Tag: Boris Johnson

Trump dan Fenomena Sepak Bola sebagai Alat Politik

JAKARTA – Panggung final Piala Dunia Antarklub 2025 dicoba dicuri sorot kameranya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Laga final yang berlangsung panas antara Chelsea menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion MetLife, New York, Senin pagi WIB, itu seolah-olah menjadi kesempatan emas bagi Trump untuk muncul dan mengambil alih sorotan dunia.

Sejatinya panggung final dalam kompetisi dengan format baru ini adalah milik Chelsea yang menghajar jawara Liga Champions musim ini, Paris Saint-Germain, dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Jika ditanya seseorang yang layak memperoleh sorotan utama tentu saja aksi dari Cole Palmer yang membawa The Blues jawara setelah menyumbangkan dua gol dan satu assits dalam laga ini.

Pemain tim nasional Inggris tersebut juga diganjar gelar pemain terbaik turnamen atas aksinya yang begitu konsisten hingga mengantarkan Chelsea juara.

Namun, sorotan utama seakan dicuri dari Palmer, setelah Trump muncul sebagai cameo dalam laga final ini.

Trump dan sorotan

Dalam kondisi suhu New York yang berada di titik 30 derajat celcius, upacara pengangkatan trofi Piala Dunia Antarklub 2025 justru terkesan bertele-tele.

Secara susunan waktu, kick-off laga ini juga terlambat selama sembilan menit dari waktu yang dijadwalkan.

Upacara seremoni pengangkatan trofi dilakukan pada pukul 22.58 waktu setempat, atau memakan kurang lebih durasi 40 menit untuk mempersiapkan panggung upacara seremoni.

Seremoni pengangkatan trofi juga tak berjalan baik, ketika Trump yang seharusnya meninggalkan podium malah ikut berselebrasi di samping kapten Chelsea, Reece James.

Padahal aksi Trump tersebut menuai tanda tanya dan reaksi dari para pemain Chelsea yang berdiri di belakangnya seperti Robert Sanchez, Marc Cucurella, dan Cole Palmer.

Dalam sebuah seremoni, tak seharusnya Trump ikut berdiri merayakan kemenangan dengan tim juara terlepas posisinya kini sebagai Presiden Amerika Serikat.

Ini menjadi seremoni buruk yang terkesan menjadi panggung bagi para politisi khususnya Trump yang ingin mencuri perhatian publik melalui gelaran turnamen sepak bola.

Padahal kehadiran Trump sejak awal memang tak begitu dianggap setelah serangkaian cemooh dilontarkan para penggemar di stadion ketika kamera menyorot dan menampilkannya di layar raksasa saat pertandingan akan dimulai.

Namun, Presiden berusia 79 tahun tersebut tetap memanfaatkan panggung sepak bola ini sebagai salah satu momentum mendapatkan sorotan publik.

Trump mengungkapkan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alat untuk bisa menyatukan perdamaian dunia.

“Ini tentang persatuan, tentang semua orang berkumpul, banyak cinta antara negara-negara. Saya rasa ini adalah olahraga yang paling internasional, itu benar-benar bisa menyatukan dunia,” kata Trump sebagaimana dikutip dari DAZN.

Segala cara kini coba dilakukan oleh Trump yang memang tengah dalam sorotan sebagai salah satu dalang di balik sejumlah kebijakan kontroversial seperti mengenai penetapan tarif perdagangan Amerika Serikat hingga keikutsertaan Amerika Serikat dalam perang antara Israel melawan Iran.

Sepak bola sebagai alat politik

Trump bukanlah satu-satunya politisi yang memanfaatkan sepak bola sebagai momen untuk bisa memperoleh sorotan dunia.

Sepak bola sebagai ajang olahraga yang paling digemari oleh publik di seluruh jagad raya ini memang kerap dimanfaatkan oleh politisi untuk bisa menuai popularitas hingga membangun citra.

Ajang sepak bola kini tak bisa dipisahkan dengan alat propaganda politik, bahkan fenomena ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Hal yang mendasari fenomena ini bisa terjadi adalah karena sepak bola bisa menjadi magnet yang kuat untuk bisa menarik berbagai aspek kepentingan.

Sebut saja gelaran Piala Dunia 1934 yang berlangsung di Italia sebagai alat politik dari Benito Mussolini.

Mussolini kala itu ingin menanamkan paham fasisme agar lebih kuat mengakar di Italia, serta memperkenalkan fasisme ke dunia dengan menghelat ajang sepak bola yang punya muatan dan kental dengan hal-hal berbau fasis.

Lalu Piala Dunia 1978 yang berlangsung di Argentina sebagai alat propaganda dari Jorge Rafael Videla yang tengah berupaya membangun citra kepada dunia pasca kudeta.

Jorge Rafael Videla yang naik takhta dan memimpin Argentina sejak Maret 1976 memang mempersiapkan ajang Piala Dunia 1978 untuk memoles citranya sebagai pemimpin yang baik-baik saja dan memperkuat nasionalisme penduduk Argentina.

“Piala Dunia 1978 amat penting bagi Videla. Ajang empat tahunan FIFA itu bahkan bisa memberikan dampak besar terhadap kekuasaannya: menunjukkan Argentina masih baik-baik saja, memperkuat semangat nasionalisme, hingga memberikan kesempatan lebih besar bagi Videla untuk membungkam musuh-musuhnya,” tulis Jonathan Wilson dalam bukunya Angel with Dirty Faces (2015).

Hal yang sama juga terjadi di gelaran Piala Dunia 2018, ketika Rusia selaku tuan rumah ingin memanfaatkan ajang tersebut sebagai panggung untuk memperbaiki citra dan reputasi mereka di mata dunia internasional.

Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menuding Presiden Rusia Vladimir Putin mencurigai bahwa ajang Piala Dunia 2018 dimanfaatkan sebagai propaganda Rusia.

Melihat sorotan yang begitu besar diperoleh dari pentas sepak bola, rasanya terlalu naif jika para politisi tak memanfaatkannya bahkan untuk sekedar soft selling. Melepaskan sepak bola dengan politisi seakan menjadi mitos dan bualan semata yang dijual hingga kini.

15/07/2025 08:41
Ada apa di balik reshuffle kabinet jilid 1?

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang baru Brian Yuliarto (kanan) bersama pejabat lama Satryo Soemantri Brodjonegoro (kiri) memberikan keterangan pers usai acara serah terima jabatan di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (19/2/2025). . ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.

Ada apa di balik reshuffle kabinet jilid 1?
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 20 Februari 2025 – 08:37 WIB

Elshinta.com – Reshuffle kabinet selalu menjadi momen yang menarik untuk didiskusikan. Perubahan susunan kabinet atau pergantian menteri dapat dimaknai sebagai bagian dari dinamika politik, respons terhadap tantangan yang berkembang, atau koreksi atas kebijakan yang berjalan kurang optimal.

Itu pun yang terjadi saat Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan mengangkat Brian Yuliarto sebagai penggantinya. Ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Meski masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pergantian serupa mengingat reshuffle kerap juga dilakukan pada pemerintah yang telah lampau-lampau.

Namun, alih-alih melihatnya sebagai tindakan mendadak atau kontroversial, hal ini bisa dipandang sebagai langkah strategis yang dilakukan pada saat yang tepat. Meskipun juga Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat mengaku bahwa reshuffle dilakukan setelah ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Memang dalam konteks pemerintahan yang efektif, seorang menteri tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan dan menerjemahkan visi presiden dengan baik. Syahganda Nainggolan dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle berpendapat, pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah tepat waktu.

Selain untuk memperkuat dan mendisiplinkan pemerintahan, reshuffle kabinet juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Syahganda menilai ketidaksepahaman dalam komunikasi kebijakan dapat memicu resistensi dari publik, seperti yang terjadi dalam kasus kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal), pemotongan beasiswa, dan dampak pada tunjangan kinerja dosen.

Dalam hal ini, ia menilai ada yang belum selaras dalam penyampaian esensi dari refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah sehingga reshuffle perlu dilakukan. Syahganda berpendapat Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya kepada publik sehingga diperlukan jajaran menteri di kabinet yang mampu menjabarkan apa yang dimaui Presiden.

Menurut dia, konsolidasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat saat ini berlangsung intensif. Prabowo tampak sempat menghadapi kesulitan dalam menjelaskan ide-ide besarnya kepada kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, dia membutuhkan menteri yang kompatibel pada arus yang deras.

Ketika kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, dampak yang timbul bisa menjadi eskalatif, seperti unjuk rasa mahasiswa yang akhirnya mengkritik pemerintah secara luas.

Pelajaran berharga

Belajar dari reshuffle ini, ada pelajaran berharga bagi para pejabat publik, khususnya dalam mengelola komunikasi kebijakan. Pemerintah bukan hanya perlu membuat kebijakan yang pro-rakyat, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sebagai contoh, pada masa pemerintahan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berupaya mengelola berbagai kebijakan fiskal yang menantang, seperti pengurangan subsidi energi, dengan pendekatan komunikasi yang strategis. Ia menggunakan pendekatan berbasis data dan secara aktif berdialog dengan berbagai pihak untuk membangun pemahaman yang lebih baik.

Dengan komunikasi yang efektif, kebijakan yang pada awalnya berpotensi menimbulkan resistensi pada akhirnya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Belajar dari negara lain, pada 13 Februari 2020, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, merombak kabinetnya secara signifikan untuk kesempatan pertama sejak pemilihan umum Desember 2019.

Perombakan ini dianggap sebagai upaya Johnson untuk memusatkan kekuasaan di Downing Street dan memastikan bahwa kabinetnya sejalan dengan visinya pasca-Brexit. Secara keseluruhan, reshuffle kabinet 2020 di bawah kepemimpinan Boris Johnson menandai fase baru dalam pemerintahannya, dengan penekanan pada loyalitas dan keselarasan visi di antara anggota kabinet.

Sebagai bagian dari refleksi atas reshuffle ini, Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Ketika kebijakan dirancang dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penerimaan masyarakat akan lebih baik.

Kemudian, strategi komunikasi juga harus lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan meningkatnya peran media baru termasuk media sosial dalam membentuk opini publik, pemerintah perlu memanfaatkan kanal digital secara optimal untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, reshuffle ini juga menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk semakin memperkuat konsolidasi pemerintahannya. Dalam beberapa bulan pertama kepemimpinannya, ia masih menghadapi tantangan dalam menyampaikan gagasan-gagasan besar kepada kelompok kelas menengah, termasuk mahasiswa dan akademisi.

Oleh karena itu, pemilihan menteri yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya, tetapi juga memiliki kapasitas komunikasi yang kuat, menjadi aspek yang sangat penting. Seorang menteri yang baik bukan hanya mereka yang memiliki pemahaman teknis yang kuat, tetapi juga yang mampu menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, ada banyak contoh menteri yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik karena kemampuan komunikasi yang mumpuni.

Beberapa menteri dalam masa jabatannya mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat melalui aksi-aksi nyata di lapangan sesuai dengan peran kementerian dan visi pemimpin. Pendekatan seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi setiap menteri dalam kabinet.

Dengan adanya reshuffle ini, publik juga diharapkan tidak sekadar melihatnya sebagai peristiwa politik semata, tetapi lebih jauh, sebagai bagian dari proses penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Wajar terjadi

Dalam demokrasi, perubahan susunan kabinet adalah hal yang wajar terjadi, dan seharusnya dipandang sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam mewujudkan visi yang telah dijanjikan kepada rakyat. Yang terpenting, setiap perubahan harus diiringi dengan evaluasi yang objektif dan solusi yang lebih baik ke depan.

Dalam perspektif yang lebih luas, reshuffle kabinet juga mengingatkan pentingnya meritokrasi dalam pemerintahan. Pemilihan menteri seharusnya tidak sekadar berdasarkan aspek politik, tetapi juga didasarkan pada kapasitas dan rekam jejak individu dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, setiap reshuffle bukan hanya menjadi alat konsolidasi politik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Reshuffle kali ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan menjadi faktor kunci dalam efektivitas pemerintahan.

Kesalahan dalam menerjemahkan dan menyampaikan kebijakan dapat memicu polemik yang sebetulnya bisa dihindari. Oleh karena itu, selain kompetensi teknis, kemampuan komunikasi menjadi syarat utama bagi pejabat publik agar kebijakan yang dibuat tidak hanya baik secara substansi, tetapi juga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dengan pembelajaran ini, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat semakin solid dan mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan lebih komunikatif di masa mendatang.

Sumber : Antara

20/02/2025 11:38
6 Universitas Terfavorit di Inggris yang Layak Didaftarkan untuk Beasiswa LPDP 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2025 adalah salah satu program beasiswa yang mendukung masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat bisa memilih salah satu universitas terfavorit di Inggris.

Pada 2025, pendaftaran beasiswa LPDP telah dibuka pada 17 Januari lalu. Program Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia (PTUD) yang disediakan LPDP memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri, termasuk di universitas terfavorit di Inggris.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan beasiswa LPDP adalah memiliki letter of admission/acceptance (LoA) dari universitas yang terdaftar dalam daftar perguruan tinggi yang disetujui oleh LPDP.

Inggris menjadi salah satu tujuan pendidikan yang paling populer bagi pendaftar beasiswa LPDP, mengingat kualitas pendidikan dan tradisi akademis yang sangat baik.

Berikut ini enam universitas terfavorit di Inggris yang dapat dipilih oleh calon penerima beasiswa LPDP 2025.

1. University of Oxford
University of Oxford, yang didirikan pada 1096 adalah universitas tertua di Inggris dan salah satu universitas tertua di dunia. Terkenal dengan sistem tutorialnya yang unik, Oxford menawarkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan personal dibandingkan dengan banyak universitas lainnya.

Program studi di Oxford mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains, humaniora, hingga ilmu sosial. Universitas ini juga dikenal karena menghasilkan banyak alumni terkenal, seperti ilmuwan Stephen Hawking, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan aktor Emma Watson. Oxford sering kali menempati peringkat tinggi dalam berbagai daftar universitas terbaik dunia, menjadikannya pilihan utama bagi banyak pelajar internasional, termasuk dari Indonesia.

2. University of Cambridge
University of Cambridge didirikan pada 1209, memiliki reputasi global yang sangat kuat di berbagai bidang akademik. Universitas ini dikenal dengan fokusnya pada penelitian yang inovatif, serta kualitas pengajaran yang sangat tinggi. Cambridge menawarkan berbagai program sarjana dan pascasarjana yang didukung oleh fasilitas riset canggih.

Seperti halnya Oxford, Cambridge juga telah melahirkan banyak tokoh dunia terkenal, termasuk ilmuwan Isaac Newton, biologist Charles Darwin, dan ahli matematika Alan Turing. Cambridge adalah pilihan yang sangat tepat bagi mereka yang ingin mengejar karier akademik atau profesional dengan standar internasional.

3. The University of Edinburgh
The University of Edinburgh, yang didirikan pada 1582, terletak di Skotlandia dan merupakan salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di dunia. Edinburgh memiliki reputasi luar biasa dalam bidang sains, teknologi, seni, dan humaniora.

Universitas ini juga sangat berfokus pada penelitian yang berpengaruh, dengan banyak proyek penelitian yang bertujuan untuk memecahkan tantangan global. Edinburgh merupakan tempat yang ideal bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuan riset, terutama dalam bidang medis dan teknologi.

Beberapa tokoh ternama yang pernah belajar di Edinburgh termasuk filsuf David Hume dan penulis Arthur Conan Doyle. Universitas ini juga menawarkan pengalaman kampus yang unik, dengan pemandangan kota Edinburgh yang indah dan bersejarah.

4. Imperial College London
Imperial College London adalah universitas terkemuka di dunia yang khusus berfokus pada bidang STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Didirikan pada 1907, Imperial College menawarkan berbagai program sarjana dan pascasarjana yang sangat kompetitif di bidang teknik, ilmu komputer, kedokteran, serta ilmu alam.

Universitas ini dikenal karena kualitas pengajarannya yang sangat tinggi dan fasilitas riset yang modern. Imperial juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pengaruh yang besar di industri.

Banyak alumni Imperial College yang mencapai kesuksesan luar biasa dalam dunia akademik dan profesional, termasuk ilmuwan terkenal seperti Alexander Fleming, penemu antibiotik.

5. University College London (UCL)
University College London atau yang biasa disingkat UCL, didirikan pada 1826 dan merupakan salah satu universitas top di London. UCL terkenal dengan pendekatannya yang interdisipliner dan berbasis penelitian, di mana mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu.

Universitas ini menawarkan berbagai program studi yang mencakup seni, sains, teknik, dan kesehatan, dan dikenal dengan fasilitas riset yang sangat canggih. UCL juga memiliki komunitas mahasiswa yang sangat beragam, dengan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia.

Banyak alumni terkenal UCL yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu sosial, politik, serta kebijakan publik, seperti mantan walikota London, Boris Johnson, dan penulis Sir Michael Morpurgo. Universitas ini merupakan tempat yang tepat untuk mereka yang ingin berkarier pada sektor publik, riset, atau sektor teknologi.

6. London School of Economics and Political Science (LSE)
London School of Economics and Political Science (LSE), yang didirikan pada 1895, adalah salah satu universitas terbaik di dunia dalam bidang ekonomi, politik, dan ilmu sosial. LSE memiliki reputasi internasional yang sangat kuat dalam menghasilkan pemikir dan pemimpin yang berpengaruh di dunia.

Universitas ini menawarkan program sarjana dan pascasarjana yang berfokus pada pengajaran dan penelitian ekonomi, kebijakan publik, hubungan internasional, dan bidang ilmu sosial lainnya. LSE juga terkenal karena melahirkan banyak tokoh terkenal, seperti ekonom terkenal George Soros, mantan Perdana Menteri Inggris Clement Attlee, dan banyak lainnya. Dengan kurikulum yang sangat fokus pada analisis dan penelitian, LSE sangat cocok untuk mereka yang ingin mengejar karier di bidang ekonomi, hukum, atau kebijakan publik.

Dengan memilih salah satu dari universitas terfavorit di Inggris ini, calon penerima beasiswa LPDP 2025 memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas internasional yang dapat membuka banyak peluang karier dan memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Jangan lupa untuk mempersiapkan semua persyaratan dengan baik, agar Anda dapat meraih kesempatan luar biasa ini.

21/01/2025 20:28
Negara-negara Barat Membungkam Seruan untuk Diplomasi di Ukraina – Halaman all

Barat Membungkam Seruan untuk Diplomasi di Ukraina

TRIBUNNEWS.COM- Eldar Mamedov berpendapat bahwa narasi dominan di Barat telah menyebabkan terpinggirkannya para cendekiawan, analis, dan pembuat kebijakan yang telah memperingatkan tentang risiko konflik dan mendesak keterlibatan pragmatis.

Sebuah analisis yang diterbitkan oleh penulis Eldar Mamedov untuk Responsible Statecraft pada hari Jumat menyoroti tren yang meresahkan: terkikisnya perdebatan demokrasi di Barat di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Membingkai konflik tersebut sebagai perjuangan global antara negara demokrasi dan negara otokratis, politisi dan komentator di seluruh Eropa dan Amerika telah menekan perspektif kritis dan membungkam suara-suara yang mengadvokasi solusi diplomatik.

Mamedov berpendapat bahwa narasi dominan di Barat telah menyebabkan terpinggirkannya para akademisi, analis, dan pembuat kebijakan yang telah memperingatkan tentang risiko konflik dan mendesak keterlibatan pragmatis.

Sebaliknya, suara-suara ini telah dicemooh, dicap sebagai simpatisan Kremlin, dan didorong ke pinggiran wacana kebijakan luar negeri.

Wacana yang terkekang di Eropa
Eropa, kata Mamedov, khususnya menolak perspektif alternatif. Ia menyoroti keputusan cepat Swedia untuk bergabung dengan NATO tanpa debat publik yang kuat sebagai contoh kekurangan demokrasi.

Sarjana hubungan internasional Swedia Frida Stranne, yang mempertanyakan perlunya meninggalkan kenetralan, menghadapi reaksi keras dan dicap sebagai “Putinis” karena pandangannya.

Jerman, yang dulu dikenal dengan Ostpolitiknya—keterlibatan pragmatis dengan Rusia—juga telah membungkam suara-suara yang tidak setuju. Johannes Varwick, seorang pakar kebijakan luar negeri terkemuka, memperingatkan tentang bahaya perluasan NATO dan menyerukan negosiasi untuk mengatasi masalah keamanan Rusia.

Meskipun mengutuk invasi Rusia sebagai tindakan ilegal, seruannya untuk diplomasi menyebabkan pemutusan hubungan dengan lembaga-lembaga politik dan tuduhan melayani kepentingan Rusia.

Hilangnya kesempatan untuk diplomasi
Mamedov menyoroti momen kritis di awal tahun 2022 ketika Ukraina dan Rusia dilaporkan hampir mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.

Kesepakatan yang diusulkan mencakup kenetralan Ukraina, jaminan keamanan, dan keringanan sanksi bersyarat bagi Rusia. Namun, upaya ini digagalkan oleh para pemimpin Barat, termasuk Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson, yang mendorong Ukraina untuk mengejar solusi militer.

Keputusan ini, menurut Mamedov, telah memperpanjang perang dan menempatkan Ukraina dalam posisi yang semakin genting.

Saat ini, dengan meningkatnya kerugian teritorial , Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kesediaannya untuk meninjau kembali kompromi yang pernah ditolak.

Mengubah opini publik

Sementara suara-suara agresif terus mendominasi lingkaran kebijakan, sentimen publik di Barat sedang berubah. Survei menunjukkan mayoritas warga Eropa lebih menyukai negosiasi daripada eskalasi militer yang berkelanjutan.

Gerakan antiperang mulai mendapat perhatian, dengan tokoh-tokoh seperti Donald Trump dan partai-partai baru di Jerman dan Prancis yang menganjurkan diakhirinya konflik melalui diplomasi.

Mamedov menyimpulkan dengan pengingat yang serius: terlepas dari hasil perang, Barat dan Rusia perlu membangun modus vivendi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Ia mendesak para pembuat kebijakan untuk memulihkan perdebatan demokrasi yang terbuka dan mendengarkan para ahli yang memiliki pandangan ke depan untuk memprediksi rawa saat ini.

SUMBER: AL MAYADEEN

13/12/2024 23:25
Eks-Presiden Israel: Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris – Halaman all

Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris

TRIBUNNEWS.COM – Mantan presiden Israel, Reuven Rivlin mengungkapkan kalau hubungan antara Israel dan mendiang Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II terhitung sulit dan tidak akur.

Rivlin mengenang, sikap mendiang Ratu Inggris itu ke Israel terkait dengan pandangan pribadinya terhadap Israel sebagai sebuah bangsa dan negara.

“Hubungan antara kami dan Ratu Elizabeth sedikit sulit karena dia percaya bahwa setiap orang dari kami adalah teroris atau putra seorang teroris,” kata Rivlin pada acara gala di London, dilansir RNTV, Rabu (11/12/2024).

Pandangan ini membuat Ratu Elizabeth II ‘tidak ramah’ ke para pejabat atau tokoh berentitas Israel.

“Dia menolak untuk menerima pejabat Israel ke Istana [Buckingham], selain dari acara-acara internasional,” tambahnya.

Sebaliknya, menurut Rivelin, Raja Charles III sebagai perbandingan, selalu “sangat ramah” terhadap tokoh dan pejabat Israel.

Selama masa jabatannya, Ratu Elizabeth II melakukan perjalanan ke lebih dari 110 negara di enam benua, tetapi tidak pernah sekalipun mengunjungi Israel.

Asap mengepul di atas kota Al-Qunatira di Suriah seperti yang terlihat dari sisi perbatasan Israel pada 9 Desember 2024 di Golan Heights. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk sementara mengambil alih kendali zona penyangga yang memisahkan Golan Heights yang diduduki Israel dari wilayah Suriah. Zona demiliterisasi tersebut ditetapkan dalam perjanjian tahun 1974 antara Israel dan Suriah, yang menurut Netanyahu telah runtuh sejak pasukan oposisi Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad selama akhir pekan. (Foto oleh Amir Levy/Getty Images) (Amir Levy / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Serang Suriah Berhari-hari

Pandangan negatif mendiang Ratu Inggris itu terhadap Israel diyakini karena kejadian meledaknya sebuah bom di Hotel King David di Yerusalem, menewaskan 91 orang pada Senin, 22 Juli 1946.

Almarhum raja, yang meninggal pada usia 96 tahun, berusia 20 tahun saat aksi terorisme itu terjadi.

Ledakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok teroris Yahudi Irgun tersebut merenggut nyawa 11 pejabat senior Inggris dan banyak warga sipil lainnya.

Hotel yang dibangun pada tahun 1929 tersebut pada awal tahun 1940-an telah menjadi kantor pusat tidak resmi bagi warga Inggris yang ditugaskan untuk bertugas di Mandat Palestina.

Tempat itu merupakan tempat yang terkenal di mana para pejabat Inggris dan keluarga mereka berkumpul.

Praduga lain soal bencinya sang Ratu ke Israel adalah karena ulah zionisme negara pendudukan tersebut dalam manuver pendudukannya terhadap wilayah-wilayah di sekitar.

Terbaru, dalam eskalasi terkini di kawasan Timur Tengah, Israel melancarkan serangan ke Suriah di tengah runyamnya situasi politik dan keamanan di negara itu.

Para pengamat mengatakan sejauh ini Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sudah melancarkan sekitar 300 serangan udara ke Suriah.

IDF dilaporkan sudah menduduki Provinsi Quneitra di Suriah. Sebelumnya, Israel sudah mencaplok Dataran Tinggi Golan milik Suriah tahun 1981.

Israel bersikeras mengatakan aksi-aksinya belakangan ini di Suriah sebagai bentuk tindakan perlindungan dan dipicu oleh kekhawatiran dalam hal keamanan.

Akan tetapi, narasi Israel itu dibantah mentah-mentah oleh Furkan Halit Yolcu, pakar keamanan pada Universitas Sakarya di Turki.

Yolcu bahkan menyebut tindakan Israel sebagai serangan yang bertujuan untuk merampas wilayah Suriah.

Bisa dikatakan Israel saat ini bagaikan memancing di air keruh atau memanfatkan kekacauan yang terjadi di negeri jiran.

Pasukan IDF Israel terlihat memasuki Suriah, dalam foto selebaran yang dikeluarkan oleh militer pada 9 Desember 2024. (IDF/Timesof Israel)

“Sejarah mengatakan ini bukan aksi melindungi, tetapi itu semua tentang cara pandang ofensif yang tengah berlangsung, memanfaatkan kesempatan, dan secara perlahan mengklaim wilayah,” ujar Yolcu dikutip dari Sputnik.

“Kapan pun ada kesempatan, kapan pun ada peluang, Israel sepertinya akan memanfaatkan momen itu dan berupaya mendapatkan lebih banyak wilayah selagi bisa,” katanya menjelaskan.

Lalu, Yolcu memperkirakan Israel tak akan “lolos” dalam aksinya belakangan ini. Dia memprediksi tindakan Israel akan dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera setelah pemerintahan baru di Suriah terbentuk.

“Perkara itu mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar daripada saat ini karena [Suriah] belum punya punya pemerintahan,” ujar Yolcu.

“Akan tetapi, ketika pemerintahan sudah terbentuk dan secara resmi diakui oleh masyarakat seperti halnya PBB, pasti sengketa wilayah akan dimulai.”

Israel mengaku hancurkan 80 persen kemampuan militer Suriah

Selepas melancarkan serangan selama beberapa hari, IDF mengklaim sudah menghancurkan 70 hingga 80 persen kemampuan militer Suriah milik rezim Presiden Bashar Al-Assad yang kini tumbang.

“Dalam 48 jam terakhir, IDF menyerang sebagian besar gudang senjata strategis di Suriah,” kata IDF hari Selasa, (10/12/2024), dikutip dari All Israel News.

Israel berdalih serangan itu dilakukan agar mencegah senjata jatuh ke tangan “unsur teroris”.

Adapun bagian terbesar serangan itu disebut “Operasi Anak Panah Bashan” dan sudah rampung hari Selasa.

Menurut Army Radio, operasi militer besar itu melenyapkan hampir semua peralatan militer Suriah yang disebut mengancam Israel.

Operasi itu mendapat lampu hijau dari Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi hari Sabu lalu atau teat sebelum rezim Assad resmi digulingkan.

Dilaporkan total ada 350 pesawat yang diikutsertakan Israel dalam serangan ke Suriah. Jumlah itu bahkan lebih dari setengah jumlah pesawat Angkatan Udara Israel.

IDF menyebut pesawat-pesawat itu terbang ratusan jam di atas langit Suriah.

Israel mengklaim target yang dihancurkan termasuk senjata strategis seperti rudal Scud, rudal penjelajah, rudal darat ke laut, rudal darat ke udara, dan rudal udara ke udara, pesawat nirawak, jet tempur.

Di samping itu, perlengkapan reguler tentara seperti helikopter serang, radar, tank, hanggar pesawat, dan infastruktur intelijen turut hancur.

Israel juga mengerahkan angkatan lautnya untuk menyerang Pelabuhan Al-Beida dan Latakia. Serangan itu diklaim menghancurkan belasan kapal rudal milik Angkatan Laut Suriah.

Di samping itu, pasukan IDF di darat terus dikerahkan di bekas zona demiliterisasi sepanjang perbatasan. Dalihnya ialah untuk mengamankan area itu.

Tindakan tersebut mendapat kritik pedas dari negara-negara Arab. Sebagai contoh, Al-Araby Al-Jadeed menyebut aksi Israel itu sebagai pendudukan atas tanah Suriah.

Adapun Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen pada hari Selasa menyebut tindakan Israel telah memperburuk ketidakstabilan di Suriah.

(FILES) Ratu Elizabeth II (kanan) dari Inggris berdiri bersama Pangeran Charles, Pangeran Wales dari Inggris untuk menyaksikan flypast khusus dari balkon Istana Buckingham setelah Parade Ulang Tahun Ratu, Trooping the Colour, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun platinum Ratu Elizabeth II, di London pada 2 Juni 2022. (DANIEL LEAL / AFP)

Disebut Meninggal Karena Kanker

Terkait kematian Ratu Elizabeth II, mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sempat menjadi bahan perbincangan publik Britania karena pernyataan kontroversialnya.

Hal ini terjadi setelah Boris Johnson mengklaim, Ratu Elizabeth II sebenarnya meninggal karena mengalami kanker tulang di tahun-tahun terakhirnya,.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Wali Kota London ini menyampaikan klaim kontroversialnya tersebut dalam buku memoarnya yang baru dirilis.

Di buku bertajuk “Unleashed,” yang akan diterbitkan Oktober ini, Boris mengatakan baru tahu penyakit yang diderita Ratu Elizabeth II tersebut saat hendak mengundurkan diri pada September 2022, atau dua hari sebelum kematiannya.

Dikutip dari Politico, Boris diberitahu bahwa setidaknya sudah satu tahun lebih sang ratu Inggris didiagnosa mengalami sejenis kanker tulang pada saat itu.

Ini adalah pertama kalinya seorang politikus senior Inggris membahas detil terkait penyebab kematian ratu.

Selama ini, pihak Kerajaan Inggris dalam pernyataan resminya selalu menyebut bahwa Ratu Elizabeth II meninggal karena hal yang natural.

Bahkan, Kerajaan Inggris juga mendaftarkan “usia tua” sebagai keterangan penyebab kematian Ratu Elizabeth II di sertifikat kematiannya.

Pengungkapan informasi dari Boris Johnson ini juga dinilai sebagai hal yang sangat tidak biasa oleh publik Inggris.

Hal ini terjadi mengingat informasi terkait kesehatan ratu merupakan hal rahasia yang dijaga ketat selama masa pemerintahannya.

Selain itu, informasi yang dibagikan dalam pertemuan antara perdana menteri dan ratu biasanya selalu dirahasiakan.

Dalam memoarnya tersebut, Boris juga menceritakan pertemuan terakhir kalinya dengan Ratu Elizabeth II.

Johnson mendeskripsikan bahwa sang ratu pada saat itu terlihat tampak tidak sehat.

“Dia terlihat pucat dan lebih membungkuk, serta memiliki memar gelap di tangan dan pergelangan tangannya, mungkin dari infus atau suntikan.” ungkap Boris.

Namun demikian, boris menambahkan bahwa suasana hati sang ratu saat itu tetap terlihat cerah meskipun kondisi fisiknya begitu memburuk.

“Sepertinya ia tidak terpengaruh oleh penyakitnya, dan dari waktu ke waktu dalam percakapan kami saat itu, dia masih menunjukkan senyumnya yang cerah yang mampu mengangkat suasana hati,” lanjut Boris.

Boris Johnson juga mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II kala itu sudah mengetahui sepanjang musim panas bahwa dia tak memiliki ekspektasi hidup yang panjang lagi.

“Namun demikian, ia tetap bertekad untuk bertahan dan menjalankan tugas terakhirnya,” pungkas Boris.

11/12/2024 21:32
Prabowo Unggah Momen Elus Larry the Cat, Kucing Rumah Dinas PM Inggris

Jakarta, Beritasatu.com – Momen menarik terjadi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kediaman sekaligus kantor Perdana Menteri (PM) Inggris di Downing Street. Di sela-sela agenda, ia berkesempatan bertemu dengan kucing paling terkenal di Inggris, Larry the Cat, dan bahkan mengunggah momen saat ia sedang mengelus kucing tersebut.

Pertemuan itu diunggah melalui akun Instagram pribadi Prabowo @prabowo. Dalam unggahannya, Prabowo terlihat mengenakan jubah dan syal biru gelap sambil mengelus kepala dan perut Larry.

“Meeting Larry the cat at 10 Downing Street. London, United Kingdom,” tulis Prabowo dikutip Beritasatu.com, Jumat (22/11/2024).

Larry adalah kucing domestik yang telah menjabat sebagai “Kepala Pengendali Tikus” di Kantor Kabinet Downing Street sejak 2011. Kucing berusia 17 tahun ini dirawat oleh staf Downing Street dan bukan milik pribadi perdana menteri Inggris.

Selama bertugas, Larry telah menemani enam perdana menteri, mulai dari David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, hingga saat ini Keir Starmer.

Prabowo sendiri dikenal sebagai pecinta kucing. Sejak 2017, ia merawat seekor kucing bernama Bobby Kertanegara, yang ia temukan di sekitar kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Bobby Kertanegara kini menjadi salah satu kucing paling terkenal di Indonesia.

Selain momen bersama Larry, Prabowo juga sempat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di rumah nomor 10 Downing Street, London. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris.

Untuk itu, momen Prabowo mengelus Larry the Cat, kucing yang berada di rumah dinas PM Inggris menambah warna dan kesan tersendiri bagi Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

22/11/2024 13:13
Eks PM Inggris Boris Johnson Minta Maaf ke Keluarga Korban Covid-19

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta maaf kepada keluarga korban Covid-19 yang meninggal selama masa pandemi lalu.

“Saya sangat menyesal atas rasa sakit dan kehilangan serta penderitaan para korban dan keluarga mereka,” kata Johnson, seperti dikutip Reuters, Rabu (6/12).

Johnson meminta maaf demikian saat muncul sebagai saksi dalam penyelidikan Covid-19 di Inggris pada Rabu.

Pada kesempatan itu, dia meminta maaf atas kesalahan yang dia buat selama pandemi dan mengaku bahwa dirinya “sangat meremehkan” risiko yang ditimbulkan Covid-19.

Johnson merupakan PM Inggris yang menjabat pada 2019 hingga 2022. Ia mengundurkan diri secara memalukan setelah diterpa sejumlah skandal, termasuk laporan bahwa dia dan beberapa pejabat menggelar pesta di Downing Street pada 2020 dan 2021, kala mayoritas penduduk Inggris tengah mengisolasi diri imbas Covid-19.

Johnson mengaku dirinya bertanggung jawab atas semua keputusan yang ia buat di masa lalu dan memahami kemarahan publik buntut ketidakbecusannya menangani pandemi Covid-19.

Pada penyelidikan tersebut, banyak kesaksian yang mencuat tentang kegagalan Johnson memerintah Inggris di masa jabatannya. Seperti misalnya, ia yang enggan memberlakukan lockdown dan betapa ‘blunder’nya dia tentang ilmu virus yang hampir membunuhnya itu.

Johnson mulanya mengatakan dia tidak percaya dengan perkiraan jumlah kematian akibat Covid-19 karena sejumlah ketakutan sebelumnya seperti pandemi flu babi dan penyakit sapi gila.

Kala pandemi-pandemi itu merebak, masyarakat sangat khawatir dengan jumlah kematian yang diprediksi tinggi. Pada faktanya, jumlah kematian jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan.

Johnson juga mengaku cuma membaca sekilas risalah kelompok penasihat ilmiah pada beberapa kesempatan, di mana di situ sebetulnya sudah disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 akan menyebabkan dampak yang memaksa penduduk melakukan lock down.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]

08/12/2023 08:08
Rusia Singgung NATO sebagai Syarat Damai di Ukraina, Ditolak Kyiv

Jakarta, CNN Indonesia —

Rusia menawarkan penghentian invasi di Ukraina dengan syarat Presiden Volodymyr Zelenskyy membatalkan niat bergabung ke NATO, namun Kyiv menolak.

Pemimpin delegasi Ukraina David Arakhamia mengatakan Rsusia telah mengusulkan resolusi atas konflik tersebut sejak menjelang akhir 2022.

Arakhamia mengatakan kepada jurnalis Ukraina Natalia Moseychuk bahwa Rusia memandang netralitas Ukraina sebagai syarat utama untuk potensi perdamaian, namun pihak Kyiv menaruh sangsi atas kata-kata tersebut.

“Mereka benar-benar berharap bahwa mereka akan menekan kami untuk menandatangani perjanjian tersebut sehingga kami bersikap netral. Itu adalah hal besar bagi mereka,” ujar Arakhamia dikutip dari Business Insider.

“Tidak ada, tidak akan ada kepercayaan pada Rusia bahwa mereka akan melakukannya. Itu hanya bisa dilakukan jika ada jaminan keamanan,” terang Arakhamia mengutarakan ketidakpercayaan atas bujukan Moskow tersebut.

Menurut Arakhamia menandatangani perjanjian tanpa jaminan seperti itu akan membuat Ukraina rentan akan potensi serangan karena hal itu akan memberi Rusia kesempatan untuk berkumpul dan bersiap menghadapi agresi militer berikutnya.

Saran agar Ukraina tidak melakukan penandatanganan perjanjian apapun pertama kali datang dari mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ketika datang ke Kyiv pada April 2022.

Ukraina dan Rusia sempat menyatakan kesiapan pertemuan Zelenskyy dan Vladimir Putin. Diskusi mendadak terhenti ketika pasukan Rusia mundur dari Kyiv. Penarikan pasukan tersebut mengungkap kejahatan perang yang besar, termasuk pembantaian Bucha yang merupakan tragedi pembantaian ratusan rakyat sipil Ukraina oleh pasukan Rusia pada Maret 2022.

Putin sempat mengatakan keputusan menginvasi Ukraina merupakan langkah yang salah karena perang tersebut menjadi bumerang dan membuat negara-negara anggota NATO bersatu mendukung Ukraina.

Kendati demikian Ukraina tampaknya tidak akan segera bergabung dengan NATO karena AS menentang perluasan keanggotaan demi menghindari peningkatan ketegangan pihak Barat dengan Rusia.

(nva/bac)

28/11/2023 07:36