Xcloud.id

Tag: Bonnie Triyana

  • Tia Rahmania Menang Lawan PDIP dan Bonnie, Apa Langkah Selanjutnya?

    Tia Rahmania Menang Lawan PDIP dan Bonnie, Apa Langkah Selanjutnya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan kader PDI Perjuangan Tia Rahmania memenangkan gugatan hasil sengketa Pemilu 2024 terhadap PDIP dan anggota DPR Bonnie Triyana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Tia tak terbukti melakukan penggelembungan suara.

    Tia sebelumnya dipecat oleh PDIP sehingga gagal menjadi anggota DPR periode 2024-2029 dari dapil I Banten dan digantikan oleh Bonnie. Ia kemudian menggugat PDIP dan Bonnie. 

    Tia bersyukur hakim mengabulkan gugatannya. Menurutnya, gugatan tersebut penting untuk mengembalikan nama baiknya sekaligus upaya memperjuangkan etika politik yang mesti ditegakkan.

    “Saya bersyukur kepada Allah Swt atas hasil putusan sidang PN Jakarta Pusat karena terkait dengan nama baik tentu. Menurut saya, berpolitik haruslah beretika karena politik itu luhur,” ujar Tia Rahmania dikutip Jumat (18/4/2025).

    Tia Rahmania mengaku menyerahkan kepada tim kuasa hukum untuk langkah selanjutnya pascaputusan PN Jakarta Pusat tersebut. Pasalnya, putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara seperti yang putuskan oleh Mahkamah PDIP.

    “Terkait langkah hukum berikutnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya, adapun sekarang saya tetap bergiat sebagai akademisi di kampus dan melakukan giat-giat sosial untuk masyarakat seperti sebelumnya. Yang penting bisa menjadi manfaat bagi masyarakat,” ungkap Tia.

    Dikutip dari laman SIPP PN Jakarta Pusat, dalam putusan perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus, majelis hakim menyatakan Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. 

    Tia Rahmania juga dinyatakan terbukti sebagai pemilik sah 37.359 suara hasil di wilayah Lebak dan Pandeglang pada Pemilu 2024. 

    Majelis hakim juga menyatakan putusan Mahkamah PDIP batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum.

    “Memerintahkan turut tergugat I (DPP PDIP), turut tergugat II (KPU), turut tergugat III (Bawaslu Banten) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini,” begitu bunyi putusan PN Jakarta Pusat.

    Diketahui, Tia batal menjadi anggota DPR terpilih periode 2024-2029  dari Dapil I Banten sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024. 

    Dalam keputusan itu, Tia disebut tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Posisinya digantikan Bonnie Triyana.

    Keputusan KPU ini mengikuti keputusan Mahkamah PDIP yang menyatakan Tia Rahmania terbukti melakukan pelanggaran etik dan disiplin partai, termasuk dugaan penggelembungan 1.626 suara.

  • Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P Nasional 18 April 2025

    Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P Nasional 18 April 2025

    Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Tia Rahmania
    atas
    Mahkamah Partai PDI-P
    dan
    Bonnie Triyana
    .
    Berdasarkan putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    PN Jakarta Pusat
    , Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.
    “Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/24051 4/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I,” bunyi putusan tersebut, dikutip Jumat (18/4/2025).
    Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
    Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara.
    Dikutip dari berbagai sumber, Tia Rahmania lahir pada 3 Maret 1979 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
    Perempuan yang menetap di Kota Serang, Banten, itu merupakan anak mantan Bupati Barito Putra, (Alm) H Badaruddin.
    Tia menempuh pendidikan S1 dan S2 psikologi di Universitas Indonesia pada 2001 dan 2004.
    Ia kemudian menekuni dunia akademisi sebagai dosen pada program studi psikologi Universitas Paramadina sejak 2009.
    Tia kemudian terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI-P. Ia pernah menjadi calon anggota legislatif pada 2019-2024, tetapi gagal lolos ke parlemen.
    Sementara itu dalam Pileg 2024, Tia maju dari daerah pemilihan Banten 1 meliputi Pandeglang dan Lebak. Tia tercatat meraih 37,359 suara dan mengalahkan sejawatnya di PDI-P, Bonnie Triyana yang meraih 36,516 suara.
    Diberitakan sebelumnya, KPU telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.
    Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, caleg PDI-P dari Dapil Banten 1 yang dipecat dari keanggotaan partainya.
    Pemecatan dilakukan karena Mahkamah PDI-P menyatakan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
    “Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. menguntungkan yang bersangkutan sendiri,” ujar Chico kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara Nasional 18 April 2025

    Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara Nasional 18 April 2025

    Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Tia Rahmania
    atas Mahkamah Partai PDI-P dan Bonnie Triyana.
    Sebagai informasi, Tia Rahmania sebelumnya dipecat oleh Mahkamah Partai PDI-P karena disebut terlibat dalam kasus penggelembungan suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
    Karena keputusan Mahkamah Partai PDI-P itu, Tia batal dilantik sebagai anggota DPR. Posisinya digantikan oleh Bonnie Triyana selaku caleg PDI-P daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 yang meraih suara terbanyak kedua.
    Adapun berdasarkan putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.
    “Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/24051 4/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I,” bunyi putusan tersebut, dikutip Jumat (18/4/2025).
    Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
    Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara.
    “Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” bunyi putusan Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus.
    Diberitakan sebelumnya, KPU telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.
    Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, caleg PDI-P dari Dapil Banten 1 yang dipecat dari keanggotaan partainya.
    Pemecatan dilakukan karena Mahkamah Partai PDI-P menyatakan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
    “Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. menguntungkan yang bersangkutan sendiri,” ujar Chico kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

    Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

    Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

    Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

    Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

    Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

    Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

    Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

    Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

    Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

    Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

    Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Khawatir Kampus Kehilangan Legitimasi Moral Jika Kelola Tambang – Halaman all

    Anggota DPR Khawatir Kampus Kehilangan Legitimasi Moral Jika Kelola Tambang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Bonnie Triyana, khawatir perguruan tinggi akan kehilangan legitimasi moral apabila mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

    Bonnie khawatir perguruan tinggi tidak lagi kritis apabila bisa mengelola industri ekstraktif seperti pertambangan.

    “Gimana kamu mau melakukan kritik kalau kamu enggak punya legitimasi etika, enggak punya legitimasi moral, yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keilmuan, kalau kamu melakukan apa yang sebetulnya tidak sepatutnya kamu lakukan,” kata Bonnie saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (27/1/2025).

    Legislator daerah pemilihan (Dapil) Banteng I ini menegaskan bahwa kampus sebagai benteng terakhir kebenaran ilmiah harus dipertahankan.

    “Kalau menurut saya kampus itu harus kita jaga betul sebagai benteng terakhir kebenaran ilmiah,” ujar Bonnie.

    Menurut Bonnie, memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat membawa risiko besar, termasuk kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga dampak politis.

    “Karena kan tambang itu dampaknya bukan hanya lingkungan, dia akan ada aspek sosial, dia akan ada aspek bahkan lebih hebat lagi ke politis juga, apa-apa bisa ditari,” ucap pendiri majalah sejarah populer, Historia ini.

    Karenanya, dia menyarankan untuk mencari alternatif pendanaan yang lebih kreatif dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi. 

    Bonnie mengusulkan penerapan mekanisme tax deduction bagi perusahaan yang mendukung penelitian dan pengembangan di kampus.

    “Misal dengan tax deduction yang diberlakukan kepada seluruh perusahaan, tidak hanya tambang, agar mereka mau memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan tinggi, riset terutama ya, penelitian,” tuturnya.

    Usulan kampus mengelola tambang tercantum dalam naskah RUU perubahan ketiga UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 51A ayat (1).

    Di situ menyatakan bahwa  WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. 

    Pemberian izin tersebut mempertimbangkan luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan.

     

     

  • Duduk Perkara Pembredelan Pameran Lukisan Yos Suprato

    Duduk Perkara Pembredelan Pameran Lukisan Yos Suprato

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pembatalan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta menuai kontroversi.

    Kisruh itu bermula kala Yos Suprapto mengatakan kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo meminta lima dari 30 lukisan yang ia siapkan diturunkan. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.

    Yos menyampaikan beberapa jam sebelum pameran dibuka, ia sudah rela menutup dua lukisan dengan kain hitam. Namun, ia juga diminta menurunkan tiga lukisan lagi yang pada akhirnya membuat Yos bulat menolak semua permintaan itu.

    Ia menyatakan jika kelima lukisan tersebut diturunkan, maka ia akan membatalkan pameran secara keseluruhan. Situasi itu pun berujung pada batal digelarnya pameran. Pihak Galeri Nasional mematikan lampu ruang pameran dan mengunci ruangan.

    Galeri Nasional pun buka suara. Mereka berkilah pameran harus ditunda karena kendala teknis yang tidak bisa dihindari.

    “Galeri Nasional Indonesia dengan berat hati mengumumkan Pameran Tunggal Yos Suprapto yang bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025, terpaksa ditunda karena adanya kendala teknis yang tidak dapat dihindari,” tulis @galerinasional, Kamis (19/12).

    Sementara itu, Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran menyatakan ada dua karya yang dianggap menggambarkan opini pribadi sang seniman atas praktik kekuasaan yang dinilai tak sesuai dengan tema pameran, ‘Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan’.

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” kata Suwarno.

    Hujan kritik ‘Pembredelan’

    Kritik atas batalnya pameran Yos Suprapto di Galeri Nasional ini pun terus berdatangan dari berbagai pihak.

    Salah satunya datang dari anggota Komisi X Fraksi PDIP Bonnie Triyana. Ia meminta Galeri Nasional Indonesia kembali membuka pameran lukisan Yos Suprapto yang ditutup.

    Bonnie berpendapat dengan begitu seni akan kembali menjadi milik publik, sehingga mereka bisa mendiskusikan itu secara leluasa. Ia pun yakin jika pameran itu kembali dibuka, maka Galeri Nasional akan ramai didatangi pengunjung.

    Bonnie juga menyatakan hal itu akan membuat Indonesia menjadi negara dengan iklim demokrasi yang lebih sehat dan berkelas.

    “Saya dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR Komisi X yang memang membidangi kebudayaan. Saya minta buka, buka saja,” kata Bonnie di Cikini, Jakarta, Minggu (22/12).

    Lalu, kritik juga datang dari Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid yang menyatakan pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto ini merupakan alarm berbahaya bagi kebebasan berekspresi di Indonesia.

    Usman menjelaskan dalam konsep HAM, karya seni disebut sebagai kebebasan berkesenian.

    Oleh karenanya, ia menyebut setiap orang memiliki hak untuk mencari informasi dan menyampaikan gagasannya lewat berbagai medium, tak terkecuali karya seni.

    “Saya kira ini peringatan buat masyarakat kita, bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini memang sedang dalam keadaan bahaya,” kata Usman dalam diskusi ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ di Cikini, Jakarta, Minggu (22/12).

    Lalu advokat senior, Todung Mulya Lubis juga mengkritik pembatalan pameran lukisan Yos yang dilakukan Galeri Nasional.

    Todung yang pernah menjadi tim hukum PDIP itu mengaku sempat hadir di Galeri Nasional untuk menyaksikan pameran itu secara langsung.

    “Tetapi, dari informasi salah seorang pengunjung yang kenal, Heru Hendramoko (wartawan yang pernah memimpin AJI) dengan pelukisnya pameran ini tidak jadi diadakan karena pihak Galeri Nasional meminta lima lukisan diturunkan,” kata Todung dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

    Todung mengatakan Galeri Nasional meminta kelima lukisan itu tidak ditampilkan karena menggambarkan kritik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai tindakan yang dilakukan Galeri Nasional itu merupakan bentuk pembungkaman melalui karya seni.

    Eks Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut buka suara dengan mengatakan Yos dibatalkan memamerkan lukisannya karena tidak berkenan salah 5 dari 30 lukisan untuk tidak ditampilkan.

    “Alasannya karena YS menolak permintaan kurator Galeri Nasional (GN) untuk mencopot 5 dari 30 lukisan karyanya yang sudah disiapkan sejak setahun,” kata Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd, Jumat (20/12).

    “GN bilang menunda karena alasan teknis tapi praktisnya membatalkan. Lukisan adalah ekspresi,” sambungnya.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bonnie Triyana Yakin Presiden Prabowo Tidak Akan Perintahkan Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto – Halaman all

    Bonnie Triyana Yakin Presiden Prabowo Tidak Akan Perintahkan Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pembredelan  pameran lukisan karya Yos Suprapto bertajuk ‘Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan’ di Galeri Nasional, Jakarta.

    Dirinya meyakini Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang suka dengan seni.

    Hal ini bisa dilihat dari berbagai hiasan lukisan yang terpajang di tempat tinggal maupun lingkungan kerjanya.

    Sehingga, Bonnie meyakini jika Presiden Prabowo tak akan melakukan ‘Pembredelan’ terhadap karya seni seorang seniman, seperti Yos Suprapto.

    “Pak Prabowo Presiden yang mengkoleksi lukisan, dan seni. Beliau juga baca buku juga. Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat suka dengan seni,” ujar Bonnie pada Diskusi Publik: Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan di Ke:kini Ruang Bersama, Jakarta, Minggu (22/12/2024).

    “Jadi ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan?” tambahnya.

    Bonnie menilai bahwa peristiwa ‘Pembredelan’ pameran lukisan tersebut tidak sepatutnya terjadi.

    Dirinya menilai seni dapat ditafsirkan oleh publik secara bebas.

    “Seharusnya tidak harus menjadi kontroversi seperti ini ketika (pameran) dibuka, diskusinya kan jadi punya publik, publik yang menilai. Ada ruang untuk orang berdiskusi secara bebas. Ini ujuk-ujuk ditutup, ketika diresmikan tidak bisa lihat,” kata Bonnie.

    Lebih jauh, Bonnie juga berpandangan bahwa lukisan karya Yos Suprapto merupakan bentuk medium kritik dan juga ekspresi dari seniman.

    Yos Suprapto, menurut Bonnie, dapat memberikan pandangannya dalam melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

    Termasuk karya Yos Suprapto berjudul ‘Konoha 1’ yang menjadi sorotan dan akhirnya membuat pameran ini batal dibuka di Galeri Nasional.

    Dia juga menilai, lukisan karya Yos yang disebut sebagai sedang berhubungan badan dan gambaran seorang raja, tak bisa ditafsirkan tunggal.

    Bonnie menegaskan bahwa seni adalah ilmu tafsir yang bebas.

    “Lukisan itu tidak disebut siapa yang digambarkan, kalau ada orang menafsirkan mirip si anu lah, mirip si ini, mirip Jokowi lah, ya bebas. Ini kan seni penafsiran,” pungkas Bonnie.

  • Politisi PDIP Minta Galeri Nasional Buka Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Politisi PDIP Minta Galeri Nasional Buka Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyoroti peristiwa pembatalan pameran lukisan karya seniman senior Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan, yang dilakukan secara mendadak, di Galeri Nasional Indonesia.

    Bonnie menilai bahwa peristiwa ‘Pembredelan’ pameran lukisan tersebut tidak sepatutnya terjadi. Sebab, dia menilai seni adalah seni tafsir, dan ditafsirkan oleh publik secara bebas.

    Hal itu disampaikan Bonnie dalam diskusi bertajuk ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    “Seharusnya tidak harus menjadi kontroversi seperti ini ketika [pameran] dibuka, diskusinya kan jadi punya publik, publik yang menilai. Ada ruang untuk orang berdiskusi secara bebas. Ini ujuk-ujuk ditutup, ketika diresmikan tidak bisa lihat,” katanya.

    Bonnie juga berpandangan bahwa lukisan karya Yos Suprapto merupakan bentuk medium kritik dan juga ekspresi dari seniman untuk memberikan pandangannya dalam melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

    Termasuk karya Yos berjudul ‘Konoha 1’ yang menjadi sorotan dan akhirnya membuat pameran ini batal dibuka di Galeri Nasional.

    Dia juga menilai, lukisan karya Yos yang disebut sebagai sedang berhubungan badan dan gambaran seorang raja, tak bisa ditafsirkan tunggal. Sebab, Bonnie menegaskan bahwa seni adalah ilmu tafsir yang bebas. 

    “Lukisan itu tidak disebut siapa yang digambarkan, kalau ada orang menafsirkan mirip si anu lah, mirip si ini, mirip Jokowi lah, ya bebas. Ini kan seni penafsiran,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang suka dengan seni. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hiasan lukisan yang terpajang di tempat tinggal maupun lingkungan kerjanya.

    Sehingga, Bonnie meyakini jika Presiden Prabowo tak akan melakukan ‘Pembredelan’ terhadap karya seni seorang seniman, seperti Yos Suprapto.

    “Pak Prabowo Presiden yang mengkoleksi lukisan, dan seni. Beliau juga baca buku juga. Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat suka dengan seni. Jadi ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan?” ujarnya

    Bonnie pun mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan berkesenian. Dia menyebut jika kejadian yang dialami Yos tidak cocok terjadi di zaman sekarang.

    Anggota DPR bidang kebudayaan ini pun berharap Galeri Nasional Indonesia segera membuka pameran karya Yos Suprapto. Sebab, saat ini justru karya-karya milik Yos telah beredar luas di media sosial dan dilihat banyak orang.

    “Saya minta Galeri Nasional buka saja, biarkan masyarakat mendiskusikan dan memiliki tafsir masing-masing. Kita bisa naik kelas sebagai suatu bangsa,” pungkas Bonnie.

  • Sebut Prabowo Pencinta Seni, Bonnie Triyana PDIP Bertanya-tanya Sosok Pemberedel Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Sebut Prabowo Pencinta Seni, Bonnie Triyana PDIP Bertanya-tanya Sosok Pemberedel Pameran Lukisan Yos Suprapto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus pemberedelan pameran karya seni Yos Suprapto menyita perhatian luas berbagai elemen masyarakat. Terlebih, peristiwa itu dikaitkan dengan pemerintah.

    Tidak terkecuali komentar datang dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Dia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sosok yang menyukai seni sehingga tidak mungkin bakal memberedel atau melarang seniman membuat pameran lukisan.

    Bonnie berbicara demikian demi menyikapi gagalnya seniman Yos Suprapto membuat pameran lukisan di Galeri Nasional (Galnas), Jakarta.

    “Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat, (beliau, red) suka dengan seni,” ujar politikus PDI Perjuangan itu dalam diskusi berjudul Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan di KeKini Coworking Space, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

    Bonnie mengaku menjadi bertanya-tanya soal sosok yang merasa tersinggung dengan lukisan Yos Suprapto sehingga pemeran seniman kelahiran Jawa Timur itu tidak jadi dilaksanakan.

    Sebab, kata dia, Prabowo sebagai pecinta seni tidak mungkin melarang seniman seperti Yos memamerkan hasil karya ke publik. “Jadi, ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan,” tanya sejarawan itu.

    Bonnie mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu negara berbudaya dan berkesenian. Sekaligus meminta Galeri Nasional Indonesia segera membuka pameran karya Yos.
    “Saya minta Galeri Nasional buka saja, biarkan masyarakat mendiskusikan dan memiliki tafsir masing-masing. Kita bisa naik kelas sebagai suatu bangsa,” kata Bonnie. (fajar)

  • Sosiolog UI Sebut Lukisan Yos Suprapto Tak Melanggar Etika dan Masih Relevan – Page 3

    Sosiolog UI Sebut Lukisan Yos Suprapto Tak Melanggar Etika dan Masih Relevan – Page 3

    Thamrin mengatakan Yos melihat fenomena bahwa ketahanan, kedaulatan pangan ini yang berurusan dalam kekuasaan negara tidak akan mungkin ditegakkan karena masalah negara sendiri.

    Dia juga mengkritisi penilaian kurator yang katanya ada dua lukisan yang sebenarnya lebih pantas disebut makian.

    Adapun, dalam diskusi ini, hadir sebagai narasumber lainnya, yakni anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Kritikus Seni Bambang Budjono.

    Sebelumnya, terkait dengan penundaan, dalam keterangan tertulisnya, Yos Suprapto mengungkapkan pengunjung yang hadir di pembukaan pada 19 Desember 2024 malam dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci.

    Ia juga menjelaskan bahwa kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima di antara 30 lukisan diturunkan. Tapi, Yos menolak. “Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” kata Yos.

    Menurutnya, lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia. “Saya rasa itu ekspresi kurator yang takut secara berlebihan,” kata Eros Djarot, yang membuka acara. 

    Para pengunjung yang sudah siap untuk menikmati lukisan karya Yos Suprapto akhirnya kecewa. Pihak Galeri Nasional mengunci ruang pameran. Pintu utama dikunci dan lampu digelapkan.

    “Ini adalah pembredelan pameran seni rupa pertama di era Prabowo Subianto,” ujar Oscar Motulloh, fotografer professional yang juga pengamat seni dalam keterangannya.