkop, tujuan utama dari Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah memastikan pelaksanaan program berjalan terpadu dan efektif dari pusat hingga desa.

    Menkop Budi Arie merujuk distribusi bahan pokok masih melewati rantai pasok yang panjang, di mana petani berada di posisi lemah dan keuntungan lebih banyak dinikmati perantara. “Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, serta turunnya daya daya beli dan nilai tukar petani,” jelas Menkop.

    Ditambahkan, program Kopdes/Kel Merah Putih hadir sebagai solusi untuk memperpendek rantai distribusi. “Kopdes/Kel Merah Putih hadir sebagai solusi untuk memperpendek rantai distribusi,” ucap Menkop.

    Bahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga bisa menjadi penghubung langsung antara petani dan konsumen, sehingga harga lebih terkendali dan manfaat ekonomi kembali ke produsen rakyat.

    “Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga memperkuat posisi tawar petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat rakyat,” tegas Menkop Budi Arie.

    Oleh karena itu, Kopdes/Kel Merah Putih dirancang sebagai entitas usaha modern dan terintegrasi dengan unit strategis seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, kantor koperasi, simpan pinjam, serta fasilitas gudang dan logistik.

    “Koperasi juga didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi lokal. Bahkan, pemerintah menugaskan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai saluran distribusi langsung barang bersubsidi seperti gas elpiji dan pupuk agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ucap Menkop.

    Menkop memastikan bahwa model Kopdes/Kel Merah Putih ini benar-benar menjadi milik masyarakat, dikelola masyarakat, dan diawasi secara kolektif oleh masyarakat sendiri. “Kopdes/Kel Merah Putih dirancang untuk berjejaring dan bersinergi dengan seluruh lembaga ekonomi yang ada di desa,” kata Menkop.

    Di samping itu, Kopdes/Kel Merah Putih berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, mulai dari penjualan, distribusi, hingga konsolidasi produk dari kelompok tani, BUMDes, koperasi lama, dan pelaku usaha lokal.

    Kopdes/Kel juga menjalankan peran sebagai lembaga pembiayaan, penyedia logistik dan pergudangan, serta mitra dalam layanan kesehatan desa. “Melalui pendekatan ini, koperasi diharapkan dapat memperkuat rantai pasok lokal, mengintegrasikan potensi ekonomi desa, dan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkop Budi Arie.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Koperasi Merah Putih Pertama Berdiri di Tanah Leluhur Prabowo

    Koperasi Merah Putih Pertama Berdiri di Tanah Leluhur Prabowo

    Jakarta –

    Koperasi Merah Putih pertama berdiri di Desa Dawuhan, Banyumas, sekitar 200 meter dari makam RM Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Kehadirannya dianggap sebagai babak baru ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

    Peresmian koperasi pada Selasa (24/6) ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Hj Novita Wijayanti.

    Menurut Novita, kehadiran koperasi ini bukan sekadar peresmian institusi ekonomi saja, melainkan bentuk penghormatan terhadap warisan perjuangan keluarga Djojohadikusumo yang sejak awal dikenal memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional.

    “Koperasi ini berdiri hanya sekitar 200 meter dari makam RM Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang juga dikenal sebagai pendiri BNI dan Bapak Perbankan Indonesia,” ungkap Novita dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

    Selain peresmian, Menteri Budi Arie bersama Wamen Ferry, Wamen Ferry Juliantono, dan tokoh lainnya turut melakukan ziarah ke makam RM Margono. Sosok Margono dikenang tak hanya sebagai pendiri bank nasional, tetapi juga pelopor ekonomi kerakyatan-semangat yang kini kembali dihidupkan lewat koperasi desa ini.

    Pendirian Koperasi Merah Putih ini juga menjadi simbol kuat sinergi antara sejarah dan masa depan. Di tanah tokoh perintis ekonomi nasional, kini tumbuh benih baru kemandirian desa. Bagi masyarakat Dawuhan, koperasi ini menjadi tonggak kebangkitan ekonomi lokal dengan semangat nasionalisme yang mendalam.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Gelar Ratas di Hambalang Bahas Skema Pembiayaan Kopdes

    Prabowo Gelar Ratas di Hambalang Bahas Skema Pembiayaan Kopdes

    JAKARTA  – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan ada rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, guna membahas skema pendanaan bagi Koperasi Desa Merah Putih.

    Budi Arie mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran fase pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih setelah tahap pembentukan kelembagaan dan legalitas koperasi selesai dilaksanakan.

    “Ini yang saya mau rapat di Hambalang ini soal pembangunan, pengoperasiannya. Nanti setelah tahap itu baru masuk lagi ke tahap monitoring dan evaluasi, termasuk merumuskan, mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing kopdes,” kata Budi Arie dilansir ANTARA, Senin, 23 Juni.

    Target pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah tercapai 100 persen. Langkah berikutnya adalah legalisasi badan hukum koperasi di Kementerian Hukum, yang ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025. Tahap berikutnya, yaitu operasionalisasi yang akan dimulai pada Juli hingga Oktober.

    Sebelumnya, Budi Arie mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

    Sebagai modal awal, pemerintah akan memberikan plafon hingga Rp3 miliar per unit koperasi. Dana ini bukan hibah, melainkan berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap koperasi wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun. Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan model pembiayaan ini dapat meningkatkan risiko angka kredit macet (NPL) perbankan.

    Skema pembiayaan melalui pinjaman dari bank-bank Himbara yang kemudian akan dicicil menggunakan alokasi dana desa juga dikhawatirkan berpotensi membebani fiskal desa dalam jangka panjang.

    Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terakhir menunjukkan NPL meningkat dari 2,08 persen pada Desember 2024 menjadi 2,17 persen pada Maret 2025, sementara loan at risk meningkat menjadi 9,86 persen pada Maret 2025 dari 9,28 persen pada Desember tahun lalu.

     

  • Kopdes Dawuhan tidak sekadar piloting, tapi memberi energi kopdes lain 

    Kopdes Dawuhan tidak sekadar piloting, tapi memberi energi kopdes lain 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kopdes Dawuhan tidak sekadar piloting, tapi memberi energi kopdes lain 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih Desa Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan ini hanya berjarak 200 meter dari makam Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto), yang merupakan tokoh penting dalam sejarah koperasi di Banyumas. 

    “Diharapkan, semoga semangat beliau bisa menular ke Kopdes/kel Merah Putih di Dawuhan ini,” kata Menkop dalam Soft Launching Percontohan Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan, Banyumas, Sabtu (21/6/2025).

    Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Anggota DPR RI Novita Wijayanti, serta perwakilan pejabat dari Kemenkop dan stakeholder terkait.

    Banyumas sendiri dikenal sebagai kota bersejarah, di mana koperasi pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja, pelopor Koperasi di Hindia Belanda pada tahun 1895. Sehingga Banyumas, bukan hanya kota yang penuh dengan orang-orang besar tetapi juga sejarah yang luar biasa.

    Menkop Budi Arie mengapresiasi pendirian dan pengembangan Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan yang dipelopori oleh para Notaris dan tim pengurus desa. 

    Menkop menekankan, pentingnya menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan koperasi. Agar koperasi bisa sama dengan koperasi di seluruh dunia. “Tapi kearifan lokal harus tetap dijaga. Ini ciri khas Banyumas,” ujarnya.

    Dirinya juga memberikan target ambisius agar Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan bisa menjadi juara satu Koperasi Desa nasional pada tahun depan, dengan syarat koperasi tersebut memiliki anggota minimal setengah dari warga desa dan keuntungan minimal Rp1 miliar rupiah per tahun. 

    “Maka, pendirian Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan ini menandai awal perjalanan koperasi di Indonesia yang kini telah mencapai sekitar lebih 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Nusantara,” ujar Menkop. 

    Pemerintah, kata Menkop Budi Arie, melihat momentum ini sebagai saatnya Indonesia mengukir sejarah baru dalam perubahan ekonomi dan gerakan rakyat yang berfokus pada pengembangan koperasi desa.

    Tujuan utama dari pengoperasian Kopdes/kel Merah Putih adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, hingga menstabilkan harga dan pasokan kebutuhan pokok. “Desa-desa diharapkan menjadi lebih produktif, tumbuh, dan mandiri melalui koperasi ini,” ucapnya.

    Tak hanya itu, inovasi juga menjadi fokus utama, dengan penerapan sistem transaksi cashless dan digitalisasi yang memudahkan operasional koperasi, serta pengawasan yang lebih transparan dan profesional. 

    “Saya sudah membuktikan sendiri transaksi tanpa uang tunai menggunakan sistem digital buatan anak bangsa yaitu, QRIS. Berharap seluruh Kopdes/kel Merah Putih menggunakan transaksi digital agar akuntabel dan transparan,” tambah Menkop.

    Pemerintah menargetkan, pengoperasian Kopdes/kel Merah Putih secara luas dapat berjalan cepat, namun tetap terukur dan terorganisir dengan baik, agar tidak menimbulkan kerusuhan sosial. 

    “Tak hanya SDM-nya yang siap, tapi juga organisasinya dan tata kelola juga harus siap. Ada 3 indikatornya dalam mengawasi Kopdes/kel Merah Putih ini. Tercatat, terukur dan terdampak,” ucap Menkop.

    Menkop mengungkapkan, keberhasilan koperasi ini akan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat desa di seluruh Indonesia. Melalui semangat sejarah dan inovasi teknologi, diharapkan Kopdes/kel Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan berdaya saing di era digital.

    “Koperasi menggerakkan ekonomi dari akar rumput, agar kemiskinan di desa bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkop bersama kementerian/lembaga terkait juga melakukan ziarah dan doa di makam Margono Djojohadikusumo, sebagai bentuk penghormatan sekaligus persiapan menyambut Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada 12 Juli.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Budi Arie Minta Setengah Penduduk Desa Jadi Anggota Koperasi Merah Putih

    Budi Arie Minta Setengah Penduduk Desa Jadi Anggota Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi meminta agar setengah penduduk desa menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Hal ini sebagai salah satu syarat agar setiap Kopdeskel Merah Putih mendapatkan akses pendanaan.

    Budi Arie mengatakan ada beberapa syarat agar pendanaan untuk modal bisnis dapat cair, seperti rancangan bisnis, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta riwayat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain itu, Budi menekankan adanya partisipasi dari masyarakat.

    “Saya sudah mengimbau sebisa mungkin, seharusnya mungkin, itu koperasi desa itu basisnya partisipasi masyarakat. Jadi Kopdes-Kopdes yang anggotanya sudah setengah penduduk desa, karena saya sudah minta minimal setengah penduduk desa,” kata Budi Arie saat Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Budi Arie pun mencontohkan desa dengan jumlah penduduk 4 ribu. Maka, minimal yang menjadi anggota Kopdeskel Merah Putih 2 ribu.

    Menurut Budi Arie, hal ini dilakukan agar Kopdeskel Merah Putih menjadi kepemilikan bersama alias masyarakat.

    “Kamu desanya 2 ribu, 1 ribu minimal (jadi anggota). Jadi supaya apa? Supaya kepemilikan kopdes ini adalah kepemilikan warga, kepemilikan masyarakat, kepemilikan rakyat desa,” tambah Bud Arie.

    Budi Arie optimistis warga desa berminat menjadi anggota Kopdeskel Merah Putih. Sebab, Budi Arie mengklaim ada manfaat yang dirasakan masyarakat dari program tersebut.

    “Nanti setelah lihat manfaatnya, pasti mau. Kamu nggak boleh pesimis. Pasti mau,” imbuh Budi Arie.

    (rea/rrd)

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Hampir Rampung, Kapan Beroperasi?

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Hampir Rampung, Kapan Beroperasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih akan rampung pada Agustus 2025 dan bakal langsung beroperasi.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat terbatas secara tertutup yang dilangsungkan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Senin (23/6/2024).

    “Oh saya [dan menteri lainnya membahas] koperasi, InsyaAllah kopdes dalam waktu satu bulan setengah selesai semuanya,” kata Zulhas kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan setidaknya ada 12 menteri yang mengikuti rapat meski tidak membeberkan detailnya. Namun, turut hadir dalam rapat itu Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan Dan Perikanam Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa pembahasan difokuskan pada kelanjutan tahap kedua program Kopdes Merah Putih, yakni pembangunan fisik dan pengoperasian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

    “Ya, betul saya diundang untuk rapat di Hambalang membicarakan perwujudan pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih,” kata Budi kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (23/6/2025).

    Menurutnya, tahap pertama yang mencakup pembentukan kelembagaan koperasi telah selesai dilakukan sesuai target. Total sebanyak 80.133 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.

    “Iya, sudah dibentuk semua sesuai target. Tinggal pembangunan dan pengoperasian. Jadi ada tiga tahap. Satu, tahap pembentukan. Kedua, pembangunan dan pengoperasian. Ketiga, monitoring dan evaluasi,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah akan bergerak cepat dan tidak akan setengah hati dalam menjalankan program ini.

    “Pemerintah akan bergerak cepat dan trengginas untuk urusan rakyat. Kami tidak mau main-main untuk urusan rakyat. Program Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini harus kita jaga kredibilitasnya,” ujarnya.

    Budi menambahkan, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tonggak penting bagi kemandirian ekonomi rakyat.

    “Saatnya rakyat membuat sejarah dengan membentuk Lembaga Usaha Rakyat yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Budi.

  • Mimpi Menkop Budi, Setengah Penduduk Desa jadi Anggota Kopdes Merah Putih

    Mimpi Menkop Budi, Setengah Penduduk Desa jadi Anggota Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta agar separuh dari masyarakat desa menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Ini menjadi salah satu syarat agar setiap desa mendapatkan akses pendanaan untuk bisa membuka gerai bisnis KopDes Merah Putih.

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan menjalankan sederet outlet bisnis, mulai dari outlet atau gerai sembako, outlet gerai obat murah, apotek desa, outlet kantor koperasi, outlet usaha pinjam koperasi, outlet klinik desa, cold storage, dan distribusi logistik.

    “Saya sudah mengimbau sebisa mungkin, seharus mungkin, itu Koperasi Desa [Merah Putih] itu basisnya partisipasi masyarakat,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Untuk itu, Budi menekankan setidaknya separuh dari warga desa didorong untuk menjadi anggota KopDes Merah Putih agar kepemilikan koperasi dimiliki oleh rakyat desa.

    “Jadi KopDes-KopDes yang anggotanya sudah setengah penduduk desa, karena saya sudah minta minimal setengah penduduk desa. Misalnya desa kamu [ada] 4.000 [warga desa], itu minimal 2.000 [warga desa] jadi anggota KopDes di desa itu,” terangnya.

    Dia juga optimistis warga desa bersedia menjadi anggota KopDes Merah Putih ke depan. “Nanti setelah lihat manfaatnya, pasti mau [menjadi anggota KopDes Merah Putih]. Kamu nggak boleh pesimis. Pasti mau,” tuturnya.

    Selain itu, Budi menambahkan bahwa syarat lain untuk mendapatkan akses pendanaan adalah harus bersih dari riwayat sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

    Lebih lanjut, nantinya seluruh skema pendanaan terhadap 80.000 KopDes Merah Putih akan berbasis pada rencana bisnis. Maksudnya, setiap KopDes Merah Putih akan menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan desa.

    “Jadi setiap desa bisa mengajukan pinjaman kepada perbankan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing,” terangnya.

    Namun, jika rencana bisnis itu tidak diterima perbankan, Budi Arie akan mendorong agar desa tersebut mendapatkan pendanaan. “Diperbaiki lagi. Harus semuanya [dapat pembiayaan],” imbuhnya.

    Hingga saat ini, Kemenkop mencatat telah terdapat 80.133 KopDes Merah Putih. Namun, baru sekitar 77% atau 61.000 KopDes Merah Putih yang sudah mengantongi legalitas dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.