Xcloud.id

Tag: Boni Hargens

  • Boni Hargens Harap Alumni UI Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

    Boni Hargens Harap Alumni UI Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

    “Nah kita harus punya optimisme bahwa pemerintah kita akan terus bekerja dengan baik ke depan, maka kita terutama ILUNI sebagai bagian dari masyarakat civil society harus mendukung mimpi besar itu, harus mendukung optimisme itu supaya semua orang punya harapan bahwa Indonesia ini pasti cerah ke depan,” kata Boni menambahkan.

    Pada kesempatan itu, Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan Boni Hargens dan 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya merupakan aset UI yang memiliki membesarkan UI, alumni dan bangsa Indonesia. Menurut Heri, para caketum ILUNI UI merupakan tokoh-tokoh yang bermanfaat dan telah berkontribusi terhadap UI, alumni dan bangsa.

    “Tentunya, para kalon Ketua Umum ILUNI UI periode ini kontestannya jumlahnya 7 orang. Dan tentunya mereka semuanya adalah aset-aset Universitas Indonesia, alumni yang bermanfaat, prominent, memiliki jaringan luas, memiliki willingness untuk memajukan universitas dan juga ekosistem alumni,” ungkap Heri.

    Heri juga optimistis, siapapun yang terpilih menjadi Ketum ILUNI UI 2025-2028 akan membesarkan UI, alumni dan bangsa. Terutama, kata dia, untuk mengkawal sejumlah program prioritas seperti dana abadi UI dan pengembangan kawasan UI menjadi produktif.

    “Memberikan dampak yang besar untuk membantu universitas, juga membantu alumni untuk mobilitas vertikal maupun horizontal, yaitu ada program prioritas dana abadi UI, ada program prioritas pengembangan kawasan UI menjadi lebih produktif yang pada akhirnya kita bisa membantu mahasiswa kita yang kelak akan jadi alumni kita menjadi lebih berdaya, lebih nyaman dengan berbagai akses pendidikan yang lebih menunjang serta mereka juga bisa berprestasi dan mendapatkan akses pendidikan tanpa khawatir dengan biaya UKT,” pungkas Heri.

  • Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    FAJAR.CO.ID JAKARTA — Analis Politik Bonifasius Hargens atau yang akrab dikenal publik sebagai Boni Hargens mengaku siap memenangkan pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 secara demokratis setelah resmi ditetapkan salah satu dari 7 Calon Ketua Umum (Caketum) ILUNI UI.

    Salah satu gagasan penting Boni Hargens sebagai Caketum ialah memperkuat kemitraan Strategis ILUNI UI di masa datang. Kehadiran Boni Hargens yang mendapat nomor urut 1 membawa visi transformatif sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    Boni memandang ILUNI UI bukan sebagai organisasi alumni biasa, karena itu Boni memiliki visi transformatif untuk menjadikan ILUNI UI sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    “Saya menawarkan program kerja konkret dan terukur bagi ILUNI UI termasuk pusat kajian strategis, talent pool yang efektif dan kemitraan strategis,” ungkap Boni di Sky Lounge IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba UI, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Dengan adanya pusat kajian strategis, Boni akan menjadikan ILUNI UI sebagai tempat riset dan analisis mendalam untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan nasional, memberikan masukan kebijakan yang berdampak langsung.

    “Saya juga akan menciptakan kemitraan strategis untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak positif ILUNI UI,” tutur Boni.

  • Boni Hargens resmi daftar caketum ILUNI UI periode 2025-2028

    Boni Hargens resmi daftar caketum ILUNI UI periode 2025-2028

    “Jika terpilih menjadi ketum, saya berkomitmen menjadikan ILUNI UI sebagai wadah berkumpulnya talenta-talenta berkualitas yang menjadi laboratorium gagasan untuk memperkuat demokrasi dan pembangunan,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sekaligus pengamat politik Bonifasius Hargens resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025-2028 di Jakarta, Senin.

    Boni menyerahkan secara langsung berbagai dokumen pendaftaran dan telah diterima oleh panitia pemilihan caketum UI.

    “Jika terpilih menjadi ketum, saya berkomitmen menjadikan ILUNI UI sebagai wadah berkumpulnya talenta-talenta berkualitas yang menjadi laboratorium gagasan untuk memperkuat demokrasi dan pembangunan,” ujar Boni usai penyerahan dokumen, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia berpendapat bahwa kelompok masyarakat sipil seperti ILUNI UI merupakan basis penting dalam demokrasi, sehingga dirinya melihat peran besar ILUNI UI untuk menjadi katalis perubahan Indonesia.

    Kepada internal ILUNI UI, Boni mengaku akan menyatukan semua kekuatan dan talenta hebat alumni UI untuk saling memberdayakan dan memperkuat satu sama lain.

    Jika internal ILUNI UI kuat, maka dia optimistis, ikatan tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara.

    “Harapannya, ILUNI jadi contoh masyarakat sipil yang menopang demokrasi demi kemajuan bangsa. Ini jadi dasar visi misi saya,” ungkap dia.

    Apabila terpilih, dia mengungkapkan bahwa salah satu programnya berupa pembangunan pusat kajian, di mana ILUNI menjadi laboratorium gagasan yang bisa digunakan pemerintah untuk konteks pembangunan.

    Selama kariernya, Boni tidak hanya dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik, tetapi juga sebagai tokoh publik yang aktif dalam pembangunan demokrasi dan media.

    Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA. Pengalaman praktis dan akademiknya menjadikannya sosok yang memahami dengan baik dinamika kebijakan publik, komunikasi politik, serta pentingnya jejaring alumni dalam pengembangan sumber daya bangsa.

    Antusiasme pemilihan Ketua ILUNI UI tahun ini mencapai rekor baru, dengan lebih dari 15 alumni mendaftarkan diri hanya dalam waktu seminggu sejak masa pendaftaran dibuka.

    Dalam konteks tersebut, keikutsertaan berbagai tokoh seperti Boni menandai bahwa ILUNI UI bukan sekadar wadah nostalgia, melainkan arena strategis bagi kontribusi alumni UI terhadap masa depan bangsa.

    Dikenal luas di kalangan akademisi nasional maupun internasional serta aktif dalam isu demokrasi lokal hingga reformasi intelijen negara, Boni mengaku hadir menawarkan kepemimpinan yang berbasis pemikiran ilmiah, rekam jejak pengabdian, serta dedikasi untuk memajukan UI dan Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resmi Daftar Caketum, Boni Hargens Singgung Kontribusi ILUNI UI untuk Demokrasi

    Resmi Daftar Caketum, Boni Hargens Singgung Kontribusi ILUNI UI untuk Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bonifasius Hargens, atau yang lebih dikenal sebagai Boni Hargens resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025-2028 di gedung Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (14/7/2025). Boni menyerahkan secara langsung berbagai dokumen pendaftaran dan telah diterima oleh panitia pemilihan Ketum UI.

    Boni Hargens mengaku, jika terpilih menjadi Ketum, dirinya berkomitmen akan menjadikan ILUNI UI sebagai wadah berkumpulnya talenta-talenta berkualitas yang menjadi laboratorium gagasan untuk memperkuat demokrasi dan pembangunan.

    “Saya mendaftarkan diri jadi Calon Ketua Umum ILUNI UI. Dasarnya kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti ILUNI UI adalah basis penting dalam demokrasi, saya melihat peran ILUNI UI besar untuk jadi katalis perubahan Indonesia,” ujar Boni Hargens seusai mendaftarkan diri sebagai Caketum ILUNI UI 2025-2028.

    Boni Hargens mengatakan, ke internal ILUNI UI, dirinya akan menyatukan semua kekuatan dan talenta hebat alumni UI untuk saling memberdayakan dan memperkuat satu sama lain. Jika internal ILUNI UI kuat, maka Boni Hargens optimistis, ILUNI UI akan memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara.

    “Kita berharap kalau bisa bangun ILUNI sebagai kumpulan talenta yang akan berkontribusi bagi Indonesia. Harapan ILUNI jadi contoh masyarakat sipil yang menopang demokrasi demi kemajuan bangsa. Ini jadi dasar visi misi saya,” ungkap dia.

    “Kalau terpilih, programnya adalah miliki pusat kajian di mana ILUNI jadi laboratorium gagasan yang bisa digunakan pemerintah untuk konteks pembangunan. Ini bisa jadi input bagi pembuat kebijakan. Kita ingin satukan alumni, talenta hebat agar saling memberdayakan agar memperkuat ILUNI,” pungkas Boni Hargens menambahkan.

  • Boni Hargens: Jangan karena Benci, Gibran Diminta Dimakzulkan

    Boni Hargens: Jangan karena Benci, Gibran Diminta Dimakzulkan

    Jakarta, Beritasatu.com — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, permintaan sejumlah kelompok untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Selain itu, berpotensi mencederai demokrasi jika hanya dilandasi kebencian atau sentimen politik.

    “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, derajat, dan kewajiban. Jangan karena tidak suka atau sentimen politik, lalu mendorong pemakzulan,” ujar Boni kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Boni menyebut tidak ada alasan yang sah untuk memakzulkan Gibran. Menurutnya, pemakzulan tidak konstitusional jika tanpa dasar hukum yang kuat, sebab presiden dan wakil presiden adalah satu paket dalam sistem pemilu Indonesia sehingga tidak bisa dicopot salah satunya tanpa melanggar Pasal 7A UUD 1945.

    Jika pemakzulan dipaksakan tanpa putusan hukum tetap, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi masa depan politik nasional dan membuka jalan bagi praktik ketidakadilan berbasis kebencian pribadi atau politik.

    Selain itu, calon pengganti wapres belum tentu merupakan tokoh yang membawa perbaikan bagi demokrasi, bahkan bisa memperburuknya dengan dominasi kekuatan oligarki.

    “Karena itu, saya mengajak semuanya agar fokus membantu pemerintah Prabowo-Gibran untuk mengatasi berbagai tantangan, khususnya geopolitik global,” tegasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada DPR dan MPR untuk meminta pemakzulan Gibran. Permintaan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres, yang terjadi setelah perubahan batas usia. 
     

  • Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyayangkan permintaan kelompok masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut Boni Hargens, langkah tersebut inkonstitusional dan mengingatkan publik agar tidak mengambil langkah inkonstitusional hanya karena didasari kebencian sehingga berlaku tidak adil.

    “Jangan donk! Pertama, itu tidak konstitusional, Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Kedua, kata Boni, presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dalam sistem pemilu Indonesia. Karena itu, kata Boni, tidak bisa dicopot salah satunya kecuali melanggar pasal 7A UUD 1945.

    “Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik kedepan,” tegas Boni.

    Ketiga, kata Boni, permintaan pemakzulan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depannya. Termasuk, kata dia, permintaan pemakzulan tersebut menjadi dasar historis ketidakstabilan pemerintahan di masa depan.

    “Sebab tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum. Yang bisa nantinya mengakibatkan dasar tidak suka, benci, sentimen, bisa dijadikan delik hukum,” jelas Boni.

    Keempat, lanjut Boni, calon pengganti wapres belum tentu orang yang berpihak pada perubahan demokrasi, bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainnya.

  • Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang mencuri atensi publik adalah dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.

    “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

  • Isu Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Upaya Gembosi Gibran

    Isu Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Upaya Gembosi Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis Politik Boni Hargens membeberkan motif politik di balik terus diembuskannya isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh berbagai kelompok. Menurut Boni, isu ijazah palsu merupakan salah satu upaya menyudutkan Jokowi dengan target politik 2029, khususnya terkait dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wakil presiden (wapres).

    “Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Namun, sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Apalagi, kata Boni, terdapat kelompok yang sudah melirik jabatan wapres pada Pemilu 2029. Karena itu, kata dia, isu ijazah palsu Jokowi diduga kuat terkait dengan usulan sejumlah purnawirawan TNI yang menghendaki agar Gibran dihentikan dari jabatan wapres.

    “Tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,” jelas Boni.

    Boni juga menduga kuat bahwa kelompok yang menyudutkan Jokowi dan Gibran berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati karena kalah pada kontestasi Pemilu 2024 lalu. Termasuk, kata dia, berasal dari dark oposition atau oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024. 

    “Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru,” jelas dia.

    Kelompok-kelompok tersebut, kata Boni, akan terus secara konsisten menekan Jokowi dan menyudutkan keluarganya. Target mereka, kata Boni adalah menghancurkan citra dan legacy politiknya. 

    “Ini supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokratis,” jelas dia.

    Senada dengan Boni Hargens, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran menduga ada kepentingan lebih besar di balik isu ijazah palsu. Menurut dia, selain untuk membunuh karakter Jokowi, isu tersebut juga memiliki motif politik untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo dan kepentingan politik kekuasaan 2029.

    “Dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” jelas Febri.

    Febri juga optimistis Presiden Prabowo akan obyektif dan rasional mencermati isu-isu yang menyerang Jokowi dan keluarganya.

    “Prabowo pastikan sudah mencermati dan menilai mana pihak-pihak yang hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya atau bangsanya,” ujar Febri menanggapi isu ijazah palsu Jokowi.

  • Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi

    Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Tudingan Ijazah palsu, Jokowi tempuh jalur hukum

    Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 24 April 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

     “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis, (24/4), seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Lebih lanjut, Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

     “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjutnya

     

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia ini juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ujar Boni. 

     

    Ia melanjutkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan dan tidak asal tuduh atau menebar fitnah.

     

    “Bahwa orang-orang ini yang terus secara konsisten menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu harus berhadapan dengan pengadilan. Karena di dalam proses persidangan itu kan otomatis barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah aslinya. Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan,”sambung mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut. 

     

    Saat ditanya lebih lanjut mengapa Jokowi kerap disudutkan, Boni menduga bahwa ada beragam motif yang sengaja dihembuskan oleh ragam kelompok yang mempunyai aneka kepentingan berbeda-beda. 

     

    “Kita semua tahu, bahwa sejak awal Pak Jokowi ini kerap menjadi sasaran tembak untuk disudutkan dengan berbagai isu negatif. Ya contohnya, ketika karir awalnya setelah menjabat walikota Solo lalu hijrah ke Jakarta dalam kontestasi Pilgub lalu berlanjut menjadi presiden dua periode, banyak sekali fitnah, character assassination, yang dilakukan lawan politiknya. Itu banyak sekali sentimen negatif yang , ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan. Sudah ada kelompok politi k yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di 2029. Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi, ” urainya. 

     

    Ia menambahkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024. 

     

    “Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya. Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi,” tukasnya. 

     

    Hadir di kegiatan itu, Koordinator Gerakan “IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology, Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

    “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).

    Mengapa strategis dalam konteks demokrasi? Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

    “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia tersebut.

    Boni juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ulasnya.