Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • 10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menkeu.
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Purbaya kemudian mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pelantikan dan
    reshuffle
    menteri telah disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Adapun lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.
    Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi. Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
    Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
    Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.
    Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
    Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
    Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.
    Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri Nasional

    4 Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri Nasional

    Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet pada Senin (8/9/2025) sore.
    Prasetyo menyebutkan,
    reshuffle
    dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo.
    “Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin.
    Mereka yang di-
    reshuffle
    adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
    Lalu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menpora Dito Ariotedjo.
    Sementara itu, ada satu posisi menteri yang baru dibentuk, yakni Menteri Haji.
    “Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka, pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti Nasional

    1 Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti Nasional

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak atau me-
    reshuffle
    sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di lima kementerian.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya, yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar dia.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” ujar Prasetyo.
    Adapun lima Kementerian yang direshuffle yakni:
    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan.
    2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    3. Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin.
    5. Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti Fery Juliantono.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie Setiadi, menanggapi adanya isu reshuffle di Kabinet Merah Putih sore ini. Budi Arie menegaskan jika reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif presiden, hak prerogatif presiden,” kata Budi Arie usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Budi Arie mengatakan dirinya tengah fokus kerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut belum diberi informasi terkait reshuffle itu.

    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat. Nggak, belum, belum ada pemberitahuan, kenapa? Kamu bikin isu sendiri,” kata Budi Arie.

    “Semuanya hak prerogatif presiden kita fokus ngurus rakyat ya,” sambungnya.

    Sejumlah tokoh mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Para tokoh itu datang dengan kemeja dilengkapi dasi biru muda seperti yang digunakan menteri-menteri Kabinet Merah Putih saat pelantikan pada Oktober 2024.

    Pantauan detikcom, Senin (8/9), tokoh yang hadir itu antara lain Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, M Irfan Yusuf. BP Haji sendiri telah resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah sehingga pimpinannya akan menjadi menteri.

    Perubahan nama itu membuat harus ada pelantikan Menteri Haji dan Umrah. Hal itu diperlukan untuk menyesuaikan dengan nama baru lembaga tersebut.

    Selain itu, ada juga Wamenkop Ferry Juliantono yang hadir mengenakan kemeja dan dasi biru. Politikus Golkar Muchtarudin dan ekomom Purbaya Yudhi Sadewa juga merapat dengan setelan kemeja dan dasi biru muda.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi kabar Kementerian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digabung kembali. Budi Arie mengatakan penggabungan kembali dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif Presiden,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Saat ditanya mengenai lebih lanjut soal pergantian dirinya dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, Budi Arie bilang belum mendapatkan kabar tersebut. Ia menilai pergantian menteri adalah hak prerogatif Prabowo.

    “Itu hak prerogatif presiden. Belum (dapat informasi terkena reshuffle),” jelasnya.

    Ia pun membantah akan mengunjungi Istana Kepresidenan hari ini. Budi menerangkan dirinya akan berfokus untuk mengurus rakyat.

    “Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat,” tambah dia.

    Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle hari ini. Ada beberapa tokoh yang dikabarkan kena reshuffle, termasuk Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie.

    (acd/acd)

  • Pengurus-Pengawas Kopdes Merah Putih Tembus 680 Ribu Orang

    Pengurus-Pengawas Kopdes Merah Putih Tembus 680 Ribu Orang

    Jakarta –

    Sebanyak 680.098 orang menjadi pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Dari total tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut sekitar 5% yang mempunyai gelar Strata-I (S1) ke atas.

    “Ini tantangan, saya nggak bilang hambatan bahwa dari konsolidasi data pengurus dan pengawas KDKMP yang jumlahnya 680 ribu orang, hanya 5% yang sarjana, sisanya SMA ke bawah,” kata Budi Arie dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/9/2025).

    Ia membeberkan pengurus Kopdeskel Merah Putih sebanyak 420.377 orang dan pengawas 259.721 orang. Dari total tersebut, yang menyandang gelar S1 ke atas hanya 30.832 orang dan 649.266 orang lulusan SMA ke bawah.

    Budi Arie menilai kondisi tersebut terjadi lantaran masyarakat desa yang mempunyai gelar sarjana lebih memilih bekerja di kota dibandingkan di desa.

    “Bagaimanapun ini anak bangsa kita yang harus dilatih, diperkuat untuk menggerakan ekonomi desa. Karena saya begitu dapatnya angka 5% S1 pengurus KDKMP, S1-nya sudah ke kota semua, ini yang ada di desa,” jelasnya.

    Dari sisi umur, Budi Arie menyebut banyak generasi milenial dengan rentang umur sekitar 29-44 tahun sebanyak 260.514 orang, generasi X yang berusia 45-49 tahun sebanyak 213.952 orang, dan generasi Z di usia 18-28 tahun sebanyak 136.348 orang. Melihat ini, Budi menyebut ada harapan karena banyak usia-usia produktif yang terlibat di program Kopdeskel Merah Putih.

    “Kelompok usia, total kan 640 ribu orang, di mana pengurus 5 pengawas 3 per koperasi. 200 sekian ribu itu adalah usia 29-44 tahun dan gen X 45-59 tahun 213 ribu. Jadi emang ada harapan karena dari sisi pengurus dan pengawas ini usia-usia produktif ini masih ada daya tarung dan daya juang, masih bisa dilatih,” terangnya.

    Pada saat yang sama, Budi Arie menerangkan saat ini Kementerian Koperasi (Kemenkop) berfokus untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar Kopdeskel Merah Putih bisa segera beroperasi. Pada 2026, operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih akan terus dioptimalkan dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa seluruh penyaluran barang-barang subsidi pemerintah kepada masyarakat melalui Kopdeskel Merah Putih.

    Tonton juga video “Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Transformasi Ekonomi Desa” di sini:

    (acd/acd)

  • Celios Kritisi Pendekatan Top-Down Kopdes Merah Putih

    Celios Kritisi Pendekatan Top-Down Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencanangkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai jaringan distribusi komoditas dan bahan pokok hingga akar rumput. Pada saat bersamaan, kalangan pengamat mengingatkan perlunya aspek pengawasan yang ketat terhadap risiko yang ada.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa intisari program 80.000 Kopdes Merah Putih adalah kehadiran negara dalam menyalurkan kebutuhan masyarakat ke tangan pertama, terutama untuk barang-barang yang disubsidi.

    Menurutnya, pemerintah selama ini telah memberikan subsidi kepada masyarakat melalui bahan pokok seperti gas, beras, sembako lainnya, hingga kebutuhan pertanian seperti pupuk. Namun, proses penyalurannya terhambat karena rantai distribusi yang dinilai terlalu panjang, misalnya melalui tengkulak.

    “Jadi Kopdes Merah Putih ini sebenarnya adalah alat negara untuk melakukan intervensi terhadap distribusi kebutuhan-kebutuhan strategis. Itu intisarinya, negara punya jalur distribusi,” kata Budi dalam wawancara khusus dengan Bisnis di kantornya, Rabu (3/9/2025).

    Dia melanjutkan, penyaluran barang bersubsidi ke masyarakat selama ini kerap kali tidak tepat sasaran, khususnya bahan bakar minyak (BBM) hingga tabung gas elpiji. Budi menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan agar pengeluaran masyarakat dapat berkurang, karena memiliki opsi membeli barang yang lebih murah melalui Kopdes.

    Pendekatan Top-Down Disorot

    Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa pengawasan perlu dilakukan terhadap beberapa aspek Kopdes, mengingat pendekatan dari atas ke bawah (top-down) yang diterapkan dalam pembentukannya.

    Menurutnya, hal ini membuka peluang bahwa terdapat intervensi politis dari persiapan manajerial Kopdes di masing-masing wilayah.

    “Jadi harus diawasi dan juga harus dipastikan ya bahwa Kopdes Merah Putih ini juga tidak kental intervensi politisnya dari sisi persiapan manajerial sebagai koperasi, karena dari awal memang sifatnya sudah top-down, bukan swakelola,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Terkait visi jaringan distribusi, dia justru menyatakan risiko yang membayangi Kopdes adalah kehadirannya yang mensubstitusi pedagang dan pengepul, sehingga seolah-olah memangkas rantai distribusi.

    Padahal, menurut Bhima, hal ini justru menjadi disrupsi negatif terhadap lapangan kerja yang sebelumnya telah ada.

    Selain itu, dia juga mempertanyakan aspek keberlanjutan dari Kopdes, mengingat manajemen yang belum teruji usai peluncurannya beberapa waktu lalu.

    Apabila hal ini tidak diatasi saat proses distribusi bahan pokok dimulai, maka dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

    “Nah, jangan sampai Kopdes Merah Putihnya tidak siap menyalurkan produk-produk untuk masyarakat, terutama subsidi. Itu efeknya justru akan membuat inflasi terjadi di daerah,” tutur Bhima.

    Sementara itu, Akademisi sekaligus Pengamat Koperasi Rully Indrawan menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih semestinya bisa menjadi perangkat negara dalam menyalurkan barang-barang bersubsidi secara lebih tepat sasaran.

    Namun demikian, dia menyoroti perihal model bisnis dan regulasi program prioritas pemerintah itu yang masih perlu dibuktikan secara konkret.

    “Model bisnis dan regulasi yang mendukungnya membutuhkan validasi agar harapan itu bisa terwujud,” kata Rully saat dihubungi.

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa anatomi persoalan yang dihadapi oleh Kopdes Merah Putih belum sepenuhnya terpetakan secara jernih. Hal ini dinilai menjadi tantangan, bahwa orkestrasi program yang dijalankan belum optimal.

    “Memahami konsep close loop untuk Koperasi Desa Merah Putih pun tampaknya masih diperdebatkan,” pungkas Rully.

  • Kemenkop Siapkan Sistem Big Data dan Ruang Monitoring KDMP, Beroperasi Maret 2026

    Kemenkop Siapkan Sistem Big Data dan Ruang Monitoring KDMP, Beroperasi Maret 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sistem big data dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat memantau operasional puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan rampung pada Maret 2026.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa sistem ini akan mengintegrasikan jaringan ekosistem digital, sehingga dapat memantau operasional KDMP. 

    Sistem tersebut dapat merekam transaksi harian, stok bahan pokok, penjualan, dan lain sebagainya dalam waktu nyata atau real time.

    Tidak hanya itu, dengan sentuhan kecerdasan buatan didalamnya, sistem juga dapat memproyeksikan kebutuhan ke depan dan pergerakan barang di KDMP.

    “Paling lama Maret tahun depan. Semuanya terintegrasi. Memantau, real time,” katanya dalam wawancara khusus dengan Bisnis di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Dia memaparkan Kemenkop nantinya juga akan membangun sistem monitoring koperasi di kantor Kemenkop. 

    Dengan sistem ini, seluruh kebutuhan koperasi dapat dipantau dari jarak jauh sehingga pemerintah dapat mengetahui dengan cepat dan mendistribusikan barang dengan tepat ke wilayah-wilayah yang stok barang di koperasinya telah menipis.

    Menkop Budi Arie Setiadi

    Menurutnya, hal ini menjadi bentuk transformasi digital oleh Kopdes Merah Putih dari koperasi-koperasi yang pernah ada sebelumnya.

    Budi menyebut sistem baru itu juga akan terintegrasi dengan platform Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (Simkopdes) hingga KDMP Mobile.

    Ketika ditanya perihal tantangan yang mungkin muncul berkaitan dengan keterbatasan masyarakat desa dalam mengakses platform digital, dia menyebut bahwa hampir semua penduduk Tanah Air telah mengakses internet.

    Penetrasi internet, menurutnya, bukan hambatan sebab hampir seluruh populasi Indonesia telah terhubung dengan layanan data. 

    “Jangan salah. Waktu saya Menkominfo, saya tanya, berapa banyak pengguna ponsel? Sudah 330 juta, hampir 95% di antaranya menggunakan smartphone,” ujar Budi.

    Oleh karena itu, dia menilai bahwa masyarakat desa telah melek digital. Budi tak menampik adanya ribuan desa yang belum mempunyai koneksi internet, tetapi meyakini bahwa hal tersebut dapat diatasi dalam waktu yang akan datang.

    “Dari jumlah itu, memang masih ada 5.000 desa yang belum punya koneksi. Itu pun bukan berarti satu desa, mungkin desanya 10.000 hektare, tapi 99% hutan sehingga tidak ada sinyal. Yang ada sinyal dia lokasi balai desa dan pemukimannya. Dengan teknologi bisa dibereskan. Dengan teknologi satelit bisa,” tuturnya.

  • Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo Megapolitan 2 September 2025

    Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo Megapolitan 2 September 2025

    Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menjatuhkan vonis tujuh penjara terhadap terdakwa Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dalam kasus beking situs judi
    online
    (judol) agar tidak terblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),
    Putusan ini disampaikan majelis hakim pada Senin (1/9/2025).
    “Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnaen Apriliantony dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah,” kata Hakim ketua Parulian Manik di ruang persidangan, Senin.
    Tony bersama tiga terdakwa lain dalam klaster koordinator dinyatakan terbukti bersalah karena mengoordinasikan lolosnya situs judol dari pemblokiran Kominfo.
    “Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara bersama-sama,” sebut Hakim.
    Adapun tiga terdakwa lain dalam klaster koordinator adalah Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
    Berbeda dengan Tony, ketiganya divonis lebih ringan, yakni lima tahun enam bulan penjara.
    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan Alias Agus, dengan pidana penjara masing-masing selama lima tahun dan enam bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500 juta,” kata Hakim.
    Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan bahwa Tony adalah sosok yang mengoordinasikan situs judol langsung kepada Menkominfo saat itu, Budi Arie.
    “Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony bertugas sebagai penghubung dengan Menteri Kominfo saudara Budi Arie Setiadi,” bunyi dakwaan yang dibacakan JPU, sebagaimana dikutip pada Minggu (18/5/2025).
    Sementara itu, Adhi adalah pihak yang dikenalkan Tony kepada Budi Arie yang sedang mencari orang untuk mengumpulkan situs judi
    online
    untuk diblokir.
    “Terdakwa II Adhi Kismanto mempresentasikan alat
    crawling
    data yang mampu mengumpulkan data
    website
    judi
    online
    ,” kata jaksa.
    Terdakwa lainnya, Muhrijan berperan dalam menghubungkan Kemkominfo dengan agen situs judol yang tak ingin diblokir, setelah mengetahui rencana pengumpulan situs dari adiknya yang bekerja di Kemkominfo.
    “Terdakwa Muhrijan menyampaikan bahwa dirinya mengetahui praktik penjagaan website judi online dan mengancam akan melaporkannya kepada Menkominfo,” kata jaksa.
    Sementara terdakwa Alwin bertugas sebagai bendahara yang mendistribusikan uang hasil penjagaan situs judol.
    Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana. Klaster ketiga yaitu agen situs judol.
    Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai. Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol. Para terdakwa yang baru diketahui adalah Rajo Emirsyah, Darmawati dan Adriana Angela Brigita.
    Dalam perkara dengan terdakwa Denden dan kawan-kawan, mereka didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), karena dia berhasil menghemat APBD hingga Rp462 miliar dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

    “Saya terkesan ketua kalian, Ketua Apkasi, Saudara Bursah melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini, beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah. Untuk (satu) kabupaten, luar biasa ini!” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

    Oleh karena itu, di hadapan para bupati se-Indonesia dan pejabat negara lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya untuk selalu menggunakan anggaran dengan cara-cara yang efisien. Artinya, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif, dan tidak berdampak, tidak perlu dianggarkan kembali.

    “Kurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” kata Presiden Prabowo.

    Di atas panggung acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memuji hasil efisiensi yang diperoleh oleh Kabupaten Lahat, yang kemudian diperuntukkan untuk membangun irigasi untuk 80.000 hektare sawah.

    “Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya, Lahat, (yang) berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak Rp462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi, dan kemudian Pak Bursah membuat irigasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut melaporkan pencapaian jajaran kepala daerah di hadapan Presiden Prabowo.

    Dalam acara pembukaan AOE 2025, Presiden Prabowo berbicara mengenai beragam isu, di antaranya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, dampak dari efisiensi, perkembangan dari pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), kasus korupsi yang menjerat salah satu eks anggota Kabinet Merah Putih, dan juga soal Danantara.

    Di lokasi acara, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

    Kemudian ada pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, kemudian Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid selaku tuan rumah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.