Tag: Brando Susanto

  • Brando Susanto PDIP Minta Tarif PBBKB 5 Persen untuk Warga Jakarta Dipantau Ketat – Halaman all

    Brando Susanto PDIP Minta Tarif PBBKB 5 Persen untuk Warga Jakarta Dipantau Ketat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan menurunkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pribadi menjadi 5 persen dan kendaraan umum sebesar 2% oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung mendapat respons positif dari Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto dari Fraksi PDI Perjuangan.

    Brando memandang bahwa setiap pajak pemerintah/Pemerintah Daerah yang dipungut pastilah memiliki dampak pada laju pembangunan disuatu wilayah, apalagi di daerah (pemerintah daerah). 

    Akan tetapi, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan khusus untuk memberikan relaxasi pajak (pengurangan/penghapusan) untuk situasi yang bersifat khusus, misal kondisi ekonomi rakyat, mengundang investasi tertentu dan sejumlah alasan lain yang dibolehkan perundangan pajak. 

    “Relaksasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang digulirkan oleh Gubernur Pram sebenarnya untuk memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan sangat dinantikan. Apalagi bahan bakar adalah sarana utama (selain listrik) untuk melakukan kegiatan sehari-hari di masyarakat, khususnya lalu lintas orang, barang atau jasa,” ujar Brando, Jumat (25/04/2025). 

    Hal ini, lanjut Brando, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemic Covid-19 ditambah dengan perang tarrif Amerika-China dan Rusia, sebagai kota global tentu Jakarta sangat terdampak.

    Untuk itu langkah relaksasi pajak PBBKB bagi masyarakat sudah tepat.

    “Pertanyaan selanjutnya apakah ini akan optimal. Pajak PBBKB adalah dorongan ekonomi masyarakat, jadi diharapkan tentu optimal membantu meringankan beban masyarakat termasuk dunia usaha di Jakarta. Tentu, bilamana dirasa perlu , maka ada sektor-sektor lain yang juga masih dipertimbangkan pemberian relaksasi pajak lainnya,” katanya. 

    Dikatakannya, relaksasi pajak (PBBKB) adalah inisiatif eksekutif di Balaikota  dalam hal ini Gubernur Pram-Doel, jadi pada waktunya akan dibahas bersama komisi C sebagai komisi terkait di legislatif.

    “Pada tahapan implementasi, sebagai bentuk pengawasan, harusnya Komisi C memanggil para pengusaha principal bahan bakar kendaraan bermotor, seperti Pertamina, Shell, BP, Total, AKR, untuk memberikan laporan terkait relaksasi ini tepat sasaran. Jangan sampai relaksasi pajak jadi selipan kantong margin pengusaha bahan bakar tadi. Harus Transparan dan Komisi C melakukan monitoring,  cek ke lapangan dan investigasi laporan masyarakat,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Jakarta tersebut. 

    Brando juga berharap agar Dinas Pajak (Dispenda) harus jeli mengecek laporan klaim relaksasi pajak BBM yang diturunkan tersebut agar kebijakan tersebut benar-benar memiliki dampak kebermanfaatan bagi ekonomi masyarakat. 

    “Dinas Pajak (Dispenda) mesti sangat jeli mengecek laporan klaim Relaksasi Pajak BBM yang diturunkan ini. Sekali lagi, jangan jadi ajang korporasi atau pengusaha nyelipin di kantong margin korporasi, tapi harus jadi stimulus bagi ekonomi masyarakat Jakarta dari kebijakan ini,” tegas Brando.

    Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung menurunkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pribadi menjadi 5?n kendaraan umum sebesar 2%.

    Menurut Pramono, hal itu sebagai relaksasi bagi masyarakat Jakarta yang mana sebelumnya tarif pajak yang berlaku untuk kendaraan pribadi sebesar 10%.

    “Kemarin saya sudah memutuskan, untuk Jakarta, kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon, yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2% untuk kendaraan umum,” ujarnya di Balai Kota Jakarta.

  • Perlu aturan terkait kewajiban menyediakan lahan parkir bagi pertokoan

    Perlu aturan terkait kewajiban menyediakan lahan parkir bagi pertokoan

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengingatkan perlunya aturan terkait kewajiban bagi pertokoan, pusat kuliner dan juga pemilik mobil agar bisa menyediakan tempat parkir yang memadai.

    “Tempat usaha banyak yang tidak memiliki lahan parkir. Mereka parkir di sekitar wilayah komersial dan ini mengganggu kenyamanan warga di sekitarnya,” kata Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Brando Susanto di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, selain tempat usaha pemerintah juga perlu mengatur terkait kewajiban pemilik kendaraan memiliki lahan parkir karena ini bisa menyebabkan banyak parkir sembarangan atau liar.

    Ia menjelaskan, saat ini banyak pemilik usaha yang memiliki tempat usaha namun tidak memiliki lahan parkir sehingga mereka parkir di bahu jalan. Hal itu menjadi semrawut.

    Brando mengusulkan agar aturan terkait lahan parkir di tempat usaha perlu ditegakkan supaya para pengusaha ini tidak sembarangan.

    “Banyak pemilik ruko yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan melebihi lahan parkir yang dimiliki sehingga parkir sembarangan dan dilakukan di pinggir jalan,” ujarnya.

    Brando mengatakan bahwa dengan adanya penataan lahan parkir oleh Pemprov DKI selain memberikan kenyamanan juga dapat menambah pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD).

    Sebelumnya, Pansus DPRD DKI Jakarta menyatakan PAD dari sektor parkir masih belum tergarap maksimal dan bahkan terdapat kebocoran karena potensi yang dimiliki begitu besar bila dibandingkan pemasukannya.

    “Potensinya besar, terutama di jalan karena itu ada retribusi,” kata anggota Pansus Perparkiran Taufik Zoelkifli.

    Taufik mengatakan bahwa dari hitungan yang dimiliki oleh Wakil Ketua Pansus Perparkiran potensi bisa didapatkan Pemprov DKI melalui PAD sektor parkir terutama di pinggir jalan bisa mencapai lebih dari Rp600 miliar.

    Jumlah tersebut bisa berkali-kali lipat dari pendapatan yang saat ini diperoleh oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI yang pada 2024 hanya mendapatkan Rp8,9 miliar.

    Untuk itu, DPRD memperhatikan masalah perparkiran di Jakarta, khususnya yang berada di jalan mengingat potensinya begitu besar tetapi belum tergarap maksimal.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tertibkan Pungli Parkir di Jakarta, Brando: Kalau Bisa Dibayar Tahunan Saat Bayar Pajak STNK – Halaman all

    Tertibkan Pungli Parkir di Jakarta, Brando: Kalau Bisa Dibayar Tahunan Saat Bayar Pajak STNK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Panitis Khusus (Pansus) Parkir  DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto mengusulkan mekanisme yang lebih transparan dalam pengelolaan pendapatan parkir di Ibu Kota Jakarta.

    Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan sistem pembayaran parkir perlu disederhanakan guna mencegah potensi kebocoran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Brando pun mendorong agar biaya parkir dibebankan sekaligus saat pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga warga tidak perlu lagi membayar parkir di jalanan.

    “Sebagai terobosan, misalnya dari data tahun lalu terdapat sekitar 4,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta, maka biaya parkir bisa langsung ditarik bersama pembayaran STNK melalui sistem di Samsat,” ujarnya dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/4/2025). 

    Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta ini mengatakan usulan tersebut guna menghilangkan pungutan liar (Pungli) parkir liar di jalanan serta bocornya retribusi parkir oleh oknum juga tidak ada lagi. 

    Kecuali di gedung parkir resmi tetap dipungut.

    “Agar bisa menertibkan parkir sembarangan di jalan, kecuali di titik-titik parkir yang disediakan.  Jadi masyarakat Jakarta tak usah lagi bayar parkir dan siapkan recehan, bayar tahunan parkir ke Samsat,” pungkasnya

    Di sisi lain, lanjutnya, tidak perlu investasi mesin parkir di semua jalan Jakarta yang luas, bayar tahunan di samsat.

    “Ini usulan agar mengoptimalkan pendapatan daerah dari kebocoran pemasukan retribusi parkir,” katanya.

    Ia juga menambahkan Pansus Parkir akan membahas besaran tarif parkir untuk setiap golongan kendaraan.

    Selain itu, Brando juga berharap usulan ini bisa menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

    “Dengan sistem ini, pemungutan parkir tidak lagi menjadi polemik dan tidak ada lagi pansus-pansus serupa. Perlu ada payung hukum melalui Perda agar tidak ada lagi area rawan manipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya.

     

  • Brando Sebut Pergub PPSU Diterbitkan Pramono Sebagai Langkah Positif Tata Jakarta Menuju Kota Global – Halaman all

    Brando Sebut Pergub PPSU Diterbitkan Pramono Sebagai Langkah Positif Tata Jakarta Menuju Kota Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang baru tahun 2025 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU yang akan segera ditambahkan jumlahnya dimana Pergub ini memiliki 3 point terobosan baru yakni, ijazah minimal SD, usia bisa 55-58 tahun dan kontraknya minimal 3 tahun.

    Brando mengungkap, Pergub ini merupakan terobosan baik bagi masyarakat jakarta.

    “Inisiatif  Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dalam menata Jakarta lewat pasukan warna – warni yang ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kinerjanya patut mendapatkan apresiasi sebagai langkah positif Jakarta menuju Kota Global. Ini merupakan kesadaran ideologis terhadap persoalan sampah dan kebersihan lingkungan Jakarta yang padat,” ujar Brando, Minggu (6/4/2025).

    Menurutnya, Pergub tersebut sebagai langkah positif yang signifikan untuk menata Jakarta sehingga Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta ini pun berkomitmen mendukung Pergub ini, bahkan Brndo juga mengusulkan agar dipertajam lagi untuk memberantas pungli (pungutan liar) dalam proses rerkruitmennya.

    “Ini langkah yang baik menata Jakarta menuju kota global, dan kalau bisa dipertajam dalam proses rekruitmennya, karena masih ada selentingan-selentingan di masyarakat, mau masuk PPSU harus bayar 20-25 juta per orang, alhasil yang bayar tidak akan kerja maksimal – karena menganggap sudah setor pada atasan,” tegas Brando.

    Kasus seperti ini, lanjut Brando, harus diberantas dan inspektorat atau siapapun harus pasang telinga dan cari oknum-oknum seperti ini.

    “Kalau ketemu yang kedapatan pungli dalam proses rekruitmen PPSU harus diberikan sanksi tegas dan pegawainya tersebut langsung saja diberhentikan,” kata Brando.

    Di sisi lain, tambahnya, yang diinginkan masyarakat adalah lingkungan rumahnya bersih dan sehat, juga bagi calon pekerja dapat maksimal mengerjakan tugasnya tanpa like or dislike dalam urusan kinerja, sehingga jangan dinodai dengan pungli.

    “Kehidupan masyarakat di Jakarta sudah 24 jam sehari, tidak seperti zaman saya kecil hanya beberapa tempat yang 24 jam seperti China Town Kota. Artinya aktivitas masyarakat tidak bisa lagi hanya diasumsikan pagi sampe sore yang ramai. Jakarta hari ini mobilitas dan aktivitasnya sudah 24 jam, maka wajib pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan mensupport 24 jam perilaku masyarakat di kota global Jakarta. Kan petugas karyawannya bisa diatur shift kerjanya, masa kalah sama fast food bisa layanan 24 jam,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Politisi Muda PDI Perjuangan itu mengatakan, mengurus Jakarta adalah 24 jam sesuai janji dan komitmen pemprov terhadap rakyat Jakarta maka saat ini pemerintah menunaikan janji tersebut.

    “Kita sudah janji sama rakyat, ngurusin masyarakat 24 jam, sekarang ditagih komitmennya. Para calon Pekerja pasukan warna-warni silakan melamar dengan niat kerja, karena kesempatannya sudah terbuka lebar, semoga ini bermanfaat dan berdampak nyata bagi kemajuan Jakarta dan masyarakatnya,” tutup Brando.

  • Legislator: Pemberantasan pungli di Jakarta tidak hanya saat mudik

    Legislator: Pemberantasan pungli di Jakarta tidak hanya saat mudik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meminta kepada Pemprov DKI agar dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak hanya dilakukan saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.

    “Kami ingin masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa pungli dalam segala urusan,” kata Brando di Jakarta, Jumat.

    Brando menilai, inisiatif antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai langkah positif yang harus terus dikembangkan.

    Dia menegaskan dalam acara besar seperti itu, seringkali ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar.

    “Jika memungkinkan, saya ingin menyampaikan kepada pak gubernur agar program ini tidak hanya berlaku saat mudik. pungli di berbagai sektor lain di Jakarta juga harus segera ditertibkan,” ujarnya.

    Brando menilai, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli dan berharap masyarakat berani melapor dan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti oleh inspektorat.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberantas pungli termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap hal itu saat membuka pelepasan peserta mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

    Pramono juga menegaskan, program mudik gratis ini harus bebas dari Pungli. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan dalam memastikan program ini berjalan baik dan Antipungli.

    “Kami ingin menegaskan bahwa mudik gratis ini bebas Pungli. Jika menemukan Pungli, segera laporkan melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap posko mudik,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI klaim kasus pungli pada masa mudik nihil

    Pemprov DKI klaim kasus pungli pada masa mudik nihil

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim kasus pungutan liar oleh petugas pada masa mudik Lebaran 2025 nihil, namun belum adanya laporan pungli yang diterima hingga Jumat ini.

    “Setelah dibuka posko pungli, di empat terminal utama dan juga di Pelabuhan Muara Angke, sampai saat ini hasil monitoring, kami belum menerima laporan pungli di kawasan terminal maupun di pelabuhan (Muara Angke),” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta.

    Menurut dia, masyarakat maupun petugas yang melayani selama masa Angkutan Lebaran 2025 menyadari untuk tidak memberikan ruang pada pungut liar (pungli).

    “Petugas juga kami bekali untuk jangan sekali-sekali melakukan pelanggaran pungutan liar karena kita semuanya sudah saling mengawasi dan ini tentu kita visinya sama setop pungutan liar di wilayah DKI Jakarta,” ujar Syafrin.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan untuk memberantas pungutan liar di DKI Jakarta termasuk dalam penyelenggaraan Program Mudik Gratis 2025.

    Dia berpesan agar para pemudik segera melaporkan apabila melihat pungli. Pemudik dapat melaporkan hal tersebut melalui aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Jakarta, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pungutan Liar.

    Selain itu, warga juga dapat melaporkan melalui unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap pos yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di beberapa titik ramai pemudik, seperti terminal, stasiun dan pelabuhan.

    ​​Layanan pos pengaduan yang disediakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) untuk periode 21-30 Maret 2025.

    Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto berharap agar pungli di berbagai sektor harus segera ditertibkan.

    Pengaduan harus bisa dilakukan melalui aplikasi yang sudah disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia berpendapat, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar Murah Food Station sudah jangkau 220 kelurahan sejak Ramadhan

    Pasar Murah Food Station sudah jangkau 220 kelurahan sejak Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya telah menyelenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang saat ini sudah menjangkau 220 dari 240 kelurahan di Jakarta.

    Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Karyawan Gunarso mengatakan dalam keterangannya, Jumat, pasar murah ini salah satu bentuk kegiatan perusahaan sebagai salah satu BUMD pangan di DKI Jakarta yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan masyarakatnya.

    Menurut dia, salah satu ketahanan pangan di Jakarta adalah stabilitas harga, mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

    “Selama Ramadhan hingga Lebaran kami akan menjangkau hingga 240 titik kelurahan di DKI Jakarta,” katanya.

    Tercatat, hingga Rabu (26/3) kemarin telah berhasil dijangkau sebanyak 220 titik kelurahan. “InsyaAllah, capaian target kita di 240 titik kelurahan di seluruh Jakarta dapat tercapai,” kata Gunarso.

    Ia berharap kehadiran Food Station di lokasi-lokasi strategis ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta secara efektif dan efisien.

    “Saat ini warga tengah membutuhkan pangan untuk Lebaran nanti. Pasar murah Food Station ini juga bisa membantu pengendalian harga pangan di Jakarta,” katanya.

    Ia menyampaikan, kehadiran pasar murah ini sangat disambut antusias warga, tercatat sudah ada 15.000 warga yang membeli produk berkualitas Food Station.

    Adapun produk yang paling dicari di tengah masyarakat, yakni MinyaKita, Beras, Gula Pasir, serta Cabai dan Bawang Putih.

    “Kami tentu merasa sangat bersyukur pasar murah ini diminati warga Jakarta. Terlebih, kami menjamin semua produk Food Station berkualitas tinggi dan semua harga pangan kita di bawah harga pasaran,” tegasnya.

    Legislator Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Food Station Tjipinang Jaya yang mengadakan pasar murah dengan menjual sembako untuk warga Jakarta.

    PT Food Station Tjipinang Jaya terbukti sudah melakukan langkah implementatif karena mereka langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan layanan sehingga lebih tepat sasaran.

    Melihat antusias warga, Brando berharap jangkauan pasar murah ini bisa lebih diperbanyak, serta mobil truk keliling pangan ini ditambah jumlahnya sesuai jumlah kecamatan.

    “Supaya pasar murah ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan di Jakarta,” kata Brando.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiap Kecamatan di Jakarta Diharapkan Punya Truk Serba Guna untuk Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    Tiap Kecamatan di Jakarta Diharapkan Punya Truk Serba Guna untuk Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno terus memberikan perhatian dan manfaat nyata kepada warga.

    Kali ini, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya diselenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang saat ini sudah menjangkau 220 dari 240 Kelurahan di Jakarta.

    Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Food Station Tjipinang Jaya yang mengadakan pasar murah dengan menjual sembako untuk warga Jakarta.

    PT Food Station Tjipinang Jaya terbukti sudah melakukan langkah implementatif karena mereka langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan layanan sehingga lebih tepat sasaran.

    “Sebentar lagi umat Islam khususnya akan merayakan Hari Raya Idulfitri, banyak masyarakat membutuhkan bahan pangan,” ungkap Wakil Sekrtaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta tersebut.

    Melihat antusias warga, Brando berharap, jangkauan  pasar murah ini bisa lebih diperbanyak, serta mobil truk keliling pangan ini ditambah jumlahnya sesuai jumlah kecamatan.

    “Supaya pasar murah ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan di Jakarta,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Brando juga memborong paket sembako murah Food Station untuk dibagikan kepada warga setempat.

    “Langkah strategis Food Station ini sudah sangat bagus dan harus tetap dipertahankan. Kami anggota dewan akan terus berupaya mendukung terpenuhinya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

    Menurut Brando, salah satu ketahanan pangan di Jakarta adalah stabilitas harga, mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

    “Seperti di Pademangan Barat hari ini, kami memberikan pelayanan dengan menghadirkan penjualan pangan murah pangan dekat dengan tempat tinggal mereka,” ujarnya, saat meninjau lokasi penjualan ganti pasar murah di RPTRA Budi Mulia, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (27/3/2025).

    Sementara, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Karyawan Gunarso mengatakan, pasar murah ini salah satu bentuk kegiatan perusahaan sebagai salah satu BUMD pangan di DKI Jakarta yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan masyarakatnya.

    Ia berharap, kehadiran Food Station di lokasi-lokasi strategis ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta secara efektif dan efisien.

    “Saat ini warga tengah membutuhkan pangan untuk Lebaran nanti. Pasar murah Food Station ini juga bisa membantu pengendalian harga pangan di Jakarta,” terangnya.

    Ia menyampaikan, kehadiran pasar murah ini sangat disambut antusias warga, tercatat sudah ada 15.000 warga yang membeli produk berkualitas Food Station. 

    Adapun produk yang paling dicari di tengah masyarakat, yakni MinyaKita, Beras, Gula Pasir, serta Cabai, dan Bawang Putih.

  • Brando: Program Mudik Gratis Antipungli Membahagiakan Warga Jakarta di Hari Raya – Halaman all

    Brando: Program Mudik Gratis Antipungli Membahagiakan Warga Jakarta di Hari Raya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Brando Susanto menilai, inisiatif Antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai langkah positif yang harus terus dikembangkan.

    Dia menegaskan dalam acara besar seperti ini, seringkali ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar.

    “Program ini memiliki inisiatif Antipungli. Ini langkah yang baik. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta menjalankan program ini, dan tentu harus kita dukung,” kata Brando di Jakarta pada Kamis (26/3/2025).

    Dia juga mendorong agar pemberantasan Pungli tidak hanya dilakukan saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.

    “Jika memungkinkan, saya ingin menyampaikan kepada pak gubernur agar program ini tidak hanya berlaku saat mudik. pungli di berbagai sektor lain di Jakarta juga harus segera ditertibkan. Bisa melalui pengaduan via WhatsApp atau aplikasi yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta,” terang dia.

    Brando menilai, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan Pungli.

    Dia berharap masyarakat berani melapor, dan lebih dari itu, laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

    “Kita ingin masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa Pungli dalam segala urusan,” tegas dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberantas pungutan liar (Pungli). Termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap hal itu saat membuka pelepasan peserta mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

    Pramono juga menegaskan, program mudik gratis ini harus bebas dari Pungli. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan dalam memastikan program ini berjalan baik dan Antipungli.

    “Kami ingin menegaskan bahwa mudik gratis ini bebas Pungli. Jika menemukan Pungli, segera laporkan melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap posko mudik,” ujar Pramono.

    Dia menegaskan, praktik Pungli harus ditangani dengan serius agar tidak terus berkembang di Jakarta.

    “Jakarta secara terbuka melawan Pungli! Jika melihat praktik ini, segera laporkan!” tegas Pramono.

  • Anggota DPRD Jakarta Dorong Pemprov Sederhanakan dan Mudahkan Para Pembayar Pajak Jakarta – Halaman all

    Anggota DPRD Jakarta Dorong Pemprov Sederhanakan dan Mudahkan Para Pembayar Pajak Jakarta – Halaman all

    DPRD Jakarta mengusulkan penyesuaian tarif pajak serta penyederhanaan aplikasi perpajakan untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Tayang: Kamis, 13 Maret 2025 10:28 WIB

    Istimewa

    PEMBAYARAN PAJAK – Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto dalam agenda penyampaian hasil reses pada Rapat Paripurna DPRD Jakarta, Rabu (12/3/3035). Brando mendorong Pemprov sederhanakan dan mudahkan para pembayar pajak. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPRD Jakarta mengusulkan penyesuaian tarif pajak serta penyederhanaan aplikasi perpajakan untuk mempermudah akses dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

    Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto dalam agenda penyampaian hasil reses pada Rapat Paripurna DPRD Jakarta.  

    “Dewan meminta kepada eksekutif untuk mempertimbangkan penyesuaian atau penurunan tarif pajak agar lebih proporsional dan tidak membebani warga Jakarta,” ujarnya dalam kesempatan tersebut, Rabu (12/3/2025).  

    Selain itu, warga juga meminta agar sistem aplikasi perpajakan disederhanakan guna mempermudah akses, pemahaman serta penyelesaian kewajiban pajak.

    “Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi kendala administratif yang sering dikeluhkan masyarakat,” ujar Brando.  

    Lebih lanjut, setelah hasil penyampaian tersebut, Brando kemudian meminta agar hasil reses harus ditindaklanjuti lebih lanjut. 

    “Reses harus diakomodasi dalam APBD agar tidak menjadi catatan tanpa realisasi,” pungkasnya. 

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini