Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Di Istana Negara, prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru diawali dengan pembacaan keppres pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri, kemudian pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut.

    Selepas itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menkeu.
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Purbaya kemudian mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pelantikan dan
    reshuffle
    menteri telah disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Adapun lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.
    Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi. Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
    Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
    Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.
    Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
    Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
    Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.
    Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ferry Juliantono Gantikan Budi Arie Jadi Menteri Koperasi

    Ferry Juliantono Gantikan Budi Arie Jadi Menteri Koperasi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Ferry menggantikan Budi Arie Setiadi di posisi tersebut.

    Posisi Ferry digeser dari awalnya menjabat Wakil Menteri Koperasi mendampingi Budi Arie usai dilantik Oktober 2025.

    Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden RI nomor 26 P tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    “Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo membacakan sumpah diikuti Ferry.

    “Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

    (hal/ara)

  • 4 Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri Nasional

    4 Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri Nasional

    Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet pada Senin (8/9/2025) sore.
    Prasetyo menyebutkan,
    reshuffle
    dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo.
    “Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin.
    Mereka yang di-
    reshuffle
    adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
    Lalu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menpora Dito Ariotedjo.
    Sementara itu, ada satu posisi menteri yang baru dibentuk, yakni Menteri Haji.
    “Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka, pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti Nasional

    1 Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti Nasional

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak atau me-
    reshuffle
    sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di lima kementerian.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya, yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar dia.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” ujar Prasetyo.
    Adapun lima Kementerian yang direshuffle yakni:
    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan.
    2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    3. Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin.
    5. Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti Fery Juliantono.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie Setiadi, menanggapi adanya isu reshuffle di Kabinet Merah Putih sore ini. Budi Arie menegaskan jika reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif presiden, hak prerogatif presiden,” kata Budi Arie usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Budi Arie mengatakan dirinya tengah fokus kerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut belum diberi informasi terkait reshuffle itu.

    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat. Nggak, belum, belum ada pemberitahuan, kenapa? Kamu bikin isu sendiri,” kata Budi Arie.

    “Semuanya hak prerogatif presiden kita fokus ngurus rakyat ya,” sambungnya.

    Sejumlah tokoh mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Para tokoh itu datang dengan kemeja dilengkapi dasi biru muda seperti yang digunakan menteri-menteri Kabinet Merah Putih saat pelantikan pada Oktober 2024.

    Pantauan detikcom, Senin (8/9), tokoh yang hadir itu antara lain Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, M Irfan Yusuf. BP Haji sendiri telah resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah sehingga pimpinannya akan menjadi menteri.

    Perubahan nama itu membuat harus ada pelantikan Menteri Haji dan Umrah. Hal itu diperlukan untuk menyesuaikan dengan nama baru lembaga tersebut.

    Selain itu, ada juga Wamenkop Ferry Juliantono yang hadir mengenakan kemeja dan dasi biru. Politikus Golkar Muchtarudin dan ekomom Purbaya Yudhi Sadewa juga merapat dengan setelan kemeja dan dasi biru muda.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi kabar Kementerian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digabung kembali. Budi Arie mengatakan penggabungan kembali dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif Presiden,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Saat ditanya mengenai lebih lanjut soal pergantian dirinya dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, Budi Arie bilang belum mendapatkan kabar tersebut. Ia menilai pergantian menteri adalah hak prerogatif Prabowo.

    “Itu hak prerogatif presiden. Belum (dapat informasi terkena reshuffle),” jelasnya.

    Ia pun membantah akan mengunjungi Istana Kepresidenan hari ini. Budi menerangkan dirinya akan berfokus untuk mengurus rakyat.

    “Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat,” tambah dia.

    Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle hari ini. Ada beberapa tokoh yang dikabarkan kena reshuffle, termasuk Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie.

    (acd/acd)

  • Pengurus-Pengawas Kopdes Merah Putih Tembus 680 Ribu Orang

    Pengurus-Pengawas Kopdes Merah Putih Tembus 680 Ribu Orang

    Jakarta –

    Sebanyak 680.098 orang menjadi pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Dari total tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut sekitar 5% yang mempunyai gelar Strata-I (S1) ke atas.

    “Ini tantangan, saya nggak bilang hambatan bahwa dari konsolidasi data pengurus dan pengawas KDKMP yang jumlahnya 680 ribu orang, hanya 5% yang sarjana, sisanya SMA ke bawah,” kata Budi Arie dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/9/2025).

    Ia membeberkan pengurus Kopdeskel Merah Putih sebanyak 420.377 orang dan pengawas 259.721 orang. Dari total tersebut, yang menyandang gelar S1 ke atas hanya 30.832 orang dan 649.266 orang lulusan SMA ke bawah.

    Budi Arie menilai kondisi tersebut terjadi lantaran masyarakat desa yang mempunyai gelar sarjana lebih memilih bekerja di kota dibandingkan di desa.

    “Bagaimanapun ini anak bangsa kita yang harus dilatih, diperkuat untuk menggerakan ekonomi desa. Karena saya begitu dapatnya angka 5% S1 pengurus KDKMP, S1-nya sudah ke kota semua, ini yang ada di desa,” jelasnya.

    Dari sisi umur, Budi Arie menyebut banyak generasi milenial dengan rentang umur sekitar 29-44 tahun sebanyak 260.514 orang, generasi X yang berusia 45-49 tahun sebanyak 213.952 orang, dan generasi Z di usia 18-28 tahun sebanyak 136.348 orang. Melihat ini, Budi menyebut ada harapan karena banyak usia-usia produktif yang terlibat di program Kopdeskel Merah Putih.

    “Kelompok usia, total kan 640 ribu orang, di mana pengurus 5 pengawas 3 per koperasi. 200 sekian ribu itu adalah usia 29-44 tahun dan gen X 45-59 tahun 213 ribu. Jadi emang ada harapan karena dari sisi pengurus dan pengawas ini usia-usia produktif ini masih ada daya tarung dan daya juang, masih bisa dilatih,” terangnya.

    Pada saat yang sama, Budi Arie menerangkan saat ini Kementerian Koperasi (Kemenkop) berfokus untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar Kopdeskel Merah Putih bisa segera beroperasi. Pada 2026, operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih akan terus dioptimalkan dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa seluruh penyaluran barang-barang subsidi pemerintah kepada masyarakat melalui Kopdeskel Merah Putih.

    Tonton juga video “Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Transformasi Ekonomi Desa” di sini:

    (acd/acd)

  • Celios Kritisi Pendekatan Top-Down Kopdes Merah Putih

    Celios Kritisi Pendekatan Top-Down Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencanangkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai jaringan distribusi komoditas dan bahan pokok hingga akar rumput. Pada saat bersamaan, kalangan pengamat mengingatkan perlunya aspek pengawasan yang ketat terhadap risiko yang ada.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa intisari program 80.000 Kopdes Merah Putih adalah kehadiran negara dalam menyalurkan kebutuhan masyarakat ke tangan pertama, terutama untuk barang-barang yang disubsidi.

    Menurutnya, pemerintah selama ini telah memberikan subsidi kepada masyarakat melalui bahan pokok seperti gas, beras, sembako lainnya, hingga kebutuhan pertanian seperti pupuk. Namun, proses penyalurannya terhambat karena rantai distribusi yang dinilai terlalu panjang, misalnya melalui tengkulak.

    “Jadi Kopdes Merah Putih ini sebenarnya adalah alat negara untuk melakukan intervensi terhadap distribusi kebutuhan-kebutuhan strategis. Itu intisarinya, negara punya jalur distribusi,” kata Budi dalam wawancara khusus dengan Bisnis di kantornya, Rabu (3/9/2025).

    Dia melanjutkan, penyaluran barang bersubsidi ke masyarakat selama ini kerap kali tidak tepat sasaran, khususnya bahan bakar minyak (BBM) hingga tabung gas elpiji. Budi menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan agar pengeluaran masyarakat dapat berkurang, karena memiliki opsi membeli barang yang lebih murah melalui Kopdes.

    Pendekatan Top-Down Disorot

    Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa pengawasan perlu dilakukan terhadap beberapa aspek Kopdes, mengingat pendekatan dari atas ke bawah (top-down) yang diterapkan dalam pembentukannya.

    Menurutnya, hal ini membuka peluang bahwa terdapat intervensi politis dari persiapan manajerial Kopdes di masing-masing wilayah.

    “Jadi harus diawasi dan juga harus dipastikan ya bahwa Kopdes Merah Putih ini juga tidak kental intervensi politisnya dari sisi persiapan manajerial sebagai koperasi, karena dari awal memang sifatnya sudah top-down, bukan swakelola,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Terkait visi jaringan distribusi, dia justru menyatakan risiko yang membayangi Kopdes adalah kehadirannya yang mensubstitusi pedagang dan pengepul, sehingga seolah-olah memangkas rantai distribusi.

    Padahal, menurut Bhima, hal ini justru menjadi disrupsi negatif terhadap lapangan kerja yang sebelumnya telah ada.

    Selain itu, dia juga mempertanyakan aspek keberlanjutan dari Kopdes, mengingat manajemen yang belum teruji usai peluncurannya beberapa waktu lalu.

    Apabila hal ini tidak diatasi saat proses distribusi bahan pokok dimulai, maka dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

    “Nah, jangan sampai Kopdes Merah Putihnya tidak siap menyalurkan produk-produk untuk masyarakat, terutama subsidi. Itu efeknya justru akan membuat inflasi terjadi di daerah,” tutur Bhima.

    Sementara itu, Akademisi sekaligus Pengamat Koperasi Rully Indrawan menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih semestinya bisa menjadi perangkat negara dalam menyalurkan barang-barang bersubsidi secara lebih tepat sasaran.

    Namun demikian, dia menyoroti perihal model bisnis dan regulasi program prioritas pemerintah itu yang masih perlu dibuktikan secara konkret.

    “Model bisnis dan regulasi yang mendukungnya membutuhkan validasi agar harapan itu bisa terwujud,” kata Rully saat dihubungi.

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa anatomi persoalan yang dihadapi oleh Kopdes Merah Putih belum sepenuhnya terpetakan secara jernih. Hal ini dinilai menjadi tantangan, bahwa orkestrasi program yang dijalankan belum optimal.

    “Memahami konsep close loop untuk Koperasi Desa Merah Putih pun tampaknya masih diperdebatkan,” pungkas Rully.

  • Kemenkop Siapkan Sistem Big Data dan Ruang Monitoring KDMP, Beroperasi Maret 2026

    Kemenkop Siapkan Sistem Big Data dan Ruang Monitoring KDMP, Beroperasi Maret 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sistem big data dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat memantau operasional puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan rampung pada Maret 2026.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa sistem ini akan mengintegrasikan jaringan ekosistem digital, sehingga dapat memantau operasional KDMP. 

    Sistem tersebut dapat merekam transaksi harian, stok bahan pokok, penjualan, dan lain sebagainya dalam waktu nyata atau real time.

    Tidak hanya itu, dengan sentuhan kecerdasan buatan didalamnya, sistem juga dapat memproyeksikan kebutuhan ke depan dan pergerakan barang di KDMP.

    “Paling lama Maret tahun depan. Semuanya terintegrasi. Memantau, real time,” katanya dalam wawancara khusus dengan Bisnis di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Dia memaparkan Kemenkop nantinya juga akan membangun sistem monitoring koperasi di kantor Kemenkop. 

    Dengan sistem ini, seluruh kebutuhan koperasi dapat dipantau dari jarak jauh sehingga pemerintah dapat mengetahui dengan cepat dan mendistribusikan barang dengan tepat ke wilayah-wilayah yang stok barang di koperasinya telah menipis.

    Menkop Budi Arie Setiadi

    Menurutnya, hal ini menjadi bentuk transformasi digital oleh Kopdes Merah Putih dari koperasi-koperasi yang pernah ada sebelumnya.

    Budi menyebut sistem baru itu juga akan terintegrasi dengan platform Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (Simkopdes) hingga KDMP Mobile.

    Ketika ditanya perihal tantangan yang mungkin muncul berkaitan dengan keterbatasan masyarakat desa dalam mengakses platform digital, dia menyebut bahwa hampir semua penduduk Tanah Air telah mengakses internet.

    Penetrasi internet, menurutnya, bukan hambatan sebab hampir seluruh populasi Indonesia telah terhubung dengan layanan data. 

    “Jangan salah. Waktu saya Menkominfo, saya tanya, berapa banyak pengguna ponsel? Sudah 330 juta, hampir 95% di antaranya menggunakan smartphone,” ujar Budi.

    Oleh karena itu, dia menilai bahwa masyarakat desa telah melek digital. Budi tak menampik adanya ribuan desa yang belum mempunyai koneksi internet, tetapi meyakini bahwa hal tersebut dapat diatasi dalam waktu yang akan datang.

    “Dari jumlah itu, memang masih ada 5.000 desa yang belum punya koneksi. Itu pun bukan berarti satu desa, mungkin desanya 10.000 hektare, tapi 99% hutan sehingga tidak ada sinyal. Yang ada sinyal dia lokasi balai desa dan pemukimannya. Dengan teknologi bisa dibereskan. Dengan teknologi satelit bisa,” tuturnya.